Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt/2020Menyatakan perbuatan Tergugat dikategorikan sebagai perbuatanmelawan hukum;:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 tidak berlaku sebagai SIUP skala besar sejakterbitnya SIUP tersebut:Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 berlaku sebagai SIUP skala menengah denganjangka waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Menyatakan

diterimatanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor800/Pdt/2018/PT SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor04/Pdt.G/2018/PN Bil;Mengadili Sendiri:Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum;Menetapkan menurut hukum SIUP Nomor 517/114/424.077

keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal2/ Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan NegeriBangil tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SIUP Besar Nomor517/665/424.077

/2010 yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2010merupakan tindakan dalam ranah hukum publik/administrasi sehinggatidak ada hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat danTergugat;Bahwa gugatan Para Penggugat menyangkut mengenai adanya maladministrasi dalam penerbitan SIUP Besar Nomor517/665/424.077/2010 yang diterbitkan tanggal 31 Maret 2010 yangtidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 36/MDag/Per/9/2007, maka berdasarkan ketentuanPasal 17 UndangUndang Nomor 30 Tahun

Tanpa dasar yang kuatdan penelitian yang mendalam, Tergugat menerbitkan SIUP BesarNomor : 517/ 114/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 sehinggaPT.KARYA GUNA EKATAMA sudah termasuk perusahaan NON UKM.10.

Bahwa tindakan Tergugat yang meneribitkan SIUP Besar Nomor :517/ 114/424.077/2010 adalah termasuk kategori perbuatan melawanhukum karena SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010 bertentangandengan Akta Pendirian dan Penjualan Usaha (penjualan tahunan) tahun2013 yang berdasarkan UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b,PT.KARYA GUNA EKATAMA termasuk kriteria Usaha Menengah (UKM);11.Bahwa oleh karena terbitnya SIUP Besar Nomor517/114

/424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 bertentangan denganhukum dan/atau sebagai perbuatan melawan hukum maka sudahseharusnya sejak terbitnya SIUP Besar Nomor : 517/ 114/424.077/2010aquo dinyatakan tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;Halaman 5 dari 14 Putusan NOMOR 699/PDT/2017/PT SBY12.Bahwa berdasarkan atau berpedoman kepada SIUP Besar Nomor :517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret 2010 tersebut , Tergugat Ilmenetapkan upah yang harus dibayarkan PT.KARYA GUNA EKATAMAke pekerja

Selanjutnya akhirnya Tergugat Ill menyatakanberkas telah sempurna (P21);15.Bahwa SIUP Besar Nomor : 517/114/424.077/2010 yang dipakaldasar dalam penetapan upah oleh Tergugat II sebagaimana disebutkandiatas adalah tidak berlaku demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum. Maka penetapan upah oleh Tergugat Il sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah) yangdibebankan kepada PT.

Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanhukum SIUP Besar Nomor : 517114/ 424.077/2010 tanggal 31 Maret2010 sejak terbitnya SIUP tersebut;4. Menyatakan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) untuk tahun2013 sebesar Rp 1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam riburupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat Il kepada PT. KARYA GUNAEKATAMA adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum;5.

2015 yangdikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; IzinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/149/424. 077/2015, tanggal 13Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan Badan PelayananPerijinan dan Penanaman Modal ;~ Izin Gangguan Nomor530.08/150/424.077/2015, tanggal 13 Pebruari 2015 yang dikeluarkan olehPemkab Pasuruan Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal ; Suratjin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/054/424.077/2015, tanggal 17Pebruari 2015 yang

Putusan No. 774/Pid.Sus/2017/PN.Sby lzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/149/424. 077/2015, tanggal 13Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan Badan PelayananPerijinan dan Penanaman Modal. lzin Gangguan Nomor : 530.08/150/424.077/2015, tanggal 13 Pebruari 2015yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan Badan Pelayanan Perijinan danPenanaman Modal.

Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/054/424.077/2015,tanggal 17 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pemkab Pasuruan BadanPelayanan Perijinan dan Penanaman Modal. Sertifikat Merek Kecap Manis Cap Buah Manis, tanggal 14 April 2008 yangdikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI.Bahwa proses memproduksi Kecap Manis Cap Buah Manis di Tri Karya Abadiyang berlokasi di RT 06 RW 13 Ds. Karangjati Kec. Pandaan Kab.

