Nomor : 821.24/12/423.202/2019 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Pengawas, tanggal 15 Mei 2019, dari jabatan lama LurahKelurahan Sebani Kecamatan Gadingrejo dan salinan keputusan a quodiserahkan kepada Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019 ;Bahwa terhadap Keputusan Nomor : 821.28/03/423.202/2019 tanggal 9April 2019, Keputusan Nomor : 821.23/01/423.202/2019 tanggal 26 April2019 dan Keputusan Nomor : 821.24/12/423.202/2019 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Pengawas tertanggal 15 Mei 2019,ketiganya masih

berlaku karena Keputusan Nomor821.24/12/423.202/2019 tanggal 15 Mei 2019 tidak mencabut KeputusanNomor : 821.23/01/423.202/2019, tanggal 26 April 2019 dan KeputusanNomor : 821.28/03/423.202/2019 tanggal 9 April 2019.

Nomor821.28/03/423.202/ 2019 tanggal 26 April 2019 tidakmenyebut nama Dra.

Lampiran KeputusanNomor : 821.28/ 03/423.202/ 2019 tanggal 26 April 2019 tidakmenyebut nama Dra.

Nomor : 884/ 08/ 423.202/ 2019tanggal 14 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan WalikotaPasuruan Nomor : 821.24/ 04/ 423.202/ 2019 Tanggal 26 April2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas.Sehingga dengan dicabutnya Keputusan Walikota Nomor821.24/04/423.202/2019 Tanggal 26 April 2019 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Pengawas tersebut maka KeputusanWalikota Pasuruan Nomor : 821.24/ 04/ 423.202/ 2019 Tanggal 26April 2019 yang dalam Daftar Lampiran Keputusan Nomor821.23/ 04/423.202/ 2019 tanggal

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan olehTergugat berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang dikeluarkanoleh Tergugat berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat Penggugatdengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Pasuruan tentangpemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaDrs. H.

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan olehTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 303 K/TUN/20194.

Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untukmencabut surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasidahulu Tergugat/Terbanding berupa:Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 803/173/423.202/SK/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Drs. H. Giri Prayogo tertanggal 22 Januari 2018;5.

No.0262/ Pdt.G / 2011/ PA.Pasmenurut hukum;SubsidairMohon Putusan yang seadil adilnya;Menimbang, bahwa :Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukanperceraian dari atasan Penggugat sesusai Surat WaliKota Pasuruan Nomor : 803/1051/423.202/SK/2011 tanggal29 April 2011, oleh karenanya pemeriksaan atas perkaraini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yangtelah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri,akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadapatau

Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Pasuruan tentangpemberian ijin perceraian atas nama =PENGGUGATNomor : 803/105/423.202/SK/2011 tanggal 29 = April2011 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pasuruan (P.2);3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa SumberWringin Kecamatan Sumber Wringin, KabupatenBondowoso Nomor: 470/160/430.10.17.6/2011 tanggal 4April 2011 (P.3);B. Saksi Saksi1.

No.0262/ Pdt.G / 2011/ PA.Pasdengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dandiamandemen kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa :Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telah mendapatkan ijin untuk melakukanperceraian dari atasan Penggugat sesusai Surat WaliKota Pasuruan Nomor : 803/1051/423.202/SK/2011 tanggal29 April 2011, oleh karenana pemeriksaan atas perkaraini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatPenggugat dihubungkan dengan

Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPerkara No. 59/G/2018/PTUN.SBY. halaman 2 dari hal 55Surabaya pada tanggal 9 April 2018 dengan Register Perkara Nomor :59/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan suratgugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal17 Mei 2018 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : Objek gugatanSurat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 803/173/423.202

Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kota Pasuruan Nomor : 800/882/423.202/2017tanggal 18 April 2017 menyatakan bahwa PENGGUGAT pada tanggal01 April 2017 telah memasuki batas usia pensiun ; d.

SK. 821.22/07/423.202/2014 tanggal 28 FebruariAsisten Il Bidang Perekonomian dan Pembangunan padaSekertariat Daerah Kota Pasuruan No. SK. 821.22/05423.202/2016 tanggal 11 Nopember 2016 ; Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra pada SekertariatDaerah Kota Pasuruan No. SK. 821.22/07423.202/2016 tanggal28 Desember 2016 ; 222222 n nnn nnn nnnV.2 Bahwa sesuai Surat Keputusan dari TERGUGAT yang menjadi dasarpemberhentian PENGGUGAT adalah : a.

