Curug Manis Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadila NegeriSerang dengan memaksa telah masuk kedalam rumah, ruangan atauHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 85/PID/2018/PT BTNpekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atauberada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atausuruhannya tidak pergi dengan segera yakni sebidang tanah milik saksi DodySjachroerodly dengan sertifikat hak milik nomor 00207

, perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Sanadi bin Tamin telah memasuk dan menempatirumah yang berada dalam tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 00207 yangterletak di Kampung Sogata RT.014 Rw.004 Kelurahan Curug ManisKecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten dengan batasbatas sebagaiberikut :Sebelah Utara : tanah milik NahrawiSebelah Selatan : tanah milik AwariahSebelah Timur : tanah milik JemiahSebelah Barat : Jalan Kp.SagataBahwa tanah dengan Sertifikat

Hak Milik Nomor 00207 yang terletak diKampung Sogata Rt.014 Rw.004 Kelurahan Curug Manis kecamatan CurugKota Serang Provinsi Banten adalah milik saksi Dody Sjachroerodly dengancara membeli dari Sarikam dengan akta jual beli nomor 227 tanggal 16 Mei2013. dan atas tanah tersebut telah keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 00207.Dan Sarikam mendapatkan tanah tersebut dari Jubaedi bin Dulmuti padatahun2009 dengan Akta Jual Beli nomor 31 tanggal 12 Februari 2009;Bahwa setelah membeli tanah dari Sarikam,

Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buku fotocopy Legalisir sertifikat Hak Milik Nomor 00207 ; 1 (satu) buku fotocopi Legalisir Akta Jualbeli Nomor 277/2013, tanggal16 Mei 2013 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4 (empat) batang pohon jabon ukuran panjang + 75 cm s/d 1 m,diameter 9 cm ; 1 (satu) bilah golok ;(dirampas untuk dimusnahkan);4.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buku fotocopy Legalisir sertifikat Hak Milik Nomor 00207 ; 1 (satu) buku fotocopi Legalisir Akta Jual beli Nomor 277/2013, tanggal16 Mei 2013 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 4 (empat) batang pohon jabon ukuran panjang + 75 cm s/d 1 m,diameter 9cm, dikembalikan kepada saksi Dody Sjachroerodly ; 1 (satu) bilah golok ;(dirampas untuk dimusnahkan) ;4.

merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87610/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa, diusulkan agar Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2013 Nomor 00207

Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 8 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT87610/PP/M.IVA/99/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP07187/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 7Oktober 2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Nomor 00207

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP07187/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Nomor: 00207/107/13/059/15 tanggal 19 Agustus 2015Masa Pajak Agustus 2013 atas nama: PT Pacific Indomas,NPWP: 01.957.685.9059.000, beralamat di Menara Kadin Lantai7 Jalan Hr.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan atas Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP07187/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakNomor 00207/107/13/059/15 tanggal 19 Agustus 2015 Masa PajakAgustus 2013, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti

PENETAPANNomor 00207/Pdt.P/2016/PA.PdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukanoleh:HASAN BASRI bin YAKUB, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KampungJambak Gurun Panjang RT.003 RW.002 (Samping PusatLayanan Autis Kampung Jambak), Kelurahan

Barat, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";Pengadilan Agama tersebut :1 telah membaca suratsurat perkara ;1 telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksisaksidi persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05September 2016, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan PengadilanAgama Padang, Register Nomor : 020762/Pdt.P/2016/PA.Pdg dengan tanggalyang sama. mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :halaman 1 dari 10 perkara nomor 00207

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;halaman 2 dari 10 perkara nomor 00207//Pdt.P/2016/PA.Pdg8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tetap beragamaIslam;9. Bahwa bukti perkawinan Pemohon dan Pemohon II tidak ada karena padasaat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menguruspersyaratan pernikahan.

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danPemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan ;Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon IIyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya Pemohon danPemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:halaman 3 dari 10 perkara nomor 00207//Pdt.P/2016/PA.PdgBukti SuratFoto copy Kartu Keluarga Nomor: 1371091512110020

Yefferson, SH., MAhalaman 9 dari 10 perkara nomor 00207//Pdt.P/2016/PA.PdgOARWNPPANITERA PENGGANTI ttdDra. AsharmiPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00Biaya Proses Rp. 50.000,00Panggilan Rp. 75.000,00Materai Rp. 6.000,00Redaksi Rp. 5.000,00Jumlah Rp.166.000,00Padang, 28 September 2016Salinan sesuai dengan aslinya;Wakil Panitera;Hj ISMIATI Am. BAhalaman 10 dari 10 perkara nomor 00207//Pdt.P/2016/PA.Pdg

KEP273/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 13Maret 2009 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2006 No. 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, PemohonBanding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulis dalam BahasaIndonesia kepada Pengadilan Pajak atas satu surat keputusan Terbandingsebagaimana tersebut di atas pada tanggal 8 Juni 2009.

NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak September 2006 Nomor : 00207/207/06/057/08tanggal 20 Juni 2008, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yangtelah disyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3)UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat(1), (2), Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) UndangUndang Pengadilan Pajak.

Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2006 No.00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 yang Pemohon' Bandingpersengketakan dalam banding ini merupakan produk dari 1 (Satu) pemeriksaanpajak yang didasarkan pada 1 (satu) SP3 yaitu Surat No.

/207/06/057/08 yang diterbitkan oleh pihak Terbandingtelah diterbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadibatal demi hukum;Alasan MaterialBahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai No.00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008 diterbitkan karena Terbandingmenganggap bahwa Pemohon Banding seharusnya mengenakan PPN dengan tarifHal. 12 dari 53 hal.

Put. 23992/PP/M.XI/16/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP273/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 13 Maret 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2006Nomor : 00207/207/06/057/08 tanggal 20 Juni 2008, atas nama : PT.

dari seluruh ahli waris kepada siapapun;Bahwa pada waktu Penggugat ada acara berkunjung ke rumah saudara diBanyuwangi tanggal 11 Mei 2011, Penggugat diberitahu oleh seseorangbahwa sebagian tanah milik Partowuh yang terletak di Desa Kajarharjo,Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi telah diterbitkan SertifikatHak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru, KabupatenBanyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207

, luas902 M2, atas nama WIDARTININGSIH, baru saat itulah PenggugatHal. 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012mengetahui bahwa diatas tanah milik Partowuh oleh Tergugat telahditerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitan sertifikat5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, Kecamatan Kalibaru,Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000, Nomor :00207, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH sehingga dengandemikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu

Peraturan PemerintahNo : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskanbahwa: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yangbersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftardalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1),sehingga dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggalpenerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo,Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21Oktober 2000, Nomor : 00207

dan azasazas umum pemerintahan yang baiksehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf adan b UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan uraian posita di atas, maka Penggugat mohon agarMajelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batalatau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 tanggal penerbitansertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di Desa Kajarharjo, KecamatanKalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2000,Nomor : 00207

, luas 902 M2, atas nama WIDARTININGSIH, ditundapelaksanaannya hingga ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap dalam perkara ini;Hal. 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 248K/TUN/2012DALAM POKOK PERKARA :1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557tanggal penerbitan sertifikat 5 Desember 2000 yang terletak di DesaKajarharjo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Surat Ukurtanggal 21 Oktober 2000, Nomor : 00207, luas 902

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Panaikang,tanggal 17 Juli 2008, Surat Ukur No. 00207 tanggal 25Juni 2008, luas 504 M? atas nama Hj. LASWATI R; Sertifikat Hak Milik No. 20200/Kelurahan Panaikang,tanggal 26 September 2008, Surat Ukur No. 00212 tanggal07 Agustus 2008, luas 673 M? atas nama Hj. INTARIZAINUDDIN ;3.

Bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkaraini adalah : Sertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Panaikang,tanggal 17 Juli 2008, Surat Ukur No. 00207 tanggal 25Juni 2008, luas 504 M? atas nama Hj. LASWATI R; Sertifikat Hak Milik No. 20200/Kelurahan Panaikang,tanggal 26 September 2008, Surat Ukur No. 00212 tanggal07 Agustus 2008, luas 673 M? atas nama Hj. INTARIZAINUDDIN3.

Menyatakan sah, prosedural dan berkekuatan hukumSertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Panaikang,tanggal 17 Juli 2008, Surat Ukur No. 00207, tanggal 25Juni 2008, luas 504 M? tercatat atas nama Hj. LASWATI R ;3.

Bahwa yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkaraini adalah : Sertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Panaikang,tanggal 17 Juli 2008, Surat Ukur No. 00207 tanggal 2521Juni 2008, luas 504 M? atas nama Hj. LASWATI R; Sertifikat Hak Milik No. 20200/Kelurahan Panaikang,tanggal 26 September 2008, Surat Ukur No. 00212 tanggal07 Agustus 2008, luas 673 M? atas nama Hj.

Intari Zainuddindan Sertifikat Hak Milik No. 20193, tanggal 17 Juli 2008,Gambar Situasi No. 00207/2008, tanggal 25 Juni 2008,dengan luas 504 M?, atas nama Hj.

tinggal diDusun Morsongai, RT.001/RW.002,Halaman 1 dari 11 .Penetapan Nomor 91/Padt.P/2018/PN.Pmk.Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan(bukti P1 danP2);Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen Kutipan Akta kelahiran Nomor :3528CLT1606201132583, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan(bukti P3);Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen lIjazah Strata Il (S2)Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Nomor : FAK/00207

Foto copy ljazah Strata Il (S2) Universitas Islam Negeri Sunan AmpelSurabaya, Nomor : FAK/00207/F/2014, tanggal 27 September 2014 ,selanjutnya diberi tanda P4 ;5 Foto copy Paspor Republik Indonesia, No. A 3016133, tanggal 06 Juli 2012;yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak selanjutnya diberi tandaP5;6.

Keluarga (KK) No.3528061305150005, tanggal 11042016, Kutipan Akta kelahiran Nomor :3528CLT 1606201132583, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan ljazah StrataIl (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, NomorFAK/00207/F/2014, tanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan olehUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk itu selanjutnyaPemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatanpaspornya;Bahwa atas

Keluarga (KK) No.3528061305150005, tanggal 11042016, Kutipan Akta kelahiran Nomor :3528CLT1606201132583, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan ljazah StrataIl (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, NomorFAK/00207/F/2014, tanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan olehUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk itu selanjutnyaPemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatanpaspornya;Bahwa atas

JUMHANA CHOLIL, MM, dengan Surat UkurNo. 00207/Sunyaragi/2014 tanggal 21 Juli 2014;2. Bahwa tanah dan bangunan yang dibeli oleh PELAWAN dari TERLAWAN berdasarkan Akte Jual Beli No. 127/2014, tanggal 24 Desember 2014dengan Sertipikat Hak Milik No. 4499/Kel. Sunyaragi, seluas 122 M2, atasnama Drs. H.E. JUMHANA CHOLIL, MM, dengan Surat Ukur No.00207/Sunyaragi/2014 tanggal 21 Juli 2014 berasal dari hasilpemisahan/pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 4056/Kel. Sunyaragi atasnama Drs. H.E.

JUMHANA CHOLIL, MM, dengan Surat UkurNo. 00207/Sunyaragi/2014 tanggal 21 Juli 2014 berasal daripemisahan/pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 4056/Kel. Sunyaragi atasnama Drs. H.E.

JUMHANA CHOLIL, MM, dengan SuratUkur No. 00207/Sunyaragi/2014 tanggal 21 Juli 2014 berasal dari hasilpemisahan/pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 4056/Kel. Sunyaragi atasHalaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 183/PDT/2021/PT BDGnama Drs. H.E.

H.E.JUMHANA CHOLIL, MM, dengan Surat Ukur No. 00207/Sunyaragi/2014tanggal 21 Juli 2014 berasal dari hasil pemisahan/pemecahan SertipikatHak Milik No. 4056/Kel. Sunyaragi atas nama Drs. H.E. JOMHANA CHOLIL,MM, Seluas 1.401 m2, tanggal 22 Oktober 2008, dengan Surat ukur tanggal08102008 Nomor 81/Sunyaragi/2008 dan Sertipikat Hak Milik No. 4067atas nama Drs.

JUMHANACHOLIL, MM, dengan Surat Ukur No. 00207/Sunyaragi/2014 tanggal 21 Juli2014 dan Sertipikat Hak Milik No. 4067 atas nama Drs. Jumhana Cholil, MM,luas tanah 916 m2, tanggal 5 Desember 2008, Surat Ukur tanggal 20112008, No.92/Sunyaragi/2008 maupun terhadap tanah milik TURUTTERLAWAN dengan Sertipikat Hak Milik No. 4059, atas nama M.

Selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat.Hal. 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN TteYang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antaramereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melaluiproses mediasi dan untuk itu telah mencapai kesepakatan dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik nomor 00207 dengan luas330 m?

(lima ratus riburupiah) setiap bulan terhitung bulan depan yaitu bulan Oktober 2020 sampaidengan lunas dan pada saat penyerahan uang tersebut disertai dengan buktikwitansi penyerahan uang kepadaTergugat;Bahwa Penggugat, Tergugat , Tergugat II dan Tergugat Ill bersepakat untukmengurus proses balik nama Sertipbkat Hak Milik Nomor 00207 ke atas namaPenggugat dan untuk biaya pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik tersebutdibebankan kepada Penggugat, Tergugat Il dan Tergugat Ill;Bahwa Penggugat, Tergugat

Nomor 1136/B/PK/Pjk/2018hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dari uraian Pemohon Banding di atas, dapat ditarik kesimpulanbahwa tidak terdapat tambahan objek penjualan yang seharusnya dikenakanPajak Pertambahan Nilai, dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor:KEP917/WPJ.07/2011 tanggal 19 April 2011 yang merupakan penetapankeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Juli 2008 Nomor: 00207

tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Oktober 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut38274/PP/M.1/16/2012, tanggal 23 Mei 2012, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP917/WPJ.07/2011 tanggal 19 April 2011 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor:00207

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP917/WPJ.07/2011 tanggal 19 April 2011 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPNomor:00207/207/08/056/10 tanggal 29 April 2010 Masa Pajak Juli2008, atas nama PT. Chevron Oil Products Indonesia, NPWP:01.958.043.0056.000 adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 4 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP917/WPJ.07/2011 tanggal 19 April 2011, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP MasaPajak Juli 2008 Nomor: 00207

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87213/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Hakim dapat meninjau ulang SKPKB Nomor:00207

Pengganti Surat Uraian Banding tanggal 18 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87213/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2246/WPJ.07/2015 tanggal10 Juli 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2012 Nomor: 00207

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2246/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2012 Nomor : 00207

Sertifikat Hak Milik No. 20193/Kelurahan Panaikang, tanggal 17 Juli 2008,Surat Ukur Nomor 00207 tanggal 25 Juni 2008, luas 504 M? atas nama Hj.Laswati R;2. Sertifikat Hak Milik No. 20200/Kelurahan Panaikang, tanggal 26 September2008, Surat Ukur Nomor 00212 tanggal 07 Agustus 2008, luas 673 M?atas nama Hj. Intari Zainuddin;Dasar Gugatan.1. Bahwa almarhum H.

Agustus 2009 jam 09.00 Wita untuk didengarketerangannya sebagai saksi, namun satu dan lain hal Penyidik kepolisianmenunda pemeriksaan dengan menetapkan kembali pada hari Senin, 07September 2009 untuk dimintai keterangan sebagai tindak pidanapenyerobotan, dan saat itulah Para Penggugat secara resmi diberitahu olehPolisi/penyidik bahwa di atas tanah Para Penggugat terdapat dua sertipikathak milik masingmasing: Sertipikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Panaikang, tanggal 17Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00207

sporadik diupayakan penataan batas berdasarkankesepakatan para pihak yang berkepentingan;Penetapan tandatanda batas termasuk pemeliharaannyawajio dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yangbersangkutan.Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tandatanda batasditetapkan oleh Menteri ;Berdasarkan dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tersebut sangat beralasan hukum bilamana kedua sertifikat : Sertipikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Panaikang, tanggal 17 Juli2008, Surat Ukur Nomor 00207

INTARI ZAINUDDIN ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :4) Sertipikat Hak Milik Nomor 20193/Kelurahan Panaikang, tanggal 17 Juli2008, Surat Ukur Nomor 00207 tanggal 25 Juni 2008, luas 504 M2 atasnama Hj.LASWATI R;Sertipikat Hak Milik Nomor 20200/Kelurahan Panaikang, tanggal 26September 2008, Surat Ukur Nomor 00212 tanggal 07 Agustus 2008,luas 673 M2 atas nama Hj.

Panaikang, tanggal 17 Juli 2008, Surat Ukur Nomor 00207 tanggal 25Juni 2008, luas 504 M2 atas nama Hj. Laswati R;Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 2 tentang pengajuangugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) harisebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 terhadap objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 20200/Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 17 K/TUN/201112Kel.

.: 00207, luas 134 m2, an. PT. AbadiCitra Mandiri, terletak di Perumahan Griya Citra Mekarwangi, Desa Mekarwangi,Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.Yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016.Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berada diatasnya, Serifikat Hak GunaBangunan No.: 0049, luas 119 m2, PT.

Abadi Citra Mandiri terletak di PerumahanBobosan Citra Asri, Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, KabupatenBanyumas, Propinsi Jawa Tengah.Yang akan dilaksanakan dalam bulan April 2017.Bahwa seluruh biaya balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00207 danSertifikat Hak Guna Bangunan No. 0049 tersebut diatas, dari Pihak II kepada PihakI ditanggung oleh Pihak II.Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 14 September 2016, Pihak II memberikan uangtunai kepada Pihak I sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh

mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87213/PP/M.1A/16/2017, tanggal 2 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2246/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak November 2012 Nomor 00207

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2246/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00207/207/12/058/14 tanggal 30 April 2014, atas nama PTMustika Sembuluh, NPWP 01.854.614.3058.000, beralamat diMultivision Tower Lt. 5, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur,Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2246/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2012Nomor 00207

Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 00207/1993, tanggal 04 Januari 1993,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);.

dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Kartu Keluargaatas nama Pemohon , nomor: 3522140704120007, tanggal 04 September2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Bojonegoro, oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Akta Kelahiran atasnama Pemohon I, nomor: 00207/1993, tanggal 04 Januari 1993, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bojonegoro

Tanda Penduduk (K.T.P) dengan NIK.3201112412730001 sebagaimana yang dikeluarkan oleh KantorKecamatan Parung Kabupaten Bogor tanggal 26 September 2012;2.Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorangPerempuan yang bernama NENENG KURNIASIH pada tanggal 02Desember 2013 sebagaimana yang tercatat pada surat Keterangan NikahNo.00207/NKH/209001/1213, yang dikeluarkan dari Gereja BethelIndonesia Depok tanggal 02 Desember 2013;3.Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Kec.GunungSindurParung Bogor;Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yangbernama NENENG KURNIASIH pada tanggal 2 Desember 2013,Nomor.00207/NKH/209001/12/13 di Gereja Bethel Depok danPemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 119/Padt.P/2018Form02/SOP/04.2/2017Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan penambahan namaPemohon pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama Devie yangsemula tertulis di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Devie digantimenjadi Devie

Kec.GunungSindurParung Bogor;Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yangbernama NENENG KURNIASIH pada tanggal 2 Desember 2013,Nomor.00207/NKH/209001/12/13 di Gereja Bethel Depok danPemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan penambahanPemohon pada Akta Kelahiran Pemohon atas nama Devie yangsemula tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon Devie digantimenjadi Devie Yacobus Pesik;Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud untuk melakukanPenambahan Penulisan Nama

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.9219/Kel.Cisaranten, Surat UkurNo.00207/Cisaranten Kulon/2014, No.Peta Pendaftaran 48.2.50.076.079 sahdan mengikat terhadap fisik tanah objek perkara ;6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;ll. DALAM REKONPENSI.Tony Setiawan : Swasta, bertempat tinggal di JI. Tanjungsari Ill No. 81, RT. 02,RW. 05, Kel. Antapani wetan, Kec.

pada uraian dalam gugatan rekonpensi ini;2.Bahwa Penggugat DR/Tergugat DK adalah pemilik yang sah atas tanah persilNo.63 S.IV, Kohir No.1448, Blok Haursadapur.seluas 978 M2, yang terletak dikel.Cisaranten Kulon, Kec.Arcamanik, Kota Bandung berdasarkan Akta Jual beliNo.38/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IVDR/Tergugat V DK, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bandung,yang kemudian dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.9219/Cisaranten Kulon,Surat Ukur No.00207

Dibuat dihadapan TurutTergugat IC DR/Tergugat V DK, s elaku Notaris dan Pejabat pembuat AkyaTanah di Kota Bandung, maka SHM No.9219/Cisaranten Kulon, Surat UkurNo.00207/Cisaranten Kulon/2014, seluas 978 m2, tertulis dan tercatat atasnama Tony Setiawan oleh karena baik peralihan hak maupun balik namaterhadap sertifikat tersebut telah memenuhi tata cara dan prosedur sertaketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku,makajelaslah sudah bahwa sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum

Menyatakan Akta Jual Beli No. 38/2013 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan TERGUGAT IV terhadap fisik tanah objek perkara sah danmengikat;5.Menyatakan setifikat Hak Milik No. 9219/Kel.Cisaranten, Surat Ukur No.00207/Cisaranten Kulon/2014, No Peta Pendaftaran 48.2.50.076.079 sah danmengikat terhadap fisik tanah objek perkara;6.Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbuldalam perkara ini;l.DALAM REKONPENSI:1.

SHM No. 9219/Cisaranten kulon, Surat Ukur No. 00207/Cisaranten6. Menyatakan bahwa PENGGUGAT DR/TERGUGAT Ill DK adalah Pemilik yangsah atas bidang tanah terletak di Kel. Cisaranten kulon, Kecamatan Arcamanik,Kota Bandung yang dikenal dengan SHM No. 9219/Cisaranten kulon, SuratUkur No. 00207/Cisaranten kulon/2014, seluas 978 M2, tertulis dan tercatatatas nama Tony Setiawan;7.