Hariyoto AS, MSi melakukan pembayaran honor tim / panitiahanya berdasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Cilegon Nomor 173.1/KepPimp/DPRD01/2006tanggal 3 Januari 2006 tentang Penetapan Pelaksanaan PengelolaanKeuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa II KH. Fathulloh Syamun, LML, Terdakwa Ill Drs.KH. Basri Syamsu Arief dan Terdakwa Drs. KH. Dimyati S.

Hariyoto AS, MSi melakukan pembayaran honor tim / panitiahanya berdasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Cilegon Nomor 173.1/KepPimp/DPRD01/2006tanggal 3 Januari 2006 tentang Penetapan Pelaksanaan PengelolaanKeuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa II KH. Fathulloh Syamun, LML, Terdakwa III Drs.KH. Basri Syamsu Arief dan Terdakwa Drs. KH. Dimyati S.

Fathullah Syamun, LML selaku KetuaDPRD Kota Cilegon;Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota CilegonNomor 173.1/KepPimp/DPRD03/2005 tanggal 24 Januari 2005tentang Penetapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Cilegon;Keputusan Walikota Cilegon Nomor 915.2/Kep.

No. 290 K/PID.SUS/2014bilamana perbuatan Para Terdakwa tidak mencabut atau merevisi SKPimpinan DPRD Kota Cilegon Nomor 173.1/KepPimp/DPRD01/2006,ini adalah menyangkut ranahnya administrasi negara bukan ranahpidana. Lagi pula berdasarkan bukti dan keterangan saksi Drs. H.Haryoto, AS.

No. 290 K/PID.SUS/2014DPRD Kota Cilegon Nomor 173.1/Kep.Pimp/DPRD01/2005 tanggal 3Januari 2006, namun hal ini tidak ada pembatalannya;Bahwa tidak tepat dan tidak logis bilamana Pimpinan DPRD tidakmencabut atau mervisi SK.

/725/DPRD tanggal 21 Juni 2002Agustus 2002 No : 173.1/848/DPRD tanggal 26 Juli 2002September 2002 No : 173.1/949/DPRD tanggal 26 Agustus 2002Oktober 2002 No : 173.1/1055/DPRD tanggal 27 September 2002November 2002 No : 173.1/1137/DPRD tanggal 28 Oktober 2002Desember 2002 No : 173.1/1180/DPRD tanggal 31 November 2002Januari 2003 No : 173.1/1289/DPRD tanggal 29 Desember 2002Februari 2003 No : 173.1/058/DPRD tanggal Januari 2003Maret 2003 No : 173.1/146/DPRD tanggal 20 Februari 2003April 2003 No : 173.1

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Desember 2002 No : 173.1/1180/DPRD tanggal 31 November 2002Januari 2003 No : 173.1/1289/DPRD tanggal 29 Desember 2002Februari 2003 No : 173.1/058/DPRD tanggal Januari 2003Maret 2003 No : 173.1/146/DPRD tanggal 20 Februari 2003April 2003 No : 173.1/924/DPRD tanggal Maret 2003Mei 2003 No : 173.1/287/DPRD tanggal 21 April 2003Juni 2003 No : 173.1/341/DPRD tanggal 19 Mei 2003Juli 2003 No : 173.1/410/DPRD tanggal 20 Juni 2003Agustus 2003 No : 173.1/454/DPRD tanggal 21 Juli 2003September

2003 No : 173.1/499/DPRD tanggal 16 Agustus 2003Oktober 2003 No : 173.1/554/DPRD tanggal 19 September 2003November 2003 No : 173.1/623/DPRD tanggal 20 Oktober 2003Desember 2003 No : 173.1/680/DPRD tanggal 14 November 2003Januari 2004 No : 173.1/742/DPRD tanggal 24 Desember 2003(Otentikasi sesuai dengan aslinya)..

