Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-10-2008 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — H. NIZAM DAI, S.E ; EFENDI RUSTAM PAKAYA ; vs. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ; Ir. IWAN BOKINGS, MM. dan Ir. LA ODE HAIMUDIN, MM
3620 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 11-05-2011 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 25-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 89/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Juli 2011 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA; Ir. ABDUL HARIS NAJAMUDIN;
5619
  • ., yang amarnya berbunyi sebagaiberikut: Il.Dalam Eksepsi : n0nnennnennn nee Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Dalam Pokok Sengketa : +soseeeeMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010 Tentang PemberhentianSementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo ;Him. 3 dari 9 him. Put.
    . : 89/B/2011/PT.TUN.JKT.3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 131.75 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango PropinsiGorontalo ; 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp174.000, (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; Bahwa pada saat putusan diucapkan tanggal 10 Maret 2011 dengan dihadirioleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding
    tidak ada usulan darigubernur padahal jelas yang bersangkutan adalah terdakwa.Bahwa berdasarkan alasan banding tersebut sebagaimana dalam memori bandingnyaTergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta menerima permohonan bandingnya dan mengadili sendiri denganmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/G/2010/PTUNJKT. tanggal 10 Maret 2011 dan menyatakan sah dan berkekuatan hukummengikat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75
    ,beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan objek sengketa (Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 131.75 679 Tahun 2010 tanggal 8 September 2010tentang Pemberhentian Sementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo)diterbitkan cacat yuridis karena penerbitannya tidak atas usul Gubernur Gorontatosebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang
Register : 29-11-2010 — Putus : 10-03-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 175/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 10 Maret 2011 — Ir.Abdul Haris Najamudin;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
7136
  • TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 29 Nopember 2010, yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember2010, dengan Register perkara Nomor :~ 175/G/2010/ PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapantanggal 23 Desember 2010, Penggugat mengemukakan hal halsebagaiDEFiIKUT 38 #2 sees seme cee 3 ene 2 eee eee Behe Bee See SHE SRE SHEObyek SengketaSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75
    AbdulHaris Najamuddin dan H.Hamim8 September 2010 Penggugat bersamapasangannya H.Hamim Pou, di sahkan pengangkatannya olehTergugatdengan Surat Keputusan Nomor : 131.75 677 Tahun2010 sebagaiBupati Bone Bolango Masa Jabatan Tahun 2010 2015 dankepadanya di berikan gaji pokok, tunjanganketentuantunjangan lainnya sebagai Bupati sesuaiperaturan perundang undangan, bersamaan denganpengesahan pemberhentian dengan hormat Saudara Drs.
    Hamim Pou di lakukanpengambilan Sumpah Jabatan dan di sahkan sebagai BupatiBone Bolango berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor1381.75 677 4xdan di lantik berdasarkan Surat KeputusanTergugat Nomor : 131.75 677 dan Keputusan TergugatNomor :132.75 678 Tahun 2010 dalam Sidang ParipurnaIstimewa DPRD Kabupaten BoneBolango ; +99 rrr rrr rrr rrr rrr reer eresBahwa oleh karena Penggugat tetap di lakukan pengambilanSumpah dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolangodalam Sidang Paripurna Istimewa
    679 Tahun2010, tanggal 8 September 2010 tentang PemberhentianSementara Bupati Bone Bolango Propinsi Gorontalo, sampaidengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkaraPAGEini memperoleh kekuatan hukum tetapDalam Pokok PerkaraMengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.75 679 Tahun 2010tanggal 8 September 2010 Tentang PemberhentianSementara Bupati Bone Bolango PropinsiGOronital Oj mm mie min en wee wr we ei
    (foto copy dari fotoCOpy) j +r rrr rr rer rrr reer eeeSurat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 131.75 679 Tahun 2010, tanggal 8September 2010 tentang PemberhentianSementara Bupati Bone Bolango PropinsiGorontalo (foto copy dari fotoCOPY) gr mon mn re te ee te menSurat Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n.PAGE6.7.8.9.BuktiBuktiBuktiBuktiT6:T7:T8:T9:Menteri Dalam Negeri Nomor131.75/3015/OTDA, tertanggal 22 Oktober2010 Perihal : Penonaktifan Bupati BoneBolango.
Register : 07-01-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
Hi. Darwis Moridu
Tergugat:
Menteri Dalam Negeri
231124
  • M E N G A D I L I :

    DALAM PENUNDAAN ;

    Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.75-3846 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Boalemo Provinsi Gorontalo Tanggal 03 Nopember 2020;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menyatakan eksepsi Tergugat Tidak Diterima seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA:

    1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

    2.

Register : 29-07-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir Bonny Mohamad M. Ointu, MSc
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
15867
  • FadelMohamad atas seizin Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado danMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diangkatHalaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor : 155/G/2019/PTUNJKT.menjadi Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalodengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/04/SK/01/2002 tanggal 9Januari 2002 dan JabatanJabatan lainnya seperti Pj Bupati BoneBolango Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.55193 Tahun2005, Pj Bupati Gorontalo Utara Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 131.75
    syarat PNS akan hilang ketika seorang PNS melanggar ketentuanyang telah digariskan tersebut;Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana korupsi dilakukan padasaat Penggugat sedang menjabat sebagai Asisten Pembangunan SekretarisDaerah Provinsi Gorontalo dengan Surat Keputusan Nomor821.2/04/SK/01/2002 tanggal 9 Januari 2002 dan JabatanJabatan lainnyaseperti Pj Bupati Bone Bolango Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.55193 Tahun 2005, Pj Bupati Gorontalo Utara Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 131.75
Register : 13-03-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 49/Pdt.G/2017/PN.dpk
Tanggal 30 Nopember 2017 — Dewi Kuntari Sunarto, SE., MM., M.Bus melawan 1. Karim., 2. Nurdin., Dkk
141101
  • Kun Suparti M. seluas 131.75 m2di Kp. Grogol Sebrang, RT 002/RW 06, Kelurahan Grogol, KecamatanLimo, Kota Depok, ditetapkan oleh Camat Limo, Kota Depok, tanggal: 18Mei 2005, diberi tanda bukti P11;12.Foto Copy arsip Surat Permohonan Penggugat kepada Kepala DesaKelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, tanggal: 6 Februari 2017,perihal: Permohonan Surat Tidak Ada Sengketa Tanah atas Akta JualBeli No. 300/12/II/1973 nama: Nisud bin Atjit sebagai Penjual dan nama:Dr.
Register : 19-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 204/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 17 Juni 2015 —
174597
  • Surat Panggilan Kerja (Pertama) tanggal 24 Maret2014 dari Tergugat Kepada Ivan Tri FathoraniKarena melakukan Mogok Kerja Tidak Sah;Surat Panggilan Kerja (Pertama) tanggal 24 Maret2014 dari Tergugat Kepada Farhan Fajrin Karenamelakukan Mogok Kerja Tidak Sah;Surat Panggilan Kerja (Pertama) tanggal 24 Maret2014 dari Tergugat Kepada R.Alex Syafariaddin.TKarena melakukan Mogok Kerja Tidak Sah;306BUKTI T31.67.BUKTI T31.68.BUKTI T31.69.BUKTI T31.70.BUKTI 131.71.BUKTI T31.72.BUKTI T31.73.BUKTI T31.74.BUKTI 131.75