Put-51917/PP/M.XVB/16/2014

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.51917/PP/M.XVB/16/2014 yang amarnya menyatakan Menolak BandingPemohonan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP79/WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 23 Januari 2013,mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2009, atas nama: PT.

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali;1.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan PajakNomor: Put. 51917/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 16 April 2014, makadengan ini menyatakan Keberatan atas Putusan Pengadilan Pajaktersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikanfakta dan pembuktian yang telah disampaikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan bandingselama

Pajak Nomor: Put. 51917/PP/M.XVB/16/2014 tanggal16 April 2014 harus dibatalkan;V.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put. 51917/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 16 April 2014 yangmenyatakan :Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP79/WPJ.09/BD.06/2013 tanggal 23 Januari2013, mengenai Keberatan Atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2009, atas nama: PT.

ALMASINDO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 51917/PP/M.XVB/16/2014 tanggal 16 April 2014;MENGADILI KEMBALIMengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 oleh Dr. H.

Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor475/51917/426.108/2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani olehKepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil KabupatenHal. 3 dari 10 hal. Put. No : 2101/Pdt.G/2018/PA.KrsProbolinggo pada tanggal 03 September 2018 Bukti surat tersebut telahdiberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;.

Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebankanPenggugat untuk membuktikan dalildalil Gugatannya;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat KeteranganPerekaman Nomor : 475/51917

Perundanganundangan yang berlakusehingga menghasilkan Putusan yang tidak berkeadilan;Tentang Formal Jangka waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;1.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang UndangNomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, menyatakan:Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf edilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejakPutusan dikirim;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 51917

Bank Mandiri (Persero) Tok, Nomor: CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.51917/11/2012, Perihal: SuratPenawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR,tanggal 06 Nopember 2012 ;Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor. 00145, Desa Wawondula,Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, ProvinsiSulawesi Selatan, terbit tanggal 10 September 2008,Surat Ukur Nomor 00345/Wawondula/2008,tanggal 05 September 2008, luas 120 M7?