Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 790 PK/Pdt/2018
Tanggal 23 Januari 2019 — GUBERNUR JAWA TENGAH DK VS PT INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT INDO PERMATA USAHATAMA), DKK
387331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 790 PK/Pdt/2018c) Melakukan pembebasan tanah seluas + 52.893 m? (lima puluh duaribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang olehTergugat permohonan hak pengelolaan, dan selanjutnya MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkanSurat Keputusan tanggal 24 November 1993 Nomor147/HPL/BPN/93, seluas + 52.893 m?
    (lebin kurang lima ratus empat puluh sembilan ribu duaratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang pernah diterbitkandengan Surat Keputusan Turut Tergugat tanggal 18 November 1988Nomor 117/HPL/DA/88, dan seluas + 52.893 m?
    Melakukan pembebasan tanah seluas + 52.893 m? (lebih kurang limapuluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter perseg)i),yang oleh Tergugat permohonan hak pengelolaan dan selanjutnyaMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionalmenerbitkan Surat Keputusan tanggal 24 November 1993 Nomor147/HPL/BPN/93, seluas + 52.893 m?
    (lebih kurang lima ratusempat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan meterpersegi) yang pernah diterbitkan dengan Surat Keputusan TurutTergugat tanggal 18 November 1988 Nomor 117/HPL/DA/88 danseluas + 52.893 m?
    Melakukan pembebasan tanah seluas + 52.893 m7? (lebih kurang limapuluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter perseg)i),yang oleh Tergugat permohonan hak pengelolaan dan selanjutnyaMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionalmenerbitkan Surat Keputusan tanggal 24 November 1993 Nomor147/HPL/BPN/93, seluas + 52.893 m?
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
309204 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa terhadap Permohonan Hak Pengelolaan Tanggal 20 Agustus1993 atas Tanah seluas + 52.893 m2 (lebih kurang lima puluh dua ribudelapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang diajukan Tergugat, selanjutnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional MENERBITKAN Surat Keputusan tanggal 24 November 1993Nomor 147/HPL/BPN/93, seluas + 52.893 m?
    Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL)15.Nomor 5/Tawangsari atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah, atas Tanah seluas 52.893 m?
    Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 5/Tawangsari atas namaPemerintah Provinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah, atas Tanahseluas 52.893 m?
    Direktur JenderalAgraria tanggal 18 November 1988 Nomor 117/HPL/DA/88)Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 5/Tawangsari Luas 52.893 m?
    Sertipikat HPL Nomor 5, seluas lebih kurang 52.893 m?
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
351219
  • . : 594/155/88 ; ------------------------------------------------------------------------c) Melakukan pembebasan tanah seluas + 52.893 M2 (lebih kurang lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang oleh TERGUGAT I permohonan Hak Pengelolaan, dan selanjutnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan tanggal 24 Nopember 1993 Nomor 147/HPL/BPN/93, seluas + 52.893 M2 (lebih kurang lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh
    Menyatakan secara hukum bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 24 Nopember 1993 Nomor 147/HPL/BPN/93 Tentang PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, atas Tanah seluas + 52.893 M2 (lebih kurang lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang Nomor 4239/1993 tanggal 19 Agustus 1993 adalah tidak berkekuatan
    Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat HAK PENGELOLAAN (HPL) Nomor 5/Tawangsari atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas Tanah seluas + 52.893 M2 (lebih kurang lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 4239/1993 tanggal 19 Agustus 1993 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 24 Nopember 1993 Nomor 147/HPL/BPN/93, adalah tidak berkekuatan hukum
    (HPL) Nomor 2/Tawangsari atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas Tanah seluas + 549.298 M2 ( lebih kurang lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) sesuai dengan Gambar Situasi tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 594/155/88 ; ------------------------------------------------------------------------ h) Sertifikat HAK PENGELOLAAN (HPL) Nomor 5/Tawangsari atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas Tanah seluas + 52.893
    DirekturJenderal Agraria tanggal 18 Nopember 1988 Nomor 117/HPL/DA/88, seluas+ 549.298 M2;Bahwa terhadap PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN tanggal 20Agustus 1993 atas Tanah seluas + 52.893 M2 (lebih kurang lima puluh duaribu delapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang diajukanTERGUGAT I, selanjutnya Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional MENERBITKAN Surat Keputusan tanggal 24 Nopember 1993Nomor 147/HPL/BPN/93, seluas + 52.893 M2 (lebih kurang lima puluh duaribu delapan ratus sembilan
    Direktur JenderalAgraria tanggal 18 Nopember 1988 Nomor 117/HPL/DA/88, adalah tidakberkekuatan hukum.Angka 14:Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat HAK PENGELOLAAN (HPL)Nomor 5/Tawangsari atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I JawaTengah, atas Tanah seluas 52.893 m?
    ;Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.147/ BPN/ DA/ 93 tanggal 24 November 1993, tentang Pemberian HakPengelolaan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atastanah seluas 52.893 m?
    (lebih kurang lima ratus empatpuluh sembilan ribu duaratus sembilan puluh delapan meter persegi)yang pernah diterbitkan dengan surat keputusan TURUT TERGUGATI tanggal 18 Nopember 1988 Nomor 117/HPL/DA/88, dan seluas +52.893 m?
    ;d Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 147/BPN/DA/93 tanggal 24November 1993, Pemberian Hak Pengelolaan kepadaPemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atastanah seluas 52.893 m?
Register : 09-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
Terbanding/Terdakwa : RIZAL ZAINAL
161123
  • Hak Milik No. 663/Beru, atas sebidang tanah sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015,Nomor : 237/Beru/2015, seluas 52.893 m2 (lima puluh dua ribudelapan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), denganNomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 23.09.02.04.00248,terletak di Desa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan No. 28 , tanggal 9 April 2016 atas objek HakTanggungan berupa 3 (tiga) hak atas tanah yaitu :a.
Register : 09-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 26/PID.TPK/2019/PT BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : Ir. SUJATMONO TONI.S
Terbanding/Penuntut Umum : TM.PAKPAHAN , SH.MH
303133
  • Hak Milik Nomor : 663/Beru, atas sebidang tanah sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 2015, Nomor :237/Beru/2015, seluas 52.893 m2 (lima puluh dua ribu delapanratus sembilan puluh tiga meter persegi), dengan NomorIdentifikasi Bidang Tanah (NIB) : 23.09.02.04.00248, terletak diDesa Beru, Jerweh, Sumbawa Barat NTB;8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan Nomor 28 , tanggal 9 April 2016 atas objek HakTanggungan berupa 3 (tiga) hak atas tanah yaitu