Kementerian Dalam Negeri bukan lembagapolitik, sehingga keputusan yang dikeluarkannya bukanmerupakan politik sebagaimana dimaksud Pasal2 huruf gUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara.2) Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UNdangUndang Nomor 5Hal 3 dari 21 hal Pen.No.09/PLW/2008/PTUN JKTTahun 1986, Menteri Dalam Negeri merupakan pejabatyang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkanperaturan perundang undangan yang berlaku, sehinggaSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 495Tahun 2007 tentang Pengesahan dan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Walikota Bengkulu, ProvinsiBengkulu. 2) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.17 496Tahun 2007 tentang Pengesahan dan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bengkulu,Provinsi Bengkulu.

tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :06/G/2013/PTUN.JKT tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PENANGGUHANDALAM EKSEPSI ceeceectree2ccmeseee sr seeeeeenneecemmene rien svemerernennseemmeennicanaee Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya ;Hal 3 dari hal. 9 Putusan Nomor : 169.B.2013.PT.TUN.JKT2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 131.17

,M.H, dariJabatannya sebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 2010 2015terhitung sejak tanggal 13 Desember3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.17 882 Tahun 2012,tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pemberhentian H.MURMAN EFFENDI, S.H., M.H., dari Jabatannya sebagai BupatiSeluma masa Jabatan Tahun 2010 2015 terhitung sejak tanggal 13Desember 2012 ;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yangdiperhitungkan sebesar Rp

Objek Sengketa :Objek Sengketa ini adalah Keputusan Tergugat yakni Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 131.17 86 Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma Menjadi BupatiSeluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma ProvinsiBengkulu ;Il. Dasar Gugatan (Posita):1.

Mengingat PKmasih membuka peluang dibebaskannya Penggugat dari segaladakwaan (vrijspraak), atau dilepaskan dari segala tuntuntan hukum(ontslag van alle rectsvervolging), maka perlu ditunda Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 86 Tahun2013 Tanggal 31 Januari 2013 sampai adanya putusan PK MahkamahAgung ;Sekiranya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 131.17 86 Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 tidak ditundapada saat proses Peninjauan Kembali sedang

Kejadian diKabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kiranya patut direnungkan.Bupati sudah diberhentikan dan Wakil Bupati sudah dilantik menjadiBupati menggantikannya, sementara beberapa waktu kemudian,Putusan PK Mahkamah Agung membebaskan Bupati dan menyatakanHalaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 542 K/TUN/2017hakhaknya harus dipulinkan, termasuk jabatannya sebagai BupatiKabupaten Mamasa ;Bahwa karena itu penundaan Surat keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.17 86 Tahun 2013 Tanggal

huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009)Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagaiberikut:I.Dalam Permohonanan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :Penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha NegaraBerupa :1.2.Mengabulkan permohonan Penggugat ;Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.17

Putusan Nomor : 59/G/2013/PTUNJKTOBYEK'SENGKETAL qnsssseenennnesensenennnnsciansernenstssuasinnnennstsnnernnnnnnenaeObjek Sengketa ini adalah Keputusan Tergugat yakni Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 131.17 86 Tahun 2013, Tanggal 31 Januari 2013tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Seluma Menjadi BupatiSeluma dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Seluma ProvinsiERSIIGIRUINL f = mm nna aDASAR GUGATAN (POSITA) :2r2nenenencececeeencecenenencecenencnnennnnes1.Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan

., MH, dari Jabatannyasebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 20102015 terhitung sejaktanggal 13 Desember 2012;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17 882 Tahun 2012,tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi,Halaman 17 dari 31 halaman.

Idfil, ST. tanggal 13 Mei 2019 (sesuai denganaslinya)Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17 6102 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan WalikotaBengkulu Provinsi Bengkulu tertanggal 17 September2018 (Photo copy dari photo copy);Runut diterbitkannya Surat Keputusan Wali KotaBengkulu Nomor: 488 tahun 2018 Tentangpemberhentian karena melakukan Tindak PidanaKejahatan jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yangada hubungannya dengan Jabatan a.n. Sdr.

PTUN.BKL272829303132333435363738Bukti T27Bukti T28Bukti T29Bukti T30Bukti T31Bukti T32Bukti T33Bukti T34Bukti T35Bukti T36Bukti T37Bukti T38tanggal 14 September 2018 (Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas namaIrinadi,M.Si (Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Tugas Nomor: 900/162/SPT/2018tanggal 18 September 2018 (Sesuai dengan aslinya);Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) atas namalrihadi,M.Si (Sesuai dengan aslinya);Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 131.17

1. BB No. 37 :3(tiga) lembar fotocopy yang dilegalisir Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD, S.H
2. BB No. 38 :1(satu) lembar fotocopy yang dilegalisir petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-376 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu atas nama H.DIRWAN MAHMUD,