Melitus Ataupah,SH.M.Si, meminta kepada Partai Hanura Kabupaten Kupang agarmengusulkan nama calon Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupangsesuai ketentuan pasal 354 UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009dan sebagai balasan terhadap surat tersebut Partai HanuraKabupaten Kupang mengusulkan Penggugat ; Anthon MelkianusNatun, ST untuk mendapat penetapan sebagai Pimpinan DPRD (WakilKetua) Kabupaten Kupang periode 20092014 ;Bahwa sesuai uraian dengan pada poin 3, Gubernur NTT menerbitkanSurat Keputusan Nomor : PEM.172.1

belum melahirkan/menimbulkan keadaan hukumbaru bagi status Penggugat ;Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat belum melahirkan/menimbulkankeadaan hukum baru bagi Penggugat dalam hubungannya dengankedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang artinyawalaupun adanya keputusan Tergugat yang dijadikan obyek sengketadalam perkara ini namun kedudukan Penggugat secara yuridis formalmasih tetap sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kupang sesuaidengan Keputusan Gubenur Nusa Tenggara Timur Nomor :PEM.172.1

Hal ini juga diperkuat daripengecekan yang dilakukan oleh Tim Pengecekan dari Dinas KehutananKabupaten Kapuas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas KehutananKabupaten Kapuas Nomor: 522/6/DK/KPS/605/6.1/IV/2003 tanggal 9 April 2003yang diantaranya beranggotakan saksi AMOR PATRIA A.Md bin ATAK DILLAHdan hasil pengecekan oleh Tim dari Komisi A dan Komisi B Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kapuas berdasarkan Surat Tugas Nomor : 172.1/104/DPRDKPS/2003 yang pada pokoknya menyatakan apa yang dituduhkan

No. 5 PK/Pid.Sus/201322.23.24.20.26.2728.29.30.31.32.33.34.Surat Bupati Sikka Nomor : 1.2/01/BWS/SKA/2006 Tanggal 28 Januari2006 tentang Penegasan pelasanaan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanPerwakilan V BPKRIdi Denpasar;Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka Nomor : 172.1/06/E.I/Set.DPRD/2006 Tanggal 04 Pebruari 2006 tentang Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK ;Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban AkhirTahun Anggaran 2004 (Buku I) disampaikan oleh Bupati Sikka ;Laporan Keuangan Kabupaten

Bupati Sikka atas pelaksanaanpembayaran bantuan dana kompensasi penyertaan modal padaYayasan Purna Bhakti (Yarnati) bagi anggota DPRD Kab Sikka periode1999 2004 ;Keputusan DPRD Sikka Nomor : 7/DPRD/2003 Tanggal 06 Juni 2003tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KabupatenSikka ;Surat Bupati Sikka Nomor : 1.2/01/BWS/SKA/2006 Tanggal 28 Januari2006 tentang Penegasan Pelaksanaan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Perwakilan V BPK RI di Denpasar;Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka Nomor : 172.1

Kebijakan Bupati Sikka Atas PelaksanaanPembayaran Bantuan Dana Kompensasi Penyertaan Modal padaYayasan Purna Bhakti (Yarnati) bagi Anggota DPRD Kab Sikka Periode1999 2004 ;Keputusan DPRD Sikka Nomor : 7/DPRD/2003 Tanggal 06 Juni 2003tentang Perubahan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD KabupatenSikka ;Surat Bupati Sikka Nomor : 1.2/01/BWS/SKA/2006 Tanggal 28 Januari2006 tentang Penegasan pelasanaan Tindak Lanjut Hasil PemeriksaanPerwakilan V BPKRIdi Denpasar;Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Sikka Nomor : 172.1

DaerahKota Banjar yaitu Memiliki intergitas tinggi dan jujur dan mentaati ketentuanmengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diaturdalam peraturan perundang undangan.Pasal 111 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjaryaitu : "anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotismeserta dilarang menerima gratifikasi.Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1

/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankan tugas danwewenangnya : Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untukkepentingan pribadi atau kelompok.Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRD hendaknya memilikikomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangansebagaiamana dimaksud dalam peraturan

Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRD hendaknya memilikikomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangansebagaiamana dimaksud dalam peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankan tugas danwewenangnya : Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentinganpribadi atau kelompok.5.