Bahwa dalam melakukan produksi kecap di usaha Tri Karya Abadi tersebuttelah ada perijinannya antara lain :Tanda daftar industri No. 530/009/424.077/2015 tanggal 17 Februari 2015e Tanda daftar Perusahaan perorangan (PO) No.

TDP 13.26.510.08514tertanggal 25 Februari 2015;e lizin mendirikan bangunan (IMB) No. 648/149/424. 077/2015 tanggal 13Februari 2015;e Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 517/054/424.077/2015 tanggal17 Februari 2015;e Sertipikat Merek Kecap Manis Cap Buah Manis tanggal 14 April 2008 yangdikeluarkan oleh Dep. Hukum dan HAM RI;9.

Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum SIUP Besar Nomor 517114/ 424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 sejak terbitnya SIUP tersebut;Menyatakan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) untuktahun 2013 sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratusenam ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat II kepada PT.Karya Guna Ekatama adalah batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan penetapan tersangka kepada Penggugat berdasarkan Upah Minimum Sektoral (UMKSK)

Nomor 2780 K/Pdt/2018Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyaikekuatan hukum SIUP Besar Nomor 517114/424.077/2010tanggal 31 Maret 2010 sejak terbitnya SIUP tersebut;Menyatakan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) untuktahun 2013 sebesar Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratusenam ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Tergugat Il kepadaPT.Karya Guna Ekatama adalah batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan penetapan tersangka kepada Penggugat berdasarkan Upah Minimum

Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 650/825/424.077/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT. Sahabat Sehat ; --2. Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 647/826/424.077/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT. Sahabat Sehat ; -----------3.

Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 530.08/827.HO/424.077/2011 tanggalHal. 16 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.28 September 2011 tentang Ijin Undang Undang Gangguan (HO) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT. Sahabat Sehat ; --- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :1.

Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 650/825/424.077/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT. Sahabat Sehat ; --2. Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 647/826/424.077/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT.

Keputusan Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 530.08/827.HO/424.077/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Ijin Undang Undang Gangguan (HO) untuk Rumah Sakit bertingkat satu atas nama PT.

KEPALA BADAN PELAYANAN PERWINAN DAN PENANAMANMODAL KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di JalanHayamHal. 1 dari 18 hal. putusan Nomor : 35/B/2015/PT.TUN SBY.Wuruk No. 14 Pasuruan , BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor180/435/424.077/2014, tanggal 20 Nopember 2014 dan Nomor :180/588.1/424.013/2014, tanggal 21 Nopember 2014, memberikuasa kepada :1.NamaJabatan2.NamaJabatan3. NamaJabatan4.

perbuatan TergugatRekonpensi yang secara sengaja mengalihkan obyek perjanjian Kerjasamakepada Pihak lain ;14.Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai bukti atas peralihan obyekPerkara (SPBU nomor 5467109 yang terletak di Desa Warungdowo,Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan) ke pihak ketiga, diantaranyaadalah :e Beralinnya hak pengelolaan SPBU dari Tergugat Rekonpensi kepada PT.Haj Nusantara dimana Direkturnya bernama Erma Yunita sesuai denganSurat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor517/184/424.077

Nur Salamah (Hj.Umi Salamah) dicabut dan dinyatakantidak berlaku, yang di keluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan danPenanaman Modal Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tertanggal 27 May2011;Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Pasuruan Nomor :644/422/424.077/2011, Tentang jinMendirikan Bangunan (IMB) Untuk stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU) Balik Nama Kepemilikan menjadi atas nama PT Haj Nusantara,tertanggal 27 May 2011 ;15.Bahwa Bahwa Penggugat Rekonpensi menganggap

Notaris &Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti T3;Fotocopy dari Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah,Nomor 517/184/424.077/2011 atas nama ERMA YUNITA, yang dikeluarkanoleh Badan Pelayanan Perijinan clan Penanaman Modal PemerintahKabupaten Pasuruan , diberi tanda bukti T4;5.

Fotocopy dari Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk stasiunPengisian Bahan Bakar Umum (balik nama kepemilikan) atas namaPT.HAJ NUSANTARA Nomor. 644/442/424.077/2011 yang dikeluarkanoleh Badan Pelayanan Perijinan clan Penanaman Modal PemerintahKabupaten Pasuruan, diberi tanda bukti T5;6.

Fotocopy dari Fotocopy ljin UndangUndang Gangguan (HO) untuk stasiunPengisian Bahan Bakar Umum (balik nama kepemilikan) atas namaPT.HAJ NUSANTARA Nomor. 530.08/443/424.077/2011 yang dikeluarkanoleh Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal PemerintahKabupaten Pasuruan, diberi tanda T6;7. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan TerbatasNomor : 13.26.1.41.0085, atas nama PT. HAJ NUSANTARA dengan namapenanggung jawab / nama Pengurus ERMA YUNITA , diberi tanda T7;8.

Kartika Jaya Abadi Beton yang bergerak di bidang usaha pertambanganberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor540/05/424.077/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin usaha Pertambagnan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi ;e Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan, terdakwa IR. HAROLDKAURONG Bin SAUMUEL selaku Direktur PT.

Kartika Jaya Abadi Beton yang bergerak di bidang usaha pertambanganberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor540/05/424.077/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzZin usaha Pertambagnan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi ;e Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan, terdakwa IR. HAROLDKAURONG Bin SAUMUEL selaku Direktur PT.

Kartika Jaya Abadi Beton yang bergerak di bidang usaha pertambanganberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor540/05/424.077/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin usaha Pertambagnan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi ;Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan, terdakwa IR. HAROLDKAURONG Bin SAUMUEL selaku Direktur PT.

Kartika Jaya Abadi Beton yang bergerak di bidang usahapertambangan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor540/05/424.077/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izinusaha Pertambagnan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi ;Menimbang, bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan, terdakwa IR.HAROLD KAURONG Bin SAUMUEL selaku Direktur PT.

2015 sebagaimana terlampirdalam Berita Acara Persidangan ;Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pdt.G/2015/PN.SdaMenimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telahmengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimanaterlampir dalam Berita Acara Persidangan ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :1Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan SIUP Menengar Nicurnoir517/103/424.077

/2011 Tertanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan ijinP.T.Bumi Manggala Wisesa, selanjutnya diberi tanda P1;Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 132654608020 tertanggal 15 April2011 atas nama Tergugat II yang berlaku hingga 14 April 2016, selanjutnyadiberi tanda P2;Fotokopi Foto Copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan danPenanaman Modal KAbupaten Pasuruan Nomor: 644/265/424.077/2011tertanggal 12 April 2011 Tentang IMB untuk Industri Pemecah Batu (StoneCrusher), selanjutnya diberi tanda

P3;Fotokopi Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman ModalKabupaten Pasuruan Nomor : 530.08/286.H0/424.077/2011 tertanggal 12 April2011 Tentang Ijin UndangUndang Gangguan Untuk industri Pemecah Batu(Stone Crusher), selanjutnya diberi tanda P4;Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman ModalKabupaten Pasuruan Nomor : 530/040/424.077/2011 tertanggal 13 April 2011Tentang Ijin Usaha ojsr rcuar Barang Dari Batu Untuk Keperluan RumahTangga dan Paangar, , selanjutnya diberi

Bangunan pertokoan bertingkat (4 Lt) atas nama Tergugat berdasarkanIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 644/050/424.077/2013 tanggal23 Januari 2013 yang berdiri di atas bidangbidang tanah yang masingmasing: Hak Milik Nomor 924/Kelurahan Petungasri terbit tanggal 2112008. Surat Ukur tgl. 15012008 No. 49/Petungasri/2008 luas 1609m2 atas nama Terlawan! dengan batasbatas:Utara : Tanah irigasi dan sungaiTimur : Tanah irigasi, Sungai dan tanah hak yasanSelatan : Tanah Negara dan Jalan A.

Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) Nomor517/654/424.077/2016 tanggal 30 Desember 2016 diterbitkan olehPemerintah Kabupaten Pasuruan Badan Pelayanan Perijinan danPenanaman Modal atas nama UD SARDO PANDAAN.

Darma Nutrima Food tertanggal 25Pebruari 2010, yang selanjutnya diberi tanda bukti P2 ; 3 Foto copy, surat Bupati Pasuruan No. 503/23/424.077/2010, perihal RekomendasiLokasi atas Rencana Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDK) di desaBareng, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tertanggal 15 Juni 2010, yangselanjutnya diberi tanda bukti P3 ; 4 Foto copy, surat kuasa dari Sudirman selaku Direktur PT. Darma Nutrima Foodkepada Djoko Srijono selaku karyawan PT.

atau keterangan, sengajamenganjurkan orang kin yakni GENTUR DAMAKUS BIN SURIPTA dan SISWANTORO BINMASRIM bak = sebagai. yang mebkukan atau turut serta mebkukan tnndak pidana yaknimenyalhgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang dsubsidi pemenntah,yang dila&kukan dengan cara sebagai berkut : Bahwa terdakwa SUGENG HARDJO BIN SUTJIPTO adalah pemmpim atau pemik CVANDESIT TRASS MAKMUR yang bergerak dibidang usaha pertambangan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Pasuraan Nomor 540405/424.077

ANDESIT TRASS MAKMUR yang bergerak dibidang usahapertambangan berdasarkan surat keputusan Bupati Pasuruan Nomor Nonor540/05/424.077/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang persetyjuan peningkatan wn usahapertambangan eksplorasi menjadi mn usaha pertambangan operasi produksi ;Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2015/PN.BilBahwa dam kegatan usaha pertambangan, terdakwa SUGENG HARDJO BIN SUTJIPTOselhku pemilk CV ANDESIT TRASS MAKMUR nrennliki alat transportasi berupa 1 (satu)unit pick up mitshubishi

Haj Nusantara dimana Direkturnya bernama Erma Yunita sesuaidengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor517/184/424.077/2011 yang di keluarkan oleh Badan PelayananPerizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten PasuruanTertanggal 27 May 2011; SIUP kecil nomor 715/111/424.061/2006 tanggal 12 Mei 2006 atasnama Warungdowo/Hj.

., M.Hum serta berdasarkan akta jual beli Nomor : 132/2013 tanggal 24Mei tahun 2013, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Setia Adidan Sri Wahyuni, berikut dengan bangunan yang telah ada diatas bidangtanah berdasarkan Surat Izin mendirikan Bangunan (IMB) Nomor648/711/424.077/2011 tanggal 16 Agustus 2011;Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan peralihan Jual Beli ataupengalihan hak melalui Jual Beli dengan seseorang atau badan hukumdan/atau seseorang yang bernama Iwan Wiraprastiyo (Tergugat

Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan danPenanaman Modal Kabupaten Pasuruan No. 648/711/424.077/2011 tentangjin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Rumah tinggal type 5290 atas namaPT. Taman Dayu, diberi tanda ......... 0... cccec ccc cen eee eect eee cee eee eeeaeeaeaeeaes P2:4. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan rumah Nomor CLN.SBYSDA/054/KPR/2016 dari PT Bank Mandiri ( Persero ), Tbk, diberi..P3;5.

Manggalih yang telah dilegalisir.175. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor : 644/1245/424.077/2011, tanggal 21 Desember 2011 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Untuk Home Industry Pengolahan Kayu Dan Gudang Atas Nama CV. Manggalih yang telah dilegalisir.176. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517/905/424.007/2011, tanggal 21 Desember 2011 Atas Nama Perusahaan CV.

Manggalih yang telahdilegalisir.3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan PelayananPerijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan Nomor :644/1245/424.077/2011, tanggal 21 Desember 2011 tentang JjinMendirikan Bangunan (IMB) Untuk Home Industry Pengolahan KayuDan Gudang Atas Nama CV. Manggalih yang telah dilegalisir.1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)Menengah Nomor : 517/905/424.007/2011, tanggal 21 Desember2011 Atas Nama Perusahaan CV.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor :517/905/424.077/2011 tanggal 21 Desember 2011, 4. Keputusan KaBadan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kab. Pasuruan Nomor:644/1245/424.077 /2011 tanggal 21 Desember 2011.,, 5. Surat pengantardari Ka BLH Kab. Pasuruan kepada Bupati Pasuruan Nomor660/1334/424.076/2011 tanggal 5 September 2011 perihal PengantarSurat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup an. CV.

., 6.Keputusan Ka Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kab.Pasuruan Nomor: 530.08/1246.HO/424.077/2011 tanggal 21 Desember2011 tentang Ijin UndangUndang Gangguan (HO) untuk Home IndustryPengolahan Kayu dan Gudang an. CV. MANGGALIH., 7.

Surat IjinUsaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 517/905/424.077/2011tanggal 21 Desember 2011. 4) Keputusan Ka Badan Pelayanan Perijinandan Penanaman Modal Kab. Pasuruan Nomor :644/1245/424.077/2011tanggal 21 Desember 2011. 5) Surat pengantar dari Ka BLH Kab.Pasuruan kepada Bupati Pasuruan Nomor : 660/1334/424.076/2011119tanggal 5 September 2011 perihal Pengantar Surat PernyataanPengelolaan Lingkungan Hidup an. CV. MANGGALIH. 6) Keputusan KaBadan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kab.

Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 517/489/424.077/2014 tanggal12 Nov 2014. 3). Surat Keputusan Kepala Badan pelayanan Perijinan danPenanaman Modal kab. Pasuruan Nomor: 530/069/424.077/2014tanggal 12 Nov 2014 tentang Ijin Usaha Industri Veener dan IndustriFurniture dari Kayu dengan kapasitas produksi per tahun 1.500 M3 4).Surat Keputusan Kepala Badan pelayanan Perijinan dan PenanamanModal Prov.

Fotocopy sesuai asli Surat ijin Perdagangan (SIUP) Menegah, Nomor517/139/424.077/2012, Selanjutnya diberi tanda bukti T.1I.4;5. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli No.361/2012 dihadapan Notaris EKoIsmanto, SH antara Robiatul Adawiyah dengan Indah Wahyuningsih atassebidang tanah Hak Milik Nomor: 839/Kelurahan Blandongan, tertanggal14 Mei 2012, Selanjutnya diberi tanda bukti T.II.5;6.

Surat Nomor: 503/01/424.077/2016 tanggal 4 Januari 2017 perihalPemberian lin untuk dan Pembangunan Fasilitas Pendukung(Station Metering dan Pemasangan Jaringan Pipa Gas di DesaSemare Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan oleh BupatiPasuruan (Bukti T.ILInt.l12);(c). Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama Antara Tergugat IlIntervensi Il dengan Tergugat Il Intervensi No. PGN: 008500. PK/HK.02/INT/2016 dan No.

Bukti P 40b:Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2009, TentangKegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa ; (fotokopi dariHasil print out) ;Surat Bupati Pasuruan Nomor : 050/309/ 424.077/2010, tanggal 16 April 2010, Perihal PermohonanPersetujuan Rekomendasi Pipa Gas Bawah Laut ;(fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : SK.475/MenlhkSetjen/2015, tanggal 3 November 2015, Tentang IzinLingkungan Kegiatan

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Nomor : PRJ5/KN/2017, Nomor : 004900.PR/HK.02/INT/2017, tanggal 7 Maret 2017 ; (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Bupati Pasuruan Nomor : 503/01/424.077/2016, tanggal 4 #4z.Januari 2017, PerihalPemberitahuan jjin untuk dan PembangunanFasilitas Pendukung (Station Metering) danPemasangan Jaringan Pipa Gas Di Desa SemereKecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan ; (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Bupati Pasuruan Nomor : 503/01/424.077/2016, tanggal 4 #4x.Januari

PRAWIRA TATA PRATAMA, Kepada BUPATI PASURUAN, Nomor : 005/dir/IV/17, tanggal 03 April 2017, Perihal : PERMOHONAN IJIN PRINSIP PEMBANGUNAN RUMAH PRAJURIT.

Starr Panel Industri

Starr Panel Industri