Peninjauan Kembali;LawanPT SASMITA ABADI GLOVES, beralamat di Jalan RayaKrikilan Larangan Nomor 432, Gresik, Jawa Timur, diwakilioleh Pangestu Sasmita, jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.26299

Putusan Nomor 458/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.26299/PP/M.IV/16/2010, tanggal 6 Oktober 2010, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP182/PJ.07/2007 tanggal 16April 2007 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2004 Nomor 00001/227/04

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26299/PP/M.IV/16/2010 tanggal 6Oktober 2010 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26299/PP/M.IV/16/2010 tanggal 6 Oktober 2010, karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

Menyatakan dalam putusannya bahwa Putusan Pengadilan PajakNomor Put.26299/PP/M.IV/16/2010 tanggal 6 Oktober 2010 telah cacathukum dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum;4.

XIII C i 10786, dan Sertifikat Hak Milik No. 3568 dengan nama Budi Sugiarto Waloeya yang tertera di Ijazah S1 No. 83023/II/BAP-ITB/82, Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Nomor 0052/KV/13016/KEP/2008 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26299/MPK.A/KP.05.01/2021 adalah satu orang yang sama;

12 Desember 2018 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2018dan diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2018;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut,Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Desember2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20Desember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Januari 2019;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan suratNomor: W2.U.1/26299

Foto copy surat Nomor: 26299/A/A2.1/PR/2011, perihal: Usul Revisi DIPA Satuan Kerja Universitas Khairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 30 Maret 2011;27. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Satuan Kerja Universitas Khairun, tertanggal 27 April 2011, berikut foto copy Kertas Kerja Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;28.

Pebruari 2011.23.Foto copy Revisi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Per23 Februari2011 Universitas Khairun, tertanggal 23 Pebruari 2011.24.Foto copy surat Nomor: 265/H44C3/AK/2011, perihal: Usulan PengadaanPeralatan Laboratorium, tertanggal 1 Maret 2011.25.Foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian PendidikanNasional, Nomor: 335/E/T/2011, perihal: Usulan Revisi pada DIPA SatuanKerja Universitas Khairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 14 Maret 2011.26.Foto copy surat Nomor: 26299

Surat tersebut meneruskan surat Rektor Unvirsitas Khairun,Nomor: 407/H44/KU/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011.Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidian Nasional meneruskan surattersebut ke Direktur Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan, dengan suratNomor: 26299/A/A2.1/PR/2011, perihal: Usul Revisi DIPA Satuan Kerja UniversitasKhairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 30 Maret 2011.Selanjutnya, Menteri Keuangan mengirimkan surat ke Pempinan DPR RI, Nomor:$303/MK02/2011, perihal: Usul Revisi

Surat tersebut meneruskan surat Rektor Unvirsitas Khairun,Nomor: 407/H44/KU/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011.Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidian Nasional meneruskan surattersebut ke Direktur Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan, dengan suratNomor: 26299/A/A2.1/PR/2011, perihal: Usul Revisi DIPA Satuan Kerja UniversitasKhairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 30 Maret 2011.Halaman 50 dari 318 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2015/PN.

tertanggal 21 Pebruari 2011;Foto copy Revisi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Per23 Februari2011 Universitas Khairun, tertanggal 23 Pebruari 2011;Foto copy surat Nomor: 265/H44C3/AK/2011, perihal: Usulan PengadaanPeralatan Laboratorium, tertanggal 1 Maret 2011;Foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian PendidikanNasional, Nomor: 335/E/T/2011, perihal: Usulan Revisi pada DIPA SatuanKerja Universitas Khairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 14 Maret 2011;Foto copy surat Nomor: 26299

maka untukanggaran Rp 12 milyar untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin;Bahwa atas surat Rektor Unkhair tanggal 21 Februari 2011 tersebut, makaDirjen Dikti Kemendiknas meneruskan surat kepada Sekjen KemendiknasNomor : 335/E/T/2011 Perihal Usulan Revisi pada DIPA Satker UniversitasUnkhair Ternate TA. 2011 yang pada pokoknya menyetujui Usulan RevisiDIPA menjadi 2 (dua) Paket Kegiatan;Bahwa atas surat tersebut, maka Sekjen Kemendiknas mengirim surat kepadaDirjen Anggaran Kemenkeu RI dengan Nomor : 26299

PemberitahuanPertama Nomor 3217/SP1/SBK/2015 dari Summarecon tertanggal 16September 2015, copy yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberimaterai cukup, bukti tersebut berisi mengenai pemberitahuan tunggakan dandenda cicilan Apartemen di wilayah Summarecon dan bukti tersebut tidakdibantah oleh tergugat sehingga memenuhi syarat formal dan materiilpembuktian dan mempunyai kekuataan pembuktian yang sempurna danmengikat.Menimbang, bahwa bukti P.6, Potokopi Surat Pemberitahuan Cicilandari Bank BCA Nomor 26299

Foto copy surat Nomor: 26299/A/A2.1/PR/2011, perihal: Usul Revisi DIPA Satuan Kerja Universitas Khairun Tahun Anggaran 2011, tertanggal 30 Maret 2011;27. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011 Satuan Kerja Universitas Khairun, tertanggal 27 April 2011, berikut foto copy Kertas Kerja Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;28.