Ditemukan 8 data
55 — 103
Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.73 438 Tahun 2010, tanggal 5Agustus 2010, Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati danPengesahan Pengangkatan Bupati Gowa Provinsi SulawesiSelatan, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :132.73 489 Tahun 2010, tanggal 5 Agustus 2010, TentangPengesahan Pemberhentian Wakil Bupati dan PengesahanHalaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor138/PLW/2010/PTUN JKT.Pengangkatan Waki Bupati Gowa Provinsi SulawesiS@laTaM = sees
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73 438 Tahun2010, tanggal 5 Agustus 2010, Tentang PengesahanPemberhentian Bupati dan Pengesahan Pengangkatan BupatiGowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Nomor : 132.73439 Tahun 2010,tanggal 5 Agustus 2010, Tentang Pengesahan PemberhentianWakil Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Wakil BupatiGowa Provinsi Sulawesi Selatan ;7.
Bukti T3: Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 131.73 438 Tahun2010 tanggal 5 Agustus 2010 Tentang PengesahanPemberhentian Bupati Gowa dan PengesahanPengangkatan Bupati Gowa Provinsi SulawesiSelatan. (Fotocopy tanpa asli) ;Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor138/PLW/2010/PTUN JKT.4.
tertanggal 8 Desember2010 maupun dari keterangannya di persidangan, pada pokoknyamenyatakan sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1NOpembSr ZOD fmm = mn = wn ts nw en en ne en mnMenimbang, bahwa adapun Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor 138/G/2010/PTUN.JKT. tanggal 1Nopember 2010 tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan20Penggugat terhadap objek sengketa Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.73
Kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakankebijakan politik (Taak Vervulling) ;2mMenimbang, bahwa mencermati objek gugatan yang diajukanPenggugat/ Pelawan dalam register perkara Nomor138/G/2010/PTUNJKT. yaitu) Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.73 438 Tahun 2010 tanggal 5Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Gowa danPengesahan Pengangkatan Bupati Gowa Provinsi Sulawesi Selatandan objek sengketa Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor
52 — 17
adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 06 Nopember2012 dengan register perkara Nomor : 208/G/2012/PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73682 Tahun 2012, tanggal 25 September2012 Tentang Pemberhentian Walikota ParePare Provinsi Sulawesi Selatan danSurat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 131.73
;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2012dengan register perkara Nomor : 208/G/2012/ PTUNJKT, yang pada pokoknyamohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73682 Tahun 2012, tanggal25 September 2012 Tentang Pemberhentian Walikota ParePare Provinsi SulawesiSelatan dan Surat dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 131.73
264 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
UraianTugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanandan Pelayaran Barru;1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan PersuratanBupati Tahun 2012;1 (satu) buah Buku Agenda Penandatanganan AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1 (satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADCBupati Tahun 2012;1 (satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan BagianUmum Tahun 2012;1 (satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan BagianUmum Tahun 2012;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73
tentang UraianTugas Pokok dan Fungsi Perusahaan DaerahKepelabuhanan dan Pelayaran Barru;1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan PersuratanBupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum keADC Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi PersuratanBagian Umum Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan BagianUmum Tahun 2012;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan PemberhentianBupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati BarruProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telahdilegalisir;Dikembalikan kepada ANDI ADNAN AZIS;. Disita dari: Ir. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si.sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28Juli 2015, berupa:Hal. 41 dari 94 hal. Put. No. 603 K/Pid.Sus/2017a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan PemberhentianBupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati BarruProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telahdilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Disita dari:lr. H. MUHAMMAD Darwis FALAH, M. Si. sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015,berupa:a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
397 — 265
Pembeli Ibnuddin B;- 2 (Dua) lembar photo copy surat Keputusan Bupati Takalar Nomor : 479 Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan Pengesahan Kepala Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;- 1 (satu) Bundel Salinan photo copy surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73 - 879 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;Tetap terlampir dalam berkas perkara.- Uang tunai sebesar
HLBURHANUDDINBAHARUDDIN,SE,M.Si selakuBupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012 2017 berdasarkanSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73 879 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, baik bertindak secarasendirisendiri maupun bersamasama sebagai orang yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan Sdr.
