Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di hadapanpegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap,Pada tanggal 28 Desember 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:034/34/1/2008 (Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor: KK.11.0115/PW.01/209/X/2011 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap tertanggal 13Oktober 2011); 22022202 220202252 o nnn n nnn n nnn2.

SUMARSIH, tertanggal 18 Juni 2010, yangdikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Cilacap, Bukti P.1; Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Nomor: KK.11.0115/PW.01/209/X/2011tertanggal 13 Oktober 2011, Bukti P.2; Fotocopy Paspor a.n. SUMARSIH, BuktiP.3; Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orangsaksi masing masing: 1.

Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratanbermatrai cukup dari Kantor urusan Agama Kecamatan Kedungreja,Kabupaten Cilacap Nomor : 302/KUA.11.0115/PW.2/8/2016, tanggal25 Agustus 2016.2. Surat penolakan bermatrai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kedungreja , Kabupaten Cilacap Nomor302/KUA.11.0115/PW.2/04/2016, tanggal 25 Agustus 20163.

Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : Kk.11.0115/PW.01/226 /XI/ 2013 tertanggal 19 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dari Nama di buku nikahi di rubah menjadi Pemohon;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ;4.

AHU.4.AH.11.0115, tanggal 30Agustus 2010 perihal kepengurusan DPPPPRN, sehingga sangat beralasanapabila Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan terhadap Tergugat/Pembanding II atas penolakan terhadap Surat Penggugat/Terbanding No. 179/A1/DPP PPRN/ R/TH/2010, tanggal 22 Maret 2010 ;C Tentang Gugatan Harus Diajukan Oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ;Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding I telah keliru memahamiHal 13 dari 22 hal Put. 09/B/2011/PT.TUN.JKT1414Peraturan Komisi Pemilihan Umum khususnya

Dirertorat Jenderal Administrasi HukumUmum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :AHU.4.AH.11.0115, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Kepengurusan DPP PPRN (foto copy sesuai asli) ;Bukti P ::~ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/G/2010/PTUNJKT, tanggal 01 November 2010 #(foto copy sesuai sli) ; Bukti P : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor : M.HH17.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 15 November 2010, tentangPengesahan

Benjamin Mangkudilaga, S.H., dalampersidangan menyatakan bahwa apabila Putusan Pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima,maka keadaannya menjadi seperti sediakala (ke posisi semula) karena belum membahasmengenai pokok sengketa, hal ini sejalan dengan surat dari Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia R.I Nomor : AHU.4.AH.11.0115, tanggal 30 Agustus 2010, yang menyatakanbahwa Kepengurusan PPRN yang sah adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor : M.HH19.AH.11.01 Tahun 2008

DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :AHU.4.AH.11.0115 tanggal08 Desember 2014 perihal :penjelasan (bukti sesuai photo copy) diberitanda Bukti P.29Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :AHU.4.AH.11.0113 tanggal24 Maret 2015 perihal : Data kepengurusan Partai Politik (bukti sesuaiphoto copy) diberi tanda Bukti P.30Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Kotawaringin Timur (Sesuai dengan aslinya)dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda Bukti T.4;Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 03/Pdt.G/2008/PN Spttanggal 6 April 2011 (sesuai dengan fotocopynya) dan selanjutnya suratbukti tersebut diberi tanda Bukti T.5;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Reaksi CepatPelacak Kasus Nomor : S.01.Wil.11.0115/Perm/DPPPWRCPK/X/2013tanggal 12 September 2013 perihal Permohonan Pencabutan Sertifikatdiatas Lahan Tanah Negara Nomor

B36/K/DPPPKS/1437 Perihal Perbaikan Susunan dan Anggota Majelis Tahkim PKS(Mahkamah Partai), tertanggal 2 Maret 2016, bukti P29, copy dari copy ;Putusan Majelis Tahkim Nomor 02/PUT/MTPKS/2016 tertanggal 11Maret 2016, bukti P29.1, copy dari copy ;Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.0115 tertanggal 16 Mei 2016Perihal Salinan Surat Keputusan, bukti P30, sesuai dengan aslinya ;Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal AdministrasiHukum

dari 4 (empat) anggota Majelis Tahkim menjadi 5 (lima) anggotaMajelis Tahkim ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemanggilanpemanggilanyang dilakukan dengan mengatasnamakan Majelis Tahkim PKS sebelumtanggal 10 Maret 2016 harus dinyatakan tidak sah ;Menimbang, bahwa Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 16Mei telah mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana termuat dalambukti P30 yang berupa Surat Kementerian Hukum dan HAM RI DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU.4.AH.11.0115

(copy dari copy) ;2 Bukti P2 : Foto copy Surat Permohonan Pengesahan SusunanPengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 235/DPP/IC/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 kepada Menteri HUKUM & HAM RepublikIndonesia (Tergugat I) (copy dari copy) ;3 Bukti P 3 : Foto copy Surat Kementerian Hukum & HAM (Tergugat)Nomor AHU.4.AH.11.0115 Perihal Pengesahan Perubahan Susunan PengurusPartai Kasih Demokrasi Indonesia (copy dari copy) ;4 BuktiP4 : Foto copy Anggaran Dasar & Anggaran Rumah TanggaDPP

Yang diterima oleh Sekretariat JenderalDepartemen Hukum dan HAM RI Farouq Siagian Kepala Biro HumasKumham pada tanggal 16 Maret 2015 jam 11.20;Surat Jawaban dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor AHU.4.AH.11.0115 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014perihnal Penjelasan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwadikarenakan adanya sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, dimana Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat sehinggaPermohonan tersebut belum dapat diproses;Surat Permohonan