No.369 K/TUN/2010Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohonkepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusansebagai berikut :DALAM PROVISI : Menunda pelaksanaan Pengumuman No.511.2/183/436.2/2010 tanggal 15Januari 2010 tentang evaluasi pekerjaan Pembangunan dan PengelolaanPasar Turi Kota Surabaya sampai ada putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum yang tetap ;DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan

batal atau tidak sah Pengumuman No.511.2/183/436.2/2010tanggal 15 Januari 2010 tentang evaluasi Pekerjaan Pembangunan danPengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya dengan segala akibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut pengumuman Nomor :511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang evaluasi PekerjaanPembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya dengan segalaakibat hukumnya ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat Surat Keputusan baru untukmengadakan lelang ulang

atas pembangunan dan pengelolaan Pasar TuriKota Surabaya ; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahPengumuman hasil evaluasi Nomor : 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari2010 yang merupakan pengumuman hasil evaluasi dari proses kualifikasipengadaan barang/jasa pekerjaan pembangunan

No.369 K/TUN/2010Mengingat gugatan ini sudah melalui upaya administratif maka yangseharusnya digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah surattanggapan dari Walikota Surabaya selaku pemilik barang atas sanggahan yangdiajukan oleh Penggugat dan bukannya Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor :511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah KotaSurabaya ; Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;Bahwa, Tergugat menilai

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Pengumuman HasilEvaluasi Nomor : 511.2/183/436.2/2010 yang diterbitkan oleh AsistenPerekonomian dan Pembangunan atas nama Tergugat ;ll. DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat ;Ill. DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat ;Hal. 10 dari 16 hal. Put.

Apabila Para Penggugat ingin membatalkan Lelangkerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi, maka ParaPenggugat haruS mengajukan pembatalan ataS pengumumanTEISEDUL,= nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnTerhadap Pengumuman Hasil Evaluasi nomor : 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari 2010tersebut pernah ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan saat inimasih diperiksa di Mahkamah Agung RepublikIndonesia. 222 nen nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn neeBahwa Keputusan Walikota Surabaya

Nomor : 188.45/219/436.1.2/2010 tanggal 7 Mei 2010Risalah Lelang Nomor 566/2010 tanggal 21 Juni 2010 dan Pengumuman halsi Evaluasi nomor :511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari 2010 adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Pasar Turi, KelurahanJepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dan Risalah Lelang566/2010 tanggal 21 Juni 2010 serta Pengumuman Hasil Evaluasinomor ; 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 JanuariBerdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutusperkara ini karena merupakan kewenangan mutlak (absolut) dari Pengadilan Tata Usaha Negara,oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa

Bumi Gala Perkasa (GBP) danlelangpembongkaran Pasar Turi Surabaya.Jika yang dimaksud adalah lelang pembangunan Pasar Turi, maka proses lelang tersebutdidasarkan pada Pengumuman Hasil Evaluasi Nomor 511.2/183/436.2/2010 tanggal 15Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan atasnama Sekretaris Daerah KotaSUPabDaya. nnn n nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn n nn nen nn nn nn cnnnPengumuman Hasil Evaluasi ini pernah digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya

BupatiJember dengan Surat Nomor : 179/5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa, perihal bantuan hukumsehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi olehTerdakwa sebagai Pimpinan DPRD dan wakilwakil dari Ketua FraksiDPRD Kabupaten Jember sebagai atas dugaan korupsi dana penunjangoperasional Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tahun 2004.Bahwa sebelum Terdakwa mengirim Surat Resmi Nomor : 179/5631/436.2/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 tersebut, Terdakwa bersama Drs.MAHMUD

Bupati Jember dengan Surat Nomor : 179/5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa,perihal bantuan hukum sehubungan dengan permasalahan hukumyang sedang dihadapi oleh Terdakwa sebagai Pimpinan DPRDdan wakilwakil dari Ketua Fraksi DPRD Kabupaten JemberHal. 30 dari 71 hal. Put. No. 612 K/Pid.Sus/2009sebagai atas dugaan korupsi dana penunjang operasionalPimpinan DPRD Kabupaten Jember tahun 2004.

Bahwa sebelum Terdakwa mengirim Surat Resmi Nomor : 179/5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 tersebut, Terdakwabersama Drs. MAHMUD SARDJUJONO, Wakil Ketua DPRDKabupaten Jember di ruang kerja Bupati menyampaikanpermohonan bantuan hukum secara lisan kepada Pj. BupatiKabupaten Jember Drs. Ec. H. DJOEWITO, MM sebagai Pj.Sekretaris Daerah untuk menghadapi panggilan Polda Jatim.

HMachmud S. sebesar Rp.8.000.000, untuk biaya konsumsi, akomodasi serap aspirasimasyarakat tanggal 31 Desember 2004 ;Foto copy Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Jember H.M.Madini Faroug kepada Bupati Jember tanggal 3 Mei 2006dengan suratnya No.X.179/444/436.2/2006. perihal : TindakLanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ;Hal. 49 dari 71 hal. Put.

No. 612 K/Pid.Sus/2009Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.Sedang mengenai barang bukti surat yang terkait dengan bantuanhukum berupa foto copy, yaitu :Surat Ketua DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati JemberNo. 179/ 5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang bantuanhukum;Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Jember atas nama Drs.

BupatiJember dengan Surat Nomor : 179/5631/436.2/2005 = tanggal 27 Juli2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa, perihal bantuan hukumsehubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi olehTerdakwa sebagai Pimpinan DPRD dan wakilwakil dari Ketua FraksiDPRD Kabupaten Jember sebagai atas dugaan korupsi dana penunjangoperasional Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tahun 2004.Bahwa sebelum Terdakwa mengirim Surat Resmi Nomor : 179/5631/436.2/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 tersebut, Terdakwa bersama Drs.MAHMUD

Bupati Jember dengan Surat Nomor : 179/5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa,perihal bantuan hukum sehubungan dengan permasalahan hukumyang sedang dihadapi oleh Terdakwa sebagai Pimpinan DPRDdan wakilwakil dari Ketua Fraksi DPRD Kabupaten JemberHal. 30 dari 71 hal. Put. No. 612 K/Pid.Sus/2009sebagai atas dugaan korupsi dana penunjang operasionalPimpinan DPRD Kabupaten Jember tahun 2004.

Bahwa sebelum Terdakwa mengirim Surat Resmi Nomor : 179/5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 tersebut, Terdakwabersama Drs. MAHMUD SARDJUJONO, Wakil Ketua DPRDKabupaten Jember di ruang kerja Bupati menyampaikanpermohonan bantuan hukum secara lisan kepada Pj. BupatiKabupaten Jember Drs. Ec. H. DJOEWITO, MM sebagai Pj.Sekretaris Daerah untuk menghadapi panggilan Polda Jatim.

H.Machmud S. sebesar Rp.8.000.000, untuk biaya konsumsi, akomodasi serap aspirasimasyarakat tanggal 31 Desember 2004 ;Foto copy Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Jember H.M.Madini Farouq kepada Bupati Jember tanggal 3 Mei 2006dengan suratnya No.X.179/444/436.2/2006. perihal : TindakLanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK ;Hal. 49 dari 71 hal. Put.

No. 612 K/Pid.Sus/2009Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.Sedang mengenai barang bukti surat yang terkait dengan bantuanhukum berupa foto copy, yaitu :Surat Ketua DPRD Kabupaten Jember kepada Bupati JemberNo. 179/ 5631/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 tentang bantuanhukum ;Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Jember atas nama Drs.

Apabila para Penggugat inginmembatalkan lelang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi, makapara Penggugat harus mengajukan pembatalan atas pengumuman tersebut;Terhadap pengumuman hasil evaluasi nomor:511.2/183/436.2/2010 tanggal 15Januari 2010 tersebut pernah ada gugatan di Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya dan saat ini masih diperiksa di Mahkamah Agung RepublikIndonesia;Bahwa keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/219/436.1.2/2010 tanggal 7Mei 2010 Risalah Lelang Nomor:566/

2010 tanggal 21 Juni 2010 dana4pengumuman hasil evaluasi nomor:511.2/183/436.2/2010 tanggal 15 Januari2010 adalah Keputusan Tata Usaha Negara.Hal ini sesuai dengan Ketentuanpasal angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimanapun diubah dengan Undangundang Nomor 9 tahun2004 yang menyatakan Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu Penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan

menyatakan proses lelang aset Pasar Turi batal demi hukum,seharusnya para Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara untuk pembatalan surat keputusan Walikota SurabayaNomor:188.45/219/436.1.2/2010 tanggal 7 Mei tentang Penghapusan BarangInventaris Milik Pemerintah Kota Surabaya berupa Bangunan Pasar Turi tahap I,tahap IT dan Tahap IV yang terletak di Jalan Pasar Turi, Kelurahan Jepara,Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya dan risalah Lelang 566/2010 tanggal511.2/183/436.2

petitum Nomor 4 para Penggugat memohon agar majelis Hakimmenyatakan agar proses lelang aset Pasar Turi batal demi hukum, sedangkantidak dijelaskan proses lelang apa yang dmaksud, sebab dalam proses parapembongkaran telah menyebutkan adanya lelang pembangunan Pasar Turi yangdimenangkan oleh PT.Bumi Gala Perkasa (GBP) dan lelang pembongkaranPasar Turi Surabaya;Jika yang dimaksud adalah lelang pembangunan Pasar Turi, maka proseslelang tersebut didasarkan pada pengumuman hasil evaluasi nomor511.2/183/436.2

Bahwa rekomendasi dari Tim Klarifikasi Tersebut disampaikan oleh KetuaDPRD Kabupaten Jember kepada Bupati Jember dengan permohonansegera ditindaklanjuti sebagaimana surat No. 590/8061/436.2/2000tertanggal 20 Oktober 2000 ;10.

Bahwa atas dasar Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Jember No.590/3061/436.2/2000 tertanggal 20 Oktober 2000 tersebut, Bupati Jemberatas nama masyarakat membuat surat permohonan pelepasan tanah obyeksengketa yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia(Turut Tergugat Il) sebagaimana surat Nomor 590/609/436.010/2000tertanggal 21 Nopember 2000 ;11.

Bukti yang diajukan Penuntut Umum :1). surat dari Ketua DPRD Jember tanggal 27 Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005 tentang permohonan bantuan hukum2). Foto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor : 131.35/621/OTDA tanggal 11 Mei 2005 ;3). Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;4). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/184/436.012/2005;5). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/185/436.012/2005;6).

Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;3). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/184/436.012/2005;4). Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Juli 2005 No. 900/185/436.012/2005;5). Foto Copy Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas tanggal 1 Agustus 2005 No. 188.45/414/436.012/2005 ;6). Foto Copy Keputusan Bupati Jember No. 188.45/354 A/012/2005 tanggal 3 Agustus 2005 ;7). Foto Copy Surat Kuasa dari Drs. Sjahrazad Masdar, MA sebagai Bupati Jember kepada H.

Jember, pada tanggal 27 Juli 2005dengan surat No. 179/5631/436.2/2005, dari Ketua DPRD Jember ;Bahwa, surat tersebut menggunakan Kop DPRD kabupaten Jember, ditandatangani HM.

Abdul Ghofor.Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan surat bernomor 179/5631/436.2/2005tertanggal 27 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD HM Madini Farougq;.Bahwa sesuai dengan tanggal surat bernomor 179/5631/436.2/2005 tertanggal 27 Juli2005 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD HM. Madini Farouq yang menjabatBupati Jember waktu itu adalah Sdr. Drs.

Bupati tidak berwenangmengambil kebijakan apapun ;Bahwa pemahaman terdakwa terhadap surat dari Ketua DPRD Jember tanggal27 Juli 2005 No. 179/563.1/436.2/2005 tersebut, bahwa di DPRD tidak adabantuan hukum dan surat tersebut bersifat umum dan kelembagaan dan bukanPerson, lalu terdakwa meminta pertimbangan pada Set.Da apa yang menjadidasar hukumnya dengan memberi acc.

Mahakam No. 145Lumajang diperoleh pada tahun 1998 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa foto copi suratyang terlampir dalam berkas perkara ini , yaitu berupa :1nH nn FP W10Fotokopi surat dari Ketua DPRD Jember tanggal 27 Juli 2005 No.179/563.1/436.2/2005 tentang permohonan bantuan hukumFoto Copy Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor :131.35/621/OTDA tanggal 11 Mei 2005 ;Foto Copy Surat No. 179/563.1/436.2/2005 tanggal 27 Juli 2005 ;Foto Copy Nota

MH serta buktibukti surat, baik yang dalam berkasperkara maupun yang diajukan oleh terdakwa, dan keteranganketerangan para saksi yangdibenarkan terdakwa, keterangan terdakwa, serta dirumuskan dalam sebagian uraian dakwaan,maka perbuatan yang nyata nyata dilakukan terdakwa adalah:1 Mendisposisi Surat No. 179/5631/436.2/2000 tanggal 27 Juli 2005 dari Ketua DPRDKabupaten Jember H.M.

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKertonegoro Kecamatan Jenggawah kabupaten JemberNomor: 07/436.2/554.04/2011 tanggal 18 Januari 2011(P. 3); Bahwa atas bukti bukti surat tersebut, parapihak menyatakan tidak keberatan; Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksidipersidangan yaitu1.

ini, dan seharusnya Majelis HakimJudex Facti dapat memutus dengan lebih adil dengan menolak gugatanRekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/TermohonKasasi ;Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa, dalam kasus aquo terdapat sengketa Tata Usaha Negara dimanaPerusahaan Daerah Pasar Surya (Pemerintah) telah menetapkan suratPembatalan Hak Pakai Stand No. 511.2/312/436.2

Jember tanggal 2 Oktober 2000, No. 590/306/436.2/ 2000,tentang Koordinasi masalah penanganan kasus tanah Desa Mangaran Kec.Jenggwah dan Surat Bupati Jember tanggal 21 Nopember 2000 No. 590/1609/436.0 1/2000, perihal permohonan pelepasan tanah aset PTPN XII KebunRenteng bahwa dan hasil tim kianifikasi berkesimpulan tanah seluas 47,34 Hamasih belum dikeluarkan dan HGU dan tim Klarifikasi berpendapat agar PTPNsegera melepas tanah tersebut seluas 47,34Ha sesuai dengan surat KeputusanMenteri Dalam Negeri

Kawasan SrategisKabupaten dan pada saat itu Saksi cek bangunan dan melihat langsunglantai ubin bagian ruangan belakang sudah di bongkar dan di ambilsebahagian; Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah lantai ubin ruangan belakang diGedung Controlleur Cagar Budaya banyaknya lebih kurang 20,8 (dua puluhkoma delapan) meter persegi sedangkan banyak kepingnya adalah lebihkurang 520 (lima ratus dua puluh) keping; Bahwa Gedung Controlleur tersebut termasuk cagar Budaya dan KeputusanBupati Siak nomor 436.2

Jalan Sudarman No.1Kabupaten Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu di daerahhukum Pengadilan Negeri Jember, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatantersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 27 Juli 2005 melalui Surat No.179/5631/436.2

Madini Farouq selaku Pimpinan DPRDKabupaten Jember mengirimkan Surat PermohonanNo.179/5631/436.2/2005 tertanggal 27 Juli 2005 kepada Bupati tentangpermohonan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapipihak DPRD Jember, dan penyampaian surat dinas tersebut didasarkanpada rapat Pimpinan DPRD sebelumnya, sebagaimana Tata Tertib No.8tahun 2005 karenanya mekanisme yang dilakukan saksi Drs. MadiniFarouq selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut adalahprosedural ;2.

Dokumen Kontrak nomor:027/436.2/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 14februari 2008 untuk Penambahan kamar tidurpeserta sebanyak 2 unit total sebesar Rp.67.900.000, (enam puluh tujuh juta Sembilanratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV.NAMIRA. Dokumen Kontrak nomor:027/333.b/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 28 Januari2008 untuk Penambahan~ kamar tidur pesertasebanyak 2 unit total sebesar Rp. 67.900.000,(enam puluh tujuh juta sembialn ratus riburupiah) dikerjakan oleh CV. NAMIRA..

Dokumen Kontrak nomor:50027/436.2/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 14februari 2008 untuk Penambahan kamar tidurpeserta sebanyak 2 unit total sebesar Rp.67.900.000, (enam puluh tujuh juta Sembilanratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV.NAMIRA. Dokumen Kontrak nomor:027/333.b/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 28 Januari2008 untuk Penambahan~ kamar tidur pesertasebanyak 2 unit total sebesar Rp. 67.900.000,(enam puluh tujuh juta sembialn ratus riburupiah) dikerjakan oleh CV. NAMIRA..

Dokumen Kontrak nomor: 027/436.2/kontrak/LTD.3/2008tanggal 14 februari 2008 untuk Penambahan kamartidur peserta sebanyak 2 unit total sebesar Rp.67.900.000, (enam puluh tujuh juta Sembilan ratusribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. NAMIRA3. Dokumen Kontrak nomor: 027/333.b/kontrak/LTD.3/2008tanggal 28 Januari 2008 untuk Penambahan kamartidur peserta sebanyak 2 unit total sebesar Rp.67.900.000, (enam puluh tujuh juta sembialn ratusribu rupiah) dikerjakan oleh CV. NAMIRA.4.

Dokumen Kontrak nomor: 027/436.2/kontrak/LTD.3/2008tanggal 14 februari 2008 untuk Penambahan kamartidur peserta sebanyak 2 unit total sebesar Rp.67.900.000, (enam puluh tujuh juta Sembilan ratusribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. NAMIRA. Dokumen Kontrak nomor: 027/333.b/kontrak/LTD.3/2008tanggal 28 Januari 2008 untuk Penambahan kamar tidurpeserta sebanyak 2 unit total sebesar Rp.67.900.000, (enam puluh tujuh juta sembialn ratusribu rupiah) dikerjakan oleh CV. NAMIRA..

Dokumen Kontrak Nomor: 027/436.2/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 14Februari 2008 untuk Penambahan kamar tidur peserta sebanyak 2 unit totalsebesar Rp. 67.900.000, (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)yang dikerjakan oleh CV. NAMIRA.3. Dokumen Kontrak Nomor: 027/333.b/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 28Januari 2008 untuk Penambahan kamar tidur peserta sebanyak 2 unit totalsebesar Rp. 67.900.000, (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)dikerjakan oleh CV. NAMIRA.4.

NAMIRA.Dokumen Kontrak Nomor: 027/436.2/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 14Februari 2008 untuk Penambahan kamar tidur peserta sebanyak 2 unit totalsebesar Rp. 67.900.000, (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)yang dikerjakan oleh CV. NAMIRA.Dokumen Kontrak Nomor: 027/333.b/kontrak/LTD.3/2008 tanggal 28Januari 2008 untuk Penambahan kamar tidur peserta sebanyak 2 unit totalsebesar Rp. 67.900.000, (enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)dikerjakan oleh CV.

Pemerintah KotaSurabaya menunjuk PARA TERGUGAT REKONPENSI/PARA PENGGUGATKONPENSI, selaku Pimpinan KSO (Lead Firm) dari PENGGUGATREKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT II KONPENSIsebagai pemenang lelang sebagaimana dalam Penetapan Hasil Evaluasi WaliKota Surabaya Nomor : 511.3/171/436.2/2010 tertanggal 15 Januari 2010(Bukti PR3);2 222222 n nn nn nnn e enone ence enc nncee.

Nomor 2337 K/Pdt/2017Bahwa dalam kasus a quo terdapat sengketa tata usaha negaradimana Perusahaan Daerah Pasar Surya (Pemerintah) telahmenetapkan surat pembatalan Hak Pakai Stand Nomor911.2/312/436.2/2004 tanggal 25 Maret 2004 kepada Penggugatsebab Penggugat telah menelantarkan stand yang telah disewanyakarena bertentangan dengan surat perjanjian pemakaian tempatberjualan di Pasar (Pasal 8).

Darmo Green Landdan tanggal 10 Nopember 2016 No. 590/19949.1/436.2/ 2016 PerihalPermohonan Pencabutan/Pembatalan Hak atas tanah terhadap prasarana, saranadan utilitas perumahan Darmo Green Gareden PT. Darmo Green Land ; 6.

P10: Fotokopi sesuai dengan aslinya GambarRTRW Dinas Cipta Karya Kota Surabaya Nomor653/4169/436.2/2012 di Jalan Simohilir XII No. 4 KelurahanPutusan Perkara Nomor : 140./G/2018/PTUN.SBY.Halaman 38 dari 103 HalamanSimomulyo Kecamatan Sukomanunggal tanggal 17Desember 2012 ;11. P11: Fotokopi Gambar situasi letak tanah danperuntukan di jalan SimohilirBarat ;12.

Bukti P17 : Surat Tugas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota SurabayaNomor : 300/349/436.2/2010, tertanggal 28 Januari 2010.(fotokopi dari fotokopi);18. Bukti P18 : Surat Yayasan Taman Flora dan Satwa SurabayaNomor : 38/UM/YTFSS/I/2010, tertanggal 15 Februari2010 Perihal : Laporan Penataan/Pengelolaan ManajemenKebun Binatang Surabaya. (fotokopi sesuai denganaslinya);19.