(lebih kurang dua ratussembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi)yang oleh Tergugat dijadikan satu sebagai objek tanah yangdimohonkan untuk memperoleh hak pengelolaan kepada MenteriDalam Negeri cq Dirjen Agraria dengan Permohonan HakPengelolaan tanggal 10 November 1987 atas tanah seluas+ 1.511.500 m?

(lebin kurang dua ratus enam puluh dua ribu enam ratuslima belas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitanggal 18 Juli 1986 Nomor 4944/1986 adalah tidak berkekuatan hukum;Menyatakan secara hukum bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri cqDirektur Jenderal Agraria tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 91/HPL/DA/88tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah ProvinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah, atas tanah seluas + 1.511.500 m7?

(dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belasmeter persegi) yang pernah diterbitkan dengan Surat Keputusan TurutTergugat tanggal 20 Desember 1996 Nomor SK.130/HPL/DA/86, seluas+ 1.511.500 m? (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus meterpersegi) yang pernah diterbitkan dengan Surat Keputusan TurutTergugat tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 91/HPL/DA/88, seluas+ 549.298 m?

Nomor 790 PK/Pdt/2018Menteri Dalam Negeri cq Dirjen Agraria dengan Permohonan HakPengelolaan tanggal 10 November 1987 atas tanah seluas+ 1.511.500 m7? (lebih kurang satu juta lima ratus sebelas ribu limaratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasitanggal 1351988 Nomor 594/101/1988;b).

Nomor 790 PK/Pdt/201810.tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah ProvinsiDaerah Tingkat Jawa Tengah, atas tanah seluas + 1.511.500 m/? (lebihkurang satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus meter persegi) yangsebagian objeknya saat dimohonkan haknya masih berupa laut seluas+ 293.262 m?

Direktur Jenderal Agraria, yaitu :29.1.29.2.CdsPermohonan Hak Pengelolaan Tanggal 10 November 1987 atasTanah seluas + 1.511.500 m? (satu juta lima ratus sebelas ribu limaratus meter persegi), dengan menjadikan objek yang masih berupalaut seluas + 293.262 m?

Nomor 2587 K/Pdt/201630.31.32.33.Bahwa terhadap Permohonan Hak Pengelolaan Tanggal 10 November1987 atas Tanah seluas + 1.511.500 m? (lebih kurang satu juta limaratussebelas ribu limaratus meter persegi) yang diajukan Tergugat ,selanjutnya Menteri Dalam Negeri Up.

(lebih kurang dua ratussembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi)yang oleh Tergugat dijadikan satu sebagai objek tanah yangdimohonkan untuk memperoleh Hak Pengelolaan kepada MenteriDalam Negeri Cq Dirjen Agraria dengan Permohonan HakPengelolaan Tanggal 10 November 1987 atas Tanah seluas +1.511.500 m?

(lebih kurang duaratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua meterpersegi) yang oleh Tergugat dijadikan satu sebagai objek tanahyang dimohonkan untuk memperoleh Hak Pengelolaan kepadaMenteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria dengan Permohonan HakPengelolaan Tanggal 10 November 1987 atas Tanah seluas +1.511.500 m?

ke dalam bagian objek tanah yang dimohonkan HPLsehingga seolaholah luas objek tanah yang dimohonkan HPLadalah seluas + 1.511.500 m2 dan memasukkan objek yangseluruhnya masih berupa laut seluas + 549.298 m?

Ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000, yangditerima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.Sehingga uang keseluruhan yang diterima oleh terdakwa dan saksiERNA dari sdr.H.IDEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN sebesarRp. 1.511.500 (satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019terdakwa dan saksi ERNA meminta saksi JUMBO NURDIN untuk memberikanuang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kasbon komisi atasjual beli sawah

tersebut tidak digunakan untuk keperluanproses jual beli tanah sawah tersebut melainkan digunakan untuk membuatkontrakan, membeli mobil honda Jazz RS tahun 2017, 1 (satu) unit sepedamotor Honda PCX, 1 (Satu) unit sepeda motor kawasaki KLX, 1 (Satu) unitsepeda motor honda vario dan juga sisanya digunakan untuk kepentinganpribadi terdakwa dan saksi ERNA Bahwa akibat perbuatan yang dilakukanterdakwa dan saksi ERNA tersebut mengakibatkan saksi korban JUMBONURDIN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.511.500

Bekasi yang diterima SUPARNOH H danditanda tangani diatas materai.Ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000, yangditerima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.Halaman 26 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PNCkrSehingga uang keseluruhan yang diterima oleh terdakwa dan saksi ERNA darisdr.H.DEMANG (ALM) dan saksi JUMBO NURDIN sebesar Rp. 1.511.500(satu milyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 terdakwa dan saksi ERNA meminta

sawah tersebutmelainkan digunakan untuk membuat kontrakan, membeli mobil honda Jazz RStahun 2017, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX, 1 (satu) unit sepeda motorkawasaki KLX, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dan juga sisanyadigunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi ERNA.Halaman 27 dari 59 Halaman, Putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PNCkr Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi ERNA tersebutmengakibatkan saksi korban JUMBO NURDIN mengalami kerugian sebesarsebesar Rp. 1.511.500

Ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000, yangditerima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.Sehingga uang keseluruhan yang diterima olen saksi SUPARNOH danperempuan berhadapan dengan hukum ERNA dari sdr.H.DEMANG(ALM) dan saksi JUMBO NURDIN sebesar Rp. 1.511.500 (satu milyarlima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah)Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi SUPARNOH dan perempuanberhadapan dengan hukum ERNA meminta saksi JUMBO NURDIN untukmemberikan uang sebesar Rp. 10.000.000

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan saksi SUPARNOH dan perempuanberhadapan dengan hukum ERNA tersebut mengakibatkan saksi korbanJUMBO NURDIN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.511.500 (satumilyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ERNA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;ATAUKEDUAHalaman 19 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 497/Pid.B/2021/PNCkrBahwa ia Perempuan berhadapan dengan hukum

Ditulis di Kwitansi tanggal 21 Juli 2019, senilai Rp. 1.000.000, yangditerima SUPARNOH pada tanggal 25 Juli 2019.Sehingga uang keseluruhan yang diterima oleh saksi SUPARNOH danPerempuan berhadapan dengan hukum ERNA dari sdr.H.DEMANG (ALM) dansaksi JUMBO NURDIN sebesar Rp. 1.511.500 (satu milyar lima ratus sebelasjuta lima ratus ribu rupiah)Kemudian pada tanggal 21 Juli 2019 saksi SUPARNOH dan Perempuanberhadapan dengan hukum ERNA meminta saksi JUMBO NURDIN untukmemberikan uang sebesar Rp. 10.000.000

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan saksi SUPARNOH dan Perempuanberhadapan dengan hukum ERNA tersebut mengakibatkan saksi korbanJUMBO NURDIN mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 1.511.500 (satumilyar lima ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ERNA sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

1.218.238 M2 (lebih kurang satu juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) dan pengurugan tanah atas obyeknya masih berupa laut seluas + 293.262 M2 (lebih kurang dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) yang oleh TERGUGAT I dijadikan satu sebagai obyek tanah yang dimohonkan untuk memperoleh Hak Pengelolaan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria dengan PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN tanggal 10 Nopember 1987 atas tanah seluas + 1.511.500

Direktur Jenderal Agraria tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 91/HPL/DA/88 Tentang PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, atas Tanah seluas + 1.511.500 M2 (lebih kurang satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus meter persegi) yang sebagian obyeknya saat dimohonkan haknya masih berupa laut seluas + 293.262 M2 (lebih kurang dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 13 Mei 1988

Direktur Jenderal Agraria tanggal 19Agustus 1988 Nomor 91/HPL/DA/88, seluas + 1.511.500 M?c Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 18Nopember 1988 Nomor 117/HPL/DA/88, seluas + 549.298 M?

Direktur Jenderal Agraria tanggal 19 Agustus 1988Halaman 117, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMGNomor 91/HPL/DA/88 Tentang PEMBERIAN HAKPENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSIDAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, atas Tanah seluas +1.511.500 M? (lebih kurang satu juta lima ratus sebelas ribu limaratus meter persegi) yang sebagian obyeknya saat dimohonkanhaknya masih berupa laut seluas + 293.262 M?

kedalam obyek bagian tanah yang dimohonkan HPL,sehingga seolaholah luas obyek tanah yang dimohonkanHPL adalah seluas 1.511.500 m? sesuai permohonan hakpengelolaan tanggal 10 Nopember 1987 sebagaimanadiuraikan dalam Peta Situasi tanggal 1351988 No.1594/101/ 1988 dan memasukkan obyek yang seluruhnyaadalah laut seluas + 549.298 m?

(dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima belasmeter persegi) yang pernah diterbitkan dengan surat keputusanTURUT TERGUGAT I tanggal 20 desember 1996 Nomor : SK.130/HPL/DA/S6, seluas + 1.511.500 m? (satu juta limaratus sebelas ribuHalaman 183, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMGlimaratus meter pesegi) yang pernah diterbitkan dengan suratkeputusan TURUT TERGUGAT I tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 91/HPL/DA/S8, seluas + 549.298 m?

;b Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 91/HPL/DA/88tanggal 18 Agustus 1988, Pemberian Hak Pengelolaankepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I JawaTengah atas tanah seluas 1.511.500 m?;c Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 117/HPL/DA/88 tanggal 18 November 1988, Pemberian HakPengelolaan kepada Pemerintah Propinsi DaerahTingkat I Jawa Tengah atas tanah seluas 549.298 m?

No. 666 PK/Pdt/2010Besarnya tiap angsuran : Rp. 1.511.500, (satu juta limaratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ;Angsuran terakhir : Rp. 1.504.500, (satu juta limaratus empat ribu lima ratus rupiah) ;(vide angka 2 dan 3 perjanjian pembiayaan dengan penyerahan HakMilik secara Fiducia No. 3967119001 tanggal 17 November 1990) ;b.