kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90384/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00244/KEB/WPJ.20/2016 tanggal7 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2011 Nomor: 00132

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 24 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90384/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00244/KEB/WPJ.20/2016 tanggal7 Desember 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2011 Nomor: 00132

Putusan Nomor 3310/B/PK/Pjk/2018Desember 2011 Nomor: 00132/207/11/007/15 tanggal 10 September2015 sebesar Rp/74.999.472,00;5. Membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak tanggalpembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampaidengan diterbitkannya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimanadimaksud Pasal 27A ayat (1) UU KUP;6.

Dengan mengadili sendiri:1..1 Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00244/KEB/WPJ.20/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor: 00132/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015,atas nama PT CIMB Niaga Auto Finance (d/h PT KencanaInternusa Artha Finance), NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h01.721.016.2007.000);1..2 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding

Putusan Nomor 3310/B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00132/207/11/007/15 tanggal 10 September 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.302.893.1062.000 (d/h 01.721.016.2007.000), adalahyang secara nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai berupa penyerahan

Pada tanggal 11 Mei 2010, Penggugat mengajukan surat Nomor: 03/VDMP05/0410 perihal Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atasKetetapan Pajak Yang Tidak Benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 16 Tahun 2000 atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan untuk Tahun Pajak 2005 Nomor:00132/406/05/058/07 tanggal 30 Juli 2007, melalui surat Nomor: 03/VDMP05/0401 kepada Tergugat;5.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Mei 2010, Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor: S657/WPJ.07/KP.0608/2010 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas Ketetapan Pajakyang Tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor:00132/406/05/058/07 Tidak Dapat Diproses Lebih Lanjut dengan alasanSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan untuk TahunPajak 2005 Nomor: 00132/406/05/058/07 tanggal 30 Juli 2007 telah diajukankeberatan dan telah diputus dengan Putusan

Sehingga, atas SuratPermohonan Nomor: 03/VDMP05/0401 tanggal 11 Mei 2010 perihalPermohonan Pengurangan atau Pembatalan atas Ketetapan Pajak yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak PenghasilanBadan untuk Tahun Pajak 2005 Nomor: 00132/406/05/058/07 tanggal 30 Juli2007 tidak dapat diproses lebih lanjut;6.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Tergugat)menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (STP) PPNNomor : 00132/406/05/058/07 tanggal 30 Juli 2007 MasaPajak JanuariDesember 2006.Halaman 7 dari 17 halaman.

Pajak Penghasilan yangTerutang Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh BadanTahun Pajak 2005 Nomor : 00132/406/05/058/07 tanggal30 Juli 2007 dengan rincian sebagai berikut : Penghasilan Neto Rp. 37.287.237.885Kompensasi Kerugian Rp. 27.944.725.520Penghasilan Kena Pajak Rp. 9.342.512.365Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 2.785.253,600Kredit Pajak:a. Dipotong/dipungut pihak lain Rp. 4.861.864,012b. Dibayar sendiri 9.000.000c.

SALINANPENETAPANNomor : 00132/Pdt.P/2013/PA.Mlg.o DWDEMI KEADILAN BERDAS AN af ee YANG.

No. 00132/Pdt.P/2013/PA.Mlg3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAKPEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Blimbing Kota Malangguna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasanbelum cukup umur;5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALONSUAMI ANAK PEMOHON telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasihselama kurang lebih 8 bulan;6.

No. 00132/Padt.P/2013/PA.Mlge Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan ia menyatakan telah siapbertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami yMenimbang,bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti berupa:a. SuratSurat :2.

No. 00132/Pdt.P/2013/PA.Mlg2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon ANAKPEMOHON dengan seorang calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAKPEMOHON;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,(seratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 20 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1434 H, oleh kamiDra. Hj.

No. 00132/Padt.P/2013/PA.Mlg

Putusan Nomor 1321/B/PK/Pjk/2019Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2010 Nomor 00132/406/10/052/12 tanggal 12 September 2012, atas namaPT.

:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Juni 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.85124/PP/M.XIIA/15/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2587/WPJ.07/2013, tanggal 9Desember 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00132

Putusan Nomor 1321/B/PK/Pjk/2019b..2Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2587/WPJ.07/2013, tanggal 9 Desember 2013, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00132/406/10/052/12,tanggal 12 September 2012, atas nama PT MI Indonesia, NPWP01.000.187.3052.000, beralamat di Beltway Office Park BuildingA.Lantai 3, Jalan Letjen Simatupang Nomor 41, Jakarta Selatan12550, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2587/WPJ.07/2013, tanggal 9 Desember 2013,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00132

Selapan Jaya Group) dan setiap bulanPenggugat telah menerima hasil dari kebun plasma tersebut ;4 Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat, Tergugat II secara sepihak,telah memasukkan tanah Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat If Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 / SK / 1/1995 tanggal 29 April1995 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan tanah atas Nama A.

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat KeputusanBupati KDH OKI Nomor : 00132 / SK /1/ 1995 tanggal 29 April 1995 merupakanperbuatan melawan hukum, maka secara hukum Surat Keputusan Bupati KDH OKINomor : 00132 / SK / I / 1995 tanggal 29 April 1995 adalah cacat hukum,11karenanya haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat sepanjang yang berkenaan dengan Tergugat I ;Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat III menjadikan Surat Keputusan BupatiKDH

OKI Nomor : 00132/SK /1I/ 1995 tanggal 29 April 1995 yang cacat hukumbagi terbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah an.

Hatta Mustofa adalah cacat hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk merevisi Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 / SK /1/ 1995 tanggal 29April 1995 dan mengeluarkan tanah Penggugat dari surat keputusan tersebut ;6 Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut Gambar Situasi Nomor : 952 /1997 tanggal 30 April 1997 atas nama H.M.

Dengan demikian gugatanPenggugat menjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Lible)3 Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;Bahwa surat keputusan Nomor 00132 / SK / I / 1995, tanggal 29 April 1995tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Atas Nama A. Rahim, dkk (42Orang) Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja danDesa Sumber Hidup Kecamatan Pedamaran, bersifat individual untuk A.

Sebagai Pemohon;melawan:TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanmengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Lima Puluh Kota.Sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19Februari 2018 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan PengadilanAgama Payakumbuh Nomor 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal

Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaulsebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk3.1. ANAK, perempuan, umur 19 tahun3.2. ANAK, perempuan, umur 9 tahun.Dan sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon.4.

Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohonberkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan denganTermohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturanhukum yang berlaku.Hlm 2 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk8.

Bukti SuratHim 3 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.PykFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/01/Xi/2011 tanggal 21 April1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukupdinazegelen dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelisdiberi kode (P) dan diparaf;B. Bukti Saksi1.

Dewi WartiHim 10 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.PykRoli Wilpa, S.HI., M.SyHakim AnggotaRahmi Mailiza Annur, S.HI Panitera PenggantiOktariyadi.S., SHI.MAPERINCIAN BIAYA:1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,002. Biaya ATK: Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp 400.000,004. PNBP Lainnya :Rp 5.000,005. Leges : Rp 3.000,006. Redaksi : Rp 5.000,007. Materai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilanribu rupiah)Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Selapan Jaya Group) dan setiap bulan Penggugat telahmenerima hasil dari kebun plasma tersebut ;Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat, Tergugat II secara sepihak, telahmemasukkan tanah Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 /SK/1I/ 1995 tanggal 29 April 1995 tentangPemberian Izin Pemanfaatan tanah atas Nama A.

Rahim dkk (42 orang) untuk UsahaPerkebunan Kelapa Sawit di Desa Gading Raja Dan Desa Sumber Hidup KecamatanPedamaran, yangmana dalam Surat Keputusan tersebut, tanah Penggugat diberikanizin pemanfaatan tanah kepada Tergugat I ;Bahwa atas dasar dan/atau menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 / SK /I/ 1995 tanggal 29 April 1995tersebut, Tergugat III mengeluarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 593 /550 / GRPED / 1995 tanggal 20 Mei 1995

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan BupatiKDH OKI Nomor : 00132 /SK /1/ 1995 tanggal 29 April 1995 merupakan perbuatanmelawan hukum, maka secara hukum Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132 /SK/1/ 1995 tanggal 29 April 1995 adalah cacat hukum, karenanya haruslahdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjangyang berkenaan dengan Tergugat .Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat III menjadikan Surat Keputusan Bupati KDHOKI Nomor

: 00132 / SK / I / 1995 tanggal 29 April 1995 yang cacat hukum bagiterbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 593 / 550 / GRPED / 1995tanggal 20 Mei 1995 dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas tanah Nomor : 22/12GR/2013/1998 tanggal 17 Oktober 1998, maka perbuatan Tergugat III yangmenerbitkan kedua surat keterangan tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum,karenanya secara hukum kedua surat keterangan yang keluarkan oleh Tergugat IIadalah cacat hukum.Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah

Dengan demikian gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Lible)3 Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;Bahwa surat keputusan Nomor : 00132 / SK / I / 1995, tanggal 29 April 1995tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Atas Nama A. Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, bersifat individual untuk A.

Selapan Jaya Group) dan setiap bulan Penggugat telahmenerima hasil dari kebun plasma tersebut ;Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat, Tergugat II secara sepihak, telahmemasukkan tanah Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 /SK/1I/ 1995 tanggal 29 April 1995 tentangPemberian Izin Pemanfaatan tanah atas nama A.

Tergugat II memberikan tanah kepada Tergugat I seluas 10 ha yang manatanah yang diberikan tersebut bukan merupakan tanah yang langsung dikuasaioleh negara (bukan tanah negara), melainkan tanah seluas 10 ha tersebut secarahukum merupakan tanah milik Penggugat.Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan BupatiKDH OKI Nomor : 00132 /SK /I/ 1995 tanggal 29 April 1995 merupakan perbuatanmelawan hukum, maka secara hukum Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132 /SK/1/ 1995

Bahwa dikarenakanTergugat IV mendasarkan terbitnya Gambar Situasi Nomor : 948 / 1997 tanggal 30April 1997 atas nama Tergugat I pada Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132 / SK /1/ 1995 tanggal 29 April 1995 dan menggunakan Surat Keterangan HakAtas Tanah yangmana keduanya merupakan produk hukum yang cacat hukum, makasecara hukum perbuatan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum, karenanyasecara hukumGambar Situasi Nomor : 947 / 1997 tanggal 30 April 1997 adalah cacathukum.

hukum mengikat ;5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk merevisi Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 / SK /I/ 1995 tanggal 29 April1995 dan mengeluarkan tanah Penggugat dari surat keputusan tersebut ;6 Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut Gambar Situasi Nomor : 947 /1997 tanggal 30 April 1997 atas nama Usman Achmad ;7 Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, makaTergugat I s.d.

Dengan demikian gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Lible)Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;Bahwa surat keputusan Nomor : 00132 / SK / I / 1995, tanggal 29 April 1995tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah atas nama A. Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, bersifat individual untuk A.

(tujuhratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :00132 Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 No.85/Pnjn/2007 terletak diDesa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Uluatas nama ERNI, ANNA KHARNICOVA dan NABILA IKHSAN AL AZIZI;Bahwa Alm.BENI suami Pemohon tersebut meninggalkan ahli waris yaituPemohon dan kedua anaknya yang masingmasing bernama ANNAKHARNICOVA dan NABIL IKHSAN AL AZIZI sesuai dengan SuratKeterangan Ahli Waris tertanggal 03 Februari 2014

;Bahwa kedua anak Pemohon tersebut yang masingmasing bernama ANNAKHARNICOVA dan NABIL IKHSAN AL AZIZI hingga saat ini berada dalampengasuhan Pemohon dan tetap tinggal bersama Pemohon dan suamiPemohon sekarang RIO SAPUTRA;Bahwa Pemohon bermaksud mengagunkan hak kepemilikan atas sebidangtanah milik Pemohon dan anakanak Pemohon ANNA KHARNICOVA danNABIL IKHSAN AL AZIZI dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00132 SuratUkur tanggal 28 Desember 2007 No.85/Pnjn/2007 terletak di DesaPeninjauan Kecamatan Peninjauan

(tujuh ratus lima puluh limameter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00132 SuratUkur tanggal 28 Desember 2007 No.85/Pnjn/2007 terletak di DesaPeninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu atasnama ERNI, ANNA KHARNICOVA dan NABILA IKHSAN AL AZIZI;4.

(tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak MilikNomor : 00132 Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 No.85/Pnjn/2007terletak di Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan Kabupaten OganKomering Ulu; Bahwa ANNA KHARNICOVA dan NABIL IKHSAN AL AZIZI tidakberkeberatan atas maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan izinmengagunkan hak kepemilikan atas sebidang tanah dengan Sertipikat HakMilik Nomor : 00132 Surat Ukur tanggal 28 Desember 2007 No.85/Pnjn/2007terletak di Desa Peninjauan

(tujuh ratus lima puluh lima meter persegi)berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00132 Surat Ukur tanggal 28Desember 2007 No.85/Pnjn/2007 yang terletak di Desa Peninjauan,Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama ERNI,ANNA KHARNICOVA dan NABIL IKHSAN AL AZIzI;4.

Selapan Jaya Group) dan setiap bulan Penggugat telahmenerima hasil dari kebun plasma tersebut ;Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat, Tergugat II secara sepihak, telahmemasukkan tanah Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Ogan Komering ir Nomor : 00132/SK/I/1995 tanggal 29 April 1995 tentangPemberian Izin Pemanfaatan tanah atas Nama A.

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan BupatiKDH OKI Nomor : 00132 /SK /1I/ 1995 tanggal 29 April 1995 merupakan perbuatanmelawan hukum, maka secara hukum Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132 /SK/1/ 1995 tanggal 29 April 1995 adalah cacat hukum, karenanya haruslahdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjangyang berkenaan dengan Tergugat IBahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II menjadikan Surat Keputusan Bupati KDHOKI Nomor

: 00132 / SK / I / 1995 tanggal 29 April 1995 yang cacat hukum bagiterbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah an.

Fauziahadalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk merevisi Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 / SK /I/ 1995 tanggal 29 April1995 dan mengeluarkan tanah Penggugat dari surat keputusan tersebut ;6 Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut Gambar Situasi Nomor : 938 /1997 tanggal 30 April 1997 atas nama Ny. H.

Dengan demikian gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Lible)Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;Bahwa surat keputusan Nomor : 00132 / SK / I / 1995, tanggal 29 April 1995tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Atas Nama A. Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, bersifat individual untuk A.

Selapan Jaya Group) dan setiap bulan Penggugat telahmenerima hasil dari kebun plasma tersebut ;Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat, Tergugat II secara sepihak, telahmemasukkan tanah Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 /SK /1I/ 1995 tanggal 29 April 1995 tentangPemberian Izin Pemanfaatan tanah atas Nama A.

Rahim dkk (42 orang) untuk UsahaPerkebunan Kelapa Sawit di Desa Gading Raja Dan Desa Sumber Hidup KecamatanPedamaran,yangmana dalam Surat Keputusan tersebut, tanah Penggugat diberikan izinpemanfaatan tanah kepada Tergugat I ;Bahwa atas dasar dan/atau menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat II Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 / SK /I/ 1995 tanggal 29 April 1995tersebut, Tergugat II mengeluarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor : 593 /551 / GRPED / 1995 tanggal 20 Mei 1995

Akip Renatin (Tergugat I) ;Bahwa Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor : 00132 /SK/I/ 1995 tanggal 29April 1995 yang pada pokoknya, yaitu : memberikan izin pemanfaatan tanah untukperkebunan kelapa sawit bagi Tergugat I seluas 10 ha didasarkan pada Pasal 10Permendagri No.6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak AtasTanah, dimana Bupati dapat memerikan izin pembukaan lahan seluas 2 ha sampaidengan 10 ha.Adapun Pasal 10 Permendagri No.6 tahun 1972 berbunyi :Bupati/Walikota Kepala Daerah

Tergugat II memberikan tanah kepada Tergugat I seluas 10 ha yangmanatanah yang diberikan tersebut bukan merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (bukan tanah negara), melainkan tanah seluas 10 ha tersebut secara hukum merupakan tanah milik Penggugat.Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan BupatiKDH OKI Nomor : 00132 /SK /I/ 1995 tanggal 29 April 1995 merupakan perbuatanmelawan hukum, maka secara hukum Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132 /SK/1/ 1995

Dengan demikian gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Lible).Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;Bahwa surat keputusan Nomor : 00132 / SK / I / 1995, tanggal 29 April 1995tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Atas Nama A. Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, bersifat individual untuk A.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan = ataumembatalkan STP PPN Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 sehingga perhitungannyamenjadi:Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP= Rp 0,00Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut117352.99/2013/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 04 April

2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihnan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2013, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak terhadap Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00132/107/13/057/16tanggal 21 Juli 2016 karena permohonan Wajib Pajak, atas namaPT CJ Feed Jombang, NPWP 02.192.966.6057.000, beralamatHalaman 3 dari 7 halaman.

peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01464/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132

Putusan Nomor 513/B/PK/Pjk/2019Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00132/107/13/057/16 tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Agustus2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan

Selapan Jaya Group) dan setiap bulan Penggugat telahmenerima hasil dari kebun plasma tersebut ;4 Bahwa tanpa diketahui dan diduga oleh Penggugat, Tergugat II secara sepihak, telahmemasukkan tanah Penggugat dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Ogan Komering Ilir Nomor : 00132 /SK/1I/ 1995 tanggal 29 April 1995 tentangPemberian Izin Pemanfaatan tanah atas Nama A.

Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan BupatiKDH OKI Nomor : 00132 /SK /1/ 1995 tanggal 29 April 1995 merupakan perbuatanmelawan hukum, maka secara hukum Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132 /SK/1/ 1995 tanggal 29 April 1995 adalah cacat hukum, karenanya haruslahdinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjangyang berkenaan dengan Tergugat I ;Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat III menjadikan Surat Keputusan Bupati KDHOKI Nomor

: 00132 / SK / I / 1995 tanggal 29 April 1995 yang cacat hukum bagiterbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah an.

Bahwa dikarenakanTergugat IV mendasarkan terbitnya Gambar Situasi Nomor : 944 / 1997 tanggal 30April 1997 atas nama Tergugat Ipada Surat Keputusan Bupati KDH OKI Nomor :00132/ SK /I/ 1995 tanggal 29 April 1995 dan menggunakan Surat Keterangan HakAtas Tanah yangmana keduanya merupakan produk hukum yang cacat hukum, makasecara hukum perbuatan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum, karenanya141516secara hukum Gambar Situasi Nomor : 944 / 1997 tanggal 30 April 1997 adalah cacathukum.

Dengan demikian gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas/kabur (Obscuur Lible)Gugatan Error in Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium;Bahwa surat keputusan Nomor : 00132 / SK / I / 1995, tanggal 29 April 1995tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah Atas Nama A. Rahim, dkk (42 Orang)Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Desa Gading Raja dan DesaSumber Hidup Kecamatan Pedamaran, bersifat individual untuk A.

Putusan Nomor 32 PK/TUN/2013Tamalanrea Jaya, Surat Ukur tanggal 12 Agustus 2002, Nomor 00132/2002, Iuas19.712 m? (sembilan belas ribu tujuh ratus dua belas meter persegi) atas namaNellywati Nyampa, Marawiah Dg.Tumu, Netty Herawaty, Nevis Nyampa, HermanNyampa, Nemmy Nyampa, Johan Nyampa, Hijrawati Nyampa, Annas Nyampa danAsri Nyampa;.

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat dan ikut memasukkansebahagian lokasi milik Para Penggugat ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor20273 tanggal 18 Agustus 2004, Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya, Surat Ukurtanggal 12 Agustus 2002, Nomor 00132/2002, Iuas 19.712 m?

Demikian dari luas tanah tersebutkemudian dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dalamrangka penerbitan dan pemecahan 3 (tiga) buah sertipikat, sehinggamenghasilkan 3 (tiga) buah surat ukur, khusus surat ukur tanah yang berkenaandengan sertipikat objek sengketa yaitu Surat Ukur Nomor 00132/2002 tanggal 12Agustus 2002, luas 19.712 m?.

Demikian pula bidang tanah yang menjadibagian objek sengketa, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalamgugatan tidak jelas letak, luas dan batasbatas bidang tanah yang terhisapdalam Sertipikat Hak Milik Nomor 20273/Desa/Kelurahan Tamalanrea Jayatanggal 18 Agustus 2004, Surat Ukur Nomor 00132, tanggal 12 Agustus 2002,luas 19.712 m?

Oleh karena sertipikat yang menjadi objek sengketa, yakni Sertipikat HakMilik Nomor 20273/Desa/Kelurahan Tamalanrea Jaya tanggal 18 Agustus2004, Surat Ukur Nomor 00132, tanggal 12 Agustus 2002, luas 19.712 m,atas nama Nellywaty Nyampa, Marawiah Dg Tumu, Netty Herawaty, NevisNyampa, Herman Nyampa, Nemmy Nyampa, Johan Nyampa, HijrawatiNyampa, Annas Nyampa dan Asri Nyampa.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP01272/NKEB/WPVJ.07/2017 tanggal 25 April2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00132/107/14/052/16 tanggal 16 Februari 2016, atasnama PT Abbott Indonesia, NPWP 01.002.070.9052.000,beralamat Jalan Iskandar Muda Kav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00132/107/14/052/16 tanggal 16 FebruariHalaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3205/B/PK/Pjk/20182016, atas nama PT Abbott Indonesia, NPWP01.002.070.9052.000, beralamat Jalan Iskandar Muda Kav. VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (alamatkorespondensi: PT Dimensi Internasional Tax (DDTC), MenaraSatu Sentra Kelapa Gading 6th Floor (unit #0601 #0602, #0606),JI.

4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90634/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01272/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 25 April 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf C Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00132

Putusan Nomor 3205/B/PK/Pjk/20182017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00132/107/14/052/16 tanggal 16 Februari 2016, atasnama PT Abbott Indonesia, NPWP 01.002.070.9052.000,beralamat Jalan Iskandar Muda Kav.

VTA, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, (alamat korespondensi: PTDimensi Internasional Tax (DDTC), Menara Satu Sentra KelapaGading 6th Floor (unit #0601 #0602, #0606), Jalan Bulevar KelapaGading LA3 No. 1, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta 14240),adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1..3 Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihnan Pajak Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00132/107/14/052

gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 25 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT102471.99/2014/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00502/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat tagihan Pajak karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00132

Menyatakan bahwa Keputusan Direktorat Jenderal Pajak NomorKEP00502/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajakkarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00132/107/14/092/15tanggal 24 Agustus 2015 atas nama PT Indonesia AsahanAluminium (Persero), NPWP: 01.001.780.4092.000, beralamat diGedung Sumitmas Tower 15th floor, Jalan Jenderal SudirmanKavling 6162, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00502/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00132

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00502/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karenaPermohonan Wajid Pajak Nomor 00132/107/14/092/15 tanggal 24Agustus 2015 Masa Pajak Juli 2014 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah

Menyatakan KEP02236/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal2018 tidak dapat dipertahankan dan sekaligus membatalkan SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00132/106/13/081/15 tanggal11 Juni 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan12 SeptemberSurat Tanggapan tanggal 7 November 2018:Menimbang, bahwa amarPut.008556.99/2018/PP/M.XXA Tahun 2019, tanggal 5 November 2019 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan sebagian membatalkanKeputusan

Tergugat Nomor KEP02236/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 12September 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihangugatan Penggugat denganPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Maret2013 Nomor 00132/106/13/081/15 tanggal 11 Juni 2015 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00056/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018, atas namaBUT Singapore Petroleum Sampang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00056/NKEB/WPJ.07/KP.10/2018 tanggal 28 Agustus 2018, atasnama BUT Singapore Petroleum Sampang Ltd, NPWP 02.410.020.8081.000, beralamat di Wisma GKBI Lt.39 Suite 3901, Jalan JenderalSudirman, Nomor 28, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan MasaPajak Maret 2013 Nomor 00132

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor KEP02236/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 12September 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Maret 2013Nomor 00132

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP02236/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 12 September 2018, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPenghasilan Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00132/106/13/081/15 tanggal11

Putusan Nomor 709/B/PK/Pjk/2019Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 00602/KEB/WPJ.19/2016,tanggal 19 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2012, Nomor 00132/207/12/051/15, tanggal 10 Juli2015, atas nama PT Tanjung Alam Jaya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109182.16

/2012/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 22 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00602/KEB/WPJ.19/2016tanggal 19 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2012 Nomor 00132/207/12/051/15 tanggal 10 Juli2015, atas nama: PT Tanjung Alam Jaya, NPWP 01.887.974.2051.000,beralamat

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00602/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 19 September2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00132/207/12/051/15, tanggal 10 Juli2015, atas nama PT Tanjung Alam Jaya, NPWP01.887.974.2051.000, beralamat di Jalan Medan Merdeka TimurNomor 15, Jakarta Pusat 10110 (Korespondensi Jalan PangeranSuriansyah Nomor 40, Banjarbaru, Kalimantan