Pembelilbnuddin B ; 2 (Dua ) lembar photo copy surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :479 Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang PengangkatanPengesahan Kepala Desa Laikang Kecamatan MangarabombangKabupaten Takalar ; 1 (satu ) Bundel Salinan photo copy surat Keputusan Menteri dalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73 879 Tahun 2012Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan PengangkatanBupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
Pembelilonuddin B;2 (Dua) lembar photo copy surat Keputusan Bupati Takalar Nomor :479 Tahun 2012 Tanggal 19 Oktober 2012 Tentang Pengangkatan246Pengesahan Kepala Desa Laikang Kecamatan MangarabombangKabupaten Takalar; 1 (satu) Bundel Salinan photo copy surat Keputusan Menteri dalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 131.73 879 Tahun 2012Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Pengesahan PengangkatanBupati Takalar Provinsi Sulawesi Selatan;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
118 — 79
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada ANDI ADNAN AZIS8.Disita dari :Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
Si.9.Disita dari :NAIDAH, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:3(tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Di kembalikan kepada NAIDAH, SH10.Disita dari :Ir. H.
Tpk/2016/PT.Mks8.Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan PemberhentianBupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati BarruProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yangtelah dilegalisir.Tetap terlampir dalam berkas perkaraIr. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si. sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015,berupa:a.1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
Tpk/2016/PT.Mks1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum keADC Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi PersuratanBagian Umum Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan BagianUmum Tahun 2012;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73/450 tahun 2010 tentang PengesahanPemberhentian Bupati Barru dan PengesahanPengangkatan
tentangUraian Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan DaerahKepelabuhanan dan Pelayaran Barru;. 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;. 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umumke ADC Bupati Tahun 2012;. 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi PersuratanBagian Umum Tahun 2012;. 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten PersuratanBagian Umum Tahun 2012;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 131.73
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PAIAN TUMANGGOR, SH
86 — 43
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73/450 tahun 2010 tentang Pengesahan PemberhentianBupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati BarruProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yangtelah dilegalisir.Tetap terlampir dalam berkas perkara8. Ir. H. MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si. sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015,berupa:Hal. 24 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mksa. i1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
DaerahKepelabuhanan dan Pelayaran Barru;Hal. 43 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.Tpk/2016/PT.Mksd)9)h)1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan AjudanPersuratan Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum keADC Bupati Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi PersuratanBagian Umum Tahun 2012;1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan BagianUmum Tahun 2012;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.73
Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 131.73/450 tahun 2010 tentang PengesahanPemberhentian Bupati Barru) dan PengesahanPengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatantanggal 6 Agustus 2010 yang telah dilegalisir.Dikembalikan kepada ANDI ADNAN AZIS8.Disita dari :Ir. HK MUHAMMAD DARWIS FALAH, M. Si. sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2015, berupa:a. 1(satu) lembar fotocopy legalisir Surat PT.
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
ANDI ICHWAN BIN ANDI SUDIRMAN.
129 — 53
1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.73-532 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, A.M. Sukri A. Sappewali, Masa Jabatan 2016-2021;
24.
Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-08-2018Putusan PN MAKASSAR Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS.
Tanggal 22 Agustus 2016 — - JPU Vs. - Andi Idris Syukur
203 — 83Fungsi Perusahaan Daerah Kepelabuhanan dan Pelayaran Barru;d) 1(satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;e) 1(satu) buah Buku Agenda Penandatanganan Ajudan Persuratan Bupati Tahun 2012;f) 1(satu) buah Buku Expedisi Persuratan Bagian Umum ke ADC Bupati Tahun 2012;g) 1(satu) buah Buku Agenda Umum Provinsi Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;h) 1(satu) buah Buku Agenda Kabupaten Persuratan Bagian Umum Tahun 2012;i) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73
Disita dari :NAIDAH, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2015, berupa:3(tiga) lembar fotocopy dokumen yang telah dilegalisir terkait Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.73-450 tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.Tetap terlampir dalam berkas perkara10. Didiata dari :Ir. H.