Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamputusannya No.Put.31843/PP/M.XV/19/2011 tanggal 13 Juni 2011 tidak sesuaidan/atau telah mengabaikan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyebutkan Nilai Pabean untukHalaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2013perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yangbersangkutan.2.

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put31843/PP/M.XV/19/2011 tanggal 13 Juni 2011 telah tidak sesuai denganKetentuan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17Tahun 2006, maka sudah sepatutnya Putusan NomorPut.31843/PP/M.XV/19/2011 tanggal 13 Juni 2011 tersebut dibatalkan olehMahkamah Agung R.1L.

Putusan Nomor 205/B/PK/PJK/2013sepatutnya dan seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put.31843/PP/M.XV/19/2011 tanggal 13 Juni 2011 dibatalkan oleh MahkamahAgung Republik Indonesia.9.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman12 serta halaman 13 dalam Putusan Nomor : Put.31843/PP/M.XV/19/2011tanggal 13 Juni 2011 yang menyatakan Pemohon Peninjauan kembali tidakkonsisten sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf fUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenaseharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak justru di dalam memeriksa perkaraa quo harus berpijak serta berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlakudan alatalat

Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor :Put.31843/PP/M.XV/19/2011 tanggal 13 Juni 2011 telah melanggar dan tidaksesuai dengan Ketentuan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 10Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 84 ayat (1)huruf f UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,maka karenanya menurut hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung RImembatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri

TE(5) TuETQqBI1.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 183.00 276.00 Tm/F12 1 TE(31) 214)=WwOoNR N DN((((( 2(5) 318(2132) 2(42) 2(32) 2(2Tye1) 2(45) 318(54) 1(30) 2(16) TJETQqBI1.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 294.00 276.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI1.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 302.00 276.00 Im/F12 1 TEBT1.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 359.00 276.00 Tm/F12 1 TE(5) 318(73) TadETQqBT1.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 370.00 276.00 Tm/F12 1 TE(35) 134) 1331) 25) 31843

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mencatat perceraian ini pada Register Akta Penceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap agar mencatat perceraian ini pada Register Akta Penceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian;

- Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana Sertifikat Perkawinan Nomor : 959/31843

CIEE LE CEEEE Coe LELECiC EEL cirer ereffVefefefefeffff7f7F7L7L77 7 f7cobdbdcbcb6c6fL7F7E7E77777 7 7 77 075TE7TLTLETEL TET L7b5a594F FFF LF ffLFffFfffrffrfrfrfo7f77f7efe7f7e7d6e7d6d6e7cecb5a594634a31FE77 7 FFL 7L77 7 7EL7 7777E 7 7E7L77E7F 77 7TE7TLE7TELL77848c9 48 4c 6d694adb 58 4e7 fF e3deff52ceff52ceff42c6f731b5f73 lad721a5e71094d6216b8 4636b6bE7TETETLFLLTLVTLETETEVELTLV LTE TE VEV LLLTETETETLETETETLTETLE TE TEL LT 7d67373 9ca5f78c84e78 48 4735a52424231947b73fJe7e7 7efe7948473a54231a54242a542 31843