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00602/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 19 September2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor 00132

Setelahdidapat datadata pembiayaan tersebut dilakukan pemeriksaan berkasberkasdan anggunan pembiayaan, dari hasil pemeriksaan diketahui ada beberapaangunan pinjaman yang menyangkut tanggung jawab salah satu karyawan PT.BPRS Safir Bengkulu yaitu terdakwa dimana tidak ditemukan di brankasanggunan (tempat penyimpanan anggunan) dimana dalam perjanjian akadkredit jenis jaminan atau anggunan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik atasnama SUKMAWATI nomor SHM 00132 sementara diketahui bahwa pembiayaanatas

;Bahwa pada saat terdakwa mengambil SHM No. 00132 atas nama Sukmawati agunan tersebut belum lunas;Bahwa. sekira bulan januari 2018 Saksi Sukmawati menjelaskan telah membayar uang sebesar Rp. 7. 000. 000 (tujuh juta rupiah) sebagaiuang pelunasan kepada Terdakwa Ari Vatanen;Bahwa selama ini Saksi Ssukmawati membayar melalui perantara anaknya an.

telah diambil terdakwa Ari Vatatnen sekira bulan juni 2016;Bahwa pada saat terdakwa mengambil SHM No. 00132 atas nama Sukmawati agunan tersebut belum lunas;Halaman 11dari30 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN.BglBahwa pada bulan januari saksi menemui saksi Sukmawati di rumahnya yang berada di Kel.

hak atas milik SUKMAWATI; Bahwa diketahui adanya nasabah yang bermasalah pada tahun 2017 danPT BPRS Safir Bengkulu langsung melakukan audit internal bersama satuan pengawas internal atas perintah langsung dari dewan komisaris ; Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan dan Saksi Astuti Wahyuningsih selaku Kepala Divisi Operasionalagunan Nomor SHM 00132 telah diambil terdakwa Ari Vatatnen sekira bulan juni 2016; Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil SHM No. 00132

hak atas milik SUKMAWATI:; Bahwa diketahui adanya nasabah yang bermasalah pada tahun 2017 danPT BPRS Safir Bengkulu langsung melakukan audit internal bersama satuan pengawas internal atas perintah langsung dari dewan komisaris ; Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan dan Saksi Astuti Wahyuningsih selaku Kepala Divisi Operasionalagunan Nomor SHM 00132 telah diambil terdakwa Ari Vatatnen sekira bulan juni 2016; Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil SHM No. 00132

SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2008 tertanggal 17 Maret 2011 yang Pemohon Banding terimatanggal 21 Maret 2011, Surat Keputusan Terbanding NomorKEP485/WPJ.11/2011 tanggal 17 Maret 2011 tersebut menetapkan menerimaselurunnya Keberatan Pemohon Banding sesuai Surat Pemohon BandingNomor 2531/PS/V1/10 tanggal 08 Juni 2010;Bahwa dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa September 2008Nomor 00132

Putusan Nomor 333/B/PK/PJK/2013Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 Nomor 00132/207/08/631/10 tanggal 21 April 2010, atas nama: PT. Power Systems ServiceIndonesia, NPWP: 01.677.440.8631.000, beralamat di: JI. Basuki Rahmad124128 Lantai 5, Embong Kaliasin, Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.38835/PP/M.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.38835/PP/M.11I/16/2012 tanggal 22 Juni 2012, yang amarnyamemutuskan menolak permohonan banding Pemohon Banding danmempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP485/WPJ.11/2011 tanggal 17 Maret 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Masa Pajak September 2008 Nomor 00132/207/08/631/10tanggal 21 April 2010, atas nama: PT.

kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan, dengan hasil pemeriksaan yangmembenarkan perlakuan atas transaksi penyerahan produk yang telahselesai diperbaiki kepemilik di luar negeri tersebut sebagai penyerahanekspor yang terutang PPN 0%.Bahwa atas sengketa ini Majelis menyatakan menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP485/WPJ.11/2011 tanggal 17 Maret 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2008 Nomor 00132

denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolakpermohonan banding terhadap keputusan Terbanding Nomor KEP485/WPJ.11/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Keberatan Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008Nomor 00132