Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. HM.

Biaya Transportasi/Akomodasi 5.000.000,Peserta Pertemuanjs Biaya Protokoler 500.000,Jumlah 15.000.000, Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, PROF. DR. Ir. HM.

Copy Peraturan Bupati Kukar No. 180.188/HK199/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentangBelanja Penunjangan Kegiatan Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Kukar ;8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KabupatenKukar tahun 2005 ;9.

yang tunduk pada HukumAdministrasi dan ternyata pula terbitnyaPeraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005Hal. 81 dari 95 hal. Put.

No. 2056 K/PID.SUS/201282tanggal 29 Agustus 2005, sampai berlakunyaPeraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tersebut pada TahunAnggaran 2005 tidak ada revisi ataupundibatalkan oleh Gubernur Provinsi KalimantanTimur sampai dengan sekarang, sehinggamenurut Majelis perobuatan Terdakwa masihdalam wilayah administratif dan tidaklahmerupakan suatu kejahatan atau pelanggaran,dengan pertimbangan bahwa mekanismepenyusunan anggaran sampai denganditerbitkannya Peraturan Bupati No. 180.188

Biaya Protokoler 500.000,0015.000Jumlah .000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

/AK147 tahun 2005,Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.:180.188/AK 148 tahun 2005, Peraturan Bupati KutaiKartanegara No.: 180.188/AK 149 tahun 2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa anggaran yang dikelola oleh Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dari APBDmurni ada 2 (dua) macam anggaran yaitu anggaranBelanja langsung dan Belanja tidak langsung,sedang yang saksi laksanakan adalah anggaranbelanja langsung yaitu belanja yang

Bahwa terbukti Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tanggal 29 Maret 2005 Nomor:180.188/HK 41/2005 Tentang PenetapanStandarisasi/Normalisasi Harga Barang Dan JasaBelanja Aparatur Dan Modal Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 danPeraturan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29Agustus 2005 Nomor: 180.188/HK 1149/2005 TentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan AnggotaDPRD Kutai Kartanegara, adalah peraturan yangdibuat dan keluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegarasecara sah sesuai

Meninjau kembali Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperaturan yang berlaku; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKR.I tersebut diatas, selanjutnya Prof. DR. Ir.

Menimbang bahwa adapun rincian Biaya PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanagara sebagaimana tercantum dalam Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tersebut diatas adalah sebagai berikutA.

Biaya Protokoler 500.000,00 15.000.000,00 Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

Aswin, M.M. selaku Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara melalui Edy Bambang Triwibowo, kemudianmembagikan salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KutaiHal. 5 dari 94 hal. Put.

biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) sajayang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi BiayaPerjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiranKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 MaretHal. 9 dari 94 hal.

Biaya Transportasi/ 5.000.000,00Akomodasi PesertaPertemuan Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,00Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

(onlslag vanrechtsvervolging);Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005 tanggal 25 November 2005tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;Hal demikian dapat dilihat pertimbangan Judex Facti dalam putusannya:e Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005, tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBDHal. 85 dari

dapat dilaksanakandan diterapkan karena prosedur dan tata cara keberatan tidak diatur/tidak adadi SK Bupati tersebut, sehingga penyelesaian tumpang tindih lahan dalamperkara a quo tidak dapat diselesaikan berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 53 SKBupati No. 180.188/HK25 1/2001 tersebut.c Pasal 51 jo Pasal 53 ayat (1) dan (2) SK Bupati No. 180.188/HK251/2001khususnya Pasal 53 ayat (2) SK Bupati No. 180.188/HK25 1/200, ternyatadari isi redaksi tidak memberikan kewajiban apapun kepada Pemohon PKternyata

kedua (ii) bahwa Pasal 51 dan Pasal 53 SK Bupati No. 180.188/hk251/2001 bukan lembaga upaya keberatan:Bahwa Pasal 51 dan Pasal 53 SK Bupati No. 180.188/HK251/2001 bukanlembaga upaya keberatan semakin terbukti dengan membandingkan ketentuanPasal 51 dan Pasal 53 SK Bupati No. 180.188/HK251/2001 dengan PenjelasanPasal 48 ayat (2) UU Peratun.Pemohon PK membandingkan bunyi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 SK BupatiNo. 180.188/HK251/2001 (yang menurut Judex Juris merupakan lembagakeberatan) dengan bunyi

