Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;Setelah membaca berkas perkara ini;Setelah memperhatikan bukti surat;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;Setelah memperhatikan segala sesuatu di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Januari2021 yang dilampiri anjuran atau risalan penyelesaian Dinas Tenaga KerjaKabupaten Pasuruan Nomor 565/223/424.078/2020/ tanggal 6 Mei 2020, yangditerima

tersebuttelah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarahkekeluargaan baik secara bipatrit dan Tripartit, namun upaya yang dilakukanitu Sama sekali tidak membuahkan hasil, sehingga tidak ada jalan lain bagiPengugat selain mengajukan gugatan perselisihan hubungan Industrial yangdisertai sita jaminan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya dikarenakan keberatan terhadap PutusanAnjuran MediatorDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan No.565/223/424.078

Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2021/PN Sby10.itu Anjuran Mediator Dinas tenaga Kerja Pemerintah kabupaten pasuruan No.565/223/424.078/2020 tanggal 6 Mei 2020 tidak mempunyai kekuatan hukumberlakunya;Bahwa, Perlu diketahui apabila ketentuan sebagaimana tersebut diatasapabilahakhak Penggugat tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka dalam halini agar gugatan tidak siasia (ilusi) dan terpenuhinya tuntutan dari Penggugat,maka mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya

Hakim Pemeriksa dan MengadiliPerkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :1.2.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) baik yangbergerak maupun tidak bergerak yang dilakukan oleh Jurusita PengadilanHubungan industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara iniMenyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya berkenaanAnjuranMediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan No.565/223/424.078

Bahwa Penggugat setelah menerima surat Anjuran dari Mediator DinasTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan No. 565/223/424.078/2020tertanggal 6 Mei 2020, dan diberi waktu 10 hari apabila tidak menerimaanjuran tersebut, tetapi penggungat tidak pernanh memberi suratkeberatan/menolak dan tibatiba sekarang ada surat gugatan kepadaTergugat;DALAM REKONPENSI :1.

Pasuruan nomor:565/1061F/424.078/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Diberi tandabukti P12 ;13.Fotocopy Anjuran dari Disnakertrans Kab. Pasuruan nomor: 565/1061C/424.078/2018 tertanggal 18 Desember 2018, Diberi tanda bukti P13;14.FotocopyAnjuran dari Disnakertrans Kab.

/X/2018, tanggal 5Oktober 2018 perihal Tanggapan atas Surat Anjuran No. 565/1246C/424.078/2018 tertanggal 18 September 2018, Diberi tanda buktiT6a;Fotocopy Tanda Terima Surat nomor : 02/PT.DSF/HRD.DS/Ext./X/2018, tanggal 5 Oktober 2018 perihal Tanggapan atas Surat AnjuranNo. 565/1246 C/424.078/2018 tertanggal 18 September 2018, dariDinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, Diberi tanda bukti T6b ;Fotocopy Surat nomor : 03/PT.DSF/HRD.DS/Ext.

/X/2018, tanggal5Oktober 2018 perihal Tanggapan atas Surat Anjuran No. 565/1278B/424.078/2018 tertanggal 20 September 2018, Diberi tandabuktiT7a;. Fotocopy Tanda Terima Surat nomor : 03/PT.DSF/HRD.DS/Ext.

/X/2018, tanggal 5 Oktober 2018 perihal Tanggapan atas SuratAnjuran No. 565/1278 B/424.078/2018 tertanggal 20 September 2018,Halaman 56 dari 74 Putusan No. 35/Pdt.SusPKPU/2019/PN Niaga Sbydari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, Diberi tanda bukti T7b ;10.Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak Kerjaantara PT. KAROMAH ARTAJAYA dengan Pekerja atas namaMUCHAMMAD ARIFIN, nomor : 2076261017/PKWTKAJ/ X/2017,tanggal 26 Oktober 2017, Diberi tanda bukti T8a ;11.

/X/2018, tanggal5Oktober 2018 perihal Tanggapan atas Surat Anjuran No.565/1061/424.078/2018 tertanggal 14 Agustus 2018, Diberi tanda buktiT29a ;69.Fotocopy Tanda Terima Surat nomor : 01/PT.DSF/HRD.DS/Ext.

