Penetapan tertulis Dirjen Otonomi Daerah Nomor : 131.35/1351/OTDA (Videbukti telampir tertanda P3) ;d. Penetapan tertulis Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35/2584/SJ (Videbukti telampir tertanda P4) ;e. Pro Justitia No. Pol : LP/349/X1/2002/SIAGA III, Atas Nama Pelapor : Ir. H.Humaidi Zaini.

WINHENDRARSO, M.Si.Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timurtanggal 13 Oktober 2000 ;Foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi JawaTimur tanggal 13 Oktober 2000 ;Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati

WIN HENDRARSO, M.Si.1 Foto copy Keputusan MenteriDalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;2 Foto copy.

Petikan KeputusanMenteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor : 131.35 474tentang Pemberhentian danPengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13Oktober 2000 ;Foto copy Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentang PengesahanPemberhentian dan PengesahanPengangkatan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 14Oktober 2000 ;1 (satu) bendel Hasil PemeriksaanSemester I Tahun Anggaran 2007Laporan atas Kepatuhan dalamKerangka Pemeriksaan LaporanKeuangan Pemerintah KabupatenSidoarjo

Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;Foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiSidoarjo Provinsi

Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :2)3)4)5)6)112131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;Foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiSidoarjo

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

b.Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

c.Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;2.

Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;10.463.Foto Copy...........Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo PropinsiJawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;b. Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;c.

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;d. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporanatas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor :52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007 ;e.1 (satu).........@701 (satu) bendel Laporan MHasil Pemeriksaan atas

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;b.Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;c.Foto Copy........110c.Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan

M.Si :1.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor : 131.35 474 Tentang Pemberhentian danPengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000;Hal. 40 dari 148 hal. Put.

No. 4 PK /Pid.Sus/201510.Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentiandan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000;Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35 939tentang Pengesahan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal14 Oktober 2000;1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester TahunAnggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam KerangkaPemeriksaan Laporan Keuangan

M.Si :a.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNo. 131.35 474 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;Hal. 60 dari 148 hal. Put.

M.Si :a.Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah No. 131.35 474 Tentang Pemberhentian danPengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000;Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah No. 131.35 474 Tentang Pemberhentian danPengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 13Oktober 2000;Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35 939Tentang Pengesahan Pemberhentian dan PengesahanHal. 81 dari 148 hal. Put.

Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah No. 131.35 474 Tentang Pemberhentian danPengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000;b. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah No. 131.35 474 Tentang Pemberhentiandan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timurtanggal 13 Oktober 2000;c.

M.Si :Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timurtanggal 13 Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi JawaTimur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo ProvinsiJawa

M:Si :Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timurtanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi JawaTimur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo ProvinsiJawa

M:Si :Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timurtanggal 13 Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Provinsi JawaTimur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo ProvinsiJawa

dengan format Keputusan Bupati Pasuruan;Asas Profesionalitas artinya: Tergugat tidak ahli dalam membuat surat keputusanyang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangundangan yang berlaku,seperti permasalahan yang Penggugat alami yaitu Penggugat tersandung tindakpidana, namun dalam Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa masihmenggunakan surat usulan dari BPD Nomor 005/296/BPD/25.9.2010, tanggal 25Oktober 2010, perihal usulan pemberhentian Kepala Desa Tanggulangin danKeputusan MENDAGRI Nomor 131.35

Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Nomor 131.35-6478 Tahun 2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Malang Provinsi Jawa Timur atas nama H.

saatditerbitkannya objek sengketa a quo, Bupati Mojokerto definitif ditetapkanTersangka dan dilakukan penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) guna Kepentingan Penyidikan sehingga tidak bisa melaksanakantugasnya untuk saat itu ;Bahwa objek sengketa a quo ditandatangani oleh Wakil Bupati Mojokertoyang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur Nomor :131 / 427 / 011.2 / 2018 tanggal 2 Mei 2018 yang didasari oleh SuratMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 30 April 2018 Nomor :131.35