Dengan kata lain, belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal53 ayat (1) dan (2) SK Bupati No. 180.188/HK251/2001.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April 2001 (SK Bupati No. 180.188/HK251/2001) danpara pihak belum menggunakan lembaga upaya keberatan tersebut, merupakanpertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyatakarena:SK Bupati No. 180.188/HK251/2001 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quokarena Perda No. 2 Tahun 2001 yang menjadi peraturan dasar penerbitan SK BupatiNo. 180.188/HK251/2001 telah dicabut dan dibatalkan

Penerbitan SK Bupati No. 180.188/HK251/2001 didasarkan oleh Perda No. 2Tahun 2001.

Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,00Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,00Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat20Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja Penunjang kegiatanpimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;7. Copy Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas Kabupaten KukarTahun 2005;8. Copy Buku Kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD KabupatenKukar;9.

Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya ketentuan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK203a/2005 tanggal 25 Nopember2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD TahunAnggaran 2005 Hal demikian dapat dilihat pertimbanganJudex Facti dalam putusan halaman 117120:e Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor 180.188/HK203a/2005 tanggal 25Nopember 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD TahunAnggaran 2005, bahwa

Biaya Transportasi / 5.000.000,00Akomodasi PesertaPertemuan Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188 / HK149 / 2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M.

Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188 / HK149 / 2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. H. M.

Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan ataumenerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya ketentuan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188 /HK203a / 2005 tanggal 25 November 2005tentang Penjabaran Perubahan APBD TahunAnggaran 2005 ;Hal demikian dapat dilihat pertimbangan Judex Facti dalam putusan :Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 180.188 / HK203a / 2005 tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD TahunAnggaran 2005, bahwa anggaran

PerubahanAnggaran tersebut kemudian dituangkan dalam PeraturanBupati No. 180.188 / HK149 / 2005 tanggal 29 Agustus 2005.Peraturan Bupati ini tidak pernah dibatalkan atau dinyatakanbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni olehGubernur ;2.

Copy Peraturan Bupati Kukar No : 180.188 / HK149 /2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara ;8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KabupatenKukar tahun 2005 ;9.

Biaya Protokoler 500.000,0015.000Jumlah .000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

/AK147 tahun 2005,Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.:180.188/AK 148 tahun 2005, Peraturan Bupati KutaiKartanegara No.: 180.188/AK 149 tahun 2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa anggaran yang dikelola oleh Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dari APBDmurni ada 2 (dua) macam Anggaran yaitu AnggaranBelanja langsung dan Belanja tidak langsung,sedang yang saksi laksanakan adalah AnggaranBelanja Langsung yaitu belanja yang

Berdasarkan pembahasan Yuridis tersebut ,Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat danberkesimpulan sebagai berikutBahwaterbukti Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tanggal 29 Maret 2005 Nomor:180.188/HK 41/2005 Tentang PenetapanStandarisasi/Normalisasi Harga Barang Dan JasaBelanja Aparatur Dan Modal Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 danPeraturan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29Agustus 2005 Nomor: 180.188/HK 1149/2005 TentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan AnggotaDPRD

Meninjau kembali Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperturan yang berlaku ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKR.I tersebut diatas, selanjutnya Prof. DR. Ir.

Kutai kartanegaratermasuk terdakwa berdasarkan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara tanggal 29 Maret 2005Nomor: 180.188/HK 41/2005 Tentang PenetapanStandarisasi/Normalisasi Harga Barang Dan JasaBelanja Aparatur Dan Modal Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005.Bahwa itemitem biaya keluar daerah/diluardaerah wilayah Kaltim yang diatur dalam SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK 41/2005 adalah ada 4 (empat) item yaitu: Tiket sesuai tarif yang berlaku, Airport

ASWIN,MM. selaku Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara yangmengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegaratanggal 29 Agustus 2005 Nomor: 180.188/HK 149/2005;86Kira kira bulan Oktober 2005, setelah terbitnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29Agustus 2005 Nomor: 180.188/HK149/2005 TentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan AnggotaDPRD Kutai Kartanegara, saksi diperintah oleh Prof.DR. HM.

