Putusan Nomor 619 K/TUN/201810.11,12.13.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0081731.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateCabang Trenggalek, tertanggal 29 Desember 2016;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0002525.AH.01.07.

Tahun 2016 tentang Pengesahan BadanHukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate 1922,tertanggal 3 Februari 2016;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0025249.AH.01.07. Tahun 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia HatiTerate, tertanggal 4 Maret 2016;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0051518.AH.01.07.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0002525.AH.01.07..

Putusan Nomor 619 K/TUN/2018(10)Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0002525.AH.01.07. Tahun 2017 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia HatiTerate Cabang Jombang, tertanggal 13 Februari 2017;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU0003150.AH.01.07.

Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat,berupa:(1)Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor AHU0012731.AH.01.07. Tahun 2016 tentangPengesahan Badan Hukum Perkumpulan Persaudaraan SetiaHati Terate 1922, tertanggal 3 Februari 2016;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor AHU0025249.AH.01.07.

SETIA HATI TERATE CABANGTRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016;SK MENKUMHAM Nomor: AHU0002525.AH.01.07.

Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTSK MENKUMHAM Nomor: AHU0012731.AH.01.07. Tahun2016 tentang Pengesahan Badan Hukum PerkumpulanPERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE 1922, tertanggal 03Februari 2016;SK MENKUMHAM Nomor: AHU0025249.AH.01.07. Tahun2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE,tertanggal 4 Maret 2016;SK MENKUMHAM Nomor: AHU0051518.AH.01.07.

.01.07.Tahun 2016tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PERKUMPULANPERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE CABANGTRENGGALEK, tertanggal 29 Desember 2016;SK MENKUMHAM Nomor: AHU0002525.AH.01.07.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia nomor : AHU0051518.AH.01.07.

;.Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0002525.AH.01.07.

/itgl 01.07 2021MelawanPE Tempat dan tanggal lahirBireuen 17 Mei 1989, NikAgama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani,Tempat tinggal Dusun Beringin, Desa RgMM.

/itgl 01.07 20214.

/itgl 01.07 20212. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (iHD) terhadap Penggugat (i) di hadapan sidangMahkamah Syariyah Bireuen.3.

/itgl 01.07 2021ayat (1) UndangUndang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat danKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015.

Biaya Materai er PJumlah fFHalaman 16 dari 16 Put No xxx/Pdt.G/2021 /MS. itgl 01.07 2021

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal13 Juli 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPOC Indonesia;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun2018, tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan POC Indonesia;4.

Putusan Nomor 579 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.01.07.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan POC Indonesia;3. Menghukum Termohon Kasasi I!

/Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan POCIndonesia;4. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor177/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 12 Februari 2019;5.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0008748.AH.01.07.Tahun2018, tanggal 13 Juli 2018, tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan POC Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0008748.AH.01.07.Tahun 2018, tanggal 13 Juli 2018, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan POC Indonesia;4.

strong>D I L I :

DALAM PENUNDAAN

• Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0015625.AH.01.07

.Tahun 2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan Penghuni Puncak Kertajaya Surabaya;

AH.01.07.Tahun 2018 Tanggal 14 Desember 2018, TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan PenghuniPuncak Kertajaya Surabaya;KEPENTINGAN PENGGUGAT1.

AH.01.07.Tahun 2018, TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan PenghuniPuncak Kertajaya Surabaya;.

AH.01.07. Tahun2018, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PemilikDan Penghuni Puncak Kertajaya Surabaya Baru di terbitkan pada tanggal14 Desember 2018;2.

AH.01.07.Tahun 2018, Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Pemilik Dan Penghuni Puncak KertajayaSurabaya tertanggal 14 desember 2018.

AH.01.07.Tahun 2018 tertanggal 14 desember 2018, TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemilik DanPenghuni Puncak Kertajaya Surabaya;4.

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.1.Bahwa obyek sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesiaditerbitkan oleh Tergugat;Bahwa obyek sengketa atau Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016 tentangHalaman 9 dari69 halaman Putusan Nomor : 258/G/2016/PTUNJKTPengesahan

Pst sebagaimana disebutkan diatas;Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa atau SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia bertentangan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013tentang Organisasi masyarakat;Bahwa selain itu, penerbitan obyek sengketa atau Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal 12April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016, tertanggal12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;4.

(print out);Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0044492.AH.01.07 Tahun 2016, tertanggal 12 April 2016tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran NiagaNasional Indonesia.

HO SETJOEN alias HARTONO telah membuat Akta PendirianPerkumpulan Majelis Agama Khonghuchu Indonesia PurwokertoNomor: 90, tanggal 24 Desember tahun 2014 dan telah disahkanpula oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU0000032.AH.01.07. Tahun 2015 tanggal 9 Januari 2015 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan MajelisAgama Khonghuchu Indonesia Purwokerto;Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor : AHU0000032.AH.01.07.

Bahwa, perbuatan Tergugat yang memberikan hak baru denganmenerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU0000032.AH.01.07. TahunHalaman 9 dari 61 halaman.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia R.l Nomor : AHU0000032.AH.01.07. Tahun 2015,Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan MajelisAgama Khonghucu Indonesia Purwokerto, tanggal 9 Januari 2015 ;3.

Sedangkan ObjekSengketa adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU0000032.AH.01.07.

Putusan No. 85/G/2015/PTUN.JKT.Republik Indonesia Nomor AHU0000032.AH.01.07, Tahun 2015tanggal 9 Januari 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Majelis Agama Khonghucu Indonesia Purwokerto;4.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional IndonesiaTertanggal 12 April 2016,2.5. Surat Dirjen Perhubungan Laut 27 Mei 2016; dan diperkuatdengan;2.6.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0035091.AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 30 Desember 2015Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanIndonesian National Shipowners Association;3.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia Tertanggal 12 April 2016 adalah tidak sah dan batal demihukum karena:1. Bukan C.F.

Putusan Nomor 127/G/2017/PTUNJKTAsasi Manusia Nomor: AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PersatuanPengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia Tertanggal 12 April2016.. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU. 0044492.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran NiagaNasional Indonesia Tertanggal 12 April 2016 adalah tidak sah danbatal demi hukum karena:1. Bukan C.F.

(fotokopisesuai dengan salinan) ;Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU 0076427.AH.01.07. Tahun 2016 tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA,tanggal 21 Oktober 2016.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat NomorAHU0064837.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 20 Juni 2016 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan ArbitraseNasional Indonesia;4.

Putusan Nomor 232 K/TUN/2018 Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 265/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 21 November 2017;Mengadili Sendiri Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.Tahun2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor AHU0064837.AH.01.07.TahunHalaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 232 K/TUN/20182016, tanggal 20 Juni 2016 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0064837.AH.01.07.

22 Januari 2013 dibawahRegister No. 96 / Pdt.P / 2013 / PN.Mlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Lakilaki bernama : IMAMMARUF pada tanggal 6 April 2008 tersebut pada Kutipan Akta Nikah / AktaPerkawinan Nomor 238/ 25 / IV / 2008 tanggal 7 April 2008 dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Sukun Kota Malang ;2 Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak ke1 (satu) lakilaki, di Malang pada hari: Selasa tanggal 5 Mei 2009 jam 01.07

sudahdiluar tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, makaharuslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Malang ;Bahwa berdasarkan halhal tresebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Menetapkan kelahiran anak Pemohon yang bernama AS ADUDINE ASIDIQIE anakke 1 lakilaki lahir di Malang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 jam 01.07

MOHAMMAD PRIMA memberikan keterangan sebagai berikut :e Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pernikahan antara IMAM MARUF HS danKARTINI AYU LESTARI ;Bahwa ASADUDINE ASIDIQIE adalah anak dari pernikahan tersebut yang lahirpada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 jam 01.07 WIB ;Bahwa saksi membenarkan ASADUDINE ASIDIQIE belum dibuatkan AktaKelahiran;Saksi 2.

Bahwa AS ADUDINE ASIDIQIE adalah anak ke satu dari pasangan IMAM MARUFHS dan KARTINI AYU LESTARI ;Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan sertauntuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dariPemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk membuatkan akta kelahiran anaknya yangbernama AS ADUDINE ASIDIQIE ;Bahwa ASADUDINE ASIDIQIE telah lahir di Malang pada hari Selasa tanggal 5Mei 2009 jam 01.07

permohonanpemohon dan keterangan saksi tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat permohonanpemohon adalah beralasan menurut hukum, maka karenanya haruslah dikabulkan danpemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ;Mengingat Pasal 55 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat (2)UndangUndang No. 23 Tahun 2006 ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;2 Menetapkan kelahiran anak Pemohon yang bernama AS ADUDINE ASIDIQIE anak ke 1lakilaki lahir di Malang pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 jam 01.07

Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat Nomor 62 tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, SH selaku Notaris / PPAT di Kota Surakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU - 0039342.AH.01.07

menjadiPerkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat.Bahwakemudian atas Akta Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga DewanAdat Karaton Surakarta Hadiningrat tersebut telah didaftarkan oleh notarispembuat akta yaitu Silviani Tri Budi Esti, SH selaku Notaris / PPAT danmemperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umumberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU 0039342.AH.01.07

Perkumpulan Lembaga Dewan AdatKaraton Surakarta Hadiningrat berdasarkan Akta Anggaran DasarPerkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat Nomor62 tertanggal 29 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, SHselaku Notaris / PPAT di Kota Surakarta dan telah memperoleh pengesahandari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0039342.AH.01.07

Perkumpulan Lembaga Dewan Adat KaratonSurakarta Hadiningrat berdasarkan Akta Anggaran Dasar PerkumpulanLembaga Dewan Adat Karaton Surakarta Hadiningrat Nomor 62 tertanggal29 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Silviani Tri Budi Esti, SH selakuNotaris / PPAT di Kota Surakarta dan telah memperoleh pengesahan dariKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU 0039342.AH.01.07

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor : AHU0039342.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 30 Maret 2016,(bukti P.3);4. Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : AHU 0039342.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal30 Maret 2016, (bukti P.4);5.

tahun 2016 tertanggal 30 Maret 2016, (bukti P.3);Bahwa, isi dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor : AHU0039342.AH.01.07 tahun 2016tertanggal 30 Maret 2016, adalah Memberikan pengesahan BadanHukum Perkumpulan Lembaga Dewan Adat Karaton SurakartaHadiningrat;Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PN Skt Bahwa, Saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untukmemperoleh penetapan bahwa Lembaga Dewan Adat KaratonSurakarta Hadiningrat mempunyai status

dengan Nomor 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKX/2016/01.07.a karena adanya permasalahan terdapatdilapangan;Bahwa oleh karena akan berakhirnya Kontrak yang pertama makakemudia pada tanggal 23 Desember 2016 terbit Addendum II (addendumSisa Kontrak) dengan Nomor 620/ADD.II/BMSDABM/PJL.DAKX1I/2016/01.07.b guna untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat50 (lima puluh) hari Kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaanpekerjaan;Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018./PN. Tbh7.

Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAK1X/2016/01.07 tanggal O09 September 2016 KegiatanPembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK) TahunAnggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas SungaiTeritio Sungai Guntung (DAKAFFIRMASI) (APBN).b.

Surat Perjanjian Addendum (Pertama) Nomor : 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.a tanggal 14Oktober 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan RuasSungai Teritib Sungai Guntung (DAKAFFIRMASI) (APBN).C. Surat Perjanjian Addendumll (Kedua) Sisa Kontrak Nomor :620/SPADD.1II/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.btanggal 23 Desember 2016 Pembangunan Jalan Dana AlokasiHalaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018./PN.

(Pertama) Nomor : 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.a tanggal 14Oktober 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas SungaiTeritio Sungai Guntung (DAKAFFIRMASI) (APBN).c. Surat Perjanjian Addendumll (Kedua) Sisa Kontrak Nomor :620/SPADD.II/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.b tanggal23 Desember 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi KhususHalaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2018./PN.

Desember 2017;Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Pokok Sengketa:le2,4.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07

.Tahun 2016,tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia:Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0044492.AH.01.07.Tahun 2016,tertanggal 12 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga NasionalIndonesia:Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Nomor: AHU.0044492.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 12 April2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan HAM Nomor: AHU.0044492.AH.01.07. Tahun 2016, tanggal 12 April2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia;4.

Semestinya sesuai dengan Surat Perjanjian PinjamanNo. 082/KSK/ PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 pasal10 ayat 3 yang mana saldo dana pengendapan simpananpeminjaman minimal sebesar 1 ( satu ) kali angsuranpinjaman beserta bunganya atau 2 ( dua ) kali bungapinjaman ditambah saldo minimal atau sebesar Rp.14.000.000, ( empat belas juta rupiah )..

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban gugatan dalamkonpensi di atas, dimana atas Perjanjian PinjamanNo. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007 paraHalaman 20 dari 88 halaman.Putusan No.81/Pdt.G./2010/PN.Ska.Penggugat kepada Tergugat , Penggugat juga telahmemberikan pembayaran pinjaman dengan Cek/Cheque No.CEN472405siterbitan Bank PT.

Jawaban paraTergugat tersebut diatas telah dengan tegas danjelas memberikan koreksi sendiri terhadap obyekjaminan yang tertuang dalam surat perjanjianpinjaman No. 082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari2007 yang sekarang sudah atas nama Ir. SripanHadi Mustofa. Oleh karena itu segala hal yangtertulis SHM 144044 mohon terbaca sebagai SHN14044.

,1l, dan Tergugat Illsejak tanggal 8 Januari 2007, sehingga dapatdikatakan para Tergugat seluruhnya tidakmengindahkan perjanjian pinjamanNo.082/KSK/PP/01.07 tanggal 8 Januari 2007tersebut. Oleh karena itu dalil jawabanTergugat IV poin 3 mohon untuk ditolak..

Foto kopi Perjanjian Pinjaman No. 082/KSK/PP/01.07,diberi tanda P1,2. Foto kopi Surat Persetujuan Pinjaman No.208/NPS/KSK/01.07 tertanggal 8 Januari2007, diberi tanda P2,3. Foto kopi Buku Tabungan Simpanan Semar dengan No. Rek.01.3.01. 000088 atas nama Sripan Hadi Mustofa Ir,diberi tanda P3,4. Foto kopi berita acara serah terima jaminan pinjaman No.082/KSK/ BASTJP/ 01.07, diberi tanda P4,5. Foto kopi Surat Peringatan terhadap Ir.

Bahwa kemudian pada tanggal 14 +=.Oktober 2016Perjanjian/Kontrak Kerja di Addendum yang disebut sebagai Addendum1dengan Nomor 620/SPADD.I/DBMSDABM/PLJ.DAKX/2016/01.07.akarena adanya permasakahan yang terjadi di kapangan;6.

(Pertama) Nomor : 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.a tanggal 14Oktober 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus(DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan JalanRuas Sungai Teritib Sungai Guntung (DAKAFFIRMASI)(APBN).c.

Kontrak Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKIX/2016/01.07 tanggal O9 September 2016 disepakati danditandatangani oleh PENGGUGAT dengan Pejabat PembuatKomitmen (PPK).7.2.

(Pertama) Nomor : 620/SPADD.I/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.a tanggal 14Oktober 2016 Pembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK)Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas SungaiTeritib Sungai Guntung (DAKAFFIRMASI) (APBN).8.2.

Bahwa di dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan PeningkatanJalan Ruas Sungai Teritib Sungai Guntung (DAKAFFIRMASI) (APBN)berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKIX/2016/01.07 tanggal O9 September 2016 dilakukan Addendum(Pertama) Nomor ; 620/SPADD.1/DBMSDABM/PJL.DAKXII/2016/01.07.a tanggal 14 Oktober 2016 Pembangunan Jalan DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016 Pekerjaan PeningkatanJalan Ruas Sungai Teritib Sungai

., M.KN dan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHUAH0005923.AH.01.07 tahun 2018 adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;.

Photo copy sesuai dengan aslinya Akta Pengesahan PendirianPerkumpulan Bikers Braderhood One Percent MC Indonesia No.AHU005923.AH.01.07 tahun 2018 tanggal 30 April 2018 , selanjutnya diberi tandaP2.3. Photo copy sesuai dengan asli Lampiran Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU0005923.AH.01.07.TAHUN 2018Tanggal 30 April 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan BikersBraderhood One Percent MC Indonesia , selanjutnya diberi tanda P3 .4.

tahun 2018Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 432 Pat.G/2018/PN Bdgtanggal 30 April 2018 , (P2.)dan Lampiran KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU0005923.AH.01.07.

,M.KN, Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah mendapat pengesahandari TURUT TERGUGAT sebagaimana terurai pada Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHUAH0005923.AH.01.07.

., M.KN, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan pengesahan dari MenteriHukum dan Ham RI No: AHUAH0005923.AH.01.07 tahun 2018, Tanggal 30April 2018 yang beranggotakan diantaranya Penggugat , dimana Sdr.

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di KotaSemarang;ALASAN PERMOHONAN :Adapun yang mendasari permohonan tersebut diatas adalah sebagai berikut :1.

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentang PerubahanAnggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di Kota Semarang,tersebut diatas telah dilampirkan beberapa dokumen pendukung yang antaralain: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiaa No.

