Surapandan Rt.005 RW. 004 KelurahanXXXKecamatan XXX Kota Cirebon, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon II dan saksisaksi di mukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dalam suratpermohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Cirebon Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.CN tanggal 14 MaretHalaman 1 dari 14 halamanPenetapan Nomor 00017

Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon denganPemohon II belum pernah bercerai;Halaman 2 dari 14 halamanPenetapan Nomor 00017/Pdt.P/2016/PA.CN7. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai buktiotentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor UrusanAgama manapun;8. Bahwa, Pemohon dengan Pemohon Il sangat memerlukan buktipernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II untuk kepastian hukum ;9.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa pada hari persidanganyang telah ditetapkan, Pengadilan Agama Cirebon telah mengumumkanpermohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon II selama14 hari melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Cirebon, dan terhadappermohonan tersebut tidak ternyata ada pihak yang menyatakan keberatannya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon danPemohon II datang menghadap di persidangan;Halaman 3 dari 14 halamanPenetapan Nomor 00017

Kelurahan XXXKecamatan XXX Kota Cirebon ;Halaman 4 dari 14 halamanPenetapan Nomor 00017/Pdt.P/2016/PA.CNDi persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :: Bahwa saksi sebagai tetangga kenal kepada Pemohon danPemohon II;: Bahwa Pemohon dan Pemohon II akan mengisbatkanpernikahannya karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanXXX Kota Cirebon; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri, merekamenikah tanggal 17 Desember 1990 yang dilangsungkan

NURDINHakim Anggota Hakim Anggotattd. ttd.Halaman 13 dari 14 halamanPenetapan Nomor 00017/Pdt.P/2016/PA.CNDrs. MUCHAMMADUN ASEP IRPAN HELMI, SH., MH.Panitera Penggantittd.Dra. Hj. N. IMASRincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,1. Biaya Proses :Rp. 50.000,2. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,3. Redaksi :Rp. 5.000,4. Meterai : Rp. 6.000, Jumlah : Rp.261.000,Untuk salinan yang sama bunyinya olehPANITERA,Drs. H. JAENALHalaman 14 dari 14 halamanPenetapan Nomor 00017/Pdt.P/2016/PA.CN

PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut. 433 10/PP/M.X/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PermohonanPenghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 (dalam hal ini pengurangan jumlah STP)sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34134/PP.M.X/16/2011 tanggal 7November 2011 tersebut di atas,

dinyatakan tidak memenuhi ketentuan formal, dan karena itutidak dapat dipertimbangkan;bahwa Surat Penggugat Nomor: NKI063/XI/2011 tanggal 23 November 2011 yangmengajukan pengurangan jumlah Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 berdasarkan Surat Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Lima Nomor : S00209/WP.1.07/KP.0603/2011 tanggal 30November 2011 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalanketetapan Pajak yang tidak

benar memenuhi persyaratan formal yang isinya menyatakanbahwa permohonan Penggugat Nomor : NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan;bahwa Surat Penggugat Nomor: NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011 perihalPermohonan Penghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 sebagai tindak lanjut PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put34134/PP/M.X/16/2011 tanggal 07 Nopember 2011 atas SuratKetetapan

surat ini);bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S79/WPJ.07/KP.0608/12 tanggal 7 Maret 2012perihal Ralat atas Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, karena permohonantersebut telah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SuratTagihan Pajak tersebut, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007 Nomor : 00017

(2% x Rp 3.738.381.838,00), Penggugat telah mengajukan permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengansurat Nomor : NKI063/XI/2011 tanggal 23 November 2011;bahwa atas Surat Tergugat Nomor : S79/WPJ.07/KP.0608/12 tanggal 7 Maret 2012,Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dengan surat Nomor: NKI015/IV 12012 tanggal 2 April 2012;bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2007 Nomor : 00017