Pemberhentian Sementara Bupati Mojokerto Provinsi JawaTimur tanggal 11 Januari 2019 sehingga objek sengketa yang diterbitkanPutusan Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.SBY. hal. 13 sampai 454)oleh Tergugat dalam hal ini ditandatangani oleh Wakil Bupati Mojokertoyang menjalankan Tugas dan wewenang Bupati Mojokerto berdasarkanSurat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur Nomor : 131 / 427 / 011.2 /2018 tanggal 2 Mei 2018 yang didasari oleh Surat Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia tanggal 30 April 2018 Nomor : 131.35

M.Si :Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiSidoarjo Provinsi Jawa

M.Si :Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor 131.85 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiSidoarjo Provinsi Jawa

M.Si :Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor 131.85 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan BupatiSidoarjo Provinsi Jawa

Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah No.131.35 474 tentangPemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;. Fotocopy Petikan Keputusan Menteri DalamNegeri dan Otonomi Daerah No.131.35 474tentang Pemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13Oktober 2000; .

Fotocopy Keputusan Menteri Dalam NegeriNo.131.35 939 tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal14 Oktober 2000; 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester ITahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhandalam Kerangka Pemeriksaan Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk TahunAnggaran 2006 di SidoarjoNo.52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaanatas Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenSidoarjo

M.Si.Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13Oktober 2000 ;Fotocopy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timurtanggal 13 Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentang PengesahanPemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi

M.Si.1 Fotocopy Keputusan Menteri DalamNegeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;2172Fotocopy Petikan Keputusan MenteriDalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentangPemberhentian dan Pengesahan BupatiSidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13Oktober 2000 ;Fotocopy Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan BupatiSidoarjo Provinsi

;Asas Profesionalitas artinya : Tergugat tidak ahli dalam membuat suratkeputusan yang berdasarkan kode etik dan peraturan perundangundanganyang berlaku, seperti permasalahan yang Penggugat alami yaitu Penggugattersandung tindak pidana, namun dalam Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa masih menggunakan surat usulan dari BPD No. 005/296/BPD/25.9.2010, tanggal 25 Oktober 2010, perihal usulan pemberhentianKepala Desa Tanggulangin dan Keputusan MENDAGRI No. 131.35/2794/OTDA, tanggal 6 Oktober 2010

Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.35/621/OTDA tanggal 11 Mei 2005 ;3). Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;4). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/184/436.012/2005;5). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/185/436.012/2005;6). Foto Copy Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas tanggal 1 Agustus 2005 No. 188.45/414/436.012/2005 ;7).

Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.35/621/OTDA tanggal 11 Mei 2005 ;2). Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;3). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/184/436.012/2005;4). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/185/436.012/2005;5). Foto Copy Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas tanggal 1 Agustus 2005 No. 188.45/414/436.012/2005 ;6).

Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-616 tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005 ;10). a. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Jember yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 ; b. Foto Copy memori Pelaksanaan Tugas Jabatan PJ Bupati Jember Masa Bakti 16 Mei 2005-11 Agustus 2005 ;11). Foto Copy Surat Keputusan Bupati Jember No. 15 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 ;12).

Andalas, Machmud Sardjujono maupun Abdulshomad Jalilanggota Dewan tidak kenal ;Bahwa terdakwa tidak pernah bincangbincang dengan Madini Farouq tentangmasalah hukum yang sedang dihadapi waktu itu, baik secara formal maupuntidak formal ;Bahwa, terdakwa pernah menerima surat dari Ketua DPRD Jember tanggal 27Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005 tentang permohonan bantuan hokum, sianghari ;kepada Set.Da;Bahwa kewenangan terdakwa sebagai Pj.Bupati Jember seseuai denganKeputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.35

Mahakam No. 145Lumajang diperoleh pada tahun 1998 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa foto copi suratyang terlampir dalam berkas perkara ini , yaitu berupa :1nH nn FP W10Fotokopi surat dari Ketua DPRD Jember tanggal 27 Juli 2005 No.179/563.1/436.2/2005 tentang permohonan bantuan hukumFoto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor :131.35/621/OTDA tanggal 11 Mei 2005 ;Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;Foto Copy Nota