Bahwa sebagaimana surat pemberitahnuan Kepala Badan KepegawaianDaerah Kota Pasuruan Nomor 800/882/423.202/2017 tanggal 18 April2017 menyatakan bahwa PENGGUGAT per tanggal 1 April 2017 telahmemasuki batas uSia pensiun ; e.

Bahwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kota Pasuruan Nomor : 800/882/423.202/2017tanggal 18 April 2017 menyatakan bahwa PENGGUGAT pada tanggal01 April 2017 telah memasuki batas usia pensiun ; Perkara No. 59/G/2018/PTUN.SBY. halaman 11 dari hal 55Bahwa PENGGUGAT telah diberhentikan sementara sebagaimana SKWalikota Pasuruan Nomor : 803/51/423.292/SK/2017 tertanggal 10Januari 2017 ; 2 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn een nnn nn nce en nnn nneeBahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana

- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Kota Pasuruan (Sdr. Erwin Hamonangan, S.SIT. NIP.19740110 199602 1002) yang ditanda-tangani Walikota Pasuruan (Hasani).

- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.22/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Sdr. H. Didik Rame Dwi Wibowo, SH.Msi.) yang ditanda-tangani Walikota Pasuruan (Hasani).

- Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditanda-tangani Drs. Bahrul Ulum, MM.

- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (kartu PNS Elektronik) an. H. Didik Rame Dwi Wibowo. NIP.19600103 198903 1009 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.

Cokro Aminoto No.75 Kediri;Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor:821.23/1/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatandalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat padaDishubkominfo Kota Pasuruan (Sdr.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinas sebagaiPengguna Anggaran;Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditandatanganiDrs. Bahrul Ulum, MM;Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (kartu PNS Elektronik) an. H.Didik Rame Dwi Wibowo.

Cokro Aminoto No.75 Kediri.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor821.23/1/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatandalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat padaDishubkominfo Kota Pasuruan (Sdr.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinassebagai Pengguna Anggaran.Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditandatanganiDrs. Bahrul Ulum, MM.Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (kartu PNS Elektronik) an.H. Didik Rame Dwi Wibowo.

Pasmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruhorang lain untuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah ;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Suratlin Atasan Nomor 803/2512/423.202/SK/2016 tanggal 09 September 2016yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Pasuruan;Bahwa Majelis Hakim menasihati Pemohon agar rukun kembali membinarumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Kemudian dalamsidang tertutup untuk umum dibacakan

PasMenimbang, bahwa Pemohon hadir secara in person dalam sidang,sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lainuntuk hadir dalam sidang sebagai kuasanya yang sah ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmenyerahkan Surat Ijin Atasan Nomor 803/2512/423.202/SK/2016 tanggal 09September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Pasuruan,hal ini telah memenuhi ketentuan dalam

., namunberdasarkan Laporan Mediasi tertanggal 9 Mei 2019 upaya mediasi tersebuttidak berhasil mendamaikan;Bahwa Termohon selaku PNS telah memperoleh Surat Keteranganuntuk melakukan Perceraian dari Walikota Pasuruan NomorX.803/2201/423.202/2019 tanggal 5 Agustus 2019;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikanjawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan isi permohonanPemohon

tersebut tidak dibantaholeh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal danmateriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatdan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, oleh karenaHal. 5 Putusan Nomor 0844/Pat.G/2018/PA.Pas.Pemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan permohonan talakterhadap Termohon;Menimbang, bahwa Termohon selaku PNS telah memperoleh SuratKeterangan untuk melakukan Perceraian dari Walikota Pasuruan Nomor :X.803/2201/423.202

., M.H. yang disepakati oleh Penggugat danTergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2019, mediasitersebut dinyatakan tidak berhasil;Bahwa Tergugat yang bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah KotaPasuruan telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Percerain dariWali Kota Pasuruan dengan Nomor : X.803/2795/423.202/2019 tanggal 6Desember 2019;Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum Majelis Hakim telahmembacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana isinya tetapdipertahankan

bahwa Majelis Hakim juga telah memberi kesempatan kepadabelah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendakiPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan tertulis Hakim Mediatorjuga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS di Pemerintah Daerah KotaPasuruan telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Percerain dariWali Kota Pasuruan dengan Nomor : X.803/2795/423.202

tidak datang menghadapdan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil, Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Izin Atasan untuk melakukan perceraian nomor803/3321/423.202

Tahun 2006 Pengadilan Agama Mojokertoberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannyaitu. disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat nomor : 803/3321/423.202

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menuruthukum;SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor DinasPerhubungan Kota Pasuruan telah mendapatkan surat izin dari atasannyauntuk melakukan perceraian Nomor : 803/1092/423.202/SK/2019 tanggal 14Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Pasuruan; Hal. 2 dari 12 hal. Put.

sungguhsungguhdengan menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembalidengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian,sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 803/1092/423.202

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa, Pemohon selaku seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana Surat KeputusanPembeian Izin Perceraian Nomor : X.803/1954/423.202/SK/2016 tanggal 1 Juli2016 dan Pemohon telah mencukupkan izin tersebut dan siap menanggungsegala resiko akibat perceraian ini oleh karenanya pemeriksaan

denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil telah mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang untukmelakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor : X.803/1954/423.202

Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai seorang pegawai negerisipil telah mendapatkan surat ijin untuk mengajukan perceraian dari walikotaPasuruan Nomor : 800/30/423.202/SK/2021, pada tanggal 29 April 2021dan yang dikeluarkan oleh Sekertaria Daerah Pemerintahan Kota Pasuruan;. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonisdan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2020 keadaannya mulai tidakharmonis dan sering terjadi perselisinan dan pertengkaran;.

hadir di persidangan maka prosesmediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karenaketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalamsetiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukunkembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmemperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yangberwenang berdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor800/30/423.202

- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Kota Pasuruan [Sdr. Erwin Hamonangan, S.SIT. NIP.19740110 199602 1002] yang ditanda-tangani Walikota Pasuruan [Hasani].

- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.22/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika [Sdr. H. Didik Rame Dwi Wibowo, SH.Msi.] yang ditanda-tangani Walikota Pasuruan [Hasani].

- Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditanda-tangani Drs. Bahrul Ulum, MM. - Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik [kartu PNS Elektronik] an. H. Didik Rame Dwi Wibowo. NIP.19600103 198903 1009 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.

Cokro Aminoto No.75Kediri.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala BidangPerhubungan Darat pada Dishubkominfo Kota Pasuruan Sdr. Erwin Hamonangan,S.SIT.

NIP.19600103 198903 1009 JabatanKepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran.Hal. 5 dari 177 Putusan Akhir No : 207/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal3 Januari 2012 yang ditandatangani Drs. Bahrul Ulum, MM.Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik kartu PNS Elektronik an. H. Didik Rame DwiWibowo.

Cokro Aminoto No.75Kediri.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/1/423.202/2012 tanggal 2Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat padaDishubkominfo Kota Pasuruan Sdr. Erwin Hamonangan, S.SIT.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinas sebagai PenggunaAnggaran.Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal 3Januari 2012 yang ditandatangani Drs. Bahrul Ulum, MM.Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik kartu PNS Elektronik an. H. Didik Rame DwiWibowo.

.- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Kota Pasuruan (Sdr. Erwin Hamonangan, S.SIT.

NIP.120155542 tanggal 16 April 1997 beserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah XXVI Departemen Perhubungan Nomor : SK.15/KP.301/KW.XXVII-97 tanggal 16 April 1997.- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.22/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Sdr. H.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran.- Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditanda-tangani Drs. Bahrul Ulum, MM.- Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (kartu PNS Elektronik) an. H. Didik Rame Dwi Wibowo.

MSi selaku Kadishubkominfo Kota Pasuruanberdasarkan Keputusan Walikota Pasuruan Nomor: 821.22/01/423.202/2012tanggal 02 Januari 2012 dan saksi ERWIN HAMONANGAN, S, Sit selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPKm) pada DISHUBKOMINFO berdasarkanHalaman 2 dari 115 Perkara Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PT SBYSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKota Pasuruan Nomor: 188/008/423.106/2012 tanggal 04 Januari 2012(penuntutannya masingmasing dilakukan secara terpisah) pada wakiu antarabulan

Cokro Aminoto No.75 Kediri;Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor:821 .23/7/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatandalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat padaDishubkominfo Kota Pasuruan (Sdr.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinas sebagaiPengguna Anggaran;Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditandatanganiDrs. Bahrul Ulum, MM;Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (kartu PNS Elektronik) an. H.Didik Rame Dwi Wibowo.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinassebagai Pengguna Anggaran.Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditandatanganiDrs. Bahrul Ulum, MM.Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik (kartu PNS Elektronik) an.H. Didik Rame Dwi Wibowo.