/HK41/2005 adalah hanyalahpaket lumpsum s/d 6 harikeperluan TenggarongBalikpapan dan Bandara Kota,dan tidak mengacu atau tidakmemakai pengertian lumpsum102yang diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan RINo.7/KMK.02/2003 tanggal 3Januari 2003, karena baikketentuan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegaratanggal 29 Maret 2005 Nomor:180.188/HK 41/2005 maupunPeraturan Bupati KutaiKartanegara tanggal 29Agustus 2005 Nomor:180.188/HK 149/2005 dalampertimbangannya tidakmendasarkan dan tidakmengacu pada PeraturanMenteri

/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005Tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi121Harga Barang dan Jasa Belanja Aparatur sertaModal Pemerintah Kabupaten Kutai KartanagaraTahun Anggaran 2005, =Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor 180.188/HK76/2005 tanggal 23Mei 2005 Tentang Penjabaran APBD KabupatenKutai Kartanegara TA 2005 dan Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor 180.188/HK 203.a/2005tanggal 23 November 2005 Tentang penjabaranPerubahan APBD TA. 2005, Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188

BupatiNo.180.188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005 khususnyaterhadapbiaya biaya transportasi, lumpsump dan uangsaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidanganbenar terdakwa telah menerima sejumlah uang dari posperjalanan dinas berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKertanegara Nomor 180.188/HK 149/2005, namun ternyata192pada saat terdakwa menerima uang tersebut secara rapelanterdakwa hanya menanda tangani kwitansi tanpa adamenyerahkan bukti pendukung yang lain sebagaimanalayaknya ketika terdakwa

Copy Peraturan Bupati Kukar No:180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tentang Belanja Penunjangan kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD Kab.Kukar ;8. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Kab.Kukar tahun 2005 ;9.

Padahal sama pula sebagaimana yangdinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK/ 149/2005.

Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya ketentuanperaturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK203a/2005., tanggal 25 November 2005 tentang PenjabaranPerubahan APBD Tahun Anggaran 2005;Hal demikian dapat dilinat pertimbangan Judex Facti menyatakan :e Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor : 180.188/HK203a/2005., tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Annggaran 2005, bahwa anggaran

., tanggal 28 September 2006 dimanaBPK RI menyarankan kepada Bupati untuk meninjau kembaliPeraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149.2005.

Biaya Protokoler 500.000,00Jumlah15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 tentang BelanjaPenunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

Halmana Terdakwa menerima uang atas dasar Peraturan BupatiKutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005 tertanggal 29 Agustus 2005yang sah karena belum pernah dibatalkan karena dianggap bertentangandengan hukum adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangandengan hukum ;Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Jaksa/PenuntutUmum berpendapat bahwa meskipun Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang dijadikandasar untuk menerima biaya Penunjang

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK41/2005 tanggal 29 Maret2009, terdiri dari 4 item pembiayaan :1. Tiket ;2. Airport Tax ;3. Paket Lumpsum s/d 6 hari ;4.

No. 593 K/Pid.Sus/2012Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibayarkan berdasarkan Surat KeputusanBupati No.180.188/HK41/2005 tanggal 29 Maret 2005 dan pada waktubersamaan dibayarkan pula Paket Penunjang Kegiatan pada PerbubNo.180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang ternyata adabeberapa bagian/item yang sama/ganda dengan yang dibayarkan/diterima pada Biaya Perjalanan Dinas (SPPD), fakta hukum mana jugadijelaskan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Kaltim No.02/LHP.SMD/1/2010 tanggal 14 Januari

Bahwa untuk melaksanakan pembayaran Belanja Penunjang Kegiatanberdasarkan Perbub No.180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005,harus didasarkan atas tersedianya dana pada Satuan Kerja yangbersangkutan ;Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK203.a/2005 tanggal 25 November 2005 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005, yang mengaturtentang :Anggaran biaya penunjang kegiatan/operasional (kode rekening2.1.01.08

(lima belas juta rupiah) ;Bahwa biaya yang diterima dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional didasarkan atas Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 ;Bahwa atas dasar Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005,tanggal 29 Agustus 2005 Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasionaldibayarkan terhitung sejak mulai bulan Januari 2005 ;Bahwa yang membuat rincian pembayaran dan yang membayarkan uangtersebut kepada terdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksi hanyamenandatangani

29 Agustus 2005, yangdinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2004;Bahwa adapun rincian Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanagara sebagaimana tercantum dalam Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005adalah sebagai berikut :91A.

Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 Tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dan disesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKR.I tersebut diatas,selanjutnya Prof. DR. Ir. HM.

pada tanggal 29 Agustus 2005 yangdiberlakukan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2004;Menimbang, bahwa adapun rincian Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanagara sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tersebut diatas adalah sebagai berikut :A.

Meninjau kembali Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005105Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperaturan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biaya operasional Anggota DPRDNo. Urut 26 ditentukan bahwa uang yang harus dikembalikan oleh terdakwaH.Saiful Aduar, S.Pd adalah sebanyak Rp.71.000.000.

Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kab.

Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal 29Agustus 2005 itentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00 Setelah diterbitkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal 29Agustus 2005 ~ittentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir. HM.

/AK147 tahun 2005,Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.:180.188/AK 148 tahun 2005, Peraturan Bupati KutaiKartanegara No.: 180.188/AK 149 tahun 2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa anggaran yang dikelola oleh Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dari APBDmurni ada 2 (dua) macam anggaran yaitu anggaranBelanja langsung dan Belanja tidak langsung,sedang yang saksi laksanakan adalah anggaran belanja langsung = yaitu bela eluarkanpada

Peraturan Bupati Kutai Kartanegaranomor: 180.188/HK 76/2005 tentangPenjabaran APBD tahun 2005;5.

Biaya Protokoler 500.000,0015.Jumlah 000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

Copy Peraturan Bupati Kukar No: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab. KutaiKartanegara.. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas KA. Kukartahun 2005.. Copy Buku kas umum (BKU) SKPD Sekwan DPRD kab.Kukar.Copy SPPD keluar Daerah Anggota DPRD Kab.

(lima belasjuta rupiah) ;Bahwa biaya yang diterima dari pos BiayaPenunjang Kegiatan/ Operasional didasarkanatas Peraturan Bupati KukarNo.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus2005 ;Bahwaatas dasar Peraturan Bupati KukarNo.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus2005 Biaya Penunjang Kegiatan/ Operasionaldibayarkan terhitung sejak mulai bulanJanuari 2005 ;Bahwa yang membuat' rincian pembayaran danyang membayarkan uang tersebut kepadaterdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksihanya menandatangani bukti

29 Agustus 2005, yangdinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 14Agustus 2004;Bahwa = adapun rincian Biaya Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanagarasebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal 29Agustus 2005 adalah sebagai berikutA.

pada tanggal 29 Agustus2005 yang diberlakukan terhitung mulai tanggal 14Agustus 2004;Menimbang, bahwa adapun rincian Biaya PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanagara sebagaimana tercantum dalam Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tersebut diatas adalah sebagai berikutA.

Biaya Protokoler500.000,00Jumlah 15.000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 14tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan9/2005unjangRakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

Biaya Protokoler500.000,0015Jumlah .000.000,00 Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat61Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

(lima belasjuta rupiah) ;Bahwa biaya yang diterima dari pos BiayaPenunjang Kegiatan/ Operasional didasarkanatas Peraturan Bupati KukarNo.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus2005 ;Bahwaatas dasar Peraturan Bupati KukarNo.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus2005 Biaya Penunjang' Kegiatan/ Operasionaldibayarkan terhitung sejak mulai bulanJanuari 2005 ;Bahwa yang membuat' rincian pembayaran danyang membayarkan uang tersebut kepadaterdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksihanya menandatangani bukti

29 Agustus 2005, yangdinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 14Agustus 2004;Bahwa = adapun rincian Biaya Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanagarasebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005 tanggal 29Agustus 2005 adalah sebagai berikutA.

Meninjau kembali Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor:180.188/HK 1149/2005 TentangBelanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dandisesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biayaoperasional Anggota DPRD No.

ASTANI sebagaiPemegang Kas Sekretariat DPRD,telah melakukan pembayaran PaketBiaya Penunjang Kegiatan/Operasional Pimpinan dan AnggotaDPRD berdasarkan PeraturanBupati No. 180.188/HK149/2005sejak bulan Januari 2005, sedangkanPeraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005 dikeluarkan padatanggal 29 Agustus 2005 ;Bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Paket PeningkatanSumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRDdan Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi Ke LuarDaerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD pada SekretariatDPRD

I MadeSarwa, dkk Sosialisasi tentang Pilkada di Jakarta, SPPD No. 0954/95/IV/2005tanggal 29 Maret 2005 (T4) ;Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara No. 170/SK06/III/2005tentang Pembentukan Panitia Khusus Pilkada DPRD Kabupaten KutaiKartanegara sebanyak 11 orang yaitu yang berangkat ke Jakarta pada bulanMaret 2005 (T5) ;Keputusan Bupati No. 180.188/HK41/2005 (T6) ;Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No. 180.188/HK149/2005tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD KabupatenKutai

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK41/2005 tanggal 29 Maret 2009, terdiri dari 4item pembiayaan ;1. Tiket ;2. Airport Tax ;3. Paket Lumpsum s/d 6 hari ;4.

/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah sah, karena belum dibatalkanmaupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi karenapembayaran dana Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibayarkan berdasarkanSurat Keputusan Bupati No. 180.188/HK41/2005 tanggal 29 Maret 2005 dan padawaktu yang sama dibayarkan pula Paket Penunjang Kegiatan dalan Perbub No.180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 yang ternyata ada beberapabagian/item yang sama/ganda dengan yang dibayarkan pada Biaya PerjalananDinas

Perubahan Anggaran tersebut kemudian dituangkanPeraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005. Peraturan BupatiHal. 55 dari 58 hal. Put.

Biaya Protokoler500.000,0015.00Jumlah 0.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

Biaya Protokoler 500.000,0015.000Jumlah .000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

/AK147 tahun 2005,Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.:180.188/AK 148 tahun 2005, Peraturan Bupati KutaiKartanegara No.: 180.188/AK 149 tahun 2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD ;Bahwa anggaran yang dikelola oleh Sekretaris DPRDKabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005 dari APBDmurni ada 2 (dua) macam anggaran yaitu anggaranBelanja langsung dan Belanja tidak langsung,sedang yang saksi laksanakan adalah anggaranbelanja langsung yaitu belanja yang

Bahwa terbukti Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara tanggal 29 Maret 2005 Nomor:180.188/HK 41/2005 Tentang PenetapanStandarisasi/Normalisasi Harga Barang Dan JasaBelanja Aparatur Dan Modal Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 danPeraturan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29Agustus 2005 Nomor: 180.188/HK 149/2005 TentangBelanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan AnggotaDPRD Kutai Kartanegara, adalah peraturan yangdibuat dan dikeluarkan oleh Bupati KutaiKartanegara secara sah sesuai

Meninjau kembali Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperturan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PerwakilanBPK.R.I tersebut, selanjutnya saksi Prof. DR. Ir.

Biaya Protokoler 500.000,00 15.000.000,00 Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) sajayang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi BiayaPerjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiranKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 MaretHal. 9 dari 93 hal.

Penerimaanuang yang sah atas dasar Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tersebut, di manaHal. 63 dari 93 hal. Put.

(onlslag vanrechtsvervolging);Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005 tanggal 25 November 2005tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;Hal demikian dapat dilihat pertimbangan Judex Facti dalam putusannya:e Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005, tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran

Perubahan Anggaran tersebutkemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005.

Copy Peraturan Bupati Kukar No:180.188/HK 149/2005 tanggal 29 Agustus2005 tentang Belanja Penunjang kegiatanpimpinan dan Anggota DPRD Kab.KutaiKartanegara.7. Copy Standarisasi Biaya Perjalanan DinasKab.Kukar Tahun 2005.8. Copy Buku Kas umum ( BKU) SKPD SekwanDPRD Kab. Kukar.9. Copy SPPD ke luar Daerah Anggota DPRDKab. Kukar.10. Copy SPMU Nomor : 0014/BA/2005 tanggal29 Maret 2005 dengan nilai sebesar Rp.2.000.000.000, 11.