Advokatdan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Ruko Citra MasHal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 00017/Padt.G/2018/PTA.BDLBlok A No 43 Bukit Kemiling Permai, Bandar Lampungberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus denganNomor 83/Kuasa/2018/PA.Tnk.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarahingga kini terhitung Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).Bahwa Termohon tidak hadir pada waktu pembacaan putusan danPengadilan Agama Tanjungkarang telah memberitahukan isi putusantersebut sebagaimana dalam relas pemberitahuan isi putusan yang telahditerima oleh Termohon pada tanggal 11 Mei 2018, terhadap putusanHal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 00017/Padt.G/2018/PTA.BDLtersebut Termohon mengajukan banding sebagaimana ternyata dalamakta

Termohon tidak hadir dan putusanHal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 00017/Padt.G/2018/PTA.BDLtelah diberitahukan kepadanya tanggal 11 Mei 2018 M dengan demikianPermohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masabanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaBandar Lampung setelah membaca

Riskullah,SH. akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil maka telahterpenuhi PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016.Menimbang, bahwa keberatankeberatan Pembanding sesuaimemori bandingnya yang pada pokoknya tidak ada bantahan tentangpermohonan Pemohon/ Terbanding oleh karena itu menurut pendapathakim tingkat banding, Memori Banding Pembanding tidak merupakanbantahan pada pokok perkara dari Permohonan Pemohon/Terbanding,maka keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan.Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 00017

SYAHRIL., SH.MHHAKIM ANGGOTA I, HAKIM ANGGOTA II,Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 00017/Padt.G/2018/PTA.BDLDrs. H.A.NAJIB UMAR., SH.,MH Drs.H.NOOR ACHYAD HW.,SH., MHPANITERA PENGGANTI,MUHAMMAD IQBAL., SAg., SHPerician Biaya Perkara:1. Biaya Proses Rp. 139.000 2. Redaksi Rp. 5.0003. Matera Rp. 6.000Jumlah Rp. 150.000Salinan PutusanSesuai dengan Aselinya,PANITERA,H.A. JAKIN KARIM, SH., MHHal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 00017/Padt.G/2018/PTA.BDL

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M2,atas nama SHAFIAH; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September 2004, seluas 10.259 M2,atas nama SHAFIAH; 4. Membebankan Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3. 615.000,- (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

MENYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624 tanggal 17 September 2004, Surat Ukurtanggal 01 September 2004 Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2(sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH.3.

BAIKBUKU TANAHHAK MILIK NOMOR : 624, SURAT UKUR NOMOR : 00017/MGB/2004,MAUPUN WARKAH merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak bisa terpisahkanmaupun dipisahpisah bagian mata uang logam yang terdapat 2 (sisi) yangsaling tidak bisa dipisahkan..

T.lLIntv.1 : Foto copy sesuai dengan copy Sertipikat Hak Milik No.624 tanggal17 September 2004, Surat ukur No.00017/MGB/2004 tanggal 01September 2004, seluas 10.259 M2, atas nama pemegang hakShafiah. ;2. T.lllntv.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita acara penyitaan aslisertipikat No.624 tanggal 17 September 2004, surat ukurNo.00017/MGB/2004, tanggal 01 September 2004 an.Shafiah darikepolisian resort Banjar tanggal 4 Mei 2009 ;3.

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugatberupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa Malintang Baru, tanggal 17September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal 1 September2004, seluas 10.259 M?2,atas nama SHAFIAH;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 624/Desa MalintangBaru, tanggal 17 September 2004, Surat Ukur Nomor: 00017/MGB/2004, tanggal1 September 2004, seluas 10.259 M?,atas nama SHAFIAH;4.

/206/11/218/13 untuk Tahun Pajak 2011 sebesarRp2.736.630.390,00;bahwa Tergugat mengirimkan SKPKB PPh Nomor 00017/206/11/218/13 untuk Tahun Pajak 2011 a quo,melalui jasa PT.

