Putusan Nomor 48 P/HUM/2016Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON1.

Bahwa, Pemohon uji materiil adalah pihak yang menganggap hakdan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengandiberlakukannya:Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian PerangkatDesa (Bukti P1);.

Menyatakan bahwa Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor:140/153/411.010/2015 tanggal O05 Pebruari 2015 tentang PenghentianSementara Pengisian Perangkat Desa tidak mempunyai kekuatan hukummengikat (tidak sah) dan tidak berlaku umum.4. Memerintahkan bahwa Surat Edaran Bupati Nganjuk Nomor:140/153/411.010/2015 tanggal O05 Pebruari 2015 tentang PenghentianSementara Pengisian Perangkat Desa segera DICABUT.5.

Fotokopi Surat Bupati Nganjuk Nomor 150/153/411.010/2015, tanggal 5Februari 2015 (Bukti P1);Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/20162. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2006(Bukti P2);3.

MENGENAI POKOK MATERI PERMOHONANbahwa Surat Edaran Bupati Nomor 140/153/411.010/2015 tanggal 5Pebruari 2015 perihal Edaran Penghentian Sementara Pengisian PerangkatDesa (Bukti T4), diterbitkan berdasarkan pengkajian dan pertimbangansebagai berikut:1.

Bahwa Penggugat/Pembanding merasa dirugikan karena ujian pengisianperangkat desa tersebut dilaksanakan tidak prosedural dan melanggarSurat Edaran Bupati Nganjuk No. 140/153/411.010/2015 tanggal 5Februari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian PerangkatDesa, dan selain itu dalam pelaksanaan ujian, tidak dibentuk TimPengawas Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa ; Bahwa Keputusan Tata Usaha Nergara bertentangan dengan peraturanbaik secara prosedural/formal maupun secara material/substansial yakniPasal

menerima keberatan penggugat secaralisan namun tidak bisa menyelesaikannya dengan alasan tidak ada ketua panitiapengisian perangkat desa dalam pertemuan tersebut.Bahwa selanjutnya penggugat menyampaikan surat keberatan di tingkatkecamatan pada tanggal 10 Mei 2021, serta penggugat juga memberikantembusan surat keberatan ke polsek berbek atas hasil seleksi pengangkatanperangkat desa mililir.Bahwa setelah Penggugat mengajukan keberatan ditingkat kecamatan, terbitSurat Edaran Bupati Nganjuk nomor 140/53/411.010

edaran bupati tersebut, pada tanggal 19 Mei2021 terdapat surat direktorat jenderal bina pemerintah desa dengan nomor141/2356/BPD, dengan salah satu isinya Pemerintah Kabupaten Nganjuk jugamenginstruksikan kepada panitia pengawas untuk mengkaji apakah prosespenjaringan dan penyaringan perangkat desa tidak ada masalah sehinggaproses bisa dilanjutkan dengan tahapan pengangkatan perangkat desa.Bahwa selanjutnya surat dirjen tersebut ditindaklanjuti dengan Surat EdaranSekretaris Daerah nomor 140/1314/411.010

Melaporkan hasil penyaringan perangkat Desa.Faktanya dengan adanya musyawarah yang membahas permasalahanpenggugat ditingkat kecamatan pada tanggal 25 Mei 2021, maka camatseharusnya menelaah terlebih dahulu tentang apa yang disampaikan olehpenggugat berikut permasalahan yang terjadi dalam pengisian perangkat DesaMlilir, hal ini sebagaimana diperintahkan dalam Surat Dirjen BinaPemerintahan Desa Nomor 141/2356/BPD tanggal 19 Mei 2021 yangditindaklanjuti dalam Surat Sekda Kabupaten Nganjuk Nomor140/1314/411.010

Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/2356/BPDtanggal 19 Mei 2021, yang pada pokok isinya Pemerintah KabupatenNganjuk menginstruksikan kepada Panitia Pengawas untuk mengkajiapakah proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa tidak adamasalah sehingga proses bisa dilanjutkan dengan tahapan pengangkatanperangkat desa.Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktorat Jendral Bina PemerintahanDesa Nomor 141/2356/BPD tanggal 19 Mei 2021 maka Sekretaris DaerahNganjuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 140/1314/411.010

Pengangkatan Perangkat Desa dan TindakLANjUtNya..... 0.0 cece ete eee n een e tent nett eee t eden e eet ee nena teeta: (Bukti P14);Fotokopi sesuai fotokopi Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor:141/2356/BPD, tanggal 19 Mei 2021, perihal: tanggapan atas permohonanpertimbangan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang ditujukan kepadaWakil Bupati Nganjuk 0.0.0.0... erect eee treet eeeeesees (Bukti P15);Fotokopi sesuai fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor:1314/411.010

NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.-

NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.
19. 1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab Nganjuk Nomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Undangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.

Agenda: 800/2125/411.404/2020;c. 4 (empat) lembar Surat Asisten Pemerintahan Daerah Pemkab.NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yangditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku AsistenPemerintahan dan Kesra.1 (satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab NganjukNomor: 005/1073/411.404/2021 tanggal 26 April 2021 PerihalUndangan Pelantikan yang yang ditandatangani olehDrs.MOKHAMAD YASIN,M.Si selaku Sekretaris Daerah PemkabNganjuk2

Agenda: 800/2125/411.404/2020;c. 4 (empat) lembar Surat Asisten Pemerintahan Daerah Pemkab.NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yangditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku AsistenPemerintahan dan Kesra.1 (Satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab NganjukNomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 PerihalUndangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah PemkabNganjuk2

NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan MutasiKepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA,SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.19. 1 (Satu) lembar Undangan Sekretariat Daerah Pemkab NganjukNomor: 005/1073/411.404/2021, tanggal 26 April 2021 PerihalUndangan Pelantikan yang yang ditandatangani oleh Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si selaku Sekretaris Daerah PemkabNganjuk;Halaman92 dari 110, Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2022/PT SBY20.21.22.23.24.25.26.2 (dua

.; 0222fotokopi Surat Bupati Nganjuk ditujukan kepada Gubernur JawaTimur Nomor : 100/392/411.010/2019, tanggal 25 Februari 2019perihal : Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD; Putusan Nomor : 6/P/FP/2019/PTUN.Sby, halaman 28 dari halaman 5012.

NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Putusan Nomor 44 P/HUM/20208.Bahwa terkait Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang yang menjadi objekpermohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sudah pernahdiputus dalam Putusan Nomor 48 P/HUM/2016 tanggal 24 Januari2017 yang memutus hak uji materiil terhadap Surat Edaran BupatiNganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desadinyatakan tidak dapat diterima.Dengan demikian SE GTPPC Nomor 9 Tahun

NganjukNomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Nganjuk Nomor: 140/719/411.010/2020, tanggal 23 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Mutasi Kepegawaian yang ditandatangani oleh SAMSUL HUDA, SH, MH, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra.