Sagaf Usman)sekarang Penggugat dan telah mendapatkan' persetujuan Prinsippengelolaan Situ Cihuni dari Gubernur kepala Daerah tingkat Jawa Baratdengan surat Nomer : 556.31/1424/Perek. Tanggal, 15 Mei 1997 sertaRekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni dari Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Tangerang dengan surat Nomer : 435/841141/III/1999tanggal, 29 Mei 1999;3.

Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat No.556.31 /1061.Bin.Ob tanggal 17 September 1997 perihal Surat PersetujuanPrinsip Membangun;d. Surat Bupati Tangerang No. 435/8411.1I/III/1999 tanggal 29 Maret1999 perihal Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni diCihuni Legok;e. Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman ProvinsiBanten No. 503/32/DSP/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihalRekomendasi Pengelolaan Situ Cihuni.4.

Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat No.556.31/1061. Bin Ob tanggal 17 September 1997 perihal SuratPersetujuan Prinsip Membangun;d. Surat Bupati Tangerang Nomor 435/841I.1I/III/1999 tanggal 29Maret 1999 perihal Rekomendasi dan Pemeliharaan Situ Cihuni diCihuni Legok;e.

SagafUsman) telah memperoleh persetujuan prinsip pengelolaan SituCihuni dari Gubernur Kepala Daerah tingkat Jawa Barat dengansurat nomor : 556.31/1424/Perek. Tanggal 15 Mei 1997 sertaRekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni dariBupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang dengan surat nomor:435/841141/III/1999 tanggal 29 Mei 1999;Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Nomor 60/PDT/2019/PT BTNb.

H.Sagaf Usman) sekarang PENGGUGAT dan telah mendapatkanpersetujuan Prinsip pengelolaan Situ Cihuni dari Gubernur kepalaDaerah tingkat Jawa Barat dengan surat Nomer : 556.31/1424/Perek.Tanggal, 15 Mei 1997 serta Rekomendasi Pengelolaan danPemeliharaan Situ Cihuni dari Bupati Kepala Daerah Tingkat IlTangerang dengan surat Nomer : 435/841141/III/1999 tanggal, 29 Mei1999;.

Surat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat No.556.31/1061.Bin.0b tanggal 17 September 1997 perihal SuratPersetujuan Prinsip Membangun;d. Surat Bupati Tangerang No. 435/841I.II/III/1999 tanggal 29 Maret1999 perihal Rekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan SituCihuni di Cihuni Legok;Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor : 72/G/LH/2016/PTUN.JK Te.

Bukti P 9Kwitansi pembayaran dalam rangka Cihuni @ Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 16Februari 2004 dan Tanda Terima @ Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah) tanggal 21 Nopember 2003(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat tanggal 15 Mei 1997 No.556.31/1424/PerekPerihal Persetujuan Prinsip Pengelolaan Situ Cihunidi Desa Cihuni Kec. Legok Kab.

Tangerang(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Tangerangtertanggal 29 Maret 1999 No.435/841 LH/III/1999Perihal Rekomendasi Pengelolaan danPemeliharaan Situ Cihuni di Cihuni Legok (fotokopisesuai dengan fotokopi);Surat dari BAPPEDA Badan PerencanaanPembangunan Daerah tertanggal 23 Juli 1997Perihal AMDAL Graha Taruna di KabupatenTangerang (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat dari Dinas Pariwisata No.556.31/1061.Bin.Obtanggal 17 September 1997 Perihal SuratPersetujuan

Surat Gubenur Propinsi Jawa Barat No.556.31/1424/Perek tanggal15 Mei 1997 Perihal Persetujuan Prinsip Pengelolaan Situ Cihunidi Desa Cihuni Kecamatan Pagedangan dulu Kecamatan LegokKabupaten Tangerang ( vide bukti P5)2.2. Surat Ketua Bappeda Propinsi Jawa Barat Selaku Ketua KomisiAmdal Daerah No.660/727/Amdal tanggal 23 Juli 1997 PerihalAmdal Graha Taruna di Kabupaten Tangerang ( vide bukti P7)2.3.

Sagaf Usman)sekarang Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan Prinsippengelolaan Situ Cihuni dari Gubernur kepala Daerah tingkat Jawa Baratdengan surat Nomor 556.31/1424/Perek. tanggal, 15 Mei 1997 sertaRekomendasi Pengelolaan dan Pemeliharaan Situ Cihuni dari BupatiKepala Daerah Tingkat Il Tangerang dengan surat Nomor 435/841141 /III/1999 tanggal 29 Mei 1999;Bahwa sehingga untuk pengelolaan dan pemanfaatan ex galian pasir yangsekarang dikenal dengan Situ Cihuni ini, sebelumnya Penggugat telahmemperoleh

Tanah mengatur:Pemegang Hak Guna Bangunan berhak menguasai danmempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Bangunanselama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyal bangunanuntuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk mengalihkan haktersebut kepada pihak lain dan membebaninya.Bahwa tindakan TERGUGAT II melakukan pembangunaninfrastrukturjalan pada area airstrip di kawasan Lido juga telah sesuai dengan izin yangdikeluarkan oleh instansi pemerintahan berupa Keputusan Bupati BogorNomor: 556.31

Bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan utama ini telahmendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Bogor sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 556.31/003.2.1/00545/DPMPTSP/2018.7. Bahwa selama proses pembangunan infrastruktur jalan utama, TERGUGATIV maupun KSO STCNRC tidak pernah melakukan tindakan yang berakibatpada rusaknya harta benda PARA PENGGUGAT, baik berupa bangunanhanggar maupun pesawat.8.

Bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan utama ini telahmendapat izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Bogor sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor 556.31/003.2.1/00545/DPMPTSP/2018.7. Bahwa selama proses pembangunan infrastruktur jalan utama,TERGUGAT V maupun KSO STCNRC tidak pernah melakukan tindakanyang berakibat pada rusaknya harta benda PARA PENGGUGAT, baikberupa bangunan hanggar maupun pesawat.8.