No. 1658 K/Pid.Sus/2008 September 2002 No : 173.1/949/DPRD tanggal 26 Agustus2002 Oktober 2002 No : 173.1/1055/DPRD tanggal 27 September2002 November 2002 No : 173.1/1137/DPRD tanggal 28 Oktober2002 Desember 2002 No : 173.1/1180/DPRD tanggal 31 November2002 Januari 2003 No : 173.1/1289/DPRD tanggal 29 Desember2002 Februari 2003 No : 173.1/058/DPRD tanggal Januari 2003 Maret 2003 No : 173.1/146/DPRD tanggal 20 Februari 2003 April2003 No : 173.1/924/DPRD tanggal Maret 2003 Mei 2003 No : 173.1/287/DPRD

tanggal 21 April 2003 Juni 2003 No : 173.1/3841/DPRD tanggal 19 Mei 2003 Juli 2003 No : 173.1/410/DPRD tanggal 20 Juni 2003 Agustus 2003 No : 173.1/454/DPRD tanggal 21 Juli 2003 September 2003 No : 173.1/499/DPRD tanggal 16 Agustus2003 Oktober 2003 No : 173.1/554/DPRD tanggal 19 September2003 November 2003 No : 173.1/623/DPRD tanggal 20 Oktober2003 Desember 2003 No : 173.1/680/DPRD tanggal 14 November2003 Januari 2004 No : 173.1/742/DPRD tanggal 24 Desember 2003(otentikasi sesuai dengan aslinya)

Untuk pencairan anggaran rutin Februari 2002 Terdakwa telah mengajukanNota Dinas Nomor 173.1/085/DPRD tanggal 28 Januari 2002, perihalPermintaan Biaya Keperluan Rutin DPRD Kabupaten Bungo Bulan Februari2002, yang ditandatangani oleh Terdakwa, di dalamnya juga terdapatTunjangan Perbaikan Penghasilan dengan jumlah Rp 17.881.000, (tujuhbelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Setelah anggaran tersebut dicairkan oleh bendaharawan Kantor DPRDKabupaten Bungo kemudian dibayarkan kepada

Untuk pencairan anggaran rutin Juni 2002 Terdakwa telah mengajukan NotaDinas Nomor 173.1/649/DPRD tanggal 26 Mei 2002, perihal PermintaanBiaya Keperluan Rutin DPRD Kabupaten Bungo bulan Juni 2002, yangHal. 14 dari 49 hal. Put.

Untuk pencairan anggaran rutin Februari 2002 Terdakwa telah mengajukanNota Dinas Nomor 173.1/085/DPRD tanggal 28 Januari 2002, perihalPermintaan Biaya Keperluan Rutin DPRD Kabupaten Bungo Bulan Februari2002, yang ditandatangani oleh Terdakwa, di dalamnya juga terdapatTunjangan Perbaikan Penghasilan dengan jumlah Rp 17.881.000, (tujuhbelas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;Setelah anggaran tersebut dicairkan oleh bendaharawan Kantor DPRDHal. 25 dari 49 hal. Put.

/924/DPRD tanggal 31 Desember 2002(otentikasi sesuai dengan aslinya) ; Februari 2002 Nomor 173.1/085/DPRD tanggal 28 Januari 2002 (Asli) ; Maret 2002 Nomor 173.1/193/DPRD tanggal 28 Februari 2002 (Asli) ; April 2002 Nomor 173.1/302/DPRD tanggal 27 Maret 2002 (Asli) ; Mei 2002 Nomor 173.1/481/DPRD tanggal 23 April 2002 (Asli) ; Juni 2002 Nomor 173.1/649/DPRD tanggal 26 Mei 2002 (Asli) ;Keputusan Bupati Bungo Nomor 243 Tahun 2001 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan

Februari 2002 Nomor 173.1/085/DPRD tertanggal 28 Januari 2002(Asli) ; Maret 2002 Nomor 173.1/193/DPRD tertanggal 28 Februari 2002(Asli) ; April 2002 Nomor 173.1/302/DPRD tertanggal 27 Maret 2002 (Asli) ; Mei 2002 Nomor 173.1/481/DPRD tertanggal 23 April 2002 (Asli) ; Juni 2002 Nomor 173.1/649/DPRD tertanggal 26 Mei 2002 (Asli) ;Keputusan Bupati Kabupaten Bungo Nomor 243 Tahun 2001 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 tertanggal

Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/1 0/2004 tanggal 16 FebruariHim7 Putusan No: 05/Pid SusTPK/2017/PT SMG2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkanSurat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentangpengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkanbentuk Tunjangan Kesejahteraan;Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu Pada bulan Maret sampai dengan April

2004 anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO) BLN NOMOR TGL NOMOR TGL dUMLAM1 MAR 73/P.BAUMI/2004 10314 26/11/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerimauang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkananggota DPRD yang lain menerima: No.

bahwa pada saat itupemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkanSurat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihalpedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDHilm16 Putusan No: 05/Pid SusTPK/2017/PT SMGdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggarantersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan DanaPurna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkansurat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkanSurat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentangpengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkanbentuk Tunjangan Kesejahteraan;anggaranPenghargaan(Purna Bhakti)Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran

penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO EAN NOMOR TGL NOMOR TGL venta1 MAR 73/P.BAUMI/2004 10314 26/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerimauang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkananggota DPRD yang lain menerima: No.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

oleh bagian keuanganHal 12 Putusan No.03/Pid.SusTPK/2017/PT SMGberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: BUKTINO BLN SPM PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/2 103 26/III/2004 203 1.125.000.004 14 04 000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjanganHal 41 Putusan No.03/Pid.SusTPK/2017/PT SMGkesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkanPenghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;penghargaan purna bhaktiPada bulan Maret

sampai dengan April 2004 anggarandicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: BUKTINO BLN SPM PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/20 103 26/III/200 20304 1.125.000.04 14 4 000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana PurnaBakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H.Marsudi ;67.

Banding tanggal 3 Mei 2021 Nomor73/Pdt.G/2020/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwukyang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasahukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Lwk tanggal 28 April 2021;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 73/Pdt.G/2021/PN Lwk dan semuasuratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;Telah membaca surat nomor 173.1

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi ;67.

Djaka Srijanta selakuBupatiKabupaten BoyolaliNo.173.1/095/10/2004 tanggal16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkanDesemberkesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkanSurat2003MendagritentangNo.pengaturan161/3211/SJanggarantanggal29tunjanganPenghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan; Padapenghargaanbulan Maretsampaipurna bhaktidenganApril2004 anggarandicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan

surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/111/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah)sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:No.

Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwapada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dananggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengaturanggaran anggaran tersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan DanaPurna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan denganmengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan SuratNo : 173.1

surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/I11/2004 20304 1.125.000.000, Hal 34 Putusan No.03/Pid.SusTPK/2017/PT SMG Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:No.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna BaktiAnggota DPRD Kab. Boyolali ;Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;Surat Sekretariat DPRD Kab.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTINO BLN PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/2 10314 26/III/200 20304 1.125.000.0004 4 00, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRDyang lain menerima: No.

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:Halaman 36, Putusan No. 06/Pid SusTPK/2017/PT SMG SPM BUKTINO BLN PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/2 10314 26/III/200 20304 1.125.000.0004 4 00, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRDyang lain menerima: No.

Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab.Boyolali;64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihalDana Purna Bakti DPRD;65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab.Boyolali ;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihalDana Purna Bakti DPRD ;65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi ;67.

Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahul bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Hal 9 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGDesember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu) bentuk TunjanganKesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April

2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTINO BL PENGELUARAN JUMLAHN NOMOR TGL NOMOR TGL1 MA 73/P.BAU/III/2 103 26/III/20 203 1.125.000R 004 14 04 04 .000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahul bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu) bentuk TunjanganKesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTINO BLN PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMO TGLR1 MAR 73/P.BAU/III 103 26/III/2 203 1.125.000/2004 14 004 04 .000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No.

Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan RealisasiDana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atasnama H.

Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;67.

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuiHalaman 8, Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2017/PT SMGbahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan

April 2004 anggaran penghargaan purna bhaktidicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: BUKTIli PENGELUARANNO; BLN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/II/2004 10314 26/III/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lainmenerima: No.

