H.RACHMAN RAMSYI, M.Si) kepada Tergugat maka kemudianTergugat menyetu jui dengan mengeluarkan SuratNo.131.63/2135/SJ tanggal 24 Juli 2008, namunkenyataannya Nama Drs. H.

melakukan perbuatan melawanhukum dstnya terhadap putusan ini memang KPU Tabalongmenyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi KalimantanSelatan, nmamun untuk sementara dengan adanya putusantersebut terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Tabalong adalah melanggar hukum dantelah bertentangan dengan azas umum pemerintahan yangbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 b UUNo.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa karena itu) dimohonkan Keputusan Tergugat Nomor :131.63

59 Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan BupatiTabalong yang dikeluarkan Tergugat ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan TataUsaha Negara Nomor : 132.6360 Tahun 2009 tanggal 19Januari 2009 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2009tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat Memerintahkan dan atau mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor :131.63

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63 59Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 ~=tentangPengesahan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Bupati JTabalong Provinsi KalimantanSelatan ;14b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.63 60Tahun 2009 tanggal 19 Januari 2009 ~=itentangPengesahan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Waki Bupati Tabalong ProvinsiKalimantan Selatan ; danc.

Bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.63 59dan nomor 132.6360 tersebut diatas jelas bertentangandengan :a. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf "q" yangberbunyi : "mengundurkan diri sejak pendaftaran bagikepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masihmenduduki jabatannya"b.

Paulinus Domi selaku BupatiKabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 131.63 345 tanggal 30 Maret 2004, sebagaiyang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs.Iskandar Moh. Mberu dan Samuel F.

Paulinus Domi ditetapkan selakuBupati Kabupaten Ende berdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 131.63 345 tanggal 30 Maret 2004;Terdakwa dalam jabatannya selaku Kepala Daerah mempunyaitugas dan wewenang berdasarkan UndangUndang R.I. Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 25, sebagaiberikut:a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkankebijakan yang ditetapkan bersama DPRD,b. Mengajukan Rancangan Perda;c.

Ibrahim Agustinus Medah tanggal 25 Maret 2004;

EDI PRASODJO beserta lampiran;
Dikembalikan kepada MULYADI
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-688 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5007 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian

Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-548 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1919 tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
92.

EDI PRASODJO beserta lampiran;

Dikembalikan kepada MULYADI

88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-688 tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Tanah Bumbu dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

89. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5007 tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang

Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

90. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.63-548 tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

91. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-1919 tahun 2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

(No. urut 6 s.d. 27, dikembalikan kepada PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk)28. 1 ( satu ) eksampler Foto kopy yang sudah dilegalisir KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.63-376 tahun 2010 tentang PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN tanggal 23 Juli 2010.29. 1 (satu) lembar Foto Kopy yang sudah dilegalisir BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN BUPATI KOTABARU hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 yang ditandatangani pihak pertama yang

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63 2879 tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:121/01497/PEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Hulu Sungai Utara tanggal 9 Oktober 2017

>

1(satu) lembar printout bertuliskan Rapat Koordinasi Laporan Pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020

1 (satu) lembar kwitansi asli tidak bermaterai tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H.SURIAMI di Amuntai untuk pembayaran rumah di Comp CPS Sungai Malang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63