Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2092 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31371 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yangakan diuraikan dibawah ini, bahwa putusan Pengadilan Pajak PajakNomor: Put.58660/PP/M.VIA/99/2014 tanggal 22 Desember 2014 telahdibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal sehinggamenghasilkan Putusan yang tidak adil dan nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam pasal 91 UndangUndang Pengadilan Pajak berbunyisebagai berikut:Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan
    Putusan Nomor 2092/B/PK/PJK/2017Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58660/PP/M.VIA/99/2014tanggal 22 Desember 2014 tersebut tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, antara lain:1. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP)2.
    Kemudian pada tanggal 20 Maret 2015,Pemohon PK telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembaliterhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah AgungRepublik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya padatanggal yang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini.Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58660/PP/M.VIA/99/2014 tanggal22 Desember 2014 atau kurang dari 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannyasalinan Putusan
    Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon PK membaca, meneliti dan mempelajari lebihlanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58660/PP/M.VIA/99/2014tanggal 22 Desember 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatanatas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim PengadilanPajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan faktafakta hukum(rechsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakudalam pemeriksaan Gugatan di Pengadilan Pajak
    Agar diperoleh pemahaman yang memadai dan benar, sebelum PemohonPK menyampaikan alasan dan tanggapan terkait penolakan gugatansebagaimana tertera pada Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58660/PP/M.VIA/99/2014 dikutib diatas, Termohon sampaikan terlebihdahulu kronologi atas penerbitan Surat nomor S1025/WPJ.07/KP.04/2014:a.
Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 183 / Pid.B / 2016 / PN.Sbr.
Dwi Novianto bin Jumena (Alm);
356
  • 58651 tanggal 22-12-15 tertera Titip uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Toko Bangunan Bojong Indah ;- 1 (satu) lembar asli Billing Tagihan / Daftar Tagihan Nomor: NI0000047027, tanggal 21-12-2015, Toko Bangunan Bojong Indah;- 1 (satu) lembar asli Faktur Tagihan Nomor: NI1500013641 tanggal 06-11-2015, toko bangunan Subur Abadi;- 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) Nomor : ND0000206398 tanggal 06- 11-2015, toko bangunan Subur Abadi;- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Nomor: 58660