Put.51332/PP/M.XVII/19/2014

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut.51332/PP/M.X VII/19/2014Bea Masuk2013bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP4799/KPU.01/2013 tanggal 1 Agustus 2013,tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean(SPTNP);bahwa dasar penolakan keberatan yang ditetapkan oleh Terbanding adalah bahwa OriginCriteria

rg12.00 0.00 0.00 12.00 244.00 840.00 Tm/F12 1 TE(S732) 2(3443) 1(32) 2(5) 246(3127) 2(3727) 2(432) 2(14) 1(32) 2(36213127) 2(3727) 2(AAS2) 2(14) 1(32) 2(365) 246(SLTV32) 2(20) 2(32) 2(20) 2(30) 1(5) 246(4232) 2(36405) 246(1330) 1(32) 2(65) 1(173132) 2(365) 246(235) =1(27) 2(345) 24612) 227) 23) 12342365) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 819.00 Tm/F12 1 TEEe Ba en FR(10) 1(32) 2(20) 2(32) 2(20) 2(30) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 173.00 819.00 Tm/F12 1 TF(51332

) 124) 223) 22) 225) 25) 1432) 232) 242624) 2(424) 2(S) 1(31) 1(35) 2(31) TaETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 427.00 268.00 Tm/F12 1 TE(5) 1(5) 1(55) 1(5) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 140.00 238.00 Tm/F12 1 TE(2032) 2(35) 2(B1) J(323) 2(24) 2(35) 2(36) 2(44)ETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 206.00 238.00 Tm/F12 1 TE(5) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 209.00 238.00 Tm/F12 1 TE(23) 2(24) 2(25) 2(S7) 1(24) 2( =(( Td5)1332) 232) 2o) 51332

Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwameskipun Surat Telegram Panglima tersebut bukan dasarhukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakanpimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangandalam memutus sebuah perkara (Vide Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).Demikanpula SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang PemberlakuanRumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

OL PK/MIL/2009tanggal 6 April 2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP.51332).

Bahwa STKPanglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akantetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangandalam memutus sebuah perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkara SermaKUSNADI NRP. 51332).e.

Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalampenjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahanpertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara (Vide Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkara SermaKUSNADI NRP. 51332).Hal 19 dari 23 hal PUT/93K/PM IIO8/AD/IV/2015 Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah danmasyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap

Panglima TNI meskipun bukandasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara (Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkaraSerma KUSNADI NRP. 51332).

Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapikebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan perimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuahperkara (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).3.

Bahwa STK Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalampenjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahanpertimbangan dalam memutus sebuah perkara (Vide Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).d.

Panglima TNI meskipun bukan dasarhukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapatdijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara (Vide PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April 2010 dalamperkara Serma KUSNADI NRP. 51332).61 Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah danmasyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap memiliki danmenyimpan serta mengkonsumsi narkotika

Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakanpimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuahperkara (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 PK/MIL/2009 tanggal 6 April2010 dalam perkara Serma KUSNADI NRP. 51332).