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan SIANG BOEBerkedudukan Di Kota Semarang., harus dianggap dikabulkan secarahukum;Bahwa dengan tidak dikeluarkannya surat keputusan tentang PencabutanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentang PerubahanAnggaran Dasar Perkumpulan Siang Boe Berkedudukan Di Kota Semarang,sampai dengan batas waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja

AHU116.AH.01.07.tahun 2011 Tertanggal 28 Juli 2011 tentangPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boeberkedudukan di kota Semarang, (fotokopi sesuai denganasli) ;2. Bukti P 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No. AHU116.AH.01.07.tahun 2011Tertanggal 28 Juli 2011 tentang Perubahan AnggaranDasar Perkumpulan Siang Boe berkedudukan di kotaSemarang, (fotokopi dari fotokopi);Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor :15/P/FP/2017/PTUNJKT3. Bukti P 34. Bukti P 45.

AHU116.AH.01.07.Tahun 2011, tertanggal 28Juli 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Siang Boeberkedudukan di Semarang.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan:Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU.00/76427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA., dan. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU0000256.AH.01.08.

Menyatakan batal atau tidak sah:.Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU.00/76427.AH.01.07.Tahun2016, tanggal 20 Oktober 2016 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan INSA., danIl. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0000256.AH.01.08. Tahun2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU.0076427.AH.01.07.Tahun2016, tanggal 20 Oktober 2016 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Perkumpulan INSA., danIl. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0000256.AH.01.08. Tahun2017, tanggal 12 Mei 2017 Tentang Persetujuan PerubahanBadan Hukum Perkumpulan Perkumpulan INSA;4.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA;Il. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanPerkumpulan INSA;Dalam Eksepsi:1. Menyatakan menerima eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali;2.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.0076427.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 20Oktober 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumPerkumpulan INSA;Il. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0000256.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 12Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 58 PK/TUN/2020Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan INSA;3.

Warga Negara >lndonesia,Kabupaten Madiun, Pekerjaan Anggotaial Ketua DPRDKabupaten Madiun, Selaku Ketua Ur berdasarkan keputusanMenteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik IndonesiawvNomor ANMOOES 24 9.AH.01.07.TAHUN 2016 TentangPengesahan Badan Hukum PerkumpulanPendigian Persaudaraan Sell Hati Terate, berkedudukan di KabupatenMadiun, oo dengan salinan Akte Nomor 226 tanggal udrebrua 3016 dibuat oleh Notaris R.

PERKUMPULANgseSs evWicaKsono, Warga Negara Indonesia, beralamat di DukuhY uluna Rt. 03.Rw. 04, Desa Ringinagung, kgeamata Magetan,Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Tight, Pekerjaan Swasta,&>Selaku Ketua Umum Boreasarkan Sepuiusan Menteri Hukum danWwHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0079653.AH.01.07.

Desa Ngumpul, KecamatagVogoroto, Kabupatenav ey JombangJawa Timur, Pekerjaan Wiraswasta, Selaku Ketuawe Umum, berdasarkan koputusashtenter Hukum dan Hak Asasi 01.07. raKioN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian nod< a Jalan Anggrek No. 37, Kabypien Bojonegoro, Pekerjaan weSe Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Selaku Ketua Umum> aaSs berdasarkan keputusansMenteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaAvee Republik indengag Norrior : AHU0003150.AH.01.07.TAHUN Hal.

No.95/8/2018/PT.TUN.JKT&Y& rdY LvWw Ss> >oy oyOmbo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur,Pekerjaan Pensiunnan, Selaku Ketua Umum berdasarkankeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU0080414..AH.01.07.TAHUN 2016Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanPersaudaraan Setia Hati Terate 1922 Indonesia, berkedudukan diJalan Kemuning No. 39 Rt. 17 Rw. 004, Kelurahan Oro Oro yOmbo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Jawa Timur, sesuaidengan salinan Akte Notaris

Dalam Penundaan;1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menunda Pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia, tertanggal 14Februari 2017 beserta lampirannya sampai dengan adanya PutusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atas perkaraa quo;.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia,tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia,tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbuldalam perkara a quo. AtauApabila Yth.

Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PerkumpulanLembaga KaretaDo Indonesia, tertanggal 14 Februari 2017 besertalampirannya;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi l/Dahulu Pembandingll/Semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0002712.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Lembaga KaretaDo Indonesia,tertanggal 14 Februari 2017 beserta lampirannya;4.