Bahwa pembatalan lelang diatur dalam Pasal 24 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06.2010 tentang Pelaksanaan Lelang, yangselengkapnya berbunyi : "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapatdibatalkan dengan permintaan atau penetapan provosional atau putusan darilembaga peradilan umum;9.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selengkapnyaberbunyi:Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang di luar ketentuansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelangdalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasar Pasal 6 UUHT dari pihak selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi;Dalam hal ini, Penggugat merupakan Debitur langsung dari Tergugat , sertaterhadap

Berdasarkan Pasal 24 juncto Pasal 27 huruf c PeraturanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 tentang PelaksanaanLelang, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo untuk menolak memberikan penetapan provisional sertamohon dinyatakan gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaara);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor 57/Pdt.G/2011/PN.JBI tanggal 19Desember 2011

Surat Keterangan Ghoib nomor: 64/06.2010/VII/2013, tanggal 14 Juli 2013dari Kepala Desa Karangsono Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;4.

Surat Keterangan tidak mampu nomor : 52/06.2010/II/2013, tanggal 18Februari 2013 dari Kepala Desa Karangsono Kecamatan Dander, KabupatenBOjONC QOL 0; nen nn nn nen reece nnn nen nn nnn n nen nn en nn nana nen en enna nenenenennnneneneeeesMenimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotokopi tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yangbermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta P.4; Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon telahmenghadirkan

Sojokho Duha;Bahwa Penggugat pemilik sebidang tanah kebun yang terletak di SobawaSebua Dusun V (lima)Desa Bawozaua, kecamatan Teluk Dalam, kabupatenNias Selatan, Provinsi Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan suratketerangan nomor : 140/260/06.2010/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bawozaua,dan berdasarkan suratpernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh Penggugatyang ditandatangani oleh saksi saksi yang berbatas, dan tanah kebundimaksud telah keluarga Penggugat

Eksepsi Kompentensi AbsolutBahwa terkait dengan petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat yangmeminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam perkaraaquo untuk menyatakan sah demi hukum surat Keterangan Nomor140/260/06.2010/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala DesaBawaZa'ua..........::0:Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kepala Desa Bawoza'ua,Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan dalam kedudukannya sebagaiPemerintah Desa telah diatur dalam Pasal 1

Berdasarkan ketentuan tersebutsurat Keterangan Nomor : 140/260/06.2010/2020 yang dikeluarkan KepalaDesa Bawozau'a, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan adalahmerupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan oleh karenanya untuk mengadilisah atau tidaknya surat Keterangan Nomor : 140/260/06.2010/2020 tersebut,menurut hukum bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitolimelainkan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat patut danberdasar

BADANO BAGO (Alm), SOKHI ATULOHal 16 dari 27 Putusan Nomor 256/Pdt/2021/PT MDNBAGO (Alm) dan selama dalam pembukaan jalan tersebut, tidak ada pihaklain yang keberatan, termasuk penggugat;Bahwa petitum poin 4 (empat) gugatan Penggugat, adalah kabur karenatidak jelas surat yang mana yang diminta Sah demi hukum apakah suratketerangan nomor: 140/260/06.2010/2020 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kepala Desa Bawoza'ua?

Bahwa kemudian Surat Keterangan Nomor : 140/260/06.2010/2020yang ditandatangani Kepala Desa Bawozau'a, menurut hukum bukanmerupakan bukti Kepemilikan Kakek Penggugat maupun Orang TuaPenggugat termasuk Penggugat diatas tanah obyek perkara karenaHal 17 dari 27 Putusan Nomor 256/Pdt/2021/PT MDNhanya Pengadilan yang mempunyai kKewenangan untuk menentukankepemilikan diatas tanah obyek perkara;3.3.