Operasional Pimpinan dimanaMiyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri DalamNegeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bahktisebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada BupatiBoyolali dengan Surat No: 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhaktidicairkan

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:Halaman 30, Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2017/PT SMG BUKTISPM PENGELUARANNO ; BLN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/II/2004 10314 26/III/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:No.

Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenHal 7 Putusan Nomor : 2/Pid SusTPK/2017/PT SMGBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belumdisahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa161/3211/SJpengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan diMendagriNo.tanggalberdas29 Desemberarkan Surat2003 tentangdalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maret sampai dengan April 2004

anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTINO BLN PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/III/2004 20304 1.125.000.000.

Djaka Srijanta selaku Bupati KabupatenBoyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004 belumdisahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan SuratMendagri No. 161/8211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentangpengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTIENGELUARANNe Beh NOMOR TGL NOMOR TGL ane 1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/III/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerimauang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkananggota DPRD yang lain menerima: No.

Ketua DPRD Kab.Boyolali Tahun 2004;Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua,Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004 Tahun2004;Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketuadan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004;Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi JawaTengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di SekretariatDPRD Kab.Boyolali;Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;67.

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 FebruariHIm7 Putusan No: 05/Pid SusTPK/2017/PT SMG2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkanSurat Mendagri No. 161/8211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentangpengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkanbentuk Tunjangan Kesejahteraan;Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu Pada bulan Maret sampai dengan April

2004 anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAUm2004 10314 26/1/2004 20304 1.125,000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerimauang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkananggota DPRD yang lain menerima: No Nama Jumlah No.

bahwa pada saat itupemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkanSurat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihalpedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDHIm16 Putusan No: 05/Pid SusTPK/2017/PT SMGdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggarantersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan DanaPurna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkansurat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No: 173.1

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkanSurat Mendagri No. 161/8211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentangpengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkananggaranbentuk Tunjangan Kesejahteraan;Penghargaan(Purna Bhakti)Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran

penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditandatangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANno) BEN NOMOR TGL NOMOR TGL eure1 MAR 73/P.BAUMI/2004 10314 26/1/2004 20304 1.125,000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerimauang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkananggota DPRD yang lain menerima: No.

Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

DjakaSrijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada halHal 9 Put.No.08/Pid.SusTPK/2017/PT.SMGTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkanSurat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan didalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti)sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004

anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARAN BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH 73/P.BAU/IIV/2001 MAR 4 10314 26/11/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti)Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No.

DjakaHal 32 Put.No.08/Pid.SusTPK/2017/PT.SMG Srijanta selaku Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 16 Februari 2004, pada halTerdakwa mengetahui bahwa APBD tahun anggaran 2004Bupatitanggalbelum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkanSurat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan didalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti)sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004

anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL73/P.BAU/III/2001 MAR 4 10314 26/11/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No.

Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi DanaPurna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas namaH.

Djaka Srijanta selaku BupatiKabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004, tanggal 16 Februari2004, perihal : Permohonan Realisasi Dana Purna Bhakti AnggotaDPRD Kab.

Boyolali, pada hal Miyono mengetahui bahwa APBDtahun anggaran 2004 belum disahkan dan Miyono mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ, tanggal 29Desember 2003, tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maretsampai dengan April 2004 anggaran penghargaanpurna bhakti dicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti AnggotaDPRD Kab. Boyolali ;Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret 2004perihal Dana Purna Bakt DPRD ;Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjjut Hasil Pemeriksaan BPK PerwakilanlV Yogyakarta ;Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H. Marsudi ;Surat Tanda Setoran UAng Rp. 25.000.000, atas nama Drs.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna BaktiAnggota DPRD Kab. Boyolali ;Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 09 Maret2004 perihal Dana Purna Baki DPRD ;Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005tanggal 28 Juli 2005 Perihal Tindak Lanjjut Hasil Pemeriksaan BPKPerwakilan IV Yogyakarta ;Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab. Boyolali atas nama H.

Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD;65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;67.

