Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalamsengketa yang bersangkutan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat didalam Surat Gugatannya tertanggal 7Nopember 2012, selain menuntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131.12 757 TAHUN 2012Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Menjadi Bupati Padang LawasDan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Padang Lawas Provinsi

tertanggal29 Oktober 2012 (objek sengketa), Penggugat juga mengajukan permohonan agar Tergugatdiperintahkan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa tersebut ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketatersebut oleh Pengadilan telah dikabulkan dan diterbitkan Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 209/G/2012/PTUNJKT. tanggal 8 November 2012 tentang Penundaanpelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131.12

2012 telahmemohon untuk mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 209/G/2012/PTUNJKT. tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penundaan pelaksanaan dan tindak lanjut dariobjek sengketa tersebut ; Menimbang, bahwa sebagaimana dalam amar Penetapan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor: 209/G/2012/PTUNJKT. tanggal 8 Nopember 2012, antara lain disebutkan*Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan tindak lanjut KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12

Penetapan Nomor: 209/G/2012/PTUNJKT.Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnyayang berkaitan ; 1MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Tergugat ; 2 Menyatakan mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 209/G/2012/PTUNJKT. tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penundaan pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12 757Tahun 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas MenjadiBupati

nne nnne Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA : 0 2000025525771 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 131.12757 Tahun 2012, Tentang PengesahanPengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas Menjadi Bupati PadangLawas Dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Padang LawasProvinsi Sumatera Utara, tertanggal 29 Oktober 2012 ;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :Nomor : 131.12

dahulumajelis hakim banding akan mempertimbangkan unsur kepentingan dalam mengajukangugatan sengketa tata usaha sebagaimana diatur dalam pasal 53 ( 1 ) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yangmewajibkan adanya suatu kepentingan langsung dalam mengajukan gugatan sebagaiberikut:e Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah : KEPUTUSAN MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131.12

.: 136/PLW/2010/PTUNJKT.Bahwa, pertimbangan pada halaman 3 alinea ke 3tersebut tidak tepat; Bahwa pertimbangan pada halaman 3 paragraf 5, halaman4 paragraf 1, halaman 4 paragraf 2 dan halaman 4paragraf 3 adalah tidak tepat karena gugatan Pelawanbukanlah mengenai hasil Pemilihan Umum Kepala DaerahKota Pematangsiantar akan tetapi mengenai terbitnyaKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12 577 Tahun2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Walikota Pematangsiantar Provinsi

jabatannyasebagai Bupati ; Bahwa Obyek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat (Vide Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagaiberikut : Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusanseperti terbaca dari judulnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri10.11.12.Republik Indonesia Nomor : 131.12

pelaksana tugas tidak akanbisa secara penuh menjalankan pemerintahan, sesuai dengan UU No 32 tahun2004 jo Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan danPemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena pelaksana tugashanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas ; Alasan mendesak berikutnya penundaan Obyek Sengketa adalah didasarkanadanya surat kawat dari Mendagri kepada PLT Gubernur Sumatera Utara NomorT.131.12

jabatannyasebagai Bupati ; Bahwa Obyek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugatselaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negarayang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat (Vide Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagaiberikut : Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusanseperti terbaca dari judulnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri10.11.12.Republik Indonesia Nomor : 131.12

pelaksana tugas tidak akanbisa secara penuh menjalankan pemerintahan, sesuai dengan UU No 32 tahun2004 jo Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan danPemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena pelaksana tugashanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas ; Alasan mendesak berikutnya penundaan Obyek Sengketa adalah didasarkanadanya surat kawat dari Mendagri kepada PLT Gubernur Sumatera Utara NomorT.131.12

tugas tidak akan bisa secara penuh menjalankanpemerintahan, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 jo Pasal 132A PPNo. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena pelaksana tugas hanyamemiliki Kewenangan yang sangat terbatas ;Alasan mendesak berikutnya penundaan Obyek Sengketa adalah didasarkanadanya surat kawat dari Mendagri kepada PLT Gubernur Sumatera UtaraNomor : 1T.131.12

Fotocopy Surat Kenaikan Gaji Berkala atas nama Nurainun,SPKP No. 822.4/260/BKD/2018 ditetapkan pada tanggal 31Januari 2018 ;Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional No. 133.1/KEP12/VII/2018 TentangSusunan Satuan Tugas Pelaksana Pengaduan TanahPembangunan Jalan TOL Kisaran Tebing Tinggi Tahap RuasKuala Tanjung Tebing Tinggi di Kabupaten Serdang Bedagai,Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara tanggal 20Juli 2018 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.12

Nomor 65 PK/Pid.Sus/201636.37.Tengah;1 (satu) bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.12 566 Tahun 2011 tentang Pengesahan PengangkatanBupati Tapanuli Tengah Provinsi;Satu Bundel dokumen yang terdiri dari:a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 427/RBSSK/IX/2010,tanggal 23 September 2010 dari Arief Budiman kepada R.Bonaran Situmeang dan kawankawan;b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Nomor 007/RBSSK/I/2010,tanggal 15 Januari 2010 dari Arief Budiman dan Ali Zainal