perbuatan tersebut secara tegas dan nyata bertentangandengan hukum yang berlaku dan haruslah dapat dibuktikan suatu perbuatan tersebutmenimbulkan kerugian bagi Penggugat dan kerugian tersebut harus dapatdibuktikan secara nyata, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat cacad formildan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum;3 Bahwa Penggugat tidak berwenang menangguhkan pelaksanaan lelangBahwa pembatalan lelang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06.2010

tentang pelaksaan lelang, yang selengkapnya berbunyi :Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalan dengan permintaan penjualatau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selengkapnya berbunyi :Pembatalan lelang sebelum pelaksaan lelang diluar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal terdapat gugatanatas

Surat Keterangan Ghoib nomor: 20/06.2010/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009dariKepala Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotocopy tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yangbermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P. 2 dan P. 3;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Penggugat telah menghadirkan2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasing bernama :

PO. 07.01.B.01.K.06.2010 tanggal25 Januari 2010 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaruyang dibuat atas sumpah Jabatan dan di tanda tangani oleh Dra.

Nama : RAFA PUTRA DEANDRA.Jenis Kelamin : Lakilaki.Lahir di : Padang.Pada tanggal : 19 Juni 2010.Sesuai dengan surat keterangan kelahiran No. 52/ YRSIP/ 2.Perd.06.2010 yangdikeluarkan oleh RS.SEMEN Padang ;Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang ;Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1(satu) Tahun dilaksanakan

Pembayaran Pemerintah Desa Lebo Tahun Anggaran 2020 Nomor : 0077/SPP/06.2010/2020 Tanggal 03 November 2020 Kegiatan Perangkat Desa Sejumlah Rp 7.425.000,00 (Foto Copy);

Pembayaran Pemerintah Desa Lebo Tahun Anggaran 2020 Nomor : 0083/SPP/06.2010/2020 Tanggal 03 November 2020 Kegiatan PKK Sejumlah Rp 2.229.120,00 (Asli);

2020 Nomor : 0043/SPP/06.2010/2020 Tanggal 06 Juli 2020 Kegiatan KSB Sebesar Rp. 1.680.000,00 (Asli);

06.2010/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Kegiatan Posyandu Balita Sebesar Rp1.200.000,00 (Asli);

Lebo Tahun Anggaran 2020 Nomor : 0048/SPP/06.2010/2020 Tanggal 16 Oktober 2020 Kegiatan Sekolah Paud/TK Sebesar Rp. 4.000.000,00 (Asli);

Segala suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal24 Juni 2010 No.Reg.Perkara PDM166/TASIK/06.2010 ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa dimuka persidangan ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini; Setelahmendengar tuntutan Pidana dari penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2010No.Reg.Perk.PDM166/TASIK/06.10 yang dibacakan disidang taqnggal 09 Juli 2010,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Swat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Karangsono Kecamatan DanderKabupaten Bojonegoro Nomor : 80/06.2010/X12009 tanggal 21 Oktober 2009,yang kemudian diberi ditanda dengan P. 3; Foto copy dan suratsurat tersebuttelah diperiksa dan dicocokkan temyata sesuai dengan aslinya ;Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan parabaksi yang masingmasing menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :Baksi Petama :SAKSI 1, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di,

Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2011, No.Reg.Perkara :PDM93/SDKAL/Epp. 1/06.2010, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa HERDIN PADANG secara sah dan meyakinkan telahmelakukan Tindak Pidana Pengrusakkan sebagaimana di atur dan diancam pidanadalam Pasal 406 (1) KUHP;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Herdin Padang selama 3 (tiga)bulan penjara dengan perintah segera masuk;3.