Surat pernyataan tempat tinggal atas nama QJ (Penggugat)Nomor : 470/172.1/Pom, Tanggal 02112017 yang dikeluarkan olehKantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersabut telah diberimeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesual, Jalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.

/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalammenjalankan tugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakanlembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRDHalaman 11 dari 84 halaman .

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalammenjalankan tugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakanlembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.5.

Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRDhendaknya memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban danmenjauhi larangan sebagaiamana dimaksud dalam peraturan TataTertio DPRD. Bahwa akibat dari perbuatan I. Drs. ROSIDIN, M.Pd dan terdakwa II.

/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalammenjalankan tugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakanlembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanHalaman 32 dari 84 halaman .

/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalammenjalankan tugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakanlembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRDhendaknya memiliki komitmen untuk melaksanakan kewajiban danmenjauhi larangan sebagaiamana dimaksud dalam peraturan

Menetapkan ahli waris dari almarhum (SYARIFUDDIN DJEMAINbin DJEMAIN),172.1. ZAINAB binti ZAINAL ABIDIN (ibukandung); ee e reer eee2.2. TITI SUSTINAH binti MULYONO(isteri); eee e ee ee ee eee ee2.3. RATIH MELINDA SUSYANTI binti =SYARIFUDDIN DJEMAIN(anak perempuansekandung); eee e eee e eee2.4. RIA DWI SUSYANTI binti SYARIFUDDIN DJEMAIN (anakperempuansekandung); +e ere eee eee2.5. RIONALDO DIMAS SUSYANTO bin SYARIFUDDIN DJEMAIN (anaklaki lakisekandung); ereeeee eee3.

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankan tugas danwewenangnya : Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untukkepentingan pribadi atau kelompok..

Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRD hendaknya memilikikomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangansebagaiamana dimaksud dalam peraturan Tata Tertib DPRD.e Bahwa akibat dari perbuatan . Drs.

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankan tugas danwewenangnya : Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untukkepentingan pribadi atau kelompok.5.

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalammenjalankan tugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakanlembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok..

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalammenjalankan tugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakanlembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau kelompok.5.

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankantugas dan wewenangnya : Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untukkepentingan pribadi atau kelompok..

Bahwa , perbuatan terdakwa yang demikian ini tidak sejalan danbertentangan dengan :e Peraturan Walikota Banjar nomor : 32 tahun 2011 tentang tata carapenganggaran pelaksanaan dan penetausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah danbantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Banjar ;e Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Banjar Nomor : 172.1/28DPRD/2009 tentang KodeEtik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar.Menimbang ,

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor: 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya :Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi ataukelompok.5.

Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Nomor: 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Banjar yaitu setiap anggota DPRD hendaknya memiliki Komitmen untukmelaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan sebagaiamana dimaksud dalamperaturan Tata Tertib DPRD.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AYI MISBAH BIN H.

Pasal 12 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu setiap anggota DPRD hendaknya memiliki komitmenuntuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan sebagaiamana dimaksuddalam peraturan Tata Tertib DPRD. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa AYI MISBAH BIN H.

Pasal 4 huruf (c) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota BanjarNomor : 172.1/28DPRD/2009 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Banjar yaitu : Anggota DPRD dalam menjalankan tugas danwewenangnya : Tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentinganpribadi atau kelompok.5.

Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sumiatun binti Sutaruno adalahsebagai berikut : Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bpp 15 dari 172.1. Herry Slamet Riadi bin Nyong M Worotikan2.2. Lidia Sri Suryani binti Nyong M Worotikan2.3. Debby Agustin binti Nyong M Worotikan2.4. Martha Enny Yuliet binti Nyong M Worotikan2.5. Christian Rudy Hartono bin Nyong M Worotikan2.6.