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 9 Oktober 2013 dari KPP Madya Pekanbaruke Kantor Perwakilan Penggugat di Pekanbaru;bahwa atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00017/206/11/218/13 untuk Tahun Pajak 2011 a quo,Penggugat dengan Surat nomor 013/CSBKBRTPPh Badan/I/2014 tanggal 6 Januari 2014, mengajukankeberatan kepada Tergugat;bahwa Surat Keberatan Penggugat nomor 013/CSB/KBRTPPhBadan/I/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 aquo, dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor S00028/WPJ.02/KP.1003/ 2014 tanggal

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00017/206/11/218/13 tanggal 07Oktober 2013 dikirim melalui jasa pengiriman JNE pada tanggal 09 Oktober 2013 dengan nomorresi pengiriman 2 362921 730007;b. Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanNomor: 00017/206/11/218/13 melalui surat Nomor: 013/CSBKBRTPPh Badan/I/2014 tanggal 06Januari 2014. Surat keberatan tersebut dikirim melalui PT.

Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 9 Oktober 2013 (Date ofShipment);bahwa Majelis berpendapat tanggal diterima SKPKB PPh Nomor 00017/206/11/218/13 untuk TahunPajak 2011 oleh penggugat melalui jasa PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 23 Oktober 2013(Date of Delivery);bahwa Majelis berpendapat, terdapat perbedaan waktu yaitu selama 14 (empat belas) hari antara date ofshipment oleh Tergugat kepada PT. Jalur Nugraha Ekakurir dengan date of delivery (tanggal pengiriman)oleh PT.

Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat, padahal pengiriman dilakukan masih dalam satuwilayah kota, yaitu kota Pekanbaru;bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPh Nomor: 00017/206/11/ 218/13 untukTahun Pajak 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT.

Bank Perkreditan Rakyat Muncul ArthaSejahtera) dan PENGGUGAT sebagaimana Perjanjian Kredit No.00017 /KC / IT / 2014 tertanggal 13 Februari 2014.

BankPerkreditan Rakyat Klepu Mitra Kencana ) sebagai pihak dalamPerjanjian Kredit No.00017 / KC / II / 2014 tertanggal 13 Februari 2014tersebut tidak dipahami oleh PENGGUGAT karena sepengetahuanPENGGUGAT adalah hanya PT. Bank Perkreditan Rakyat MunculArtha Sejahtera, Oleh karena itu Perjanjian Kredit No.00017 / KC / II/2014 tertanggal 13 Februari 2014 tersebut mengandung cacat hukumadalah tidak sah dan harus dibatalkan.Bahwa PENGGUGAT meminta kebijaksanaan dart TERGUGAT I( PT.

Apakah Akta Perjanjian Kredit Nomor 00017/KC/2014 tertanggal 13Februari 2014 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan, karenaTERGUGAT I yang memasukkan TERGUGAT II sebagai pihakdalam Perjanjian Kredit No.00017 / KC / Il / 2014 tertanggal 13Februari 2014 tersebut tidak dipahami oleh PENGGUGAT karenasepengetahuan PENGGUGAT adalah hanya TERGUGAT I saja, danuntuk itu). Turut Tergugat supaya menghentikan proses yangberhubungan dengan kelima bidang tanah tersebut?

Bank Perkreditan Rakyat Muncul ArthaSejahtera) dan PENGGUGAT sebagaimana Perjanjian Kredit No.00017 /KC / II / 2014 tertanggal 13 Februari 2014.

Bank Perkreditan Rakyat Klepu MitraKencana ) sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit No.00017 / KC / II / 2014 tertanggal13 Februari 2014 tersebut tidak dipahami oleh PENGGUGAT karena sepengetahuanPENGGUGAT adalah hanya PT.

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Pemohon (Saidi bin Hamsuni)telah menikah dengan Pemohon Il (Hadijah binti Nurdi Santosa) menurutajaran Islam di Desa Muara Uya, Kecamatan Muara Uya, KabupatenTabalong;HIm 1 dari 10 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 00017/Pdt.P/2018/PA.Tjg10.2.

Dupri bin Misran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Mandingin RT.05 Kecamatan Jaro,Kabupaten Tabalong, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yangpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon Il; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;HIm 3 dari 10 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 00017/Pdt.P/2018/PA.Tjg Bahwa Saksi hadir saat Pemohon dan Pemohon

Yusrani bin Abdurahman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Honorer di SMP Muara Uya, tempat kediaman di Desa MuaraHIm 4 dari 10 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 00017/Pdt.P/2018/PA.TjgUya, RT.O3 Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, memberikanketerangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon II; Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri; Bahwa Saksi hadir saat Pemohon

Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;HIm 8 dari 10 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 00017/Pdt.P/2018/PA.Tjg4.

