DWI SURYA, yang terletak di Desa Potorono Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut di dalamSertifikat Hak Milik Nomor : 01785, Desa Potorono, Surat Ukurtangal 08121998, Nomor : 00217/Potorono/1998 seluas : 530 m2,tercatat atas nama Nyonya.

Sedangkan untuk hartabersama berupa harta tidak bergerak, yaitu sebidang tanah dan bangunandengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01785, Desa Potorono, Surat Ukurtangal 08121998, Nomor : 00217/Potorono/1998 seluas : 530 m2, tercatatalas nama Nyonya.

Aktiva, berupa harta tidak bergerak, sebidang tanah dan bangunandengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01785, Desa Potorono, Surat Ukurtangal 08121998, Nomor : 00217/Potorono/1998 seluas : 530 m2,tercatat atas nama Nyonya. DWI SETYOWATI, yang saat ini menjadaijaminan hutang di Bank BRI Cabang Katamso Yogyakarta;B.

DWI SURYA yang terletak di Desa Potorono Kec.Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut di dalamSertifikat Hak Milik Nomor : 01785, Desa Potorono, Surat Ukur tangal08121998, Nomor : 00217/Potorono/1998 seluas : 530 m2, tercatatatas nama Nyonya.

Banguntapan Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01785, Desa Potorono, Surat Ukurtangal 08121998, Nomor : 00217/Potorono/1998 seluas : 530 m2, tercatatatas nama Nyonya.

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk seketika dan tanpa syarat membayar lunas hutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebesar Rp. 80.604.651,- (Delapan puluh juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) dan apabila tidak melunasi sisa pinjaman kredit yang terdiri dari pokok dan bunga tersebut secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap sebidang tanah yang diagunkan kepada Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik nomor 00217/Desa Talaga atas nama FAJRIN SULI dilelang dengan

Tergugat dan Tergugat II mengakul menimbulkan kerugian padamenerima uang sebagai anda (singkat)pinjaman/kredit Kupedes dariPenggugat sebesar Rp. 90.000.000,(Sembilan Puluh Juta Rupiah);" Pokok pinjaman berikut bunganyaharus dibayar kembali oleh Tergugat dan Tergugat Il, dalam jangka waktu36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejakditanda tanganinya Surat Pengakuan d.Hutang oleh Tergugat dan II Tanggal30 Bulan Agustus 2013; Untuk menjamin pinjamannyaTergugat Il memberikan agunanmilik Tergugat II berupaSHM NO. 00217

antara lain sbb: Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kreditKupedes dari Penggugat sebesar Rp.90.000.000 ( Sembilan Puluh5 Juta Rupiah);" Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali olehTergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejakditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat Tanggal 30 Agustus 2013;Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan milikTergugat II dan milik dari Tergugat berupa tanah dan/ataubangunan dengan bukti kepemilikanSHM NO. 00217

demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasikepada Penggugat;= Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar lunas seketikatanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugatsebesar Rp. 80.604.651, (Delapan Puluh Juta Enam Ratus EmpatRibu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupia )Apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisapinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, makaterhadap agunan milik Tergugat berupa tanah dan/ataubangunandengan bukti kepemilikan SHM NO.00217

Fotocopi sesuai aslinya perihal surat peringatan ke dua pada FAJRINSULI dan ROSNAWATI HULALATA tanggal 23 Agustus 2019 diberi tandaP9;10.Fotocopi sesuai aslinya perihal surat peringatan dan penyelesaiantunggakan tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda P10;11.Fotocopi sesuai aslinya sertifikat hak milik nomor 00217/Telaga atasnama FAJRIN SULI diberi tanda P11;12.Fotocopi sesuai aslinya akta surat kuasa membebankan hak tanggungantanggal 31 Mei 2012 diberi tanda P12;Bahwa, buktibukti berupa foto kopi

Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk seketika dan tanpa syaratmembayar lunas hutang yang terdiri dari pokok dan bunga sebesar Rp.80.604.651, (Delapan puluh juta enam ratus empat ribu enam ratus limapuluh satu rupiah) dan apabila tidak melunasi sisa pinjaman kredit yangterdiri dari pokok dan bunga tersebut secara sukarela kepada Penggugat,maka terhadap sebidang tanah yang diagunkan kepada Penggugat yaituSertipikat Hak Milik nomor 00217/Desa Talaga atas nama FAJRIN SULIdilelang dengan perantara

MelawanTergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidkan MIN, pekerjaan Tani,bertempat tinggal Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebutTergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi/ keluarga di depanpersidangan.TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah ldi, diHal 1 dari 18 hal Putusan Nomor:00217

Bahwa Tergugat pernah menikah dengan perempuan lain, Penggugatmengetahui langsung dari Tergugat;2.4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat denganTergugat tersebut terjadi pada tanggal 20 Juli 2014, yang akibatnyaHal 3 dari 18 hal Putusan Nomor:00217/Pdt.G/2014/MS IdiPenggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup berpisahselama kurang lebih 1 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;2.5 Bahwa upaya perdamaian belum pernah di lakukan;3.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor9 tahun 1964;Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembaliHal 9 dari 18 hal Putusan Nomor:00217/Pdt.G/2014/MS Idimembina rumah tangga secara baik namun upaya tersebut tidak tercapaidengan demikian kehendak Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belumpernah bercerai;Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor:00217/Pdt.G/2014/MS Idib. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulanlebih;d.

Biaya redaksi Rp. 5.000,Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor:00217/Pdt.G/2014/MS Idi5. Materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 741.000, (tujunh ratus empat puluh satu riburupiah ).

No. 00217/Gaharu/Tanggal22 Juni 2017/Surat Ukur Tanggal 4 April 2017, Nomor 00106/ Luas1.736 M? atas nama Ir. ASHARI yang dikeluarkanTergugat.Bahwa dimana objek sengketa tersebut sebagian yang ditempati olehPara Penggugat yang masuk didalam objek sengketa ;B. TENGGANG WAKTUBahwa Penggugat Il (ELLEN R.

Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk mengujisecaraadministratif di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terkaitdengan penerbitan Sertifikat HGB Nomor 00217/Gaharu/Tanggal 22Juni 2017/Surat Ukur Tanggal 4 April 2017, Nomor 00106/ Luas 1.736M? atas nama Ir. ASHARI:;24.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat halaman 1 poinA yang pada pokoknya menyatakan : Objek gugatan Hak GunaBangunan No. 00217/Gaharu tanggal 22 Juni 2017, Surat Ukur tanggalHalaman 25 Put.109/G/2018/PTUNMdn4 April 2017, Nomor : 00106/Gaharu/2017 tanggal 04042017 seluas1.736 m2 atas nama Ir.

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, yang menjadi obyeksengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)No. 00217/Gaharu/tanggal 22 Juni 2017.3. Bahwa bidang tanah dan bangunan yang di atasnya sekarangtelah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00217/Gaharu/tanggal 22 Juni 2017 seluas 1736 m2? (obyek sengketa) aquo merupakan sebagian dari bidang tanah yang keseluruhannya seluas3380 m? dengan luas bangunan 1570 m2, terletak di JIn. Timor No. 32Medan.4.

Menghukum Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 00217/Gaharu/Tanggal 22 Juni 2017 atas nama Ir. Ashari.4.

Membatalkan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil (GKPN) PPh Pasal23 Nomor 00217/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018;2.

denganperincian sebagai beriku: Keterangan Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0,00PPh Terutang 0,00Kredit Pajak 0,00PPh Kurang/(Lebih dibayar) NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT004086.99/2018/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak NihilPPh Pasal 23 Nomor: 00217

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan(PPh) Pasal 23 Nomor 00217/503/16/073/18 tanggal 24 April 2018 untukMasa Pajak Oktober 2016;3. Menetapkan kembali dengan menerbitkan ulang Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) PPh Pasal 23 sesuai dengan yang telah dilaporkan olehPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) pada SPT Masa PPhPasal 23 untuk Masa Pajak Oktober 2016, dengan perincian sebagaiberikut:4.

menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 0021 7/503/16/073/18 tanggal 24 April2018 Masa Pajak Oktober 2016, atas nama Penggugat, NPWP:01.570.908.2073.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00217

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00217/503/16/073/18tanggal 24 April 2018 Masa Pajak Oktober 2016 yang telahdipertimbangan dan diputus dipertahankan oleh Majelis Hakim adalahHalaman 4 dari 7 halaman.

yang menjadi alasan gugatan sebagai berikut :1.Karena Tergugat/ Turut Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi/ tidak melaksanakan kewajibannya membayar kreditsebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian PinjamanNomor : 28/SPP/LPDSKP/09 ;2.Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatadalah hubungan Perdata dalam hal Perjanjian Pinjaman Kredityang diajukan oleh Tergugat sesuai dengan Surat PerjanjianPinjaman Nomor 28/SPP/LPDSKP/O9 dengan jaminan SertifikatTanah Hak Milik Nomor 00217

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1)KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang yang membuatnya (Azas PactaSunt Servanda) ;3.Bahwa awalnya Tergugat mengajukan permohonan kredit an.Sumartana Made kepada LPD Desa Sekumpul dengan jaminanSertifikat tanah Hak Milik nomor 00217, luas 2500 m?

Bahwakredit tersebut diberikan dengan suku bunga pinjaman 3% perbulan dengan sistem menurun dan denda 1% dari sisa hutang ;4.Bahwa dalam Akta nomor 122 LPD Desa Sekumpul tertanggal 22Desember 2009 tentang Surat Kuasa membebankan HakTanggungan menjelaskan bahwa Turut Tergugat selaku pemeganghak atas tanah hak milik nomor 00217 Desa/Kel. Desa Sekumpuldengan luas 2500 m?

Bahwa dari perjanjian pinjaman/ kredit tersebut telahdibebani Hak Tanggungan oleh Pemberi Hak Tanggungan/ TurutTergugat sebagai pemilik atas obyek Hak Tanggungan berupa 1(satu) bidang hak atas tanah/ hak milik nomor 00217 / DesaSekumpul atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalamSurat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 03072007 nomor 00056/Sekumpul/ 2007 seluas 2500 m?

Meletakkan sita jaminan atas barangbarang milik Turut Tergugatterdiri dari 1 (Satu) bidang hak atas tanah/ hak milik nomor 00217/Desa Sekumpul atas sebidang tanah sebagaimana diuraikandalam Surat Ukur/ Gambar Situasi tanggal 03072007 nomor00056/ Sekumpul/ 2007 seluas 2500 m? (dua ribu lima ratus meterpersegi) dengan nomor identifikasi bidang tanah (NIB)22.04.07.11.00133 ;.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00455/NKEB/WPJ.07/2018, bertanggal 20 Februari 2018, tentangPengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Nomor 00217/107/15/058/17, tanggal 20 Juni 2017, Masa PajakMaret 2015 (STP PPN) dan sekaligus membatalkan STP PPN tersebut;3.

mengajukansurat tanggapan tanggal 27 April 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT002551.99/2018/PP/M.XIIl B Tahun 2018, tanggal 5 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00455/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib PajakNomor 00217

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00455/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak Nomor 00217/107/15/058/17 tanggal 20 Juni 2017Masa Pajak Maret 2015 atas nama PT Landmark ConcurrentSolusi Indonesia, NPWP 01.070.689.3058.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.

PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP00455/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 20 Februari 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor:00217

Putusan Nomor 4132/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Permohonan Wajib Pajak, Nomor: 00217/107/15/058/17, tanggal 20 Juni2017, Masa Pajak Maret 2015, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidakmengajukan Kontra Memori

Putusan Nomor 3197/B/PK/Pjk/2018Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf (c) atas SuratTagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 MasaPajak September 2011:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat sampai denganperkara gugatan ini disidangkan Pengadilan Pajak tidak menerima SuratTanggapan dimaksud;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111575.99/2011/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP00456/NKEB/WP4J.07/2017 tanggal 24 Februari2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September 2011 dan membatalkanSurat Tagihan Pajak Nomor 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013Masa Pajak September 2011 yang terdaftar dalam berkas sengketaNomor 111575.99/2011/PP, atas nama PT Nippon

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP00456/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentangPembatalan Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c atasSurat Tagihan Pajak Nomor: 00217

