Put-55883/PP/M.IIB/16/2014

Jenderal Sudirman Kav. 4546,Jakarta Selatan 12930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55883/PP/M.1IB/16/2014, tanggal 3 Oktober 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai

Jumlah (a+b) Jumlah PPN yang PPN Lebih bayar/seharusnya tidak terutang (2e3c) (4.871.652.460) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55883/PP/M.1IB/16/2014, tanggal 3 Oktober 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1859/WPJ.07/2011 tanggal 1Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jenderal SudirmanKav. 4546, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan sebagai berikut: DPP PPN Rp 248.765.511.716,00Pajak Keluaran harus dipungut/ bayar sendiri Rp 7.808.577.693,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 12.630.551.135,00PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp = (4.821.973.442,00)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN Masih Harus (Lebih) Dibayar Rp = (4.821.973.442,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55883

Pajak di dalam Daerah Pabean yangdilakukan oleh Pengusaha;d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luarDaerah Pabean di dalam Daerah Pabean;e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean; atauf. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.55883

Putusan Nomor 894/B/PK/PJK/2015perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhiketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55883/PP/M.1IB/16/2014 tanggal3 Oktober 201 4harus dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan

telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat/tangal lahir Bogor, 12 Desember 1976, umur 42 tahun,agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat kediaman di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor,sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat/tangal lahir Gunung Kidul, 01 Januari 1974, umur 45tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman di Kecamatan Girisubo, Kabupaten GunungKidul Provinsi DI Yogyakarta Kode Pos 55883

Putusan Nomor 861/Pdt.G/2021/PA.SimMenimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahpecah (broken marriage) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri,sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan AllahSWT dalam AlQuran surat ArRum ayat 21, yang berbunyi:(5 5 55883 9 5d GUY GDS 8G) Aad 55 S56 SiG Uae g Leal) LST ag 3) haul Ga AT GI ON asl Gasv)Artinya : Dan di antara tandatanda kekuasaanNya

le Seslils afeisll slgaall 55883 $9685 B35Cure yas pgia okigall 22 2 JEST el Sl J esiArtinya: Jumhur fugaha ulama Hanafiyah, lama Syafiiyah menurut pendapatyang sahih, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalanganulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orangorang kafirselain orangorang yang murtad adalah sah.