Redaksi Rp 5.000,005, Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 411.000,00HIm 9 dari 10 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 00017/Pdt.P/2018/PA.TjgHIm 10 dari 10 hlm Penetapan Pengadilan Agama Tanjung No. 00017/Pdt.P/2018/PA.Tjg

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Putusan Perkara Nomor 00017/Pdt.G/2017/PA.Sal.lembar 2 dari 12 halamanDan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono) ;Bahwa pada hari sidang Pemohon telah ternyata hadir menghadap dipersidangan secara pribadi dan telah memberikan keterangan secukupnya,sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus orang lain supayahadir menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telahmelakukan pemanggilan terhadap

SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan , alamat , KabupatenSemarang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagaitetangga dekat, Pemohon sudah menikah dengan Termohon yang berasaldari , mereka menikah bulan April 2016 ;Putusan Perkara Nomor 00017/Pdt.G/2017/PA.Sal.lembar 3 dari 12 halaman setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahPemohon, mereka belum dikaruniai anak ; bahwa semula rumah tangga

dikaruniai anak ; bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaanbaik, akan tetapi sejak bulan Mei 2016 rumah tangganya mulai tidaktentram yang disebabkan karena Termohon tidak jujur terhadap Pemohon,Termohon tidak jujur antara lain kalau ada orang membayar hutangkepada Pemohon mlalui Termohon uangnya tidak diberikan kepadaPemohon ; bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah rumah,Termohon yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan September2016 ;Putusan Perkara Nomor 00017

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturoji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaSalatiga ;Putusan Perkara Nomor 00017/Pdt.G/2017/PA.Sal.lembar 10 dari 12 halaman4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama , Kabupaten Semarang dan Kantor Urusan Agama , KabupatenSemarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;5.Membebankan Pemohon

WASILATUN, S.H.Putusan Perkara Nomor 00017/Pat.G/2017/PA.Sal.lembar 11 dari 12 halamanPerincian biaya perkara :1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00 2. Biaya proses :Rp 50.000,003. Biaya pemanggilan : Rp 360.000,004. Biaya redaksi : Rep 5.000,005. Biaya materai :Rp 6.000,00Jumlah : Rp 451.000,00(empat ratus limaa puluh satu ribu rupiah)Putusan Perkara Nomor 00017/Pat.G/2017/PA.Sal.lembar 12 dari 12 halaman

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Pemohon dan Pemohon Il telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon diGorontalo;Penetapan Nomor 00017/Pdt.P/2018/PA.Thn Hal. 1dari 8Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus duda,dalam usia 29 tahun, dan Pemohon Il berstatus janda dalam usia 29 tahun,Bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dilangsungkan dengan wali nikahorang tua Pemohon Il yang bernama Napo Akuba yang dikuasakan kepada bapakJapar Alkatili

TWKAK/12018 tanggal 25 Januari 2018 yangdikeluarkan oleh Lurah Siau Timur oleh karenanya Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkarasecara Cumacuma (prodeo);Penetapan Nomor 00017/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 2 dari 8Berdasarkan alasanalasan diatas, Pemohon dan Pemohon Il mohon agarKetua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:Primer1.

biaya perkara;Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telahmengajukan alat bukti surat dan saksi;Bahwa, untuk alat bukti surat Pemohon telah mengajukan surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109015909790002 atas namaFarida Akuba tertanggal 17 Mei 2017, telah bermeterai cukup sertadistempel pos, dan telah dilegalisir olen Panitera Pengadilan AgamaPenetapan Nomor 00017

Pemohon dan Pemohon Il mengajukanpermohonan pengesahan nikah dengan maksud agar pernikahannya dapatdiakui secara sah oleh hukum yang berlaku dan mendapatkan kutipan aktanikah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti berupa surat dengankode P.2 dan kode P.3, serta dua orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 dan bukti P.3) yangmerupakan akta otentik maka terbukti Pemohon dan Pemohon Il bertempatPenetapan Nomor 00017

Panitera PenggantiSukarni ManangkalangiPenetapan Nomor 00017/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 7 dari 8Perincian biaya : 1. Biaya Pendaftaran Rp 0..2. Panggilan Rp 0,3. Biaya Proses Rp 0,4. Redaksi Rp 0,5. Meterai Rp 0,6. Jumlah Rp 0, (Nol rupiah);Penetapan Nomor 00017/Pdt.P/2018/PA.Thn Halaman 8 dari 8

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan dan/ataumengurangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP01231/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 27 September 2018, tentangpembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf c karena permohonan Wajib Pajak, atas Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00017/104/14/725/17 tanggal13 September 2017 untuk Masa Pajak Februari 2014 sebesarRp329.000.072 menjadi 0 (nihil);3.

tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Desember 2018:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009112.99/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP01231/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal27 September 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2014Nomor 00017

Dengan Mengadili diri sendiri:3.1.3.2.3.3.3.4.Atau:Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01231/NKEB/WPJ.14/2018 tanggal 27 September2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2014Nomor 00017/104/14/725/17 tanggal 13 September 2017berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena permohonan WajibPajak, atas nama PT Primabahagia Permai, NPWP: 02.137.206.5725.000

, alamat: Jalan Rambutan Nomor 777, Tanjung Selor,Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Februari 2014 Nomor 00017/104/14/725/17 tanggal13 September 2017 atas nama PT Primabahagia Permai, NPWP:02.137.206.5725.000, alamat: Jalan Rambutan Nomor 777,Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP01231/NKEB/WPJ.14/2018tanggal 27 September 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari2014 Nomor 00017/104/14/725/17 tanggal 13 September 2017Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakoleh

Putusan Nomor 1320/B/PK/Pjk/2020Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksi administrasiPasal 8 ayat (2A) UndangUndang KUP sebagaimana tercantum dalamSTP PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00017/101/14/092/17tanggal 14 Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masihharus dibayar menjadi sebesar Rp95.557.978,00;Atau:Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadilipermohonan gugatan ini

tersebut, Tergugat mengajukan SuratTanggapan tanggal 11 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007638.99/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00633/NKEB/WPJ.19/2018tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00017

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak nomor 00017/101/14/092/17tanggal 14 Desember 2017 Masa Pajak Juli 2014, atas nama PT YKKZipper Indonesia, NPWP: 01.001.751.5092.000, beralamat di JalanR.P. Soeroso Nomor 7, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00633/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 21Agustus 2018 Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat TagihanPajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00017

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupagugatan atas Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00017/101/14/092/17 tanggal 14Desember 2017 yang telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, faktadan penerapan hukum= serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90152/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 12 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor Kep00618/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor 00017

Membatalkan Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2014 Nomor 00017/107/14/056/16 tanggal 19Januari 2016;3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan uangpembayaran Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2387/B/PK/Pjk/2018Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00017/107/14/056/16 tanggal 19Januari 2016 sebesar Rp43.876.571 ,00;4.

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00618/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 Maret 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus2014, Nomor: 00017

Putusan Nomor 2387/B/PK/Pjk/2018Jasa, Masa Pajak Agustus 2014, Nomor: 00017/107/14/056/16, tanggal19 Januari 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam

2;3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 18 / 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Purbalingga, diberi tanda P 3; ;4 Asli Surat Keterangan Nomor 145/161/IV/2017 tanggal 06 April 2017 yangditandatangani oleh Lurah Kober, diberi tanda P 4;5 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1777/TP/2007 atas nama Rizki Setyo Nugroho, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 5;6 Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02112, Desa / Kelurahan Kober, Surat Ukurtanggal 21/01/2009 No. 00017