Tengah Nomor : 811/KPUTT/002.434687A/II/2011,tanggal 15 Juli 2011 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi PutusanPTUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUNSatu bundel fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 115/KMA/HK.O1/IX/2011, tanggal 6September 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tapanuli Tengah perihal Pemilukada Ulang Bupatidan Wakil Bupati TapanuliSatu bundel fotokopi Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.12

rupiah);Menghukum Iking Kusin (Tergugat II), Sibur Rangkap (Tergugat III) yangdialihkan kepada Berdie Rangkap (Tergugat VII), Unai Diris (Tergugat IV),Paringotan K (Tergugat V), Bajik Kuling (Tergugat VII) yang dialihkan kepadaSordie Bajik selaku ahli waris Bajik Kuling, secara tanggung renteng membayaruang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) setiap harinya jika mereka lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejakputusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;131.12

Fonaha Zega (Penggugat) Pada Tahun 1993 ;3: BuktiP 3: Fotokopi Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.12 232 Tahun 2010 tentangpemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati NiasUtara Provinsi Sumatera Utara.4. Bukti P 4: Fotokopi Surat Keputusan Presiden R.Nomor 62/TK/Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010Tentang penganugerahan Tanda Kehormatan SatyalancanaKarya Satya X Tahun Kepada Drs. Fonaha Zega ;5.

DPPA SKPD: 1.20.07.02.00.00.5.1 pada tanggal 13 Nopember 2015;

DPPA SKPD: 1.20.07.00.00.5.1 pada tanggal 01 Februari 2016;

DPPA SKPD:1.20.07.02.00.00.5.1 pada tanggal 13 Nopember 2015;Halaman 13 dari 244Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorpusiNomor 73/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdn110)111)112)113)114)115)116)117)118)119)120)1 (satu) set fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 131.12 745 Tahun 2015 tentang PemberhentianSementara Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal30 Maret 2015;1 (Satu) set asli Mohon Pencairan Dana Bantuan Dana Hibah untukGerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah

DPPA SKPD:1.20.07.00.00.5.1 pada tanggal 01 Februari 2016;1 (satu) set fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 131.12 568 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupatidan Pemberhentian Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi SumateraUtara tanggal 12 Februari 2016;1 (satu) bundel asli Mohon Pencairan Dana Bantuan Dana Hibahuntuk Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah Nomor:038/0203A pada tanggal 18 Maret 2016 ;1 (Satu) set asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0001/

DPPA SKPD:1.20.07.02.00.00.5.1 pada tanggal 13 Nopember 2015;1 (satu) set fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 131.12 745 Tahun 2015 tentang PemberhentianSementara Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara tanggal30 Maret 2015;1 (Satu) set asli Mohon Pencairan Dana Bantuan Dana Hibah untukGerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah Nomor: 018/0203A pada tanggal 29 Mei 2015 ;1 (Satu) bundle asli Laporan Pertanggung Jawaban TA. 2015 GerakanPramuka Kwartir Cabang Tapanuli

DPPA SKPD:1.20.07.00.00.5.1 pada tanggal 01 Februari 2016;1 (satu) set fotocopy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.12 568 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati danPemberhentian Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utaratanggal 12 Februari 2016;1 (Satu) bundel asli Mohon Pencairan Dana Bantuan Dana Hibah untukGerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah Nomor: 038/0203Apada tanggal 18 Maret 2016 ;1 (satu) set asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:0001/

(tiga milyar tujuhratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tigapuluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya dapat merugikan keuangan Negarasejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :e Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Niasberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 131.12 233 tahun 2006, tanggal 2 Mei 2006 adalah selaku KetuaSatlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 8385 Tahun 2018tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Padang LawasProvinsi Sumatera Utara, atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) atauTongku Sutan Oloan;1.2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12 8386 Tahun 2018,tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati PadangLawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama drg. Ahmad ZarnawiPasaribu, CHt, MM., M.Si.;Il. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KTUN;2.1.

(tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratussembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yang dilakukandengan cara cara sebagai berikut :e Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Niasberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 131.12 233 tahun 2006, tanggal 2 Mei 2006 adalah selaku KetuaSatlak Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (

,surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta fakta hukumantara lain sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa BINAHATI BENEDICTUS BAEHA menjabat sebagaiBupati Nias dalam 2 (dua) periode, yaitu periode pertama sejak tanggal 31Maret 2001 sampai dengan bulan Maret 2006, dan periode kedua sejaktanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 19 Mei 2011 ;e Bahwa pada periode kedua, Terdakwa diangkat sebagai Bupati Niasberdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor : 131.12

(tiga milyar tujuh ratus enam puluhempat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)atau setidaktidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut, yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut :Terdakwa Binahati Benedictus Baeha diangkat sebagai Bupati Nias berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12 233 Tahun 2006, tanggal 02 Mei 2006 adalah selaku Ketua SatlakPenanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP

37

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-60 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentangPemberhentianPenjabatBupatiLabuhanbatu Selatan dan PengesahanPengangkatanBupatiLabuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

38

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-61 Tahun 2011 tanggal 24 Januari 2011 tentangPengesahanPengangkatan Wakil BupatiLabuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

39

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah Kab.

, SM-G998B/DS, S/N: RRCR200PT4F, dengan Sim Card Telkomsel Kode ICCID: 0025 0000 1438 8884, nomor telp: 082211668857, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;