/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaBupatiberdasarkanDesember(PurnaKabupaten BoyolaliSurat2003Bhakti)Kesejahteraan;Pada bulanpenghargaan purna bhaktiMaretNo.MendagritentangsampaiNo.pengaturankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkansebagai salahdengan April161/3211/SJsatu. bentukanggaranPenghargaantanggal 29tunjanganTunjangan2004 anggarandicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1

Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahui bahwapada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telahmengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dananggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidak mengaturanggaran anggaran tersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan DanaPurna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan denganmengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan SuratNo : 173.1

Djaka Srijanta selakuBupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk ~~ TunjanganKesejahteraan;Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH 1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/111/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap' realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima:Hal 27 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMG No.

Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua,Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 19992004Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketuadan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 19992004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas PropinsiHal 53 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGJawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 diSekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

Djaka Srijantaselaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaDesemberSurat2003tentangkesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkanMendagriNo.161/3211/SJpengaturan anggarantanggaltunjanganPenghargaan29(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;penghargaan purna bhaktiPada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggarandicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan

surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: NO BLN SPM BUKTIPENGELUARAN JUMLAH Hal. 10 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2017/PT SMG NOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/20 103 26/III/20 203 1.125.000.004 14 04 04 00, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No Nama Jumlah No.

Operasional Pimpinan dimana Miyono mengetahuibahwa pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeritelan mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuanganpimpinan dan anggota DPRD dan di dalam surat edaran tersebut tidakmengatur anggaran anggaran tersebut di atas; Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairanDana Purna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan denganmengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No:173.1

Djaka Srijantaselaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa APBD tahunanggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahui bahwaberdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 tentang pengaturan anggaran tunjangankesejahteraan di dalamnya tidak mencamtumkan Penghargaan(Purna Bhakti) sebagai salah satu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Hal. 34 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2017/PT SMGpenghargaan purna bhaktiPada bulan

Maret sampai dengan April 2004 anggarandicairkan oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTINO BLN PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/20 103 26/III/2004 203 1.125.000.04 14 04 000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No Nama Jumlah No.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal Dana Purna Bakti DPRD ;65. Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi ;67.

SMG173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentangmencamtumkan PenghargaanTunjangan Kesejahteraan;(Purna Bhakti)sebagaipengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidaksalah satu bentuk Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhaktidicairkan oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1

pada saat itu pemerintah pusat melalui Menteri DalamNegeri telah mengeluarkan Surat Edaran No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRDHalaman 19, Putusan No. 06/Pid SusTPK/2017/PT SMGdan di dalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggaran tersebut diatas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairan Dana Purna Bahktisebelum APBD Tahun 2004 disahkan dengan mengirimkan surat kepada BupatiBoyolali dengan Surat No: 173.1

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten Boyolali No.173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purna bhaktidicairkan

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/111/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uang sebesarRp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRD yang lainmenerima:Halaman 31, Putusan No. 06/Pid SusTPK/2017/PT SMG No.

Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Boyolali ;Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal DanaPurna Bakti DPRD ;Surat Sekretariat DPRD Kab. Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28 Juli2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta ;Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi ;Surat Tanda Setoran Uang Rp.25.000.000, atas nama Drs.

Gugatan Penggugat Daluarsa.Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa objek sengketa yakni peralinaan hak SHM Nomor 02/Patokaan.Berdasarkan AJB Nomor 173.1/2013 tanggal 13 Maret 2013; Peralihan Hak menjadi atas nama Tonny Tanos (Tergugat II Intervensi)diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara(Tergugat) pada tanggal 01 Juli 2013, dan telah diketahui olehPenggugat; Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan

Tonny Tanossesuai AJB Nomor 173.1/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat olehNotaris Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. sebagai PPAT Minahasa Utara(Vide bukti T.2), saksi Robert Mapaliey juga menerangkan tidak pernahmemberikan foto kopy KTPnya pada Edwin Widhana apalagi kepadaTonny Tanos yang tidak dikenalnya, saksi hanya pernah berhubungandengan Notaris Grace Sophia Judy Sarendatu, SH. tapi bukan urusandengan Tonny Tanos, oleh karenanya saksi merasa bahwa Notaris telahmenyalagunakan KTP miliknya (

Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;

Djaka Srijanta selaku Bupati Kabupaten BoyolaliNo. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan dan Terdakwa mengetahuibahwa berdasarkan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003tentang pengaturan anggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah satu bentukTunjangan Kesejahteraan; Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaran penghargaan purnabhakti dicairkan

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTINo) BLN PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/200 10314 26/11/2004 20304 1.125.000.0004 r Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRDyang lain menerima: No.

oleh bagian keuangan berdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu:Halaman 31, Putusan No. 09/Pid.SusTPK/2017/PT SMG BUKTI NO BLN SPM PENGELUARAN JUMLAHNOMOR TGL NOMOR TGL1 MAR 73/P.BAU/III/200 10314 26/III/2004 20304 1.125.000.0004 Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwa menerima uangsebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggota DPRDyang lain menerima: No.

Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti Anggota DPRD Kab.Boyolali;64) Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004 perihalDana Purna Bakti DPRD;65) Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005 tanggal 28Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan IV Yogyakarta;66) Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H.

Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1/095/10/2004 tanggal 16Februari 2004 perihal Permohonan Realisasi Dana Purna Bakti AnggotaDPRD Kab. Boyolali;64. Surat Bupati Boyolali Nomor 900/00780/08/04 tanggal 9 Maret 2004perihal Dana Purna Bakti DPRD;65. Surat Sekretariat DPRD Kab.Boyolali Nomor 900/981/10/2005tanggal 28 Juli 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK PerwakilanIV Yogyakarta;66. Daftar Penerimaan Gaji DPRD Kab.Boyolali atas nama H. Marsudi;67.

2004;60) Daftar Penerimaan Uang Bantuan Penyerapan Aspirasi bagi Ketua, Wakil Ketua Anggota DPRD Kab.Boyolali periode 1999-2004 Tahun 2004;61) Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab.Boyolali Periode 1999-2004;62) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 750/14939/2004 tanggal 3 Nopember 2004 perihal Koreksi Intern Hasil Rik Bawas Propinsi Jawa Tengah atas Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di Sekretariat DPRD Kab.Boyolali;63) Surat DPRD Kab.Boyolali Nomor 173.1

Djaka Srijantaselaku BupatiKabupaten BoyolaliNo.173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan danTerdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturananggaranmencamtumkantunjangankesejahteraan disatu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maret sampaidengan AprildalamnyatidakPenghargaan (Purna Bhakti) sebagai salah2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan oleh

bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANBLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/111/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti)Terdakwa menerima uang sebesar Rp.25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) sedangkan anggotaDPRD yang lain menerima: No.NamaJumlahNo.

Operasional Pimpinandimana Miyono mengetahui bahwa pada saat itu pemerintah pusatmelalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat EdaranNo. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedomantentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dan didalam surat edaran tersebut tidak mengatur anggaran anggarantersebut di atas;Bahwa Miyono selaku Ketua DPRD pernah meminta pencairanDana Purna Bahkti sebelum APBD Tahun 2004 disahkan denganmengirimkan surat kepada Bupati Boyolali dengan Surat No:173.1

Djaka Srijantaselaku Bupati Kabupaten Boyolali No. 173.1/095/10/2004tanggal 16 Februari 2004, pada hal Terdakwa mengetahuibahwa APBD tahun anggaran 2004 belum disahkan danTerdakwa mengetahui bahwa berdasarkan Surat Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang pengaturananggaran tunjangan kesejahteraan di dalamnya tidakmencamtumkan Penghargaan (Purna Bhakti) sebagai salahsatu bentuk Tunjangan Kesejahteraan;Pada bulan Maret sampai dengan April 2004 anggaranpenghargaan purna bhakti dicairkan

oleh bagian keuanganberdasarkan surat No. 173.1/095/10/2004 tanggal 16 Februari2004 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa tersebut yaitu: SPM BUKTI PENGELUARANNO BLN NOMOR TGL NOMOR TGL JUMLAH1 MAR 73/P.BAU/III/2004 10314 26/11/2004 20304 1.125.000.000, Terhadap realisasi penghargaan (purna bhakti) Terdakwamenerima uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) sedangkan anggota DPRD yang lain menerima: No.