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimanatersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalahPemohon mohon agar Pengadilan mengeluarkan suatu Penetapan yang memberi ijinkepada Pemohon sebagai wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama RizkySetyo Nugroho, lakilaki, lahir di Purwokerto Banyumas pada tanggal 22 Agustus 1999dalam menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02112, Desa / Kelurahan Kober,Surat Ukur tanggal 21/01/2009 No. 00017

tersebut Pemohon dan istrinya telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang bernama Rizky Setyo Nugroho, lakilaki, lahir di PurwokertoBanyumas pada tanggal 22 Agustus 1999; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P6 dan P7 yang yangdikutkan dengan keterangan saksisaksi diperoleh fakta bahwa dalam perkawinannyaselain mempunyai seorang anak Pemohon dan istrinya juga mempunyai sebidang tanahdan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 02112, Desa / Kelurahan Kober, SuratUkur tanggal 21/01/2009 No. 00017

P9 yang dikuatkan denganketerangan saksisaksi diperoleh fakta bahwa Pemohon dan seorang anaknya yangbernama Rizky Setyo Nugroho adalah selaku ahli waris dari almaruhum istri Pemohon yang bernama Kapini; Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mengajukanpermohonan kepada Pengadilan untuk dapat bertindak sebagai wali dari anakkandungnya yang belum dewasa untuk menjual atas tanah dan bangunan denganSertifikat Hak Milik No. 02112, Desa / Kelurahan Kober, Surat Ukur tanggal 21/01/2009No. 00017

/Kober/2009 Luas 144 m2 atas nama pemegang hak Kartam Saroso yangmenjadi hak dan bagiannya anak pemohon untuk pembiayaan pendididkan dankesejahteraan bagi anaknya dan berdasarkan keterangan saksisaksi keinginan Pemohonuntuk menjual tanah harta gono gini berupa dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milikhalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2017/PN.PwtNo. 02112, Desa / Kelurahan Kober, Surat Ukur tanggal 21/01/2009 No. 00017/Kober/2009 Luas 144 m2 telah mendapat persetujuan dari anaknya; Menimbang

kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DIVA WURI ZAHRANI untuk melakukan tindakan hukum yaitu Menjaminkan atas harta waris berupa :
-Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung yang terletak di Desa Keboananom RT 01 RW 08 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 510 Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi Tgl. 20-07-2010 No. 00017

2019Bahwa selain meninggalkan seorang Istri dan tiga orang anak, salah satu diantaranya masih dibawah umur, Almarhum suami Pemohon (SUDARMADI)juga meninggalkan harta waris berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedungyang terletak di Desa Keboananom RT 01 RW O08 Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak MilikNo. 510 Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi Tgl. 20072010 No.00017

Mengijinkan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yangbernama DIVA WURI ZAHRANI untuk melakukan tindakan hukum yaituMenjaminkan atas harta waris berupa : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedungyang terletak di Desa Keboananom RT 01 RW O08 Kecamatan GedanganKabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak MilikNo. 510 Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,Propinsi Jawa Timur, Gambar situasi Tgl. 20072010 No.00017/12101612

dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti ini Sesuai aslinyadan bermeterai cukup, diberi tanda P 6;Foto copy Kutipan Akta kematian Nomor 3515/KM041020170003, tanggal 06Oktober 2017, atas nama SUDARMADI, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bukti ini Sesuai aslinyadan bermeterai cukup, diberi tanda P 7:Foto copy Sertipikat Hak Guna Milik Nomor 510, Desa Kebonanom, KecamatanGedangan, Kabupaten Sdoarjo, diterbitkan tanggal 30 Agustus 2010 SuratUkur Nomor. 00017

PRATIWI dan PRI PRATIWI ; Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perludibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk memberijin kepada Pemohon mewakili kKepentingan anaknya bernama Diva Wuri Zahraniyang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun untuk dan sebagai wali darianak Pemohon untuk pinjaman di Bank atas sebidang tanah dan bangunanterletak di Propinsi Jawa Timur, terletak di Desa Kebonannom, KecamatanGedangan Kabupaten Sidoarjo, Surat Ukur Nomor. 00017

tanggal 20 Juli 2010, luas tanah 432 M2, atas namaSUDARMADDI, bukti ini sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P8 ;Menimbang Dalam masa perkawinan Pemohon, telah memperoleh hartabersama sebidang tanah dan bangunan sebuah bangunan gedung yang terletak diDesa Keboananom RT 01 RW 08 Kecamatan Gedangan Kabupaten SidoarjoPropinsi Jawa Timur, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 510 Desa Keboananom,Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Gambar situasiTgl. 20072010 No. 00017

