Ditemukan 20 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4550 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MUSI BANYUASIN INDAH;
8233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42183/PP/M.V/16/2012 tanggal13 Desember 2012 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.42183/PP/M.V/16/2012 tanggal 13 Desember 2012, karena telahHalaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 24-02-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36/B/PK/Pjk/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KOLON INA
8029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU123/PJ/2017,tanggal 5 Januari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT KOLON INA, beralamat di Jalan Raya Serang Km. 80,Walantaka, Serang, Banten 42183, yang diwakili oleh Il SopKim, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang
    Putusan Nomor 36/B/PK/Pjk/2021Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1658/WPJ.07/2014 tanggal 7Juli 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00041/406/11/052/13 tanggal 22 April2013, atas nama: PT Kolon Ina, NPWP 01.071.138.0052.000, alamat: JalanRaya Serang Km. 80, Walantaka, Serang, Banten 42183, denganperhitungan Pajak menjadi sebagai berikut: Penghasilan Kena Pajak
Putus : 05-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — 132/B/PK/PJK/2015 vs PT. Kolon Ina
3217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kolon Ina, NPWP : 01.071.138.0052.000, beralamat di JI.Raya Serang Km. 80 Walantaka Banten 42183;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Put.40034/PP/M.XIII/16/2012, Tanggal 11 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap
    Raya Jakarta Serang Km. 80, Serang, Banten 42183, dengan perhitungansebagai berikut :Penyerahan yang Terutang PPN ...............Penyerahan yang Tidak Terutang PPNJumlah PenyerahanPajak KeluaranKredit PPN oo... eeceeeeceecceeeeeceeceeseeseeseeseeeeesPPN yang Kurang (Lebih) DibayarDikompensasikan ke Masa BerikutPPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayarmenjadi seecessstseestseeessees Rp 32.904.107.183,00cecssssstesssseeesteees Rp 22.516.162.336,00seeceessttessssesssees Rp 55.420.269.519,00seecesssteessssesseeee
    Raya Jakarta Serang Km. 80Serang, Banten 42183, sehingga jumlah perhitungan PPN yang masih harusdibayar menjadi sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkanselurunnya
Register : 01-02-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 18/Pdt.P/2017/PA.Ba
Tanggal 23 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
210
  • Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 42183/TP/2009 tanggal 03 Maret2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Banjarnegara, bermeterai cukup dan telah dicocokan sesuaidengan aslinya (Bukti P.3);4.
Putus : 05-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KOLON INA
2312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raya Serang Km. 80Walantaka Banten 42183,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40037/PP/M.XIII/16/2012.
    Kolon Ina, NPWP : 01.071.138.0052.000, Alamat : JI.Raya Jakarta Serang Km. 80 Serang 42183, sehingga jumlah perhitunganPPN yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak : . EKSQOM ..... eee e eee ee cece ceeeeceee cece ee eeeeeeeeee sree eeteeeeeeaaaaaaaeea Rp 18.620.476.158,00b. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 33.876.609.887,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak ...........
    Kolon Ina, NPWP : 01.071.138.0052.000, Alamat : Jl.Raya Jakarta Serang Km. 80 Serang 42183, sehingga jumlah perhitunganPPN yang masih harus dibayar menjadi sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena
Register : 09-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA;
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2012 tanggal 20Desember 2012:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT KOLON INA, tempat kedudukan di Jalan Raya Serang Km. 80,Walantaka, Banten 42183,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40033/PP/M.XIII/15/2012
    Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2015Menyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP713/WPJ.07/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor00031/406/08/052/10 tanggal 21 April 2010, alamat: Jalan Raya JakartaSerang Km. 80, Serang 42183, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penghasilan (Rugi) Neto............... ce ceeeeees Rp(93.466.567.893,00)Kompensasi
    Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2015Raya Jakarta Serang Km. 80, Serang 42183, dengan perhitunganmenjadi sebagai berikut:Bahwa amar Putusan Majelis Hakim tersebut tidak menyebutkan namapihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sehingga menjadi tidak jelas dan tidak diketahui siapa pihak TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dimaksud dalamamar putusan Majelis Hakim tersebut di atas;VI.
    XIII/15/2012 tanggal 11 September 2012 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP713/WPJ.07/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Keberatan Atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor00031/406/08/052/10 tanggal 21 April 2010, alamat: Jalan Raya Jakarta Serang Km. 80, Serang 42183, dengan perhitungan menjadi sesuaiperhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata
Putus : 05-05-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA
17546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Nomor 55 tanggal 16 Juli 2009), tempat kedudukan diJalan Raya Serang Km. 80, Walantaka, Banten 42183;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40035/PP/M.XIII/16/2012, Tanggal 11 September 2012 yang telahberkekuatan hukum
    Raya Jakarta Serang Km. 80Serang 42183, sehingga jumlah perhitungan PPN yang masih harusPajak Nomordibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak :a. Eksporb. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriJumlah Dasar Pengenaan PajakPerhitungan PPN Kurang Bayar : PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Dikurangi :1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan2.
    Raya Jakarta Serang Km. 80Serang 42183, sehingga jumlah perhitungan PPN yang masih harusdibayar menjadi sesuai perhitungan di atas;adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Vil.
Putus : 09-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 737/B/PK/PJK/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KOLON INA
13948 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raya Jakarta Serang Km. 80, SerangBanten 42183.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor40045/PP/M.XIlI/16/2012 Tanggal 11 September 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai
    Raya Jakarta Serang Km. 80, Serang Banten 42183, denganperhitungan menjadi sebagai berikut : Penyerahan yang Terutang PPN ...... ee ceeceeeseetecteeeeeees Rp 23.342.308.022,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN .......... cece Rp 16.613.848.894,00Jumlah Penyerahan ..0......cccececeseeseseeeeseeeeseeeeeeteeeeeeeaeeetees Rp 39.956.156.916,00Pci FOC VVC scesneesreneecneosanc. crs cen cuneaneanennes vacarcconsrmecwranernct cess Rp 2.334.230.806,20Kreg PPIN, seanccs 20s ens emmeraceranmsesn ars cts esmeasesnian
Putus : 05-05-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134/B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA
19835 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RayaSerang Km. 80 Walntaka Banten 42183, dalam hal ini diwakili oleh Sadr. IISop Kim Jabatan : Direktur (Sesuai Akta Notaris Ny.
    Raya Jakarta Serang Km. 80, Serang, Banten 42183,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : Penyerahan yang Terutang PPN ................: ee Rp 33.080.140.074,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN ..................
Putus : 13-08-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 948 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — PT. DOLPIN PUTRA SEJATI VS 1. SENIMAN, DKK
10842 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMUDI RICKI KOSASIH,kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Raya Serang Km. 67,Kawasan Industrial Pancatama VI Kav. 77G, Cikande,Kabupaten Serang, Provinsi, dalam hal ini masingmasingmemberikan kuasanya kepada Rudiyono dan kawan, Advokatpada Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Pekerja MuslimIndonesia (LBH PPMI), beralamat di Jalan Ki MaraLingkungan Cibonteng RT. 1 RW. 1, Kelurahan Lebakwangi,Kecamatan Walantaka, Kota Serang,Provinsi Banten (42183),berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari
Register : 25-11-2014 — Putus : 29-12-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PA PADANG Nomor 195/Pdt.P/2014/PA.Pdg
Tanggal 29 Desember 2014 —
261
  • 9a5d631la5d64aad5bd42 768 4184239 425a42315231425a3 93142293 94231394231424a42313931 4a5242424a3931392 93 942 313942293939214a4a31 42 42293 93921393921393918393918423918 3939103 939183939183 93918 3939103939183 939183939183939103 939183939183 93 918 3939103 93918393 918393918313918313918313910314218103118318c8431fF7 00 fF FF0 OF 7E7 42 F7185a52293118393918393918 31391042 421039420 8393908393918 393921293918 39422142391818311800735a42ffF71OFT7LETOSEFLFOOFLT ET LOL LL L3977108c841029184231183942183942103 93910 42 42183
    rEffffrffffrfffrfffrfffrfrfffrffffrfffffrfffrffffrffrffffrfffrfffrfffffffffffrfffrfffrfftfffffffffrfffrffffrfffrffffffffffefffffaddef 75ab5de4abde7 42adce39847b295a42316339215a42 428c9 452b5d6 42b 5de4ab5de4a9ca5215a4a425a42 425a42295a4a42 8c 944abdde42bde75 2c 6de 4a 9cad3 16352 426b424a 6b42294a3939737352 9cbd52b5e 742 add64aadb521 665a3 163 42395a3 9396352 4a8 48 44a9ca5429c9c42948c31635a3 94a31393 9213942 29424231 42 4229393921423 921423918523918 4a3910424218 39391042 4221393118 393918393918 42 4a210031101O948e42tErLOsett /LOPLELALEEE 72 leebad2lobbal8 2918293118 42422 94a 4221423910 423910423 910 42 42183
    424221393918394221393918 3942213 93918 423 9213939183 93918313918313918393918 42 422131391031421029391031421842421810311010848 44affffl0eff710ff ffl8LF31dece 10 4a31313118 423918423918 39391839 4221293910314218313910423918 4231104a3 918 4239183 93918 313918313921293121395a4a5abda529766321311052 4218424a1039421031211029393910848429dedel0ffELOQOLELEQOOSLELOS ET LEVUSELTE OS LELTOVG LEY 2ZLETL ES Lev d2194841839183131 1 031.391839 4229393918 423918423910 4a421042391800392110bdad3 9ff FF52efef10736b082918 42 42183
Putus : 09-12-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 736/B/PK/PJK/2014
Tanggal 9 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA
13035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOLON INA, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km. 80 WalantakaBanten 42183 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 40042/PP/M.XIII/16/2012 tanggal 11 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KOLON INA
14531 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RayaHalaman 8 dari21 halaman Putusan Nomor 730/B/PK/PJK/2014Serang Km. 80 Ciruas Serang, Banten 42183, sehingga jumlah perhitungan PPNyang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :A. EKSPOF oe. eeeeeesesseesseseeeencscsceeecnescseeeescncseseeeessucseseeeessaeaeseeeeneneaeaeeeeees Rp 16.038.387.115,00b.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KOLON INA
14334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOLON INA, tempat kedudukan di Jalan Raya Serang KM80 Walantaka, Banten 42183;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor 40039/PP/M.XIII/16/2012, tanggal 11 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Register : 17-11-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 234/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 1 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Heriyanto Diwakili Oleh : Heriyanto
Terbanding/Tergugat : Sukri Umang
7127
  • ., M.M. dkk, advokat pada Kantor HukumBISA & PARNERS, Kiara Garden, Blok H, No.17,Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka, Kota Serang,42183, tilp. 0812 9856 9170, email : infobisa17@qmail.com,website:www.basukilawfirm.com,selanjutnya disebut sebagai : Kuasa Terbanding;PENGADILAN TINGGI tersebut ;> Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal17 Nopember 2021, Nomor : 234/PDT/2021/PT.BTN., tentang PenunjukanMajelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini
Register : 15-03-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PDT/2019/PT BTN
Tanggal 19 Februari 2019 —
11654
  • I No. 10 Citerep Kiara Kota Serang Propinsi Banten 42183, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;LAWAN :MOCH. ADHI ABDINEGARA, S.Sos, beralamat di Link.Parung RT.001/RW.004Kel. Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten;Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;
    No. 10Citereo Kiara Kota Serang Propinsi Banten 42183,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaPenggugat;LAWAN :MOCH. ADHI ABDINEGARA, S.Sos, beralamat di Link.Parung RT.001/RW.004Kel. Panancangan Kec.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 667/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KOLON INA
14832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RayaSerang Km. 80, Serang Banten 42183, sehingga jumlah perhitungan PPN yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak :A. EKSPOP ..eeecesesseseeseeseseesesscseescsnssceucssuesneneseeneeneaeeaeeseneeneeseneensaeeneenenees Rp 17.066.154.591,00b.
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pdl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
NAOMI AMANDA NAWITA HADIYANTO,SH.
Terdakwa:
AHMAD FATONI Alias MACAN Bin Alm SABRAWI
497
  • ., M.H, Penasihat Hukum dariPos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Serang, beralamatdi Perum Kiara Garden Blok H No. 17 RT 006 RW 002, Kelurahan Kiara, KecamatanWalantaka, Kota Serang, Provinsi Banten 42183, berdasarkan Surat PenetapanPenunjukan Penasihnat = Hukum tanggal 29 =Juni 2021, Nomor137/Pen.Pid/PH/2021/PN Pdl;Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pal (Narkotika)Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor137/Pid.Sus
Upload : 04-05-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Pdl.
NY SAI'AH binti SAID.NY SAETI,SAHANAN.WAHYU HIDAYAT.FAHRUROJI.DULHADI.NY.SOPIAH.RATU ASRIAH.SUPRANI.Hj. ENI MUNJIAH.EEP FATCHUL ICHSAN.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Banten, Cq Bupati Pandeglang, Cq Camat Cadasari, Cq Kepala Desa Cadasari.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Badan Pertanahan RI Provinsi Banten, Cq Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kab. Pandeglang
657
  • Kiara Kec.Walantaka Kota Serang Banten 42183 dalam hal ini para pemberi kuasatelah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya.