Fotocopy Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 592.05/833/Kep/4/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan yang terletak di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.13.

., M.Si selain sebagai PegawaiNegeri Sipil juga ditunjuk sebagai sekertaris PanitiaPembebasan LahanUnderpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun2013berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 592.05/833/KEP/IV/20 13tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS)Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis KemerdekaanYang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar dengan tugasdan Kewenangan sebagai berikut:Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi LahanMelakukan

masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenangdalam memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal35 Ayat (2) Undangundang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selakuKasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai Sekertaris PanitiaPembebasan Lahan Underpass' simpang lima Bandara SultanHasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasarkan SK Walikota MakassarNomor: 592.05

,M.Si selaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai SekertarisPanitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara SultanHasanuddin Makassar Tahun 2013 berdsrkan Surat Keputusan WalikotaMakassar No. 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentangPembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pengadaan Tanah dim RangkaPelebaran Jin Perintis Kemerdekaan yg terletak di Kecamatan.

Hasanuddin Makassar Tahun2013 berdsrkan Surat Keputusan Walikota Makassar No.592.05/833/KEP/IV/2013. tanggal 27Juni 2013 mempunyaikewenangan antaralain melakukan Identifikasi dan Inventarisasi LahanHal. 56 dari 69 hal. putusan No.27/PID.TPK.2019/PT MKSdan mengadakan penelitian administrasi kepemilikan tanah,sebagaimana juga diatur dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a danPasal 28 ayat (1) UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kewenangan

Identifikasi Bidang NIB 11589.bahwa Terdakwa selaku sekertaris Panitia Pembebasan LahanUnderpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun2013 berdasrkan Surat Keputusan Walikota Makassar No.592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27 Juni 2013 dalam melakukanpembayaran ganti rugi tidak teliti dan ceroboh sehingga bertentangandengan Pasal 40 UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa Pemberian gantiKerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung

., M.Si selain sebagai PegawaiNegeri Sipil juga ditunjuk sebagai sekertaris PanitiaPembebasan LahanUnderpass simpang lima Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahun2013berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor 592.05/833/KEP/IV/2013tanggal 27 Juni 2013 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS)Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelebaran Jalan Perintis KemerdekaanYang Terletak di Kecamatan Bhiringkanaya Kota Makassar dengan tugasdan Kewenangan sebagai berikut :Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi LahanMelakukan

masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenangdalam memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal35 Ayat (2) Undangundang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan TindakPidana korupsiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selakuKasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai Sekertaris PanitiaPembebasan Lahan Underpass' simpang lima Bandara SultanHasanuddin Makassar Tahun 2013 berdasarkan SK Walikota MakassarNomor: 592.05

Sos., M.Siselaku Kasubag Pertanahan Kota Makassar dan sebagai SekertarisPanitia Pembebasan Lahan Underpass simpang lima BandaraSultan Hasanuddin Makassar Tahun 2013 berdsrkan SuratKeputusan Walikota Makassar No. 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal27 Juni 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS)Pengadaan Tanah dim Rangka Pelebaran Jin Perintis Kemerdekaanyg terletak di Kecamatan.

HasanuddinMakassar Tahun 2013 berdsrkan Surat Keputusan WalikotaMakassar No. 592.05/833/KEP/IV/2013 tanggal 27Juni 2013mempunyai kewenangan antaralain melakukan Identifikasidan Inventarisasi Lahan dan mengadakan penelitianadministrasi kepemilikan tanah, sebagaimana juga diaturdalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan Pasal 28 ayat (1)UU 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.> bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kewenangan tsb tidakmeneliti secara cermat dokumen dokumen

ratus ribu rupiah) dan kecerobohanTerdakwa dalam melakukan pembayaran ganti rugi makaterjadinya Tindak pidana yang merugikan keuangan Negara,lebih dari itu perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanyagerakan Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi programPemerintah ;Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwaACHMAD RIFAI, S.Sos, M.Si sebagai sekertaris PanitiaPembebasan Lahan Underpass simpang lima Bandara SultanHasanuddin Makassar Tahun 2013 berdsrkan Surat KeputusanWalikota Makassar No. 592.05

Fotocopy Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 592.05/Kep 733Disnah/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat Kabupaten Indramayu;13. Fotocopy Surat Nomor: 005/1709Disnah tanggal 24 Juni 2006 perihalUndangan Sidang Panitian Pertimbangan Landreform;14. Fotocopy Jadwal Acara Sidang PPL tanggal 29 Juni 2006 berikut BeritaAcara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform tingkat Kabupaten1ndramayu tahun 2006;15.

Fotocopy (satu) Keputusan Bupati IndramayuNomor : 592.05/Kep733Disnah/2006 tanggal 18 April 2006 ten tangPembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat KabupatenIndramayu berikutlampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor :592.05/Kep 733Disnah/2006 tanggal 18 April 2006 ten tangPembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat KabupatenIndramayu (legesPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung);13.

Pada tahun 2006 ada surat KeputusanBupati Indramayu nomor : 592.05/Kep.733Disnah/2006 tanggal 18 April2006 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform dan adaBerita Acara Sidang Landreform pad a tanggal 26 Juni 2006 yang isinyasalah satu pokoknya membatalkan sebagian isi dari surat KeputusanKepala Daerah Tingkat II Indramayu nom or: 143/SK.760Pemdes/1992tanggal 15 September 1992 tentang Pembagian Kekayaan DesaTemiyangsari, Temiyang dan Desa Jayamulya.

Fotocopy 1 (satu) Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 592.05/Kep733Oisnah/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat Kabupaten Indramayu berikutlampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 592.05/Kep 733Oisnah/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat Kabupaten Indramayu (legesPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung);13.

Fotocopy 1 (satu) Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 592.05/Kep733Disnah/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat Kabupaten Indramayu berikutlampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 592.05/Kep 733Disnah/2006 tanggal 18 April 2006 tentang Pembentukan PanitiaPertimbangan Landreform tingkat Kabupaten Indramayu (legesPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung);14.