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan sanksiadministrasi Pasal 8 ayat (2A) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana tercantum dalam STP PPh Pasal23 Masa Pajak Januari 2015 Nomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14Desember 2017, sehingga perhitungannya PPh yang masih harusdibayar menjadi sebesar Rp8.018.461 ,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 11 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007645.99

/2018/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00637/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017, atas nama PTYKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5.092000, beralamat di JalanR.P.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember2017, atas nama PT YKK Zipper Indonesia, NPWP 01.001.751.5Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1283/B/PK/Pjk/2020092.000, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 7, Cikini,Menteng, Jakarta Pusat, 10330, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00637/NKEB/WP4.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00017

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP00637/NKEB/WP.J.19/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib PajakNomor 00017/103/15/092/17 tanggal 14 Desember 2017 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitiHalaman

TENTANG OBJEK GUGATAN :1.Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624tanggal 17 September 2004, Surat Ukur tanggal 01 September 2004 Nomor :00017/MG/B/2004, Luas 10.259 M2 (sepuluh ribu dua ratus lima puluhsembilan meter persegi), atas nama SHAFIAH.2.

Kongkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata UsahaNegara itu tidak abstrak akan tetapi berwujud, dalam hal ini berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 624tanggal 17 September 2004 Surat Ukur tanggal 01 September 2004Nomor : 00017/MG/B/2004, Luas 10.259 (sepuluh ribu dua ratus limapuluh sembilan meter persegi) atas nama SHAFIAH.

Bukti T.3Buku Tanah Hak Milik No.624 Desa Malintang Baru denganSurat ukur No.00017/MGB/2004 Tanggal 01 September2004.(sesuai dengan copinya);Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah(Sporadik) atas nama Shafiah.

atas nama SHAFIAH, tanoa memperhatikan aspek kehatihatian dalammemproses permohonan tersebut, sehingga mendalilkan Sertipikat Hak MilikNomor 624, Surat Ukur Nomor 00017/MGB/2004, tanggal 01 September 2004 atasnama SHAFIAH tersebut haruslah dinyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perdata diatas, Penggugat dalamPetitum poin 6 juga memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura untukmenyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 624, Surat Ukur Nomor 00017/MGB/2004,tanggal 01

DALAM PENUNDAANMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan(4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat HakMilik Nomor 624 tanggal 17 September 2004 dengan Surat Ukur tanggal 1September 2004 Nomor 00017/MG/B/2004, dengan luas 10.259 M?

., sebagian dari lahan milikalmarhum orang tua Penggugat sebagaimana tertuangdalam Sertifikat Hak Milik No. 17/Batangmata Sapo tanggal26 Mei 2000, Surat Ukur No. 00017/1999 tanggal 23Desember 1999 seluas 160 M? (seratus enam puluh meterpersegi) atas nama H. ABD.

SUMARDI., sudahterlebin dahulu) ada Sertifikat Hak Milik No.17/Batangmata Sapo tanggal 26 Mei 2000, Surat UkurNo. 00017/1999 tanggal 23 Desember 1999 seluas 160M? (seratus enam puluh meter persegi) atas nama H.ABD. LATIF. Apalagi, pada tanggal 13 Juli 2017Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan KabupatenKepulauan Selayar telah melakukan pengukuran ulangdi atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 17/ BatangmataSapo tanggal 26 Mei 2000, Surat Ukur No. 00017/1999tanggal 23 Desember 1999 seluas 160 M?

,dan dari pengukuran ulang tersebut sudah diketahuibahwa memang terdapat perbedaan/perubahan bentukbidang dan luas atas tanah Sertifikat Hak Milik No.17/Batangmata Sapo tanggal 26 Mei 2000, Surat UkurNo. 00017/1999 tanggal 23 Desember 1999 seluas 160M? (seratus enam puluh meter persegi) atas nama H.ABD.

SUMARDI., yang secarajelas telah menyerobot ke atas sebahagian lahanSertifikat Hak Milik No. 17/Batangmata Sapo tanggal 26Mei 2000, Surat Ukur No. 00017/1999 tanggal 23Desember 1999 seluas 160 M? (seratus enam puluhmeter persegi) atas nama H. ABD.

ABDULLATIFZUBAIR), selanjutnya telah memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya berupasebidang tanah beserta bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak17/Batangmata Sapo, tanggal 26052000, Surat Ukur Nomor:00017/1999, tanggal 23121999, luas 160 M2, atas nama H. ABD.

Trakindo Utamadalam Suratnya Nomor 48/TAX/FINHO/II/2016 tanggal 22 Agustus2013;e Mempertahankan Surat Tagihan Pajak Nomor 00017/107/09/091/12tanggal 13 November 2012 Masa Pajak Januari 2009;menjadi sebagai berikut:Bahwa membetulkan kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundangundangan perpajakan atas Surat Tagihan PajakNomor 00017/107/09/091/12, tanggal 13 November 2012 Masa PajakJanuari 2009 yang semula sebesar Rp5.654.212.924,00 menjadi RpO,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut

XIIA/99/2017 Tanggal 12 Juni 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon PK;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP0035.WPJ.19.KP.0103.2016 Tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 Tanggal 13 Nopember 2012 MasaPajak

Putusan Nomor 181 7/B/PK/Pjk/2019Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP0035/WPJ.19/ KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00017/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 Masa PajakJanuari 2009, atas nama Penggugat

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP0035/WPJ.19/KP.0103/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentangPembetulan atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00017/107/09/091/12 tanggal 13 November 2012 MasaPajak Januari 2009 oleh Majelis Hakim

Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 00017, Surat Ukur No. 00001/2016tanggal 27 Juni 2016, Luas 26.040 M2 atas Nama Hasmi dan M.

Penggugat mengetahui bahwa penerbitan sertipikat Hak MilikNo.00017 an. Asmi/M.Ridha adalah berdasarkan putusan perkaraNo.08/PDT.G/2010/PN/Pyk tanggal 27 Juli 2010 dan putusanPengadilan Tinggi Padang No.101/PDT/2011/PT.PDG tanggal2 Desember 2011 dan putusan Mahkamah Agung RINo.2631 K/Pdt/2012 tanggal 19 Agustus 2013. Bahwa penerbitan sertipikat No.00017 an.

telah lewat waktu.Bahwa substansi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai pembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 00017/Kelurahan Sawahpadang Auakuniangatas nama Hasmi dan M.Ridha, sebagaimana Petitum Penggugat angka 2(dua) yang berbunyi menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak MilikNomor 00017/Kelurahan Sawahpadang Auakuniang tanggal 16 Mei 2017dengan surat ukur Nomor 00001/2016 Luas 26.040 M2 tanggal27 Juni 2016 yang tercatat atas nama Hasmi dan M.ridha yang terletakdi Kelurahan Sawahpadang

Bahwa proses penerbitan SHM No. 00017/Kelurahan SawahpadangAuakuniang atas nama Hasmi dan M. Ridha sudah dilakukan sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam penerbitan SHM No. 00017/ KelurahanSawahpadang Auakuniang adalah tidak bertentangan dan sudah sesuaidengan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.10.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT76154/PP/M.VIB/16/2016, tanggal 27 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mohon agar Majelis di Pengadilan Pajak dapatmeninjau kembali SKPKB PPN Masa Oktober 2011 Nomor 00017

Putusan Nomor 267 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT76154/PP/M.VIB/16/2016, tanggal 27 Oktober 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP809/WPJ.27/2015, tanggal 6 Agustus2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00017/207/11/202/14, tanggal 17 September 2014, Masa

Membatalkan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) Nomor KEP809/WPJ.27/2015, tanggal 6 Agustus 2015,tentang Pengajuan Keberatan Pemohon Banding ditolak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00017/207/11/202/14, tanggal 17September 2014, Masa Pajak Oktober 2011:b.

Putusan Nomor 267 B/PK/Pjk/2018Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00017/207/11/202/14,tanggal 17 September 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP06.094.313.1202.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi Positif atas penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri sebesar Rp989.554.287,00; yang tetap dipertahankanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan