Ditemukan 35 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-05-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Sbr Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 44
98 — 44
Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. Perkebunan Milano
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA,
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanHalaman 31 dari 40 halaman.
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA;
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan. ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1165 B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUHalaman 35 dari 43 halaman.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTPERKEBUNAN MILANO
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
154 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN dapat dipahami : Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan TBS tidak dapatdikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00;Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00;Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00;Bahwa dalam hal peran
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 September 2015 —
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 23-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GERSINDO MINANG PLANTAT
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengannetralitas PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 387/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. STEELINDO WAHANA PERKASA
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1009/B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TASIK RAJA
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1009/B/PK/PJK/2017PPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp9g00,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dilakukan
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis;5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan;ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangan dengan netralitasPPN yang menghendaki PPN tidak mempengaruhikompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (8) UU PPNdapat dipahami: Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO =Rp900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 19-07-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut bertentangandengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.5.2.19.Bahwa mengingat TBS merupakan Barang Kena Pajakyang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, maka Pasal 16B ayat (3) UUPPN dapat dipahami : Pajak Masukan yang dibayaruntuk perolehan TBS tidak dapat dikreditkan.ilustrasi:Dasar Pengenaan Pajak Pupuk Rp.100,00Dasar Pengenaan Pajak TBS Rp.400,00Dasar Pengenaan Pajak CPO Rp.900,00Bahwa dalam hal peran unit perkebunan