menghadap sendiri di muka persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepadakedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediatorShofiyun Nahidloh, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediatortanggal 27 Agustus 2018 ;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasannya Nomor :X.472/40/433.202

Pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsungdalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Shofiyun Nahidloh,namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Mei 2018 ;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasannya Nomor :X.472/40/433.202

., Halaman 3 dari 13Menimbang bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan SuratIzin dari Bupati Bangkalan sebagai atasan Penggugat NomorX.474.2/121/433.202/2017 tanggal 24 Agustus 2017 ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehinggaTergugat tidak menyampaikan jawabannya ;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipunTergugat tidak hadir, Penggugattetap dibebani pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Penggugattelahmengajukan alatbukti berupa :A

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari Bupati Bangkalansebagaimana Nomor X.474.2/121/433.202/2017 tanggal 24 Agustus 2017 ;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2)yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehinggatelah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah

keterangan Pemohon dan saksisaksi dari Pemohondipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telahditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan padaHal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 86/Padt.P/2019/PN.BKI.tanggal 04 Juli 2019, dengan register nomor 86/Pdt.P/2019/PN Bkl yang telahdibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa SUPRIADI, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Sebagaimana SK.Bupati Bangkalan, No. 823.3/33/433.202

P 440264, atas nama SUPRIADI, diberitanda bukti P9 ;Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Bangkalan Tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkalan, tanggal 29September 2017, Nomor : 823.3/133/433.202/2017, atas nama SUPRIADI,S.E., diberi tanda bukti P10 ;Fotocopy Surat Keterangan Waris yang ditanda tangani oleh Kepala DesaBlega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan yang diketahui CamatBlega, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 04 April 2019, diberi tanda bukti P11;Hal

serta tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sesuai surat izin dari Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/19/433.202

memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPutusan Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.BklI, Halaman 5 dari 10Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan surat izin Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/19/433.202

yang sah;Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurunkankehendakcerainya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa berdasarkan Peratuarn Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian telahHal. 3 dari 10 hal.Put.No 0109/Pdt.G/201 8/PA Bkmenyerahkan Surat Keputusan Izin Perceraian, Nomor: X.474.2/166/433.202

menyatakanmembenarkannya dan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohonputusan;Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasannya denganNomor : X.474.2/166/433.202

IsmailHasan selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan membuatdan menandatangani NPHD dengan Nomor 270/1060/433.202/2012tertanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Tri Yanto Yani,Hal. 5 dari 38 hal. Put. Nomor 642 K/Pid.Sus/2017MM selaku Kepala Bakesbangpol Bangkalan dan H. Ismail Hasan selakuKetua Partai Demokrat DPC Demokrat Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya,Terdakwa H.

Proposal yang berisi rencana kegiatan dan pendanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;Lalu tidak lama kemudian, Bakesbangpol bersurat kepada DPC partaiDemokrat Kabupaten Bangkalan dengan nomor 900/206/433.202/2012tanggal 5 Desember 2012 yang pada intinya memberitahukan kepada PartaiDemokrat bahwa uang/dana Bantuan untuk Parpol (Partai Demokrat) sudahbisa dicairkan di Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan bukti pencairandana SP2D nomor 15067 ke rekening atas nama DPC Partai DemokratNomor

IsmailHasan selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan membuatdan menandatangani NPHD dengan Nomor 270/1060/433.202/2012tertanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. Tri Yanto Yani,MM selaku Kepala Bakesbangpol Bangkalan dan H. Ismail Hasan selakuKetua Partai Demokrat DPC Demokrat Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya,Terdakwa H. Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai Demokrat KabupatenBangkalan mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Drs.

Proposal yang berisi rencana kegiatan dan pendanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;Lalu tidak lama kemudian, Bakesbangpol bersurat kepada DPC partaiDemokrat Kabupaten Bangkalan dengan nomor 900/206/433.202/2012tanggal 05 Desember 2012 yang pada intinya memberitahukan kepadaPartai Demokrat bahwa uang/dana Bantuan untuk Parpol (Partai Demokrat)sudah bisa dicairkan di Bank Jatim Cabang Bangkalan dengan buktipencairan dana SP2D nomor 15067 ke rekening atas nama DPC PartaiDemokrat Nomor

Partai DemokratKabupaten Bangkalan Nomor Rekening 0252146148; 1 (satu) buah Buku Kas dan catatan keuangan; 1 (satu) bendel fotocopy SP2D Nomor 15067 Tanggal 05 Desember2012; 1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal05 Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor RekeningPenerimaHibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012; 1 (satu) bendel fotocopy NPHD

tidak hadir sehinggaTergugat tidak menyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipunTergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenBangkalan dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari Kepala badanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan dengan Keputusan Pemberian izin perceraian nomorX.474.2/05/433.202

Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan, Nomor : X.474.2/05/433.202/2019, tanggal 14 Februari2019. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P3;Putusan nomor 0336/Pdt.G/2019/PA.Bkl, Halaman 4 dari 13d.

Mei 2018 adalah anak dari hasilperkawinan Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Bangkalan (Bukti P.3) yang terikat dengan Peraturan Pemerintahnomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dantelah mendapat izin perceraian dari Kepala badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan denganKeputusan Pemberian izin perceraian nomor : X.474.2/05/433.202

menghadap sebagai wakil/kuasanya,meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sesuai surat izin dari Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/25/433.202

;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiapkali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Tergugat berdasarkan surat izin dari Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/25/433.202/2018 tertanggal 21 Mei 2018, dengandemikian persyaratan administrasi

persidangan, sedang Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimanaternyata dari relaas panggilan Nomor : 1013/Pdt.G/2018/PA.Bkl tanggal 1492018, sedang ketidak hadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkanadanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Izin dari Atasan Nomor : X.472/08/433.202

Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetappada gugatannya dan mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukhalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap telahtermuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Izin dari Atasan Nomor : X.472/08/433.202

Proposal yang berisi rencana kegiatan dan pendanaan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;Lalu tidak lama kemudian, Bakesbangpol bersurat kepada DPC partaiDemokrat Kabupaten Bangkalan dengan nomor: 900/206/433.202/2012tanggal 05 Desember 2012 yang pada intinya memberitahukan kepadaPartai Demokrat bahwa uang/dana Bantuan untuk Parpol (PartaiDemokrat) sudah bisa dicairkan di Bank Jatim Cabang Bangkalandengan bukti pencairan dana SP2D nomor 15067 ke rekening atasnama DPC Partai Demokrat No

Rekening 0252146148;1 (satu) buah Buku Kas dan catatan keuangan;1 (satu) bendel fotocopy SP2D Nomor 15067 tanggal 05Desember 2012;1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan koderekening 5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada PartaiPolitik;1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012tanggal 05 Desember 2012 tentang Penyampaian NomorRekening Penerima Hibah Bantuan Keuangan Partai PolitikTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah KabupatenBangkalan dengan DPC

Rekening 0252146148;1 (satu) buah Buku Kas dan catatan keuangan;1 (satu) bendel fotocopy SP2D Nomor 15067 Tanggal 05Desember 2012;1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan koderekening 5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada PartaiPolitik;1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012tanggal 05 Desember 2012 tentang Penyampaian NomorRekening Penerima Hibah Bantuan Keuangan Partai PolitikTahun 2012;1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab.Bangkalan dengan DPC Parta

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS Bidan pelaksanalanjutan pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan PuskesmasSukolilo telah mendapatkan ijin perceraian dari Kepala Badan KepegawaianDan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan denganKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : X.474.2/017/433.202

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan telah mendapatkan surat izinperceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SumberDaya Aparatur Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor : X.474.2/017/433.202/2021 tanggal 14 Juni 2021;Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagisejak akhir tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan karena antara lain

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang ternyataisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehinggaTergugat tidak menyampaikan jawabannya;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil padaSMP Negeri 1 Blega Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan telahmendapatkan surat izin perceraian dari Kepala badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan denganKeputusan Pemberian izin perceraian nomor : X.474.2/63/433.202

oleh karenanya Penggugatdan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)pada pada SMP Negeri 1 Blega Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalanyang terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo PeraturanPemerintah nomor 45 tahun 1990 dan telah mendapatkan surat izinperceraian dari Kepala badan Kepegawaian dan Pengembangan SumberDaya Aparatur Kabupaten Bangkalan dengan Keputusan Pemberian izinperceraian nomor : X.474.2/63/433.202

., Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, namunberdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 15 Agustus 2018, mediasidinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian sesuai surat izin dari Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan BangkalanNomor : X.474.2/22/433.202/2018 tertanggal 4 Mei 2018.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun2016;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan surat izin dari KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Bangkalan Nomor : X.474.2/22/433.202/2018 tertanggal 4 Mei2018, dengan demikian persyaratan administrasi kepegawaian Penggugatuntuk melakukan perceraian dengan suaminya dipandang telah

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil /kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimanaternyata dari relaas panggilan Nomor : 0766/Pdt.G/2018/PA.BklI tanggal 2962018 dan tanggal 3072018, sedang ketidak hadiran Termohon tersebut tidakternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan olehhukum ;Menimbang bahwa Penggugt sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya Nomor :X.474.2/28/433.202

tak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 telah mendapatkan Surat lIzin Melakukan Perceraian dari atasannyaX.474.2/28/433.202

menghadap sebagaiwakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat sesuai surat izin dari Kepala BadanKepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/044/433.202

;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiapkali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namuntidak berhasil;Putusan Nomor 1145/Pdt.G/2018/PA.Bkl, Halaman 5 dari 11Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil telan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan surat izin dari KepalaBadan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/044/433.202/2018

pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap akan tetapiTergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secararesmi dan patut;Menimbang, bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai X (X 1 X)telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan, dengan suratnya Nomor: X.474.2/17/433.202

13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai, makaMajelis menilai buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupunmateriil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai X (X 1 X) telah memperolehSurat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, dengansuratnya Nomor: X.474.2/17/433.202

., mediatorbersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 5September 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil ( gagal );Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon sesuai surat izin dari Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/41/433.202/2018 tertanggal 23 Juli 2018.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukanperceraian dengan Termohon sesuai surat izin dari Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan Nomor : X.474.2/41/433.202/2018 tertanggal 23 Juli 2018, dengandemikian persyaratan administrasi kepegawaian Pemohon untuk melakukanperceraian dengan isterinya dipandang telah terpenuhi, sesuai

.- 1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening 5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik- 1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal 05 Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor Rekening PenerimaHibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012.- 1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab. Bangkalan dengan DPC Parta Demokrat Kab. Bangkalan tentang Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Kab.

Rekening 0252146148. 1 (satu) buah Buku Kas dan catatan keuangan. 1 (satu) bendel fotocopy SP2D Nomor 15067 Tanggal 05 Desember 2012. 1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal05 Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor RekeningPenerimaHibah Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012. 1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab.

ISMAILHASAN selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan membuatdan menandatangani NPHD dengan Nomor : 270/1060/433.202/2012tertanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. TRI YANTOYANI, MM selaku Kepala Bakesbangpol Bangkalan dan H. ISMAIL HASANselaku Ketua Partai Demokrat DPC Demokrat Kabupaten Bangkalan.Selanjutnya, terdakwa H. Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKab. Bangkalan mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepadaDrs.

ISMAILHASAN selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan membuatdan menandatangani NPHD dengan Nomor : 270/1060/433.202/2012tertanggal 28 November 2012 yang ditanda tangani oleh Drs. TRI YANTOYANI, MM selaku Kepala Bakesbangpol Bangkalan dan H. ISMAIL HASANselaku Ketua Partai Demokrat DPC Demokrat Kabupaten Bangkalan.Selanjutnya, terdakwa H. Ismail Hasan selaku Ketua DPC Partai DemokratKab.

Rekening 0252146148.1 (satu) buah Buku Kas dan catatan keuangan.1 (satu) bendel fotocopy SP2D Nomor 15067 Tanggal 05 Desember 2012.1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal 05Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor Rekening PenerimaHibahBantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012.1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab.

Rekening 0252146148. 1 (satu) buah Buku Kas dan catatan keuangan. 1 (satu) bendel fotocopy SP2D Nomor 15067 Tanggal 05 Desember 2012. 1 (satu) bendel fotocopy DPA SKPD TA 2012, dengan kode rekening5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 (satu) bendel fotocopy Surat No. 900/ 1061/ 433.202/ 2012 tanggal05 Desember 2012 tentang Penyampaian Nomor Rekening PenerimaHibahBantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2012. 1 (satu) bendel fotocopy NPHD antara Pemerintah Kab.

., Halaman 5 dari 13PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas ;Menimbang bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan SuratIzin Untuk Melakukan Perceraian dari atasan Nomor : X.472/20/433.202/2018tanggal 2 Mei 2018, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi KetentuanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan

Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur KabupatenBangkalan, Nomor : X.474.2/013/433.202/2020 tanggal 16 September 2020,maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehatiPenggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon