Ditemukan 47 data
35 — 15
Cipto Nomor 33SUIMGNED , :aessnssseserneecenensse cree emeee nnneeeemte neni seem nnneneesBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/92/435.013/2014 , tertanggal 27 Januari 2014, memberikuasa kepada :1. Nama : SETIAWAN KARYADI,SH,Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep), 2.Nama : HIZBULWATHAN,SH,MH.Jabatan :Kepala Sub Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten Sumenep,3.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati SumenepNomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, TentangPelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHHODIN sebagai KepalaDesa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; nn nn nnn nnn nnn nccncen3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHHODINsebagai Kepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, KabupatenSumenep, yang diterbitkan oleh Tergugat ; 4.
Surat Keputusan Bupati Sumenep ( Tergugat )Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 ( obyek sengketa ) diterbitkanberdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa GrujuganHal. 5 dari 15 hal. putusan Nomor : 80/B/2014/PT.TUN SBY.Nomor : 188/03/KEP/435/420/104/BPD/2013 Tentang Penetapan CalonKepala Desa Terpilin ( Bukti bertanda T 3 ), yang mana BPD DesaGrujugan memiliki Legal Standing untuk menerbitkan Surat Keputusan aquo.
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagai Kepala Desa Grujugan,Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep yang diterbitkan Tergugat ;3.
33 — 22
Pandeman TA 2009 ; Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/377/KEP/435.013/ 2008, tanggal 15Desember 2008, tentang bantuan TPAPD TA 2008 ; Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/383/KEP/435.013/ 2009, tanggal 15Desember 2008, tentang bantuan TPAPD TA 2009 ; Peraturan Desa Pandeman tentang APBDes Ds Pandeman Kec.
Kepala Urusan sebanyak 978 3.520.800.000,00 orang masingmasing sebesarRp 300.000,/bulan x 12bulan Kepala Dusun sebanyak 14785.320.800.000,00orang masingmasing sebesarRp 300.000,/bulan x 12bulan Jumlah 15.883.200.000,00 = Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melaluiKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/377/KEP/435.013/2008 tanggal 22September 2008 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan AparaturPemerintah Desa Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Bupati SumenepNomor : 188/491/KEP/435.013
Kepala Dusun sebanyak 1478 /5.320.800.000,00orang masingmasing sebesarRp 300.000,/bulan x 12bulanJumlah 15.883.200.000,00 17= Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melaluiKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/377/KEP/435.013/2008 tanggal 22September 2008 tentang Bantuan Tunjangan Penghasilan AparaturPemerintah Desa Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Bupati SumenepNomor : 188/491/KEP/435.013/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentangPerubahan atas Keputusan Bupati Sumenep Keputusan Bupati
Sumenep TA 2008 dan TA 2009 antara lain : a Keputusan Bupati Sumenep nomor: 188/377/KEP/435.013/2008, tanggal22 September 2008 tentang Bantuan tunjangan penghasilan aparaturpemerintah desa Tahun Anggaran 2008 dan lampirannya ; b Keputusan Bupati Sumenep nomor: 188/491/KEP/435.013/2008, tanggal15 Desember 2008 tentang perubahan atas keputusan Bupati Sumenepnomor : : 188/377/KEP/435.013/2008, tanggal 22 September 2008tentang Bantuan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa TahunAnggaran 2008
Pandeman TASurat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/377/KEP/435.013/ 2008,tanggal 15 Desember 2008, tentang bantuan TPAPD TA 2008 ; Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/383/KEP/435.013/ 2009,tanggal 15 Desember 2008, tentang bantuan TPAPD TA 2009 ; Peraturan Desa Pandeman tentang APBDes Ds Pandeman Kec.
66 — 39
Cipto Nomor 33Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/766/435.013/2013 tertanggal 19 Juli 2013, selanjutnyadisebut sebagai Pihak TERGUGAT. 2. RAHMAWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Kropoh, KecamatanTelah membaca :e PenetapanPEN.TUNRaas, Kabupaten Sumenep, Tempat Tinggal di Dusun Jati, DesaKropoh, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep ;Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : Mohammad Saleh, S.H.
Yang mana dalam hal inipelantikan tersebut berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati SumenepNo. 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang PelantikanKepala Desa Terpilih atas nama : RAHMAWI sebagai Kepla Desa Kropoh,Kecamatan Raas, KabupatenSumene). 222 n ona nnn neBahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal14 Juni 2013, karena hal tersebut didengar sendiri oleh Penggugat karena diumumkan lewatmedia elektronik dan diklarifikasi sendiri bersama Team Saksisaksi
Adapun yang dimaksud dengan AsasKepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep (Tergugat) masih melakukanproses pelantikan Kepala Desa Terpilih meskipun proses pelaksanaan Pilkadestelah menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatandari Penggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telah melanggar AsasKepastian Hukum ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP / 435.013 /2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama: RAHMAWI
(Kopi Sesuai Dengan Aslinya) ;Bukti P3 : Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP / 435.013 /2013 tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilih tanggal 13 Juni 2013beserta lampiran Keputusan Bupati Nomor : 188 / 318 / KEP / 435.013 /2013 tanggal 13 Juni 2013. (Kopi dariKOP1)32 222 nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnnBukti P4 : Surat Pernyataan Keberatan tanggal 7 Mei 2013.
(Kopi dari kopi) ;28BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP6P7P8P9P10P11P12Surat Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep kepada KetuaBPD Kropoh tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 005/483/435.013/2013.(Kopi Sesuai Dengan Aslinya) ;Surat Undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep kepada KetuaPanitia Pilkades Kropoh tanggal 23 Mei 2013 Nomor005/483/435.013/2013.
Mohammad Farid Rofik
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
287 — 165
M E N G A D I L I :
DALAM PENUNDAAN :
- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/313/KEP/435.013/2021, Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Batuampar
Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2021, tanggal 02 Juli 2021;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/313/KEP/435.013/2021, Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2021, tanggal 02 Juli 2021;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);
/2021, TentangJadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 KabupatenSumenep, tanggal 25 Maret 2021, diubah dengan Keputusan BupatiSumenep Nomor: 188/315/KEP/435.013/2021, tanggal 05 Juli 2021,Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor:188/134/KEP/435.013/2021, Tentang Jadwal Tahapan Pemilihan KepalaDesa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret 2021;.
2021, diubah denganKeputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/315/KEP/435.013/2021, tanggal05 Juli 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati SumenepNomor: 188/134/KEP/435.013/2021, Tentang Jadwal Tahapan PemilihanKepala Desa Serentak Tahun 2021 Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret2021;Putusan Nomor 106/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 11 dari 52 halaman4.
Bupati Sumenep Nomor: 188/313/KEP/435.013/2021, TentangPenundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa BatuamparKecamatan GulukGuluk Kabupaten Sumenep Tahun 2021, tanggal 02 Juli2021;.
Bukti P4A : Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/134/KEP/435.013/2021 tentang Jadwal TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2021 di Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret 2021beserta Lampirannya, (fotokopi sesuai denganfotokopi);5. Bukti P4B : Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/315/KEP/435.013/2021 tentang Perubahan KeduaPutusan Nomor 106/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 29 dari 52 halaman6. Bukti P57. Bukti P68. Bukti P79.
Bukti T02Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/134/KEP/435.013/2021 tentang Jadwal TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun2021 di Kabupaten Sumenep, tanggal 25 Maret 2021,(fotokopi sesuai dengan aslinya);Lampiran Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/134/KEP/435.013/2021, tangga Keputusan BupatiPutusan Nomor 106/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 30 dari 52 halaman10.11.Bukti T03Bukti T04Bukti T05Bukti T06Bukti T07Bukti T08Bukti T09Bukti T10Bukti T11Sumenep Nomor : 188/134/KEP/435.013/20211 25Maret
69 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun yang dimaksuddengan Asas Kepastian Hukum disini yakni Bupati Sumenep(Tergugat) masih melakukan proses pelantikan Kepala Desa Terpilihmeskipun proses pelaksanaan Pilkades telah menjadi sengketa diPengadilan Negeri Sumenep dengan adanya gugatan dariPenggugat, sehingga tindakan Bupati Sumenep tersebut telahmelanggar Asas Kepastian Hukum ;24.Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188 / 318 / KEP /435.013 / 2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin atas nama : RAHMAWI
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013Tentang Pelantikan Kepala Desa terpilin atas nama : Rahmawi sebagaiKepala Desa Kropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep ;. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Penghitungan Ulang danatau Pemilihan Ulang terhadap Pilkades Desa Kropoh, Kecamatan Raas,Kabupaten Sumenep sesuai Peraturan perundangundangan yangberlaku ;.
., tanggal 30 Oktober 2013 adalahsebagai berikut:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa TerpilihHalaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor 83 PK/TUN/2014sepanjang atas nama RAHMAWI, sebagai Kepala Desa KropohKecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin sepanjang atas nama : RAHMAWI, sebagai Kepala DesaKropoh Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep ;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;5.
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya pada halaman 9 alinea ke 2 dan halaman 10 alinea ke 1 yakni : Menimbang bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkarain) adalah Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor:188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juli 2013 tentang PelantikanHalaman 12 dari 20 halaman.
51 — 28
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang Pelantikan Kepala DesaTerpilin khususnya Nomor Urut 11.3 Desa Ambunten Timur atas namaSLIDAIRM ly manana anna enn nen nn3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentangPelantikan Kepala Desa Terpilin knususnya Nomor Urut 11.3 Desa AmbuntenTimur atas nama SUDARMAUI; 24.Mewajibkan ..............4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada Panitia PilkadesDesa Ambunten Timur atau setidaktidaknya kepada BPD untuk melakukanpenghitungan ulang Surat Suara;"5.
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep tanggal 13 Juni 2013Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilihatas nama : H. SUDARMAul, absyah demi hukum; 3.
69 — 27
Cipto No.33Sumenep' Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/767/435.013/2013 tertanggal 19 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagal..................6:cceeee TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; Telah M@Mbaca : n nono n non non non ron nen nn nn nn nnn nnn nn nen nee nen nen ene Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:109.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 24 Juni 2013 tentang PenunjukkanMajelis Hakim; 20+ 220 22+ o2 one nnn non non nn non nen nen ee nee nee Penetapan
nnn nnn nnninneicnnnnnnnnnnnnMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,pada tanggal 21 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor: 109/G/2013/PTUN.SBY., kemudian diperbaiki dan diterima tanggal 17 Juli 2013 denganmendalilkan halhal sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas halhal sebagai berikut :Mengenai Sengketa : 0 2200 enone neonSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013
Yang mana dalam hal inipelantikan tersebut berdasarkan kepada Surat Keputusan Bupati Sumenep No.188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin atas nama : Sudarmaji sebagai Kepala Desa Ambunten Timur,Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep.Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejaktanggal 14 Juni 2013 karena hal tersebut didengar sendiri oleh Penggugat karenadiumumkan lewat media elektronik dan diklarifikasi sendiri bersama Team saksisaksi
tanggal 14 Juni2013, karena sudah tidak ada relevansinya lagi gugatan tersebut untukdilanjutkan. o 2on non nnn nnn non nee non nnn nnn nnn noe nnn enn aneBahwa meskipun pelaksanaan Pilkades Ambunten Timur banyak terjadipelanggaranpelanggaran sebagaimana dikemukakan diatas maupun adanyaGugatan ke Pengadilan, ternyata Bupati Sumenep (Tergugat) melakukanpelantikan terhadap Kepala Desa Terpilin : Sudarmaji sebagai Kepala DesaAmbunten Timur dengan : Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :188/318/KEP/435.013
Bahwa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor20.21.22.188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13 Juni 2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilih atas nama : SUDARMAJI sebagai Kepala Desa AmbuntenTimur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep (Obyek Sengketa) yangditerbitkan oleh Bupati Sumenep (Tergugat), harus dinyatakan Batal atau Tidakmm ABahwa Bupati Sumenep (Tergugat) agar diwajibkan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 tanggal 13Juni 2013 Tentang Pelantikan Kepala
33 — 13
WAHYU PURNOMO, SH, Jabatan Staf Bagian Hukum SetdaKabupaten SUMENED omen nnn nn nnn nnn nnn nnn nc nn cenceKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, berkedudukan diJalan Cipto No. 33 Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183.1/766/435.013/2013, tanggal 19 Juli 2013;4. MUHAMMAD SALEH, SH, kewarganegaraan Indonesia, Advokat danPenasehat Hukum, berkedudukan di JI.
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin sepanjang atasnama RAHMAWI, sebagai Kepala Desa Kropoh, Kecamatan Raas, KabupatenSUMENED35 onan nnn n nn nnn nnn nce nonce nnn nn nnn nnn3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013 Tentang Pelantikan KepalaDesa Terpilin sepanjang atas nama RAHMAWI, sebagai Kepala Desa Kropoh,Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep);4.
47 — 28
Cipto No. 33 Sumenep, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 183.1/1121/435.013/2013, tertanggal 1 OktoberCOSelanjutnya disebut sebagai ...............:0cceeeeeees LERGUGAT ;SAHODDIN, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Palegen, Desa GrujuganRT 01/ RW 01, Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Dalamhal ini memberikan kuasa khusus kepada : ACH. SUPYADI, SHWarga Negara Indonesia, pekerjaan : advokad pada kantor HukumAch. Supyadi, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Dr.
adatanggapan apaapa; nnn nnn nnn nn nnn nn nnn ce cccBahwa, pihak Badan Permusyawaratan Desa Grujugan selaku lembagayang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaGrujugan tetap bersikap tidak mau tahu dan bahkan mengusulkanSAHODDIN kepada Bupati Sumenep melalui Camat Gapura untuk dilantiksebagai Kepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ;Bahwa, oleh karena ada usulan dari BPD Grujugan, Tergugat menerbitkanSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013
Pendukung Penggugat, sertaadanya surat keberatan yang dilayangkan Penggugat kepada BPD Desa22.14Grujugan yang kesimpulannya bahwa PILKADES Grujugan bermasalah danharus diulang, serta belum terselesaikannya seluruh rangkai permasalahan,maka tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan secara seksama halhaltersebut, dan tidak mengklarifikasi atau menanyakan kepada Panitia danBPD Grujugan selaku pihak yang bertanggung jawab, maka tindakanTergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/318/KEP/435.013
yang diusulkan oleh BPD Grujugan, makatindakan Tergugat telah bertentangan dengan Asas kecermatan.sedangkan.....23.15Sedangkan dari rasa keadilan Tergugat telah bertindak tidak adil kepadaPenggugat, dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga cukupberalasan hukum objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal ; Bahwa, selanjutnya diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013,Tentang Pelantikan Kepala Desa Terpilin atas nama SAHODDIN sebagaiKepala Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 252522 02 =Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan kepada PanitiaPemilihan Kepala Desa Grujugan untuk melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Ulang di Desa Grujugan, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;5.
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tergugat, Tergugat Il Intervensi telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya Nomor 180/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal07 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu = sebagaiPembanding/Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabayaa dengan posita perkara pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Bahwa Objek sengketa Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/720/KEP/435.013
Urut 2 DesaPoteran, terbit tanggal 16 Desember 2014 (objek sengketa) besertatindak lanjutnya yang diterbitkan oleh Tergugat selama masih dalampemeriksaan pengadilan sampai perkara ini memperoleh putusanyang mempunyai kekuatan hukum tetap;Mewajibkan terhadap Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Bupati Sumenep No. 188/720/KEP/435.013/2014,tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihAtas Nama Suparman, S.Pdi., Kecamatan Talango (VI) No.
Putusan Nomor 105 PK/TUN/2016Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sumenep No.188/720/KEP/435.013/2014, tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Terpilin Atas Nama Suparman, S.Pdi., KecamatanTalango (VI) No. Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16 Desember2014 yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiSumenep No. 188/720/KEP/435.013/2014, tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Terpilin Atas Nama Suparman, S.Pdi.
Bahwa Objek Sengketa bersifat faktual dan hanya berlaku sekalipakai, dapat dibuktikan bahwa didalam Objek Sengketa tidakterdapat klausul: "Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, makaSurat Keputusan ini akan ditinjau Kembali";Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, oleh karena ObjekSengketa sudah tidak memiliki kekuatan mengikat lagi secarahukum, maka Keputusan Bupati Sumenep Nomor188/720/KEP/435.013/2014 tentang Pengesahan Dan PengangkatanKepala Desa tidak dapat dijadikan Objek Sengketa
Putusan Nomor 105 PK/TUN/2016DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan yang dimohonkanPenggugat/Pembanding;DALAM ESKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat erbanding tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumenep No.188/720/KEP/435.013/ 2014, tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Terpilin Atas Nama Suparman, S.Pdi., KecamatanTalango (VI) No.