Penambahanbiaya perjalanan dinas khusus tersebut digunakan untukkeperluan perjalanan dinas kunjungan kerja komisi keluar daerah sebesar Rp.2.160.000.000, (dua milyarseratus enam puluh juta rupiah) dan perjalanan dinaspimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pelatihan(Peningkatan SDM) sebesar Rp.1.800.000.000, (satumilyar delapan ratus juta rupiah).Bahwa selanjutnya diterbitkan Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal29 Agustus 2005 Tentang Belanja Penunjang' KegiatanPimpinan

Biaya Protokoler 500.000,0015.000.0Jumlah 00,00 23Ke Luar Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

HM.ASWIN, MM selaku Sekretaris DPRD Kabupaten KutaiKartanegara melalui EDY BAMBANG TRIWIBOWO, kemudianmembagikan salinan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan DanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara kepada masing masing Anggota DPRDPeriode 2004 2009 termasuk terdakwa yang jugamenerimanya.Selanjutnya Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 melalui masing masingfraksi

Biaya Protokoler500.000 ,001Jumlah 5.000.000,00Selanjutnya setelah diterbitkan PeraturanBupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK 149/2005tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Prof. DR. Ir.

biaya yang terdapat dalam paket perjalanan dinas (SPPD) sajayang dibayarkan secara paket lumpsum berdasarkan Standarisasi BiayaPerjalanan Dinas Tahun Anggaran 2005 yang terdapat dalam lampiranKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK.41/2005, tanggal 29 MaretHal. 9 dari 92 hal.

No. 930 K/Pid.Sus/2012Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

Biaya Protokoler 500.000,0015.000.000,00Jumlah Selanjutnya setelah diterbitkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 tentang Belanja PenunjangKegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKutai Kartanegara, Prof. Dr. Ir. H. M.

(onlslag vanrechtsvervolging);Bahwa Judex Facti juga tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005 tanggal 25 November 2005tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;Hal demikian dapat dilihat pertimbangan Judex Facti dalam putusannya:e Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 180.188/HK203a/2005, tanggal 25November 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBDTahun Anggaran

Perubahan Anggaran tersebutkemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 180.188/HK149/2005, tanggal 29 Agustus 2005. Peraturan Bupati ini tidakpernah dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan peraturanyang lebih tinggi yakni oleh Gubernur.2.

(lima belas juta rupiah) ;57Bahwa biaya yang diterima dari pos Biaya Penunjang Kegiatan/Operasional didasarkan atas Peraturan Bupati Kukar No.180.188/HK/149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 dan atas dasar Peraturan BupatiKukar No.180.188/ HK/149/2005, tanggal 29 Agustus 2005 BiayaPenunjang Kegiatan/ Operasional dibayarkan terhitung sejak mulaibulan Januari 2005 ;Bahwa yang membuat rincian pembayaran dan yang membayarkan uangtersebut kepada terdakwa adalah Eddy Bambang sedang saksi hanyamenandatangani

tanggal 29 Agustus 2005, yangdinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2004;e Bahwa adapun rincian Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanagara sebagaimana tercantum dalam Peraturan BupatiKutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005adalah sebagai berikut :A.

Meninjau kembali Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188/HK149/2005 Tentang Belanja Penunjang KegiatanPimpinan dan Anggota DPRD dan disesuaikan dengan perturan yangberlaku ;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan BPKR.I tersebut diatas,selanjutnya Prof. DR. Ir. HM.

pada tanggal 29 Agustus 2005 yangdiberlakukan terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2004;99Menimbang, bahwa adapun rincian Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan danAnggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2005 tersebut diatas adalah sebagai berikut :A.

Meninjau kembali Peraturan Bupati KutaiKartanegara Nomor: 180.188/HK149/2005Tentang Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD dan disesuaikan denganperturan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dari daftar Rekap Biaya operasional Anggota DPRDNo. Urut 35 ditentukan bahwa uang yang harus dikembalikan oleh terdakwaMahdalena, AH adalah sebanyak Rp.73.000.000.