.;1 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberikan pertimbangansebagaiberikut:; Menimbang,bahwa berdasarkan:a SuratT ergugat Nomor 46182/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009, Hal :Penyampaian Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengenai hukuman disiplinyang ditujukan kepada Bupati Tanah Datar pada pokoknya mohon untukmenyampaikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009 kepadaPenggugat;b Tanda Terima tertanggal 2 Desember 2009, Keputusan

Ternyata Kementerian PendidikanNasiona Imenanggapi surat Ombudsman, sehingga Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009 masih dalam prosesjawab menjawab hingga pemberitahuan Ombudsman tanggal 10 Januari 2012.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tidak terdapatketentuan yang menyatakan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembagakeberatan bagi pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin; Pengaduan yang dilakukan oleh Pelawan kepada Ombudsman melalui surat menyurattidak menyebabkan keputusan pejabat tata usaha negara, dalam hal ini KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 tanggal 3 Agustus 2009,menjadi tidak bersifat final.

(fotokopi dari fotokopi);Bukti PXIV: Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada DrsYusriwan Syahar tertanggal 6 Januari 2012 mengenai Tindak Lanjut Penyelesaianlaporan Terkait keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 Ter Tanggal 03 Agustus 2009. (fotokopi dari fotokopi );Bukti PXV: Buku Panduan Ombudsman Halaman 7 Poin 3. (fotokopi darifotokopi);Bukti PXVI: Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46181/A4.6/KP/2009 Tanggal 03 Agustus 2009.

(fotokopi darifotokopi);Bukti PXVII : Tanda terima Surat Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNomor 46181/A4.6/KP/2009 Tanggal 03 Agustus 2009 Tertanggal 02 Desember2009. Oleh Yusriwan Syahar, Bsc.

Yani, Jakarta, 13230Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.46181/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita

Dengandemikian Tarif Bea Keluar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2009adalah 0,00% sehingga Pemohon Banding tidak perlu membayar.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46181/PP/M.1X/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP310/WBC.03/201 1tanggal 19 Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluaratas

Imam Bonjol No. 18 Medan 20152,dan menetapkan atas ekspor Crude Palm Oil of Edible Grade In Bulk sesuaiPEB Nomor: 003299 tanggal 30 Desember 2009 pos tarif 1511.10.00.00dikenakan Tarif Bea Keluar 3,00%, Harga Ekspor USD 695.00/MT dan KursRp9.502,00, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar adalah sebesarRp198.117.000,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46181/PP/M.1X/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013, diberitahukan kepada

KEP310/WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011.Menurut Pemeriksa Rp 198.117.000Menurut Wajib Pajak Rp Selisih (Koreksi Fiskus) Rp. 198.117.000Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalamPutusan Nomor Put. 46181/PP/M.1X/19/2013 yang diucapkan tanggal11 Juli 2013, antara lain menyatakan sebagai berikut :a.

AGRO MUKO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46181/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 11 Juli 2013;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh Dr. H.

Zikri Shalihin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Maret 2009;

1. Akta Kelahiran Nomor 17516/IST/2010 atas nama Muhammad Zikri Shalihin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 04 Pebruari 2011;
2. Akta Kelahiran Nomor 46181/IST/2011 atas nama Muhammad Zikri Furqan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

   dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Desember 2011;

• Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
• Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang berbeda-beda pada surat-surat anak Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran No. 46181/IST/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tertulis MUHAMMAD ZIKRI FURQAN sedangkan pada Paspor No W 610492 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Klas I Khusus Medan tanggal 12 Januari 2011 tertulis

Ai Murtisah selaku isteri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Perum Abdi Negara Blok M No. 14 Kecamatan MangkubumiTasikmalaya 46181, pekerjaan lbu Rumah Tangga;2. Ahmad Sanusi Zenda Wismana selaku anak, KewarganegaraanIndonesia, bertempat tinggal di Jalan Petojo Binatu No. 20 Petojo,Jakarta Pusat, Pekerjaan Swasta;3. Ajeng Nurmeita Dewi selaku anak, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jl.

Citraputra Mandiri Internusa,NPWP:02.617.014.2.411.000 Tahun Pajak 2007 46181 (satu) set printout informasi pelaporan SPT Tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan PT. Citraputra Mandiri Internusa,NPWP:02.617.014.2.411.000 Tahun Pajak 2008 46191 (satu) set printout informasi pelaporan SPT Tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan PT.