71 — 32
Dr.Cipto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183.1/1121/435.013/2013, tertanggal 1Oktober 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ...... TERGUGAT ; DAN :HERNI IRAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala DesaTaman Sare, Kecamatan Dungkek, Kab. Sumenep,bertempat tinggal di Dusun Guyang Desa TamanSare, Kecamatan Dungkek, Kab. Sumenep ; Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya : MOHAMADSALEH, SH.
Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati SumenepNomor : 188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013, TentangPelantikan Kepala Desa Terpilih atas nama HERNI ERAWATI, Ama.,sebagai Kepala Desa Taman Sare, Kecamatan Dungkek, KabupatenSumenep.
42 — 19
------------------------------------------MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAAN- Menolak permohonan pendundaan yang dimohonkan Penggugat / Pembanding; --------------------------------------------------DALAM ESKSEPSI- Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding I tidak diterima; -----DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya; --------------------------------------------------------------------- Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumenep No. 188 / 720 / KEP / 435.013
Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding I ; -- Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding I untuk mencabut Keputusan Bupati Sumenep No. 188 / 720 / KEP / 435.013 / 2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Atas Nama Suparman, SPdi, Kecamatan Talango (VI) Nomor Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding I ; ------------------------ Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding I
Cipto Nomor 33 Sumenep, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 183.1/30/435.013/2015tanggal 12 Januari 2015 dan memberikan kuasadengan Hak Substitusi kepada: MOHAMMAD SALEH, SH; Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat danPenasehat Hukum beralamat di Jalan PanglimaSudirman Nomor 17 Sumenep, berdasarkan SuratPutusan No. 180/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 13 dari 16 Halaman Menyatakan batal Keputusan Bupati Sumenep No. 188 / 720 /KEP / 435.013 / 2014, Tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Terpilin Atas Nama Suparman, SPdi, KecamatanTalango (VI) No.
Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16Desember 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding ; Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabutKeputusan Bupati Sumenep No. 188 / 720 / KEP / 435.013 /2014, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Atas Nama Suparman, SPdi, Kecamatan Talango (V1)Nomor Urut 2 Desa Poteran, terbit tanggal 16 Desember 2014yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding ; Mewajibkan kepada Tergugat / Terbanding untukmemerintahkan kepada Panitia Pilkades
103 — 84
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/265/KEP/435.013/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gelaman Kecamatan Arjasa atas nama Sdr. SANRAWI tanggal 24 Juli 2023; 3. Mewajibkan Terbanding / Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/265/KEP/435.013/2023 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Gelaman Kecamatan Arjasa atas nama Sdr. SANRAWI tanggal 24 Juli 2023; 4.
MOH. SIDIQ
Termohon:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMENEP
119 — 68
Sebagaimana dalam keputusannya, menurut KomisiInformasi Kabupaten Sumenep atasan PPID Kabupaten Sumenep adalahAsisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, denganberdasarkan pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 19 Tahun 2014 tentangPedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan PemerintahKabupaten Sumenep dan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/589/KEP/435.013/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiKabupaten Sumenep.
48 — 10
Wahyu Purnomo,SH:Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, berkedudukandi JI.Dr.Cipto Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:183.1/93/435.013/2014, tertanggal 27 Januari 2014;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING MELAWANS A T T A W I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,bertempat tinggal Dusun Giyang RT.002, RW.001 DesaTaman Sare, Kecamatan.
MUHAMMAD SYAFEI, S.Pd
Tergugat:
Bupati Sumenep
102 — 76
Cipto No. 33 Sumenep,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/1175/435.013/2021, tanggal 19 November 2021,domisili elektronik advokasipemkabsumenep@gmail.com,Selanjutnya disebut Sebagall..............::ceeceee TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 151/G/2021/PTUN.SBYHalaman 1 dari 4 halaman1.