Bupati Jember juga punya kewajiban untuk melaksanakankewenangan daerah Kabupaten Jember yang diatur dalam Perda Nomor 20 Tahun 2000 yangharus melakukan pertimbangan hukum dengan bertolok ukur pada tugas terdakwa dalamSurat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.35/621/OTDAtanggal 11 Mei 2005, kewajiban terdakwa sesuai Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 25 ini sertakewenangan Daerah dalam Perda 20 tahun 2000, yang dipergunakan untuk menilai perbuatan perbuatan yang dilakukan terdakwa

,dengan lampirannya berupa Surat kuasa, Surat perjanjian pengurusan perkaradan kwitansi ;yang diajukan Penuntut Umum dan terlampir dalam berkas perkara tetap terlampir ;Surat yang diajukan terdakwa ;Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor :131.35/621/OTDA tanggal 11 Mei 2005 ;Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/184/436.012/2005;Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/185/436.012

pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair dan Subsidair ;Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya.Menetapkan barang bukti berupa :a Bukti yang diajukan Penuntut Umum :1 surat dari Ketua DPRD Jember tanggal 27 Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005tentang permohonan bantuan hukum2 Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor :131.35

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000; b. Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000; c. foto.....................(245)/c.

Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000; d. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor : 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007; e. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

M:Si :1 Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo PropinsiJawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;3233Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi DaerahNomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati SidoarjoPropinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;3.

Fotocopy.......... (28)/Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 939 tentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati SidoarjoProvinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000;1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporanatas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor : 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

M.S :e Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan OtonomiDaerah Nomor : 131.35 474 tentang Pemberhentian danPengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13Oktober 2000;f Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri danOtonomi Daerah Nomor : 131.35 474 tentangPemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo PropinsiJawa Timur tanggal 13 Oktober 2000;C.

FOTO... eee ee cees (245)/g Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :131.35 939 tentang Pengesahan Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi JawaTimur tanggal 14 Oktober 2000;h 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I TahunAnggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam KerangkaPemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah KabupatenSidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor :52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007;i 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas

SOETRISNO RACHMADI, Msi dalamkedudukannya selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Nganjukmasa bakti 19982003 berdasarkan Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor: 131.35 311 tangal 25 Maret 1998 diangkatkembali sebagai Bupati Kepala Daerah TK.II Nganjuk periode19982003, yang berdasarkan Undang Undang No. 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenangantara lain1.

copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2014SMEPBulan Juli 2014113. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 BulanJuli 2015114. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 BulanOktober 2015115. 1 (Satu) lembar copy sesuai asli dari buku Ekspedisi SuratMasuk yang diparaf Sekda Kota Malang, WASTO116. 1 (satu) lembar copy Surat Sekretaris Ditjen OTDAKemendagri Nomor 131.35

HAKIM220. 1 (satu) lembar dokumen asli Rekapitulasi PenerimaanTunjangan Penghasilan, THR, Gaji 13 Dan Tunjanganreses Periode 2014 s/d 2018221. 3 (tiga) lembar dokumen cap basah Daftar PeneriumaanTunjangan Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRDKota Malang Bagian Bulan Januari s.d Maret 2018222. 1 (satu) lembar dokumen cap basah Lampiran TunjanganPenghasilan Lainlain Periode 2014 s/d 2018223. 3 (tiga) lembar photo copy salinan keputusan menteridalam negeri Republik Indonesia nomor 131.35 6478tahun 2013

Pembangunan Tahun Anggaran 2014 SMEPBulanJuli 2014 113. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli Putusan Nomor 131/Pid.SusTPK/2018/PN.SBY Hal.209 2015 114.1 (satu) bundel copy dokumen Laporan PelaksanaanAdministrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2015 BulanOktober 2015 115.1 (satu) lembar copy sesuai asli dari buku Ekspedisi SuratMasuk yang diparaf Sekda Kota Malang, WASTO 116.1 (Satu) lembar copy Surat Sekretaris Ditjen OTDA KemendagriNomor 131.35

HAKIM 220.1 (satu) lembar dokumen asli Rekapitulasi PenerimaanTunjangan Penghasilan, THR, Gaji 13 Dan Tunjangan resesPeriode 2014 s/d 2018 221.3 (tiga) lembar dokumen cap basah Daftar PeneriumaanTunjangan Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD KotaMalang Bagian Bulan Januari s.d Maret 2018 222.1 (satu) lembar dokumen cap basah Lampiran TunjanganPenghasilan Lainlain Periode 2014 s/d 2018 223.3 (tiga) lembar photo copy salinan keputusan menteri dalamnegeri Republik Indonesia nomor 131.35 6478 tahun

3.456.000 127.872 69.12 138.24 2.346.624286 Yasri Ningsih 1993YN1 3.380.000 125.06 67.6 135.2 2.295.020287 Yatiman (A) 1991YA1 3.260.000 120.62 65.2 130.4 2.213.540288 Yatinah 1988YA2 3.589.000 132.793 71.78 143.56 2.436.931289 Yuli Suparwati 1992YS2 3.515.000 130.055 70.3 140.6 2.386.685290 Yulianti 1991YU4 3.352.000 124.024 67.04 134.08 2.276.008291 Yulizar 1992NY2 3.552.000 131.424 71.04 142.08 2.411.808292 Yuniati 1994YU2 3.485.000 128.945 69.7 139.4 2.366.315293 Zaenudin 2000ZA1 3.550.000 131.35

FuadAmin No : 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang :Keputusan Mendagri No : 131.35208 Tahun 2013 yangditandatangani olen SUSILO (Sekdirjen OTDA);2) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI 131.35208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop. JawaTimur yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi;Hal. 127 dari 387 hal. Put.

FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDAtanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 ;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima JabatanBupati Bangkalan R.KH.

FuadAmin No : 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang :Keputusan Mendagri No : 131.35208 Tahun 2013 yangditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA);2) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI 131.35208 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013tentang pengesahan pemberhentian Bupati Bangkalan Prop.

Fuad AminNomor 131.35/1192/OTDA tanggal 21 Februari 2013 Tentang :Keputusan Mendagri Nomor 131.35208 Tahun 2013 yangditandatangani oleh SUSILO (Sekdirjen OTDA) ;1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri RI Nomor 131.35208 Tahun 2013 tanggal 19Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian BupatiBangkalan Prop.

FUAD AMIN Nomor 131.35/1192/OTDAtanggal 21 Februari 2013 Perihal : Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2018 ;2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri DalamNegeri Republikl Indonesia Nomor 131.35208 Tahun 2013 tentangPengesahan Pemberhentian Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timurtanggal 19 Februari 2013 ;Hal. 371 dari 387 hal. Put.

35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi DDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotaar20142019 tanggal 13 Januari 2017 981 (satu) bundel dokumen copy legalisir Dokumen Pengajuan Susunan Fraksidalam DPRD Kota Malang pada tahun 2014 dan 2015 991 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map berlogo Klub Bunga ButilResort dengan tulisan tangan terbaca Rahayu Sugiarti dan ANGGARADPemkot Malang 10083 (tiga) lembar photo copy salinan keputusan menteri dalam negeri RepubliIndonesia nomor 131.35

20142019 tanggal 13Januari 2017 981 (satu) bundel dokumen copy legalisir Dokumen Pengajuan Susunan Fraksi dalam Hal 70 dari 424 Putusan No.94/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.SbyHal 70 dari 424 Putusan No.94/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby DPRD Kota Malang pada tahun 2014 dan 2015 991 (satu) bundel dokumen yang terdapat dalam map berlogo Klub Bunga ButikResort dengan tulisan tangan terbaca Rahayu Sugiarti dan ANGGARAN PemkotMalang 1003 (tiga) lembar photo copy salinan keputusan menteri dalam negeri RepublikIndonesia nomor 131.35

Walikota Batu dan lampirannya nomor 821.2/26/SK/422.202/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang mengangkat EDI SETIAWAN sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu46. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/26/422.2602/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan EDI SETIAWAN, S.IP telah menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Bagian Layanan Pengadaan Kota Batu47. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35

-852 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2012 s/d 201748. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-850 tahun 2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Batu Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2007 s/d 201249. 2 (dua) lembar fotocopy berlegalisir Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-565 tahun