Pas.berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pasuruan NomorX.803/2346/423.202/2016, tanggal 11 Oktober 2016 ;Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikankedua belah pihak agar rukun kembali , namun tidak berhasil;Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis telah memberikesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi danberdasarkan laporan tertulis Hakim Mediator Drs.H.MUCHIDIN,M.A. tanggal 31Mei 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

sebagaimana dikehendakiPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan tertulis HakimMediator Drs.H.MUCHIDIN,M.A. tanggal 31 Mei 2016 bahwa proses mediasiyang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), telahmemperoleh surat Keterangan jin untuk melakukan perceraian dari Wali KotaPasuruan, sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pasuruan Nomor :X.803/2346/423.202

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikantersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksisaksi Penggugatdi persidangan dan juga sebagaimana ternyata dalam surat bukti (P1), maka harus dinyatakanterbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan surat ijin untukmelakukan perceraian dari pejabat atasannya tertanggal 25 Juni 2010 Nomor803/1865/423.202

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan yang berkedudukan diJalan Pahlawan No. 22 Kota Pasuruan. berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 800/2283/423.202/2019, tertanggal 28 AgustusSelanjutnya disebut : TERBANDING/TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahMOE MD ACA j= == nnn ne nee nme nnn nnn nen nnn nn ne nnn noe nnn nae nnn eae cen nee nan cee nen nn nnn nn1.

Foto Copy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor821.24.09/423.202/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang PengangkatanMoch.Chunaivi S.Kom Menjadi Kepala Seksi Pengembangan danPengelolaan Aplikasi di Dinas Diskominfo Kota Pasuruan.10. Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Walikota Pasuruan Nomor.821.4.2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018 kepada FENDYKRISDIYONO, SP. MM. selaku Plt Dinas Kominfo Kota Pasuruan.11.

Bahwa benar Saksi menerangkan pada tahun 2019 saya selaku KepalaBidang (Kabid) Layanan EGovernment di Dinas Komunikasi, Informatika danStatistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan WalikotaPasuruan Nomor: 821.23/01/423.202/2018 tanggal 07 Mei 2018.

Foto Copy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor821.24.09/423.202/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentangHal. 218 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN SbyPengangkatan Moch.Chunaivi S.Kom Menjadi Kepala SeksiPengembangan dan Pengelolaan Aplikasi di Dinas Diskominfo KotaPasuruan.10.Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Walikota Pasuruan Nomor.821.4.2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018 kepada FENDYKRISDIYONO, SP.

821.4.2039/423.202/PLT/2018 tanggal 28 September 2018 kepadaFENDY KRISDIYONO, SP.

- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dishubkominfo Kota Pasuruan [Sdr. Erwin Hamonangan, S.SIT. NIP.19740110 199602 1002] yang ditanda-tangani Walikota Pasuruan [Hasani].

- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.22/I/423.202/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika [Sdr. H. Didik Rame Dwi Wibowo, SH.Msi.] yang ditanda-tangani Walikota Pasuruan [Hasani].

- Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang ditanda-tangani Drs. Bahrul Ulum, MM. - Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik [kartu PNS Elektronik] an. H. Didik Rame Dwi Wibowo. NIP.19600103 198903 1009 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2009.

Cokro Aminoto No.75Kediri.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012 tanggal 2Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Bidang Perhubungan Daratpada Dishubkominfo Kota Pasuruan Sdr. Erwin Hamonangan, S.SIT.

NIP.120155542 tanggal 16 April1997 beserta Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah XXVI DepartemenPerhubungan Nomor : SK.15/KP.301/KW.XXVII97 tanggal 16 April 1997.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.22/1/423.202/2012 tanggal 2Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Sdr. H.

NIP.19600103 198903 1009 Jabatan Kepala Dinassebagai Pengguna Anggaran.Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal 3Januari 2012 yang ditandatangani Drs. Bahrul Ulum, MM.Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik kartu PNS Elektronik an. H. Didik Rame DwiWibowo.

Cokro Aminoto No.75Kediri.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pasuruan Nomor : 821.23/I/423.202/2012tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala BidangPerhubungan Darat pada Dishubkominfo Kota Pasuruan Sdr. Erwin Hamonangan,S.SIT.

NIP.19600103 198903 1009 JabatanKepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran.Fotocopy Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821/9/423.202/2012 tanggal3 Januari 2012 yang ditandatangani Drs. Bahrul Ulum, MM.Fotocopy Kartu Pegawai Elektronik kartu PNS Elektronik an. H. Didik Rame DwiWibowo.

Fotocopy SK Walikota Pasuruan Nomor: 821.13/38436/423.202/SK/2014tanggal 11 Nopember 2014 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS atasnama RINCI SURYADI, diberi tanda P5 ju cece cece ee ceeee ae eeseeae eeeean eensono= Menimbang, bahwa selain buktibukti surat tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuaidengan agamanya masingmasing dan memberikan keterangan yang padapokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan danmenjadi