Bahwa, untuk itu mohon harta bersama sebagaimana tersebut pada positagugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan3.2.3 yang berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak tersebut di atasditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;5.

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai,maka harta bersama sebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatanPenggugat tersebut di atas, dibagi 2 (dua) sama besar Nilainya antaraPenggugat dan Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, makadapat dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besarantara Penggugat dan Tergugat (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia);6.

Bahwa oleh karena Harta Bersama sebagaimana tersebut pada positagugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1 sampai dengan3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas, kuncinya sampai dengansekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat atau siapa sajayang mendapatkan hak dari Tergugat, dihukum untuk menyerahkanseparuh/setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;7.

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersamasebagaimana pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 danpada 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas dibagji2 (dua) sama besar nilainya antara Penggugat dan Tergugat, dan apabilatidak bisa secara natura, maka dapat dijual lelang secara umum danhasilnya di bagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat (Pasal97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);7.

Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslaag) atas harta bersama sebagaimana tersebutpada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai dengan 3.1.13 dan pada 3.2.1sampai dengan 3.2.3 gugatan Penggugat tersebut di atas;8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dariTergugat untuk menyerahkan separuh/setengah dari harta bersamasebagaimana tersebut pada posita gugatan Nomor 3.1.1 sampai denganHal. 13 dari 25 hal.

:PRIMAIR1.2.Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnyaMelakukan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) atas semua harta bersamatersebut.Menyatakan sah harta kekayaan bersama yang diperoleh selamaPerkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersamayaitu :3.1.13 (tiga belas) ekor sap!3.2.1 (Satu) unit mobil Pik Up L300 No. Polisi N 8120 NA tahun Pembuatan19973.3.1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No. Polisi P 6775 Al tahunpembuatan 20163.4.

GarudaIndonesia yang tunduk pada UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor13 Tahun 2003 termasuk Pegawai Negeri yang diatur dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, dan apakah ada kewenangan atautidak yang menentukan boleh tidaknya terhadap pelaksanaan reroutedan refund dengan melihat ketentuan yang diatur berdasar PassageManual 2004 Chapter 3.1.13 Rerouting point b General Provisionbagian 1 Voluntary Rerouting ayat (1) General menyatakan reroutedapat dilakukan atas permintaan penumpang untuk Flight Coupon

Demikian puladengan selisin hasil Refund bukan merupakan hak GarudaIndonesia tetapi hak dan Penumpang sesuai dengan ketentuanPassage Manual 2004 Garuda Indonesia Chapter 3.1.13 ReroutingAyat (2) Calculation menyatakan bila tiket hasil reroute yangditerbitkan lebih rendah nilainya dan tiket lama (Withdrwan Ticket)maka selisin nilai harus dikembalikan (Refunded) ke padaPenumpang sehingga selisih nilai ticket reroute adalah hak danPenumpang dan bukan menjadi pendapatan PT.

Tanggal 5 Juli 2014 Permohon pergi meninggalkanrumah dan tinggal di mess Polsek Blang Mangat, sesekalipulang hanya untuk mengambil baju bersih dan mencuci bajukotornya dan tidak pernah tidur dirumah lagi;3.1.13. Tanggal 27 Agustus 2014 Pemohon digrebekPropam Polres Lhokseumawe di kamar mess Polsek BlangMangat pukul 3 pagi saat sedang berduan denganselingkuhannya;3.1.14.

Atas diskon tersebut tidakdikembalikan kepada nasabah tetapi diakui sebagaipenghasilan Termohon Peninjauan Kembali;3.1.13.

Dg Sila (Suami almarhum Bosang binSigollo cucu almarhum LUSA bin LESE);3.1.12 Muh Ramli Bin Bosang (cicit almarhum LUSA binLESE/cucu almarhumah Yapung bin Lusa/cucu almarhumahNaninring/anak kandung Bosang Dg Nia);3.1.13 Kasmawati Binti Bosang (cicit almarhum LUSA binLESE/cucu almarhumah Yapung bin Lusa/cucu almarhumahNaninring/anak kandung Bosang Dg Nia)3.2 Dari garis keturunan Almarhum Bosang Bin Lusa (anak kandungLUSA bin LESE / Paman Djama Bin Singgo):3.2.1 Hatiyah Binti Salli (cucu almarhum LUSA

Markatam Martohusodo;Bukti surat bertanda P.I s/d III.3.1.13 : SuratKeterangan Nomor : 1330/PRBPIM/XII/2013 dariBank Bukopin Cabang Probolinggo ;Bukti surat bertanda PI s/d IJI.3.1.14. : SertifikatSHM nomor : 763 / Kutorenon, Surat ukur no. 06/182425262728Kutorenon/2006 tanggal 04042006 luas 167 m2,tercatat an. Markatam Martohusodo;Bukti surat bertanda P.I s/d T1.3.1.15. : Suratpernyataan dari Ny.

kasasi:3.1.11.Bahwa dalam porses hukum tersebut, Pemohon yang juga KuasaHukum saya tidak lagi terlibat dan melakukan upaya tersebut, sehinggadengan terpaksa saya yang mengusahakan upaya hukum tersebut;3.1.12.Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelaslan bahwa Pemohon tidaksukses melakukan penaganan perkara saya, karena selain sangat tidakmaksimal melakukan kewajibannya selaku Kuasa Hukum = yangmenangani perkara saya selaku Termohon, juga hingga kini perkarayang ditangani masih dalam proses hukum;3.1.13

Apabila data dan persyaratantelah sesuai, barulah mendapatkan nomor dan tanggalpendaftaran PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008) dan pembayaran tersebut menjadi unsur yang harusditeliti oleh SKP (angka Romawi angka 7 poin 7.1 huruf bLampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP42/BC/2008) untuk selanjutnya dilakukan penelitian lanjutan.Apabila data dan persyaratan telah sesuai, barulahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB (angkaRomawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P42/BC/2008);3.1.13

Apabila data dan persyaratantelah sesuai, barulah mendapatkan nomor dan tanggalpendaftaran PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang

Apabila data dan persyaratan telahsesuai, barulah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaranPIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang

Apabila data danpersyaratan telah sesuai, barulah mendapatkan nomor dantanggal pendaftaran PIB (angka Romawi angka 7 poin7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P42/BC/2008) dan pembayaran tersebut menjadi unsur yangharus diteliti oleh SKP (angka Romawi angka 7 poin 7.1 hurufb Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomorP42/BC/2008) untuk selanjutnya dilakukan penelitian lanjutan.Apabila data dan persyaratan telah sesuai, barulahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB (angkaRomawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poin7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukainomor P42/BC/2008);3.1.13

Putusan Nomor723/B/PK/PJK/2017atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur JenderalBea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14 Bahwa penjelasan Pasal

menjadipermasalahan lagi, karena pemberian tanah milik Penggugattersebut sebelumnya telah ada kesepakatan dan persetujuanantara kedua belan pihak dan telah dilaksanakanpenyerahannya dengan sebaikbaiknya;3.1.12.Bahwa bukti bertanda P.20. yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali sarana perdagangan, pemukiman, jalanlingkar Kota Aek Kenopan dan sebagainya bukanlahdimaksudkan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum,jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat untukmenolak permohonan Penggugat;3.1.13

Apabila data dan persyaratantelah sesuai, barulah mendapatkan nomor dan tanggalpendaftaran PIB (angka Romawi angka 7 poin 7.3.1 ataupoin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13.Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang

Nomor 8 K/Pdt.SusKPPU/2016terjadinya persekongkolan tender dianggap cukup apabiladitemukan beberapa petunjuk atau bukti tidak langsung(indirect evidence) yang bersesuaian dengan beberapaperistiwa lainnya (plus factors);3.1.13.

tersebut menjadi unsur yangharus diteliti oleh SKP (angka Romawi angka 7 poin 7.1 hurufb Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorP42/BC/2008) untuk selanjutnya dilakukan penelitian lanjutan.Apabila data dan persyaratan telah sesuai, barulahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran PIB (angkaRomawi angka 7 poin 7.3.1 atau poin 7.3.2.2.2 atau poinHalaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/20177.3.2.4.1 Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor P42/BC/2008);3.1.13

Putusan Nomor 1098/B/PK/PJK/201 7poin 7.3.2.2.2 atau poin 7.3.2.4.1 Lampiran PeraturanDirektur Jenderal Bea dan Cukai nomor P42/BC/2008);3.1.13 Bahwa dari uraian pada angka 3.13 di atas dapat dilihatbahwa pembayaran Bea Masuk, cukai, PDRI dan PNBPmendahului saat terutang karena berdasarkan Pasal 3Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011bahwa klasifikasi barang dan pembebanan tarif atas imporbarang ditetapbkan berlaku untuk PIB yang telahmendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran;3.1.14 Bahwa