RCSI melanjutkanperkara ini ke proses mediasi melalui suratnya No.33/PUKSPAI/RCSI/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019;19.Bahwa setelan proses Sidang Mediasi akhirnya pegawai MediatorDisnaker mengeluarkan anjuran melalui suratnya No.565/1220/424.078/2019, tertanggal 24 September 2019, dimana intianjuran tersebut membenarkan PKWT yang diterapkan oleh tergugat,dengan pertimbangan sampai anjuran dikeluarkan belum ada Notakhusus mengenai perubahan dari PKWT menjadi PKWTT bagi parapenggugat dan rekanrekannya

Bahwa terhadap fundamentum petendi para penggugat poin 19 sampaipoin 20 tergugat menyampaikan halhal sebagai berikut:e Bahwa proses Sidang mediasi yang dilakukan antara para penggugatdengan tergugat dengan pegawai mediator Disnaker mengeluarkananjuran melalui suratnya nomor 565/1220/424.078/2019 tanggal 24September 2019 yang pada intinya berbunyi :MENGANJURKAN:1. Agar pihak pekerja Sdr. Muchammad Muchlis, Sdr. DidikPurwanto, Lailatul Musyarofa dengan pihak Pengusaha PT. RayHal. 19 dari 32 hal.

Pasuruan melalui Surat Nomor :33/PUKSPAI/RCSI/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019 ;Copy dari Asli Surat Anjuran Pegawai Mediasi Disnaker Kab.Pasuruan No. 565/1220/424.078/2019 tertanggal 24September 2019 ;Copy dari Asli Surat Risalah Hasil Pemeriksaan PegawaiPengawas pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 ;Copy dari Asli Surat PUK No.

Pasuruan No. 565/220/424.078/2020Tertanggal 24 September 2019 ;Copy dari Asli Surat Surat Lamaran Kerja atas namaMuchamad Muchlis ;Copy dari Asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.71/RCSI/VIII/2018 atas nama Muchammad Muchlis ;Copy dari Asli Surat Lamaran Kerja atas nama DidikPurwanto;Copy dari Asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.64/RCSI/VIII/2018 atas nama Didik Purwanto ;Hal. 23 dari 32 hal. Put.

Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa :e Bahwa berdasarkan Anjuran Mediator Nomor 565/1220/424.078/2019pada tanggal 24 September 2019 pada poin 2 jelas disebutkan bahwaapabila dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah diterimaSurat anjuran ini ternyata ada yang menolak isi anjuran, maka parapihak atau salah 1 (satu) pihak segera mengajukan gugatan ke PHIpada Pengadilan Negeri Surabaya;e Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 15 Juni 2020, sehinggaterdapat selisih kurang lebih 9 (Sembilan)

PN.Sby18.19.kecuali diatur lebih baik dalam Peraturan Perusahaan atau PernanjianKena Bersama.Sehingga pada Pasal 37 ayat (5) diperuntukkan pekerja yang upahnyadiatas UMK baik yang lajang maupun yang sudah berkeluarga dan masakerja kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih.Berdasarkan uraian diatas Penggugat berkeyakinan dalam menerapkanPasal 37 ayat (5) sebagai dasar untuk menaikkan Upah TahunanKaryawan Tetap (P8) ;Bahwa, Mediator Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan anjurandengan nomor 565 / 789 / 424.078

Kami dari sisi Perusahaan menyatakan menerima sepenuhnya isianjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruandengan nomor surat 565/789/424.078/2020 tertanggal 12 Maret2020;2. Selanjutnya dengan berbagai' pertimbangan, Perusahaanmemutuskan untuk meneruskan mekanisme perselisihan hubunganindustrial ini dengan melakukan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

No.36/Pdt.SusPHI/2020/PN.Sbymemberikan jawaban secara tertulis kepada Mediator Dinas TenagaKerja Kabupaten Pasuruan atas surat = anjuran nomor565/789/424.078/2020, sampai pada batas waktu yang sudahditentukan untuk selanjutnya dibuat akta kesepakatan bersama dandidaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (P9) ;20. Bahwa, hingga gugatan ini kami daftarkan belum ada jawaban dari pihakTergugat, maka Penggugat menganggap Tergugat menolak anjuran dariMediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.

No.36/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyBukti T3 :Bukti T4 :Bukti T5 :Bukti T6 :Bukti T7 :Bukti T8 :Bukti T9 :Bukti T10 :Bukti T11 :Bukti T12 :Bukti T13 :Bukti T14 :Bukti T15 :Bukti T16 :Bukti T17A:15Copy dari Asli Kartu Tanda Pengurus (KTP);Copy dari Asli Surat Keputusan Nomor KEP.228/ORG/F SPLEM SPSI/X/2018 ;Copy dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten PasuruanNomor 568/1583 M/424.078 ;Copy dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja Sosial danTransmigrasi Kab.

Bahwa atas perbedaan pendapat tersebut, Penggugat dan Tergugattelah melakukan serangkaian penyelesaian secara bipartit hinggamediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, namun tidaktercapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja KabupatenPasuruan mengeluarkan Anjuran Tertulis Nomor 565/789/424.078/2020tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menganjurkanpenyesuaian kenaikan upah atas kenaikan UMK tahun 2020 adalahdidasarkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan DaerahKabupaten

Menyatakan, mengembalikan pada rekomendasi surat anjuran Nomor565/605B/424.078/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang dikeluarkan DinasTenaga Kerja Kabupaten Pasuruan;4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yangtimbul akibat adanya gugatan ini;5.

sedangkan untukpenggugat 4 sejak tanggal 24 November 2017Bahwa Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Buruh pada tanggal, 18September 2017 telah mencatatkan perselisihan Hubungan IndustrialKepada Dinas Tenaga kerja Kabupaten Pasuruan guna mendapatkanpenyelesaian.Bahwa selanjutnya permasalahan di teruskan pada tingkat mediasinamun tidak mencapai kesepakatan, sehingga Mediator PerselisihanHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruanmengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor : 565/691D/424.078

Nomor 63/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby15PRIMAIR :e Menolak Gugatan Penggugat ;e Menolak Anjuran Mediator No. 565/691D/424.078/2018 tertanggal 15Maret 2018 karena tidak berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian yangdisepakati dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. yang telahditandatangani dan wajib dijalani Tergugat dan Penggugat ;e Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;SUBSIDAR :Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diSurabaya berpendapat

Fotocopy, Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten PasuruanNomor : 565/691D/424.078/2018, yang selanjutnya diberitanda PV;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran daridalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan alatalat bukti surat,yang diberi tanda T1 sampai dengan T16, yang telah dicocokkan denganHal. 15 dari 30 hal. Put. Nomor 63/Pat.SusPHI/2018/PN Sby16aslinya, dengan rincian sebagai berikut ;1. Fotocopy, Perjanjian Kerja a/n. Sdr.

., , para Pegawai Dinas Tenaga Kerja KabupatenPasuruan, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :094/1066/424.078/2021 ATANGGAL 2 Juni 2021 dan SuratKuasa Nomor: 187/925/424.078/2021 tanggal 4 Mei 2021,selanjutnya disebut sebagai Terut Terbanding semula TurutTergugat;Pengadilan Tinggi Surabaya ;Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor681/PDT/2021/PT SBY tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkatbanding ;Berkas

Nomor 530.08/24.HO/431.014/1995 tertanggal 1 Agustus1995, sebagaimana terakhir telah diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor 530.08/267.HO/424.078/2009 tertanggal 4 Juni2009, yang diterbitkan olen Kepala Badan Pelayanan Perijinan danPenanaman Modal Kabupaten Pasuruan;Surat Tanda ljin Usaha Nomor 503/6057/108.31/1996 tertanggal 18September 1996 tentang Usaha Hotel Melati, dan Nomor503/6051/108.31/1996 tertanggal 18 September 1996 tentang UsahaRumah Makan, sebagaimana terakhir telah diperbaharui denganSurat

Keputusan Nomor 556/05/424.078/2009 tertanggal 4 Juni 2009dan Nomor 556/06/424.078/2009 tertanggal 4 Juni 2009, yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi DaerahTingkat jawa Timur;Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor 13265554400 berlakusampai dengan 12 Pebruari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala DinasPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan selaku KepalaKantor Pendaftaran Perusahaan tertanggal 12 Pebruari 2007;Hal 2 dari 32 hal.

Pasuruan;

Gempol, Kab Pasuruan;

Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan Lingkaran Hidup(BLH) nomor: 660/137.1/424.078/2016 tanggal 28 September 2016perihal Penempatan Lokasi TPS 3R kepada Kepala Desa Bulusari, Kec.Gempol, Kab Pasuruan.1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Desa Bulusari Nomor145.1/69/424.212.2008/2016 tertanggal O5 Oktober 2016 perihalpenempatan lokasi TPST 3R beserta foto copy lampiran suratketerangan Kepala Desa Noreg : 145.4/490.424.212.2008/2016 dan 2(dua) lembar foto lokasi Tanah Kas Desa.1

(satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat SuratPerintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.PasuruanHalaman 32 dari 65, Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020PT SBY46.47.48.49.50.Si.Nomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengannilai kontrak sebesar Rp. 199.578.000,.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentangPengesahan Calon Kepala

(satu) bendel berkas kontrak Asli yang didalamnya terdapat SuratPerintah Kerja (SPK) Asli Badan Lingkungan Hidup Kab.PasuruanNomor: 027/337.28/PBJ/424.078/2016 tanggal 22 september 2016tentang Pengadaan TPST atau TPS 3R Kecamatan Gempol dengannilai kontrak sebesar Rp. 199.578.000,.2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1/1.095/HK/424.013/2013 Tanggal 19 November 2013 tentangPengesahan Calon Kepala Desa Terpilih (YUDONO) Sebagai KepalaDesa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten

) bendel foto copy Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 Tentang Pengelolaan sampah diKabupaten Pasuruan;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan nomor:658/86/424.212.2002/2016 tanggal 27 September 2016 dariKepala Desa Sumbersuko Atas Nama SUPAAT ADNAN perihalPernytaan keberatan atas Pembangunan Tempat PengelolaanSampah (TPST) 3R kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.Pasuruan;1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan dari badan LingkaranHidup (BLH) nomor: 660/137.1/424.078

memberikan tunjangan Hari rayakeagamaan tahun 2016 maka Tergugat wajib dihukum untuk membayartunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 kepada para penggugatsebesar : Rp 3.037.500 X 25 Orang = Rp. 75.937.500,Sehingga tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016 yang wajibdibayarkan oleh tergugat kepada penggugat yaitu sebesar Rp.75.937.500,( tujuh puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribulima ratus rupiah )Bahwa TERGUGAT tidak mengindahkan ANJURAN MEDIATORDISNAKER PASURUAN Nomor : 565/23A/424.078

Penggugattelah mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 20 Mei 2020 dan kemudianTergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalildalilgugatannya, Para Penggugat telan mengajukan alat bukti surat bermateraicukup, yang diberi tanda P1 sampai dengan P13b, sebagai berikut :BuktiP1: Copy dari Asli Surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten PasuruanNomor 565/23A/424.078

Gugatan Premature :1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakanbahwa setiap pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah penyelesaianmelalui mediasi atau konsiliasi;Bahwa pengajuan gugatan a quo telah dilampiri risalah penyelesaianmelalui mediasi dan dibuktikan dengan adanya anjuran mediator nomor565/23A/424.078/2017 tertanggal 10 Januari 2017 dan gugatan ini diajukankarena Tergugat tidak melaksanakan isi anjuran

Penggugatdengan pihak Tergugat beberapa kali yaitu mediasi (pertama) tanggal 09Februari 2017 dan mediasi Il tanggal 23 Februari 2017 akan tetapi masing masingpihak belum ada upaya penyelesaian secara musyawarah mufakat di DinasTenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan;9 Bahwa, setelah dilakukan upaya mediasi belum juga ada penyelesaian makapihak Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Sosial dan TransmigrasiKabupaten Pasuruan mengeluarkan anjuran dengan surat Nomor565/378/424.078