Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 52924 51924 55924 56824 5624 56964 569244 519242 536724 568224 56;24 56934 50924
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 767 B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015 tanggal 28Mei 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56924/PP/M.XVB/15/2014, tanggal 5 November 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding,
    Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015Penghasilan Kena Pajak Rp ee Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp e Kredit Pajak Rp e PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp e Sanksi Administrasi Rp e Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56924/PP/M.XVB/15/2013 tanggal 5 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1679/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013
    Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdapat faktafakta fundamental yang mendasari kekeliruan penerbitanPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 56924/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 21November 2014 sebagai berikut:1.Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),Majelis Hakim telah salah dalam penerapan peraturan perundangundanganyang berlaku karena
    Hal ini sudah sangat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) bukan dan tidak bisa dan tidakberhak untuk bertindak sebagai pelaksana maupun eksekutor dari PutusanMA baik secara langsung maupun tidak langsung.Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim,sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56924/PP/M.XVB/15/2014 halaman 96 alinea 1 dinyatakan sebagai berikut:bahwa SKPKBT a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) hurufa,ayat (2), ayat
    Bahwa dalam pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakimsebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56924/PP/M.XVB/15/2014 halaman 97 alinea ke5 sampai dengan halaman98 alinea ke1 dinyatakan sebagai berikut:bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan yang berada dalam lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakn dalam Pasal 9A ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 07-12-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 27-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1962/Pid/2021/PT MDN
Tanggal 24 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. BONARD T F PAKPAHAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
87 — 0
  • . : 56924 / 2011 yang sudah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan;
  • Fotokopi surat permohonan 20 April 2011 yang sudah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Medan
  • Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor : 015203 tanggal 18 April 2011, yang sudah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Medan;
  • Fotokopi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum
Register : 08-07-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1934/Pid.B/2021/PN Mdn
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
Ir. BONARD T F PAKPAHAN
148 — 38
  • . : 56924 / 2011 yang sudah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan.

    8. Fotokopi surat permohonan 20 April 2011 yang sudah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.

    9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Nomor : 015203 tanggal 18 April 2011, yang sudah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya oleh Kantor Pertanahan Kota Medan.