OBYEK SENGKETA; Adapun yang menjadi obyek sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.32 240 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian BupatiSubang Provinsi Jawa Barat (Bukti P1); I.

Namun baru diterima oleh Penggugat tanggal 2 Juli2012 (bukti P2) dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 55 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan Puluh Hari) sejaksaat diterimanya atau di umumkannya Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.32 240 Tahun 2012;Ill.

memang tidak menunda eksekusi putusanpidana sebagaimana diatur pasal KUHAP namun KUHAPtidak secara spesifik mengatur implikasi putusan pidana kebidang Hukum Administrasi Negara ,ketika terdakwamengajukan PK seperti pemberhentian seorang dari jabatanyang tengah disandangnya ketika menjadi terdakwa implikasihukum administrasi negara atas sebuah putusan pengadilantersebut belum diatur;Bahwa dengan demikian tidak relevan Tergugat mengeluarkanSurat Pemberhentian Bupati Subang Provinsi Jawa BaratNomor 131.32

240 Tahun 2012 TentangPemberhentian Bupati Subang Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.32 240 Tahun 2012 TentangPemberhentian Bupati Subang Provinsi JawaBarat; Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalamkedudukan semula sebagai Bupati Subang masa jabatan20082013; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut

Hakim dalam prosessengketa Tata Usaha Negara terutama harus menentukan perbuatan hukum tata usahanegara dan menemukan fakta hukum atau hubungan hukum memperlakukan ataumenerapkan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik terhadap perbuatan hukum TUN yang telah ditetapkannyaitu ; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim berpendapat, bahwa, dalam penerbitan Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.32 240, Tahun 2012

., tanggal 29 Agustus 2012 tentangPenetapan hari dan tanggal sidang Pemeriksaan Persiapan ; Telah mendengar keterangan pihak Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan danmembaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 131.32 240 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian BupatiSubang Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri

cukup dandicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah diberi tanda T 1 sampai dengan T 10 sebagai berikutT 1 : Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan DanKepangkatan Kabupaten Subang, Nomor18/BAPERJAKAT/X/2008, tanggal 10Oktober 2008 ;T 2 : Keputusan Bupati Subang, Nomor 820/Kep.416BKD/2008, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural Eselon IV di LingkunganPemerintah Kabupaten Subang tanggal 22 Oktober 2008T 3 : Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,Nomor 131.32

/2028/OTDA, tanggal 19 September 2008,perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 131.32 736 Tahun 2008 ; T 4 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor K.26 20/V.2425/99, tanggal 10 Desember 2001, perihal TataCara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil SebagaiPelaksana TugasT 5 : Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;44T FT 8T 9T 10: Undang Undang Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun1999, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 8Tahun 1974 tentang

EEP HIDAYAT.M.Si yang mengundurkan diri karena akanmencalonkan kembali sebagai Calon Bupati Subang padatanggal 4 Agustus 2008 ;56Bahwa, Wakil Bupati MAMAN YUDIA berdasarkan SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32 736 Tahun 2008tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wakil Bupati Subangmenjadi Bupati Subang dan Pengesahan Pemberhentian WakilBupati Subang Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 September2008 telah ditetapkan menjadi Bupati Subang (bukti T3) ;Bahwa, obyek sengketa aquo diterbitkan oleh

pertimbangannya, Majelis Hakimberpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tersebut jelasjelaslebih rendah dibawah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuaidengan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu asas berlakunyaundang undang yang menyatakan bahwa undangundang yang tingkatannya lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan undangundang yang kedudukannya lebihtinggi ;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dari bukti berupa suratMenteri Dalam Negeri No.131.32

WalikotaBekasi ;Menimbang bahwa, merujuk dari bukti surat Menteri Dalam NegriNo.131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 + # kepada Sdr.H.RahmatEffendi.,S.Sos.,M.si Wakil Walikota Bekasi Masa jabatan tahun 2008 sampai dengan2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Walikota Bekasi danditindak lanjuti dengan bukti berupa surat Menteri Dalam Negeri No.832.24/1278/s,Halaman 15 dari 27 halaman.

pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapatnbahwa Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tersebut jelasjelas lebihrendah dibawah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuaidengan asas hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori yaitu asas berlakunyaUndang Undang yang menyatakan bahwa Undang Undang yangtingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UndangUndangyang kedudukannya lebih tinggi ;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dari bukti berpau surat MenteriDalam Negri No,131.32

WalikotaBekasi;Menimbang bahwa, merujuk dari bukti surat Menteri Dalam NegriNo,131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 kepada Sdr.H.RahmatEffendi.,S.Sos.,M.si Wakil Walikota Bekasi Masa jabatan tahun 2008 sampaiHalaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 86 K/TUN/2013dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pit.

pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan PemerintahNo.49 Tahun 2008 tersebut jelasjelas lebih rendah dibawah UU No.32 Tahun 2004tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan asas hukum Lex Superior Derogat LegiInferiori yaitu asas berlakunya undangundang yang menyatakan bahwa undangundang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undangundangyang kedudukannya lebih tinggi ;Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dari bukti berupa surat Menteri DalamNegeri No.131.32

Walikota Bekasi ;Menimbang bahwa, merujuk dari bukti surat Menteri Dalam Negeri No,131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 kepada Sdr.H.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.Si Wakil WalikotaBekasi Masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dankewajiban sebagai Plt.

gram, diberi nomor barang bukti1547/2020/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daundaun keringdengan berat netto 3,1906 gram, diberi nomor barang bukti 1548/2020/NFpositif mengandung Narkotika jenis 5FMDMBPICA yang terdaftar dalamgolongan Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia No. 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadidalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan Nomor 42/IL.131.32

klip masingmasing berisikan daundaun kering dengan beratHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Smdnetto selurunhnya 1,5257 gram diberi nomor barang bukti 1549/2020/NFmengandung Narkotika jenis 5FMDMBPICA yang terdaftar dalam golongan Nomor urut 166 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam LampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danBerita Acara Penimbangan Nomor 40/IL.131.32

cukup dan telah disesuaikandengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan dengan diberi tanda bukt T 1 sampai T 43 yang rinciannya sebagaiDOG Fi KUL j=nnn ana nnnnnnnnnnn1 T : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.93 BKD/X1I/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011 ;(Foto Copy sesuaiSSlinyal ) jassesssensieesseeseeensnenenseesen 2 T 2 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 BKD/X1I/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011; ( Foto Copy sesuai aslinya ) ; 292022 SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.32

tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tersebutjelasjelas lebih rendah dibawah Undang Undang No.32 Tahun 2004 TentangPemerintah Daerah, sesuai dengan asas hukum Lex Superior Derogat LegiInferior yaitu asas berlakunya Undangundang yang menyatakan bahwaUndangundang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangandengan Undangundang yang kedudukannya lebihMenimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dari bukti T.3 yaituSurat Menteri Dalam Negeri No,131.32

dan dalamputusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disebutkan sebagaiberikut:@Photo copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.3262 Tahun 2011,tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan dan Pengesahan PengangkatanWalikota Depok Provinsi Jawa Barat;b Photo copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.3263 Tahun 2011,tanggal 24 Januari 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan PengesahanPengangkatan Wakil Walikota Depok Provinsi Jawa Barat;c Photo copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32

No. 227 K/Pdt.Sus/201 131.32.pekerjaan baru dalam proses hukum kasus PHKnya maka hal seperti ituadalah hak yang bersangkutan guna menyambung kelangsunganhidupnya;adalah pertimbangan yang tidak berdasar, karena bukti print out facebookadalah alat bukti tertulis yang diakui oleh hukum dan Termohon Kasasi puntidak menyangkal bukti tertulis tersebut.

DIKEMBALIKAN KEPADA CHANIFAH LISTYARINI. 3 (Tiga) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM; 1 (Satu) Lembar Salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM selaku Walikota Cimahi yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2017; 3 (Tiga) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1204 Tahun 2021, tanggal 31 Mei 2021, Tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM; 4 (Empat) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM; 1 (Satu) Lembar Salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

3 (Tiga) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM;

1 (Satu) Lembar Salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM selaku Walikota Cimahi yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2017;

3 (Tiga) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1204 Tahun 2021, tanggal 31 Mei 2021, Tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM;

4 (Empat) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM;

1 (Satu) Lembar Salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

telahmengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikandengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya di persidangan dengan diberitanda bukt T 1 sampai T30 yang rinciannya sebagai berikut ; T ( Foto copy sesuai aslinya )Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.93 BKD/X1I/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011T ( Foto copy sesuai aslinya )Keputusan Walikota Bekasi Nomor 820/KEP.94 BKD/X11/2011 TERTANGGAL 12 DESEMBER 2011T ( Foto copy sesuai aslinya )SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.32

3 (Tiga) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM;

1 (Satu) Lembar Salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017, tanggal 08 Mei 2017, Tentang Pengangkatan Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM selaku Walikota Cimahi yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2017;

3 (Tiga) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1204 Tahun 2021, tanggal 31 Mei 2021, Tentang Pemberhentian Sementara Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM;

4 (Empat) Lembar Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA, MM;

1 (Satu) Lembar Salinan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1379 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, Pengesahan Pemberhentian Walikota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atas nama Ir. H.

telahdibenarkan oleh yang bersangkutan, yaitu : BB No.5, BB No.7, BB No.8, BBNo.64, BB No.118, BB No.119, BB No.120, BB No.121 dan BB No.123;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Te1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonersia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang PengesahanPengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat.1 (satu) lembar Dokumen Surat Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor :131.32

Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonersia Nomor 131.832813 Tahun 2014 TentangPengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat.1 (satu) lembar Dokumen Surat Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor =:131.32/1166/OTDA Tanggal 14 Maret 2014 Perihal KeputusanMenteri Dalam Negeri Republlik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun2014.1 (satu) Bundel Dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam

kepada terdakwa Martinus Malenge, A.h.T.9. 1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisiBulan Februari 2012 s/d Bulan Desember 2012.10. 1 (satu) Bundel manifest (daftar muatan bus) penumpang jurusanToili Baturube dari Bulan Februari s/d Bulan Desember 2012.11.1 (satu) Bundel laporan kemajuan pekerjaan perum Damri posisiBulan Maret s/d Desember 2013.Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PT PAL12.13.14.15. 1216.17.18.19.20.21.22. 123. 124. 125. 126.27. 128. 129. 130. 131.32

Mastahari Harahap tanggal 21 Januari 2010 ;diberi tanda T30.31.Fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Juni 2009; diberitanda 131.32. Fotocopy Kwitansi tertanggal 26 Juni 2009 ; diberitanda 132.33. Fotocopy Kwitansi tertanggal 24 November 2009 ;diberi tanda T33.34. Fotocopy Kwitansi' tertanggal 24 November 2009 ;diberi tanda T34.35. Fotocopy Kwitansi tertanggal Desember 2009 ; diberitanda 1T35.36. Fotocopy Kwitansi tertanggal Desember 2009; diberitanda T36.37.

120Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 668 Tahun 2008Tanggal 30 Agustus 2008 Tentang Pemberhentian Pejabat WalikotaBandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si dan Pengesahan PengangkatanWalikota Bandung Provinsi Jawa Barat H. Dada Rosada, SH, M. Siyang ditandatangani oleh MARDIYANTO selaku Mendagri.BB No.340 : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 133/Kep. 479 BKD/2013 Tanggal 7 Mei 2013Tentang Pemberhentian Sdr. Dr. H.

Edi Siswadi, M.Si,yang ditandatangani oleh DANNY SETIAWAN selaku GubernurJawa Barat.BB No.339 : 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.32 668224Tahun 2008 Tanggal 30 Agustus 2008 Tentang PemberhentianPejabat Walikota Bandung Dr H. Edi Siswadi, M.Si danPengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi JawaBarat H. Dada Rosada, SH, M.

Dik91 /01/12/2016, tanggal 2 Desember 2016.Surat Menteri Dalam Negeri No. 131.32/6105/OTDA, tanggal19 Oktober 2012, kepada Hj.