Menghukum Tergugt Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi berupa : Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2020 /PA.Kab.Mn halaman 15 dari 172.1.Mutah sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);2.2.Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu jutarupiah)Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 1.161.000,00 (satu juta seratus enam puluh satu riburupiah);Demikian putusan ini dijatunkan dalam musyawarah Majelis

Halaman 15 dari 172.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah).2.2. Mutah berupa cincin emas seberat 3 gram.2.3. Nafkah selama masa idddah sejumlah Rp.2.250.000, (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah).diserahkan sebelum ikrar talak dilaksanakan.3.

Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayarkepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON) masing masing berupa:172.1.Nafkah Iddah sebesar Rp. 750.000, ( Tujuh ratus lima puluh ribuTESLA) mm mmm a a a ee2.2.Mutah sebesar Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu rupah); 2.3.Nafkah madliyah sebesar Rp. 750.000, (Tujuh ratus lima puluh ribuDalam Konpensi dan Rekonpensi:e Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361..000

BPRKuningan; 171.1 (satu) bundel legalisir Tabel Surat Permintaan Pembayaran DesaCimara Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 172.1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/446/Pemtanggal 1 Desember 2016 kepada Direktur Utama PD. BPRKuningan; 173.1 (satu) bundel legalisir Surat Pengantar Nomor 142.44/463/Pemtanggal 13 Desember 2016 kepada Direktur Utama PD.

DPRDKabupaten Bekasi supaya segera melakukan penyesuaian danpenyempurnaan, maka Bupati Bekasi mengirimkan surat kepada DPRDKabupaten Bekasi tanggal 18 Juni 2007 untuk mohon melakukanpembahasan bersama terhadap penyempurnaan raperda dimaksud(vide bukti T. 9).Setelah melalui rapat kerja untuk membahas hasil evaluasi Gubernurterhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, maka DPRDmemberikan persetujuan yang ditetaokan dengan Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 19/Kep/172.1

Bahwa alasan Pembanding/Tergugat pada angka 2 sub 2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5, 2.6 halaman 1213 memori banding yangmenyatakan bahwa belum cukup memenuhi syarat untukdibatalkan sekalipun wasiat tidak ditulis dengan tangan sendiridan tidak dititipkan pada notaris untuk disimpan dan dibukasetelah pemberi wasiat meninggal dunia adalah alasan tidakHal 16 dari 32 hal No.89/PDT/2015benar sehingga harus ditolak dan dikesampingkan menuruthukum; alasannya;172.1.

Restu Graha Cipta TA 2017.1 (Satu) bundel Print out dokumen Rekapitulasi unum yang di print daricomputer di ruang Tata Bangunan dan Konstruksi yang diparaf danditandatangani oleh MUTIA FARINA di Padang Aro tanggal 09 Juli2019.1 (satu) bundel dokumen print out Berita Acara PembuktianKeterlambatan (Show Cause Meeting ke2 (dua)) Nomor:640/172.1/PPKPMA/DPUTRP/V2019 tanggal 09 Mei 2019.

SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahandan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan danPembangunan Saluran pengairan dan Drainase; Anggaran29.032.368.183 s.d bulan : 2017: 171.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan AdministrasiPekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa (LaporanStatis); SKPD/Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahandan Kawasan permukiman; nama kegiatan Peningkatan danPembangunan Saluran pengairan dan Drainase ; anggaran :8.756.207.598 s.d bulan : 2018: 172.1

Redistribusiyang didalamnyaterdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari 10O lembar pecahan seratus ribu 171.1 (Satu) buah amplop warna coklatterdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD 172.1 (Satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu 173.1 (Satu) buah paper

Redistribusiyangdidalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah)terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu 171.1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjodidalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembarpecahan seribu SGD 172.1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uangsejumlah Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150(Sseratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu 173. 1 (satu) buah paper

Redistribusiyang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu; 171.1 (Satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD 172.1 (Satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (Seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu; 173.1 (Satu) buah paper