Dengan demikiansurat Tergugat No.X.161.23/30/SJ tanggal 7 Nopember 2002 adalah batal atautidak sah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf cUndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, para Penggugat mohonagar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagaiberikut :A.

X.161.23/30/SJ perihal ijinuntuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Ketua DPRD danAnggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan Tergugattanggal 7 Nopember 2002 ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat No.X.161.23/30/SJperihal ijin untuk melakukan tindakan Kepolisian terhadap Ketua DPRDdan para Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkanTergugat tanggal 7 Nopember 2002 ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Hal. 3 dari 14 hal. Put.

terhadap Surat Menteri Dalam NegeriNo.X.161.23/ 30/SJ tanggal 7 Nopember 2002 masih premature ;Bahwa dari jumlah 53 Anggota DPRD Sumatera Barat yang ada, hanya4 orang yang mengajukan gugatan, sehingga dianggap belum mewakili AnggotaDPRD Sumatera Barat karena belum mencapai setengah dari seluruh Anggotadan antara posita dengan petitum yang diajukan oleh para Penggugat tidaksinkron, hal ini terlinat dari gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugatseharusnya tidak menerbitkan surat No.X.161.23/30/SJ

Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan Penggat seluruhnva ; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat NomorX.161.23/30/SJ perihal ijin melakukan tindakan kepolisian terhadap KetuaDPRD dan para Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat yangdikeluarkan Tergugat tanggal 7 Nopember 2002 ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Nomor X.161.23/30/SJ perihal ijin melakukan tindakankepolisian terhadap Ketua DPRD dan para Anggota DPRD PropinsiSumatera Barat

Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri No : X.161.23/30/SJ merupakansuatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkanberdasarkan ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana danKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundangundangan lain yang bersifat hukum pidana sebab SuratMenteri Dalam Negeri No : X.161.23/30/SJ perihal Izin MelakukanTindakan Kepolisian Terhadap Ketua DPRD dan Para Anggota DPRDProvinsi Sumatera Barat tanggal 7 November 2002 merupakanbagian dari Proses Hukum Pidana

No.161.23916 tanggal 26 Agustus 1999 (Untuk Terdakwa I, Terdakwa II,Terdakwa II, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX,Terdakwa X dan Terdakwa XI) dan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri R.I.No. 161.23 1023 (untuk Terdakwa IV, dan Terdakwa VI) baik secara bersamasama dengan pimpinan DPRD Prop. SUMBAR dan anggota DPRD PropinsiSumatera Barat periode tahun 19992004 lainnya antara lain Sdr. H.MARFENDI, Sdr. Drs. H. ABDUL MANAF TAHER, MS, Sdr. Drs.

X.161.23/30/SJ perihal izin melakukan tindakankepolisian terhadap Ketua DPRD dan para anggota DPRD ProvinsiSumatera Barat tanggal 7 Nopember 2002 sampai adanya putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa yang menjadi dasar dilakukannya penyidikan terhadap Terdakwa 3bersamasama dengan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat lainnyadalam perkara in casu adalah Surat No.

X.161.23/30/SJ perihal izinmelakukan tindakan kepolisian terhadap Ketua DPRD dan para anggotaDPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 7 Nopember 2002.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 KUHAP jo Peraturan MahkamahAgung RI No. Tahun 1956 jo question prejudecielle au judgement (VaS,Hal.342) yaitu adanya suatu perselisihan menurut hukum perdata yanglebih dahulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapatditeruskan.

Bahwa pada tanggalBaratmengeluarkan1119 Maretkemudian Terdakwaterpilih sebagai WakiKetua DPRD Sumatera Baratdengan Surat KeputusanMendagri Nomor > 161.23. 1105.. Bahwa TerdakwaII adalahPrajurit TNI AD yangberdasarkan SuratKeputusan MendagriNomor : 161.23.916tanggal 26 Agustus tahun1999 dan Surat PerintahPangdam1/BB Nomor :Sprin / 1092 / VII / 1999tanggal 9 Juli tahun 1999diangkat sebagai anggotaDPRD Sumatera Baratperiode 1999 sampaidengan 2004..

Bahwa Terdakwa 1 adalah Prajurit TNI AD yangberdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.23.619tanggal 26 Agustus 1999 dan surat Perintah Pangdam1/BB, diangkat sebagai anggota DPRD Sumatra UtaraPeriode 1999 s/d 2004, kemudian Terdakwa terpilihsebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat dengan SuratKeputusan Mendagri Nomor : 161.23 1105.2.Bahwa Terdakwa2 adalah Prajurit TNI AD yangberdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161. 23.916 tanggal 26 Agustus 1999 dan Surat Perintah Pangdam1/BB Nomor

1.500.000 00 500 719.500750.0 30.15 SUKRIYANTO 1.500.000 00 500 719.500750.0 30.16 SUSANTO 1.500.000 00 500 719.5001.500.0 61.17 KUSNO 1.500.000 00 000 1.439.00018 TUKINI 1.500.000 1.500.0 61. 1.439.000 Halaman 10 dari 102 halaman Putusan Perkara Tipikor Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PT SMG 00 000SUJADI 1.500.0 61.19 CABANG 1.500.000 00 000 1.439.0001.500.0 261.20 YULIANTO 1.500.000 00 000 1.239.000TRI 750.0 30.21 PRASETYO 1.500.000 00 500 719.5001.500.0 161.22 NGARNO 1.500.000 00 000 1.339.0001.500.0 161.23

1.500.000 00 500 719.500750.0 30.15 SUKRIYANTO 1.500.000 00 500 719.500750.0 30.16 SUSANTO 1.500.000 00 500 719.5001.500.0 61.17 KUSNO 1.500.000 00 000 1.439.0001.500.0 61.18 TUKINI 1.500.000 00 000 1.439.000SUJADI 1.500.0 61.19 CABANG 1.500.000 00 000 1.439.0001.500.0 261.20 YULIANTO 1.500.000 00 000 1.239.000 Halaman 34 dari 102 halaman Putusan Perkara Tipikor Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PT SMG TRI 750.0 30.21 PRASETYO 1.500.000 00 900 719.5001.500.0 161.22 NGARNO 1.500.000 00 000 1.339.0001.500.0 161.23

441 Monica Jalan 161.23 102.655.980Perum25 Pondok Dipinggir m2442 Monica Jalan AGHA 103.442. 460Perum26 Pondok Dipinggir m2443 Monica Jalan aetde 50.786.720Perum27 Pondok Dipinggir m?