/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013Masa Pajak September 2011 dan membatalkan Surat Tagihan PajakNomor: 00217/107/11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September2011, atas nama Penggugat NPWP : 01.071.713.0052.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) Nomor : KEP00456/NKEB/ WPJ.07/2017tanggal 24 Februari 2017 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c atas Surat Tagihan Pajak Nomor:00217/107/ 11/052/13 tanggal 28 Juni 2013 Masa Pajak September2011 dan membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor:00217/107/11/

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Masing-masing Bidang I Sertifikat Hak Milik Nomor : 00217/Desa Buntulia Tengah Surat Ukur Nomor : 00038/Buntulia Tengah/2014 tanggal 11 September 2014 seluas 299 M2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Bidang II

(dua belas) tahun, Jaenab Pakaya lahir pada tanggal 01 Agustus 2010 sekarang berusia 8 (delapan) tahun, yang ketiga bernama Sri Masita Pakaya lahir pada tanggal 27 Juli 2012 sekarang berusia 6 (enam) tahun, adalah anak yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Masing-masing Bidang I Sertifikat Hak Milik Nomor : 00217

Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan KUWIL PAKAYAmempunyai harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimanatertera dalam Sertifikat Hak Milik Masingmasing bidang Sertifikat Hak MilikNomor : 00217/Desa Buntulia Tengah Surat Ukur Nomor : 00038/BuntuliaTengah/2014 tanggal 11 September 2014 seluas 299 M2 (dua ratus sembilanpuluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Buntulia Tengah KecamatanHalaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PN MarMarisa Kabupaten Pohuwato,

Bahwa Pemohon MARYAM KIRAMAN = hendak menjaminkan tanah atas hakwarisan tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana terteradalam Sertifikat Hak Milik Masingmasing Bidang Sertifikat Hak Milik Nomor :00217/Desa Buntulia Tengah Surat Ukur Nomor : 00038/Buntulia Tengah/2014tanggal 11 September 2014 seluas 299 M2 (dua ratus sembilan puluh sembilanmeter persegi) yang terletak di Desa Buntulia Tengah Kecamatan MarisaKabupaten Pohuwato, Bidang II Sertifikat Hak Milik Nomor : 00271/Desa BuntuliaTengah

delapan) tahun, yang ketigabernama SRI MASITA PAKAYA lahir pada tanggal 27 Juli 2012 sekarang berusia6 (enam) tahun, dan menurut hukum patut dikategorikan anak masih dibawahumur, Maka Pemohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Marisa mengajukanPermohonan jjin untuk menjaminkan tanah warisan tersebut ke salah satu bankHalaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PN Marberupa 2 (dua) bidang tanah pekarangan sebagaimana tertera dalam SertifikatHak Milik Masingmasing Bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 00217

Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanahpekarangan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik MasingmasingBidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 00217/Desa Buntulia Tengah Surat UkurNomor : 00038/Buntulia Tengah/2014 tanggal 11 September 2014 seluas 299 M2(dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa BuntuliaTengah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Bidang Il Sertifikat Hak MilikNomor : 00271/Desa Buntulia Tengah Surat Ukur Nomor : 00093

Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanahpekarangan sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik MasingmasingBidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 00217/Desa Buntulia Tengah Surat UkurNomor : 00038/Buntulia Tengah/2014 tanggal 11 September 2014 seluas 299M2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di DesaBuntulia Tengah Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Bidang II SertifikatHak Milik Nomor : 00271/Desa Buntulia Tengah Surat Ukur Nomor :00093

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42827/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP133/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00217/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Pebruari 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor

: KEP133/WPJ.14/BD.06/2012tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00217/107/07/723/11 tanggal26 September 2011 Masa Pajak Pebruari 2007 telah diterbitkan tepat waktusesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000, yaitu pada hariJumat tanggal 9 Maret 2012.: bahwa Surat Keputusan Nomor KEP133/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9Maret 2012, diterbitkan sesuai dengan

Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Februari 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat Permohonan PenggugatNomor : 002/OG/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 adalah permohonanpembatalan atas STP PPN Nomor : 00217

2012 tanggal 9 Maret 2012telah dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada hari Selasatanggal 13 Maret 2012, sehingga Majelis berpendapat bahwa pengirimankeputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidakmelewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan sepertidinyatakan oleh Penggugat.bahwa dalam Surat Permohonan Penggugat Nomor : 002/OG/XI/2011 tanggal1 Nopember 2011 disebutkan bahwa Perihal Surat adalah "PermohonanPembatalan atas STP PPN Nomor : 00217

Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP133/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor : 00217/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put27634/PP/M.X1/15/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap,dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006Nomor : 00217

Rp 9.756.710.759,00 Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2006Nomor : 00217/406/06/052/08 tanggal 29 Agustus 2008, Pemohon Banding telahmengajukan keberatan dengan surat Nomor : PTPZCVFIN/1547/XV2008 tanggal 27November 2008 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP652/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 10 Juni 2009 keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga dengan SuratBanding Nomor : PTPZCV/FIN/1755/VIIVO9 tanggal 24 Agustus 2009 Pemohon Bandingmengajukan Banding

Fotokopi SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2006 No. 00217/406/06/052/08,3. Fotokopi Surat Keberatan Nomor: PTPZCVFIN/1547/XV2008 tanggal 27 November2008,4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dimateraikan di Kantor Pos.Pemenuhan Ketentuan Material BandingPerhitungan Pajak menurut SKPBahwa Terbanding setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan SKPLB PPh Badan TahunPajak 2006 Nomor 00217/406/06/052/08 dengan perhitungan sebagai berikut:!

Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.27634/PP/M.XV15/2010 tanggal 2Desember 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumenmilik Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) danfaktafakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyatanyataterungkap pada persidangan, yaitu:6.1 Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor :00217

tanggal2 Desember 2010 tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.27634/PP/M.XV15/2010 tanggal 2 Desember 2010 yangmenyatakan:m Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP652/WPJ.07/BD.05/2009tanggal 10 Juni 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00217

.- 1 (satu) lembar surat keterangan sah hasil hutan kayu nomor : KO.A.000217, tanggal 15 November 2016;- 1 (satu) lembar daftar kayu olahan DKO nomor : 00217/DKO/UD.UBL/IV/2016, tanggal 16 November 2016 dengan jenis kayu olahan berupa kayu gergajian.Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah).

Panjang 400 cm, lebar 6 cm, tinggi 12 cm, jumlah 30 keping volume 0,8640 M3.Dengan jumlah total 229 Keping Volume 15,7104 M3Kemudian dilakukan pemeriksaan isi surat tersebut dan ditemukan ketidaksamaan antarasarana yang dipakai yaitu 1 (satu) unit Truck Fuso warna hijau dengan Nopol DA 9409 Au,namun di dalam 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor:KO.A.00217 tanggal 15 November 2016 tertuang sarana yang dipakai dengan Nopol DA9469 AJ.

AGUNG JAYA SAKTI dan kayuyang terdakwa bawa berupa kayu jenis kayu Bengkirai sebanyak 229 potong Volume 15,1704 M3, sesuai dengan daftar kayu olahan Nomor : 00217/DKO/UD.UBL/IV/2016 yangterdakwa bawa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit truck warna hijau DA9409 AJ milik BUDI LONDO dan yang menyuruh terdakwa membawa kayu tersebut ialahBUDI LONDO yang mana merupakan direktur CV. AGUNG JAYA SAKTI Halaman10 dari58Halaman Putusan No.4/Pid.Sus/2017/PN.Brb.

Agung Jaya Sakti yang beralamat JI Agung SoebarjoKm.8,6 kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan milik BUDILONDO (DPO);Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan SahHasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.000217, tanggal 15 November 2016, 1(satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan nomor:00217/DKO/UD.UBL/IV/2016 Tanggal 16 November 2016, 1 (satu) unittruk fuso warna hijau Nopol DA 9409 AJ dan 87 (delapan puluh tujuh)potong

AGUS PRASETIO Bin SAHRAMAN untukmenanyakan kelengkapan suratsurat kelengkapan kendaraan akantetapi terdakwa tidak bisa menunjukan SIM (Surat lin Mengemudi),STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) lalu menayakan surat ijinmuatan kemudian terdakwa menunjukan 1 (satu) lembar SuratKeterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor: KO.A.000217 tanggal 15November 2016 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) dengannomor: 00217/DKO/UD.UBL/IV/2016 tanggal 16 November 2016dengan keterangan muatan :1.

Kayu yang diangkut denganjumlah 15,7104 m dengan alat angkut jenis loging truck identitas DA 9469AJ dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 00217/DKO/UD.UBL/IV/2016,Pemegang izin UD. USAHA BARITO LESTARI Desa Bintang Ara Kec.Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan Prop.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1569/KEB/WPJ.07/2015 tanggal 21 Oktober 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor 00217/207/12/007/14 tanggal 15 September 2014,atas nama PT Nagaraja Lestari, NPWP 01.870.955.0007.000,beralamat di Jalan Raya Pulo Gadung KIP, Rawa Terate, Cakung,Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang

PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1569/WPJ.20/2015 tanggal 21 Oktober2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00217

L7 No.30, RT.001 RW.006, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama NARSUDIN/WIENARDO (TERGUGAT) dan PENGGUGAT berhak untuk menerimanya sesuai dengan No.Debitur No.015.21843.K.00217.B atas nama NARSUDIN/WIENARDO.

L 7,No.30, RT.001 RW.006, Kelurahan Limusnunggal, KecamatanCileungsi, Kabupaten Bogor.Bahwa, TERGUGAT dalam pembelian rumah tersebut dilakukandengan cara melanjutkan over kredit Pemilikan rumah di Kantor BankTabungan Negara (BTN) atau di kantor TURUT TERGUGAT ,sebagaimana Nomor Debitur 015.21843.K.00217.B, atas namaNARSUDIN.Bahwa, jual beli dan over kredit sebagaimana tersebut diatas telahdiketahui juga oleh pihak Bank BTN (TURUT TERGUGAT 1). yangkemudian Debitur bergati dari NARSUDIN menjadi WIENARDO

dengan saat ini.Bahwa, Sejak dibuatnya perjanjian antara PENGGUGAT denganTERGUGAT semua kewajiban untuk membayar angsuran kepada BankBTN sebesar lebih kurang Rp. 47.610, (empat puluh tujuh ribu enamratus sepuluh Rupiah) atau sesuai dengan besaran bunga yang berlakupada saat itu, selalu dibayar dengan baik bahkan Penggugat selakupembeli over kredit telah dapat melunasi seluruh hutang kepada BTN,sebagaimana terdapat pada Salinan Rekening Koran KPR dari BTNCabang Bogor pada Nomor Rekening : 015.21843.K.00217

L7 No.30, RT.0O1 RW.006,Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,dengan Sertifikat Hak Milik atas nama NARSUDIN/WIENARDO(TERGUGAT) dan PENGGUGAT berhak untuk menerimanya sesuaidengan No.Debitur No.015.21843.K.00217.B atas namaNARSUDIN/WIENARDO.7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Bogor untuk dapat memproses balik namaSertifikat Hak Milik atas nama NARSUDIN/WIENARDO (TERGUGAT)ke atas nama PENGGUGAT (AKHMAD HARYONO).8.

L7 No.30, RT.0O1 RW.006,Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor,dengan Sertifikat Hak Milik atas nama NARSUDIN/WIENARDO(TERGUGAT) dan PENGGUGAT berhak untuk menerimanya sesuaidengan No.Debitur No.015.21843.K.00217.B atas namaNARSUDIN/WIENARDO.8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II Badan PertanahanNasional (BPN) Kabupaten Bogor untuk dapat memproses balik namaSertifikat Hak Milik atas nama NARSUDIN/WIENARDO (TERGUGAT)ke atas nama PENGGUGAT (AKHMAD HARYONO).9.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 00217/Pdt.G/2018/PA.Kla dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 301/PDT/2018/PT MKS2) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya sertifikat Hak Milik No.20182/Lariang Bangi tanggal 25 Agustus 2005 Surat Ukur No. 00217/2005tanggal 02052005 luas tanah 110 m2 atas nama Wenny terletak di jl BuluSalaka No. 27 Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar kota Makassarharga Rp. 2.400.000.000.00,12.Bahwa pelawan sangat keberatan dan menolak tegas rencana pelaksanaanlelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kreditnya aquo.

Bahwa selainitu ternyata pula terjadi kejanggalan/keanehan mengenai penentuan15.nilai jual/limit atas ke 2 objek jaminan yang akan dilakukan lelang eksekusi haktanggungan karena pada 2 tahun lalu saja Appraisal Termohon telah menentukannilai jual sebesar Rp. 5.515.507.200 untuk objek Pengumuman butir 1/SHMNo.221/Pisang Selatan GS No. 922 tanggal 29 07 1976 luas tanah 169 m2 danRp. 2.833.152.000.00 untuk objek Pengumuman butir 2/tanah milikSHM No.20182/Lariang Bangi SU No. 00217/2005 tanggal 02052005

putusanPengadilan yang berkekuatan hukum atau adanya perdamaian kedua pihak,khususnya atas:1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No.221/Pisang Selatan tanggal 05 januari 1977 gambar Situasi No. 922tanggal 29 07 1976, luas tanah 169 m2 atas nama Wenny terletak di jlGunung Nona no. 19 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan UjungPandang Kota Makassar;2) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No.20182/Lariang Bangi tanggal 25 Agustus 2005 Surat Ukur No. 00217

putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum atau adanya perdamaian kedua pihak, khususnya atas:1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No.221/Pisang Selatan tanggal 05 januari 1977 gambar Situasi No. 922tanggal 29 07 1976, luas tanah 169 m2 atas nama Wenny terletak di Gunung Nona no. 19 Kelurahan Pisang Selatan Kecamatan UjungPandang Kota Makassar;2) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No.20182/Lariang Bangi tanggal 25 Agustus 2005 Surat Ukur No. 00217

Cangkang, ampas, daun dane Cangkang direbus, komposnya serta limbah untukdirontokkan, pakan ternakdicacah, e Tempurung basah/keringdipress,dikeringkan,dipecah,dipisahkan bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 5 Maret 2013 Nomor0290MUTX13 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP77/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00217

Pajak Desember2010 adalah sebagai berikut:MbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundanganlainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mvfartyakdmn menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP77/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2010Nomor 00217

Surat;1.Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3326/SKT/20181211/00217,tanggal 11 Desember 2018 perihal surat keterangan penggantiKartu.

Surat Keterangan Nomor 3326/SKT/20181211/00217,Hal. 7 dari 12 Hal. Put.

Buleleng, dengan ketentuan jika Tergugat telah membayar angsuranPertama sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) kepadaPenggugat maka 2 (Dua) SHM tersebut akan diserahkan kembali kepadaTergugat, sedangkan untuk menjamin sisa pembayaran selanjutnyaTergugat sanggup untuk menyerahkan lagi 1 (Satu) SHM miliknya lagi yaituSertifikat Tanah Hak Milik No. 00217, Luas 10.000 M2, Atas nama : Ni LuhMerta, terletak di Desa Pangkung Paruk, Kec. Seririt, Kab.

Buleleng,namun dalam kenyataannya Tergugat hanya baru membayar anguran atassisa pembayaran pembelian tanah sebesar Rp. 365.000.000, (Tiga ratusHalaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 799/Pdt.G/2019/PNSgr.enam puluh lima juta rupiah) dan sekaligus Tergugat mengambil 2 (dua)SHM yang telah diserahkan kepada Penggugat tersebut diatas, sedangkansertifikat yang dijanjikan Tergugat yaitu SHM No. 00217, Luas Tanah10.000 M2, Atas Nama : NI LUH MERTA yang terletak di Desa PangkungParuk, Kec.

Foto copy Surat Keterangan Nomor 3304/SKT/20191125/00217, tanggal 25November 2019 atas nama TURIP yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tandaPi;2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 50/16/1983 tanggal 13 Pebruari 1983yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan WatubelahKabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.23. Foto copy Kartu Keluarga No.

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P1 sampaidengan P6 serta Saksisaksi yang masingmasing bernama WAHID danNARSUDIN.Halaman 6 dari 11, Penetapan No.315/Pdt.P/2019/PN BnrMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya makaterlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan NegeriBanjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonantersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa foto copy SuratKeterangan Nomor 3304/SKT/20191125/00217