175 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 183.1/226/435.013/2021, tanggal08 Maret 2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanAHMAD RASIDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Kaleleng, Desa Matanair, KecamatanRubaru, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kurniadi, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada KantorYayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBHMadura)
194 — 58
Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukumbanding atau kasasi dari Para Tergugat;5 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyamenurut hukum.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,Penggugat datang sendiri dan Para Tergugat hadir Kuasanya sebagaimana suratKuasa Khusus No. 188/Pdt/PN/080216 Tanggal 08 Pebruari 2016 dan SuratKuasa Nomor : 183.1/129/435.013
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada Tanggal 11 02 2016 Nomor ; 12/SK.Pdt/HK.11 2016/PN Smp hadir di persidangan ,selanjutnya Kuasa Termohon mengajukan Jawaban pada tanggal 07 Maret2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;Sebagaimana terurai didalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/Pdt/PN/080216 Tanggal 08 Pebruari 2016, terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sumenep pada Tanggal 11 02 2016 Nomor ; 12/SK.Pdt/HK.11 2016/PN Smp, bermeterai cukup (terlampir), dan Surat Kuasa Nomor :183.1/129/435.013
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
HALILselaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenepberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821.2/08/435.303/2006tanggal 27 Maret 2006 atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal01 Mei 2007, bersamasama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD.KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Drs. MOH.
HALILselaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenepberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 821. 2/08/435.303/2006tanggal 27 Maret 2006 atau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkanSurat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal01 Mei 2007, bersamasama dengan saksi RB. HAIRUL ANWAR bin ABD.KARIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama saksi Drs. MOH.
HALIL (selaku Kepala Bagian Umum SekretariatDaerah Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 821. 208/435.303/2006 tanggal 27 Maret 2006 atauselaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal 01 Mei 2007),menetapkan CV. Merdeka dengan Direkturnya saksi Drs. MOH.
HALIL (selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DaerahKabupaten Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Bupati SumenepNomor : 821.2/08/435.303/2006 tanggal 27 Maret 2006 atau selakuKuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan BupatiSumenep Nomor : 188/378/KEP/435.013/2007 tanggal 01 Mei 2007),menetapkan CV. Merdeka dengan Direkturnya saksi Drs. MOH.
170 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
1970;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Bujaan RT. 04 RW. 01 Desa Lapa Laok,Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;Agama : Islam;Pekerjaan : Kepala Desa Lapa Laok;Terdakwa tidak ditahan;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya. karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lapa Laok yang telah dilantiksesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013
Terdakwa telah memenuhi rumusan ketentuan dalamPasal 2 Ayat (1) suncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lapa Laok yang telah dilantiksesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/318/KEP/435.013
Musyawarah Pengembangan dan PemerataanRaskin Desa Lapa Laok;39. 7 (tujuh) lembar Daftar Hadir Persetujuan Pengembangan danPereataan Raskin Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungekek, KabupatenSumenep;40. 1 (satu) lembar SK ~ Bupati Sumenep Nomor188/318/KEP/435.013/ 2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang PelantikanKepala Desa Terpilih;41. 12 (dua belas) lembar lembar fotocopy Tanda Terima PembayaranBeras raskin bulan Januari 2014 s/d Desember 2014:42. 12 (dua belas) lembar lembar fotocopy Berita Acara Serah TerimaBeras
Musyawarah Pengembangan dan7 (tujuh) lembar Daftar Hadir Persetujuan Pengembangan danPereataan Raskin Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungekek, KabupatenSumenep;AO. 1(satu) lembar SK BupatiSumenepNomor188/318/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013 tentang PelantikanKepala Desa Terpilih;41. 12 (dua belas) lembar lembar fotocopy Tanda TerimaPembayaran Beras raskin bulan Januari 2014 s/d Desember 2014;42. 12 (dua belas) lembar lembar fotocopy Berita Acara SerahTerima Beras raskin bulan Januari 2014 s/d Desember
Ichsan diangkat atau ditunjuksebagai Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, KabupatenSumenep dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :188/31 8/KEP/435.013/2013, tanggal 13 Juni 2013:Dalam pertimbangannya Judex Facti menguraikan bahwa pada awaltahun 2014 Terdakwa mendapat informasi bahwa Desa Lapa Laok akanmenerima beras untuk Raskin sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) sak,dimana masingmasing sak berisi 15 (lima belas) kg yang harusdibagikan kepada para Rumah Tangga Sasaran Penerima