Hafid Rizal Sertu / 535117 Amggota Satrad 225 Tarakan

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dariKomandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalamkeadaan damai dan tidak sedang berperang dengan Negara lain.Bahwa barangbarang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerkepersidangan berupa :Suratsurat :2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Hafid RizalNRP. 535117 Anggota Satrad 225 Tarakan TMT tanggal 10 Desember 2012sampai dengan tanggal 5 januari 2013.MenimbangMenimbangMenimbangBahwa barang bukti berupa

waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI danmempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, haltersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berartipula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwasebagai anggota TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimanaTerdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh OditurMiliter yaitu Terdakwa HAFID RIZAL Sertu NRP 535117

Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictumini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanimembayar biaya perkara.Bahwa barangbarang bukti dalam perkara ini berupa :Suratsurat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama Sertu Hafid RizalNRP. 535117 Anggota Satrad 225 Tarakan.Perlu

ditentukan statusnya.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut merupakan buktipetunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya maka Majelis menentukanstatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Pasal 86 ke1 KUHPM dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.ome12.MENGADILIMenyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hafid Rizal Sertu NRP. 535117, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal