LUHI APRILITA BARA PA, Lahir di Surabaya pada tanggal 30041980;Bahwa suami pemohon yang bernama BENJAMIN BARA PA telahmeninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2008 sebagaimana suratkematian nomor : 200/404/5.2.15/2008 tertanggal 16062008.; Bahwa anak pemohon yang ketiga yang bernama : LUHI APRILITABARA PA tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal17 Nopember 2013, berdasarkan Surat Kematian tertanggal19 Nopember 2013 Nomor : 27/404.7.2.15/2013, Surat KeteranganKematian dari Rumah Sakit

Fotocopy Surat Kematian dari Kepala Desa Kendal Pecabean,Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, No.200/404/5.2.15/2008tanggal 1662008 atas nama BENYAMIN BARAPA. ( bukti P 1 );2. Fotocopy Buku Tabungan BCA KCU HR. MuhammadrekeningNo.8290223394 atas nama LUHI APRILIA BARA PA. ( bukti P 2 );3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3515075602460001 tanggal26 Maret 2012 atas nama FRANSINA L MATUNEDE. ( bukti P 3 );4.

bandingnya padapokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Singkawangdalam perkara a quo karena menurut Pembanding, Pengadilan AgamaSingkawang dalam memberikan pertimbangan terhadap objekobjek sengketayang tidak dikabukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang telahkeliru, tidak tepat, tidak logis dan tidak teliti dalam memberikanpertimbangannya, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap objekgugatan Penggugat/Pembanding tersebut pada angka: 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2sampai dengan 5.2.15

Majelis Hakim tingkat bandingberpendapat bahwa gugatan terhadap objek tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta berupa perhiasan emassebagaimana posita gugatan angka 5.2.2 sampai dengan 5.2.15, Tergugatmendalilkan bahwa objek tersebut memang pernah dibeli tetapi bukan serentakdan tidak tersimpan melainkan dibeli dan dijual kembali sebagai perputaranmodal usaha dalam rentang waktu sejak Penggugat masih melakukan usahaHalaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Ptkmencari

Dua buah rak piring ; 5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar; 5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ; 5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas); 5. 2.18. Dua sprei, 6 bantal dan 3 bantal guling; adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;6.

Dua buah rak piring ;5.2.15. Lima buah lemari pakaian dan satu meja belajar;5.2.16. Satu kompor gas dan satu kompor Hock ;5. 2.17. Barang pecah belah (piring, mangkok, gelas);5. 2.18. Dua sprei, 6 bantal dan 3 bantal guling;adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersamatersebut masingmasing seperdua (1/2) bagian;7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian tersebutdan menyerahkan seperdua (1/2) bagian kepada Penggugat.

Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)

Nomor. 247/Pid.Sus/2017/PT SMGDikembalikan kepada TerdakwaSedangkan barang bukti nomor : 5.2.15 1 (satu) kantong plastik transparan berisi satu batanglogam warna kuning emas 5 g FINE GOLD 999,9 bersertasurat dari Toko Mas & Perhiasan SEMAR Solo Jin. SlametRiyadi 273 Solo, SOLO GRAND MALL Lt.

Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding meminta /memohon bahwa hanya barang bukti emas No.5.2.15, 5.2.16dan 5.2.18 yang diperoleh dari uang hasil upah sebagai kurirdalam perkara Narkotika jenis sabu sedangkan barang buktiemas No.5.2.1. sampai No.5.2.14 dan No.5.2.17 diperoleh darihasil kerja terdakwa sebagai sopir on line di Jakarta dan jugauang pemberian orang tua kandung terdakwa, maka sudahseharusnya dikembalikan kepada terdakwa.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan.5.2.15.

,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaanketentuan

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintan (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit:Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan,5.2.15.Bahwa

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

J/201 1 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit:Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturanpelaksanaan ketentuan Pasal 16B UndangUndangPPN (atribusi).

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.

Putusan Nomor 515/B/PK/PJK/2016Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan;5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaanketentuan Pasal 16B UU PPN (atribusi).

,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90 untuk mengatur pengkreditan PajakMasukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit;Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan;5.2.15.Bahwa PP 31 merupakan aturan pelaksanaan ketentuanPasal 16B UU PPN (

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

,Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa PP 31 Tahun 2007 merupakan aturan pelaksanaanketentuan

Hukum lebih luas pengertiannyadaripada undangundang.5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atauJasa Kena Pajak yang nyatanyata digunakan untukkegiatan menghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan.5.2.15.Bahwa

Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk mengatur pengkreditanPajak Masukan pada perusahaan terpadu kelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf b bahwaPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak yang nyatanyata digunakan untuk kegiatanmenghasilkan barang hasil pertanian yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS), tidakdapat dikreditkan.5.2.15.

Hukum lebih luaspengertiannya daripada undangundang;5.2.14.Bahwa negara dalam hal ini Pemerintah (DJP) telahmengeluarkan SE90/PJ/2011 untuk = mengaturpengkreditan Pajak Masukan pada perusahaan terpadukelapa sawit.Bahwa nyatanyata dengan jelas di butir 6 huruf bbahwa Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang nyatanyatadigunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasilpertanian yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN (TBS), tidak dapat dikreditkan;5.2.15.