Bahwa Gugatan ini diajukan, masih dalam tenggang waktu yangdibolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang undang No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo undang undang No.9Tahun 2004 Jo Undang undang No.51 Tahun 2009 atas Surat KeputusanBupati Purworejo Nomor :180.18/776/2017 tertanggal 20 Nopember 2017yang diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2018 melaluiSekretaris Desa Kalikotes, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yangmemberi foto copy SK No. 180.18/776/2017

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati PurworejoNomor : 180.18/776/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 tentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil PemilihanKepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Menjadi Kepala Desa, khusus nomor urut 71 atas nama SABAR;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati PurworejoNomor : 180.18/776/2017 tertanggal 20 Nopember 2017 tentangHalaman 12 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2018/PTUN.SMGPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil PemilihanKepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Menjadi Kepala Desa,khusus nomor urut 71 atas nama SABAR; 4.

Dan telah dilakukan serah terima jabatan pada Kepala DesaTerpilih yang baru dilantik dan telah diberikan petikan Keputusan BupatiPurworejo Nomor 180.18/776/2017 tanggal 20 November 2017;Bahwa tahapan tahapan yang dilaksanakan hingga dikeluarkannyaKeputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/776/2017 tanggal 20 November2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihHalaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2018/PTUN.SMGHasil Pemilihnan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun

Menolak Pencabutan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/776/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan KepalaDesa di Kabupaten Purworejo Tahun 2017 menjadi Kepala Desa,khusus pada Nomor Urut 71 atas nama SABAR sebagai Kepala DesaKalikotes Kecamatan Pituruh Kabupaten PurworejoO;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh tergugat, yaitu SURAT KEPUTUSAN BUPATIPURWOREJO NOMOR : 180.18/776/2017 TENTANGPENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESATERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATENPURWOREJO TAHUN 2017 MENJADI KEPALA DESA tanggal20 November 2017, sepanjang nomor urut 14 atas nama HARIPRASETYO, Sebagai Kepala DesaTanjunganom; 3.

Dan telah dilakukanserah terima jabatan pada Kepala Desa Terpilih yang barudilantik dan telah diberikan petikan Keputusan BupatiHalaman 40 dari 153 hal Putusan No. 14/G/2018/PTUN.Smg.Purworejo Nomor 180.18/776/2017 tanggal 20 NovemberBahwa tahapan tahapan yang dilaksanakan hinggadikeluarkannya Keputusan Bupati Purworejo Nomor:180.18/776/2017 tanggal 20 November 2017 tentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihHasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun2017 menjadi Kepala

Menyatakan Keputusan Bupati Purworejo Nomor:180.18/776/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengesahandan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil PemilinanKepala Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2017 menjadi KepalaDesa, sepanjang Nomor Urut 14 atas nama Hari Prasetyo sebagaiKepala Desa Tanjunganom Kecamatan Banyuurip KabupatenPurworejo, sah menurut hukum dan tetap dapat dilaksanakan;4.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Bupati Purworejo(Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Purworejo No.180.18/776/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin Hasil Pemilihnan Kepala Desa di KabupatenPurworejo Tahun 2017 menjadi Kepala Desa tetanggal 20 Nopember2017, adapun Nama Hari Prasetyo (Tergugat II Intervensi) termasukdidalamnya nomor urut 14 sebagai Kepala Desa Tanjunganom Kec.Banyuurip KabupatenPurworejo ; 5.

BuktiP1 : Petikan Surat Keputusan Bupati PurworejoNomor: 180.18/776/2017 tentang PengesahanDan Pengangkatan Calon Kepala Desa TerpilihHasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo tahun 2017 Menjadi Kepala Desa,sepanjang Nomor urut 14 atas nama HariPrasetyo, Amd sebagai Kepala DesaTanjunganom (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;2.

Bahwa semula Para Penggugat adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL)yang berdagang di kawasan alunalun Kabupaten Purworejo, yang sejaktanggal 14 Agustus 2017 diperintahkan untuk pindah ke lokasi penampungansementara oleh Bupati Purworejo dengan Surat Keputusan Nomor: 180.18/437/2017 tanggal 22 Juni 2017, dan Surat Kepala Dinas Koperasi danUsaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo denganSurat Keputusan No. 188.4/1612/2017 tanggal 7 Agustus 2017;2.

Padahalsandang pangan merupakan kebutuhan harian yang bersifat mendasar bagisetiap manusia yang tidak dapat ditunda pelaksanaan pemenuhannya;.Bahwa Para Penggugat adalah para pihak (subyek) yang dikenai keputusan(addresat) untuk menempati lokasi penampungan sementara, namun SuratKeputusan Bupati Purworejo No. 180.18/437/2017 tgl 22 Juni 2017 danSurat Keputusan Kepala Dinas UKM dan Perdagangan KabupatenPurworejo No. 188.4/1612/2017 tgl 7 Agustus 2017sampai dengan saat inibelum diberikan kepada Para

keberadaan PKL di lokasipenampungan sementara;f. mengupayakan lokasi penampungan sementara yang memiliki prospekekonomi lebih baik.DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa seluruh dalil dalam provisi dianggap tercantum pula dalam pokokperkara;Bahwa semula Para Penggugat adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL)yang berdagang di kawasan alun alun Kabupaten Purworejo, yang sejaktanggal 14 Agustus 2017 diperintahkan untuk pindah ke lokasi penampungansementara/ darurat oleh Bupati Purworejo dengan Surat Keputusan Nomor:180.18

Dengandemikian penentuan lokasi yang wajar bagi PKL sebagaimana perintah UUNo. 20 Tahun 2008 tentang UMKM tidak dilaksanakan oleh Para Tergugat.Halaman 22 Putusan No. 246/Pdt/2018/PT SMGSelama berada ditempat penampungan sementara, sepi konsumen,sehingga tidak laku dan Para Penggugat mengalami kerugian;28.Bahwa Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 180.18 / 437/ 2017 tgl 22 Juni2017 dan Surat Keputusan Kepala Dinas UKM dan Perdagangan KabupatenPurworejo No. 188.4 / 1612 / 2017 tgl 7 Agustus 2017 yang

Kalau yang dituju lebih dari seorang, tiaptiap nama orang yangterkena keputusan itu disebutkan; Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkanakibat hukum.Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 yang diubah dalam pasal 1 angka 9 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertapenjelasannya, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/437/2017tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Lokasi Usaha Sementara

Bupati Jepara meneruskan hal tersebut dan KetuaDPRD Kabupaten Jepara memberikan penjelasankepada Bupati Jepara melalui surat nomor 171/252tanggal 9 Februari 2017, yang intinya DPC PPPKabupaten Jepara tidak akan memprosespemberhentian Penggugat yang diteruskan BupatiJepara kepada Guberbur Jawa Tengah melalui suratnomor 170/01810 tanggal 23 Februari 2017;k) Terhadap permasalahan tersebut, Gubernur JawaTengah melalui surat nomor 180.18/0003338 tanggal 3Maret 2017 mohon penjelasan kepada Menteri Dalam1

Bukti T 14sesuai dengan aslinya);Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Jepara Masa Bhakti 20142019(fotocopy sesuai dengan cetakanya);Surat Sekretaris Daerah Provinsi JawaTengah atas nama Gubernur Jawa Tengah,kepada Menteri Dalam Negeri Nomor:180.18/0003338, tanggal 3 Maret 2017,Perihal: Mohon Penjelasan terkait KasusHukum Anggota DPRD Kabupaten Jepara(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; .Surat Menteri Dalam Negeri kepada GubernurJawa Tengah Nomor: 180/2271/OTDA,tanggal 31 Maret 2017,

bukan seluas 180.18 M?. Olehkarena itu, PENGGUGAT menggugat tanah yang bukan miliknya danklaim PENGGUGAT bahwa tanah seluas 19,46 M? sebagai miliknyaadalah tidak tepat dan oleh sebab itu mohon Majelis Hakim yangHalaman 25 Putusan No. 390/PDT/2018/PT.

beserta lampirannya, Keputusan Camat Loano Kabupaten Purworejo Nomor 180.18/60/2017 tentang Tim Pendamping Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tanggal 5 Februari 2017 beserta lampirannya, Keputusan Camat Loano Kabupaten Purworejo Nomor 180.18/09/2018 tentang Tim Pendamping Alokasi Dana Deas (ADD) Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo tanggal 5 Februari 2018 beserta lampirannya.

Perkebunan Kaltim Utama, seluas 20.000 Hadi Kelurahan (Teluk Dalam, Dondang), Desa Pulauseribu Kecamatan Muara Jawa, Desa (Tani Bhakti,Batuah) Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan JawaKecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.18/HK 251/2001,yang mensyaratkan bahwa JIUP~ kuasa pertambanganpenyelidikan umum hanya boleh dilaksanakan sepanjamhtidak terjadi tumpang tindih kepentingan atas lahantersebut.

dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1199/2017 tentang pengangkatan jabatan Camat Bruno Kabupaten Purworejo tanggal 8 Juni 2017

/23/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan Bruno Tahun 2018 ditetapkan di Bruno pada tanggal 9 Januari 2018

Purworejo, tanggal 15 Agustus 2018;

sedangkan nilai fisik bangunan setelah dilakukanpengecekan Rp.42.566.267,745, sehingga terdapat selisihRp. 7.433.732 ,250.Bahwa yang dijadikan sebagai pembanding harga sehingga Tim Peneliti/Ahli menyimpulkan bahwa terdapat selisih antara nilai bangunan dalamRAB dengan nilai fisik bangunan yang terpasang dilapangan adalah hargamenggunakan harga RAB, sedangkan analisa perhitungan menggunakanSNI untuk bangunan gedung dan Analisa K untuk Jembatan dan talud,sesual dengan SK Bupati Purworejo Nomor : 180.18

Standart Biaya Kegiatan dan Honorarium BiayaPemeliharaan serta Standart Harga Pengadaan Barang/Jasa KebutuhanPemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2018.Bahwa keahlian Ahli adalah melakukan perhitungan fisik bangunan, akantetapi dikarenakan dalam RAB bangunan terasebut tidak disertai gambardan spesifikasi bangunan, sehingga ahli hanya menilai nilai ekonomis fisikbangunan yang telah terpasang kemudian dihitung dan dibandingkandengan RAB/APBDes Desa Ketangi dengan mengunakan SK BupatiPurworejo Nomor : 180.18