Perk : PDM136/TBNAN/06.2010 tertanggal 12 Agustus2010, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriTabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1. Menyatakan Terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)ke5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan PengadilanNegeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk : PDM136/TBNAN/06.2010 tertanggal 30 Juni 2010, yaitu sebagaiberikut : Bahwa ia terdakwa BUDI IMAM SETYAWAN pada hari Jumat tanggal23 April 2010 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan April tahun 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain

Termohon dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, makaMajelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan suratpermohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1.Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan DanderKabupaten Bojonegoro, nomor: Kk.13.22.05/PW.01/16/2012, tanggal 24Februari 2012;Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, nomor: 205/06.2010

Bahwa Penggugat/Pelawan Tidak Berwenang Menangguhkan/Membatalkan Pelaksanaan Lelang Karena Penggugat/PelawanAdalah Debitur/Isteri Debitur/T ereksekusiBahwa pembatalan lelang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri KeuanganNo. 93/PMK.06.2010 tentang Pelaksanaan Lelang, yang selengkapnyaberbunyi : Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan denganpermintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembagaperadilan umumBahwa berdasarkan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan

No. 93/PMK.06.2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selengkapnyaberbunyi : Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarPasal 6 UUHT dari pihak selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusiDalam hal ini, PENGGUGAT atau kah PELAWAN (?)

Bukittinggi untuk dilakukan EksekusiHak Tanggungan Pertama PENGGUGAT dan II dengan pelelangantanggal 17 Januari 2014 yang sebelumnya telah dimuatpengumumannya di salah satu) media massa tertanggal 19Desember 2013;Bahwa selain dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, perbuatanTERGUGAT melakukan lelang atas jaminan PENGGUGAT selaku DebiturTERGUGAT juga telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yangberlaku tentang Pelaksanaan Lelang sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan No. 93/PMK.06.2010

tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander,Kabupaten Bojonegoro, nomor: 112/24/II/2011, tanggal 21 Maret2 Fotokopi EKartu Tanda Penduduk atas nama MUNTARI BINTI TOMO(Penggugat), nomor: 3522064810820004, tanggal 11 Nopember 2012 yangdikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro;3 Surat Keterangan Ghoib nomor: 567/06.2010

Surat Keterangan Ghoib nomor: 38/06.2010/V1/2012, tanggal 23Juni 2013 dari Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Padangan,Kabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotokopitersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup kemudian diberitanda P.1, P.2 dan P.3;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Pemohon telahmenghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasingbernama:1.

Surat Keterangan Ghoib nomor: 1036/06.2010/XIV2014, tanggal 15Desember 2014 dari Kepala Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotocopy tersebuttelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinyayang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1, P.2 dan P.3; Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Penggugat telahmenghadirkan 2 orang saksi keluarga (orang dekat) masingmasing bernama Halaman 3 dari 9 : Putusan nomor

Foto copy surat Keterangan Kelahiran Nomor : 56/06.2010/V/91tertanggal 22 Mei 1991, a.n AGUSTIN WAHYUNINGTYAS, diberi tanda bukti3. Foto copy Kartu Keluarga No.351706 150106 3105 , tanggal 22 Nopember2007 an. KepalaKeluarga MUCHAMMAD QODIM, diberi tanda bukti P3 ;4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3517065305910001, an.

Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0021/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0022/SPP/06.2010/2019,Nomor : 0023/SPP/06.2010/2019, Nomor :0024/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0025/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0026/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0027/SPP/06.2010/2019 ;

29. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap II Nomor 910/057/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 ;

30. Surat Permohonan ADD tahap II tahun 2019 Nomor : 115/66/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;

31.

Satu Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0018/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0017/SPP/06.2010/2019, Nomor : 0016/SPP/06.2010/2019 ;

37. Surat Permohonan Penyaluran ADD Tahap III 40% Nomor : 412/170 tanggal 16 Desember 2019 ;

38. Surat Permohonan Penyaluran ADD tahap III 40% Nomor 412/215/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019;

39. Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Nomor : 412/171 tanggal 16 Desember 2019 ;

40.

PA.Bjn12Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander,Kabupaten Bojonegoro, Nomor : 372/53/VIII/1996, tanggal 15 Agustus 1996Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.22.05/PW.01/66/2013 tanggal 20September 2013, (P.1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), nomor:3522067112660104, tanggal 4 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil dan Kependudukan , Kabupaten Bojonegoro, (P.2);Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Penggugat, nomor: 285/06.2010