ratus duapuluh lima meter persegi) tanggal 10 Oktober 2003 dengan Surat UkurNo. 02/Partungkonaginjang/2003, tanggal 23 Juni 2003 yang diterbitkanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utaradengan batas :Sebelah Utara berbatas dengan Pardamean Sinaga;Sebelah Selatan berbatas dengan Daniel Sinaga; Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Toba Dolog Sanggul; Sebelah Barat berbatas dengan Lembah;Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 06/Desa Partungkonaginjang atas namaRekkes Situmorang, seluas 6.433

Sertifikat Hak Milik No. 6 seluas 6.433 M2 atas nama RekkesSitumorang;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut :Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 82 K/TUN/20101. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan yang telah dikeluarkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tentang :a.

Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 10 Oktober 2003, Surat UkurNo. 03/Partungko Naginjang/2003, dengan luas 6.433 m2 terletakdi Desa Partongko Naginjang Kecamatan Harian ProvinsiSumatera Utara, berarti gugatan Penggugat bukan sengketa TataUsaha Negara karenanya wewenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo bukanlah wewenang Peradilan TataUsaha Negara melainkan wewenang Peradilan Perdata;g.

Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 10 Oktober 2003, Surat UkurNo. 03/Partungko Naginjang/2003, dengan luas 6.433 m2 terletakdi Desa Partongko Naginjang Kecamatan Harian ProvinsiSumatera Utara atas nama Rekkes Situmorang;b. Berdasarkan halhal tersebut diatas jelaslah bahwa kepentinganPenggugat tidak ada yang dirugikan akibat Keputusan Tergugatmenerbitkan obyek perkara a quo oleh karena luas, letak dan batasbatas tanah yang menjadi obyek perkara yang diajukan Penggugattidak diketahui;c.

Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 10 Oktober 2003, Surat UkurNo. 03/Partungko Naginjang/2003, dengan luas 6.433 m2 denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik TimbulSinaga; Sebelah Timur berbatas Jalan Dolok Sanggul Tele; Sebelah Selatan berbatas dengan Ual Sinaga; Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong;Terletak di Desa Partongko Naginjang Kecamatan Harian Provinsi Sumatera Utara atas nama Rekkes Situmorang;b.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 Perihal : Pengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor : 6.433/A-3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B; ----------------------------------

., Direktur Utama Rumah SakitIslam Surakarta sebagai SUBYEK HUKUMnhya ; Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo bersifat Individualkarena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas menyatakanMenunjuk : Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam SurakartaNomor : 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 sebagai Pihak Pemohon atauPihak yang mengajukan Permohonan Proses Lanjut Perubahan IzinOperasional RS Islam Surakarta Kelas B ; Hal.9 dari 186 hal.

Bahwa PENGGUGAT melalui suratnya Nomor : 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 telah mengajukanPERMOHONAN PROSES LANJUT PERUBAHAN IJINOPERASIONAL RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA kelasB yang telah disesuaikan sebagaimana diatur Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentangKLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT. KemudianBPMD menugaskan kepada Dinas Kesehatan Kab.

Putusan No. 002/G/2016/ PTUN.SMG sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 perihalPermohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RSIslam Surakarta Kelas B; Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi denganmempertimbangkan kelengkapan administratif dalampenerbitan ijin operasional rumah sakit Kelas B, Plt.

SuratDirektur Utama Rumah Sakit Islam Surakarta Nomor : 6.433/A3/Dirut/IX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan Proses LanjutPerubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B; Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Nomor : 6.433/A3/Dirut/TX/2015 tanggal 28 September 2015 Perihal : Permohonan ProsesLanjut Perubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, yang ditujukankepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (VideBukti P5) yang ditandatangani

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat kepada TergugatNomor : 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 tertanggal 28September 2015 Perihal : Permohonan Proses LanjutPerubahan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B dariPenggugat yang ditujukan kepada BPMD Propinsi JawaTengah ( Vide Bukti P5);2.

., Direktur Utama Rumah Sakit IslamSurakarta sebagai subjek hukumnya;Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/2017 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karenatidak ditujukan kepada umum, tetapi secara tegas menyatakanMenunjuk: Surat Direktur Utama Rumah Sakit Islam SurakartaNomor 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 sebagai pihak Pemohon atau pihakyang mengajukan permohonan proses lanjut perubahan = izinoperasional RS Islam Surakarta Kelas B; Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat

Penanaman Modal Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 645/36 tanggal 7 Januari 2016, perihalPengembalian Dokumen Permohonan ljin Operasional RS IslamSurakarta Kelas B yang ditujukan kepada Penggugat selaku DirekturUtama Rumah Sakit Islam Surakarta Yayasan Wakaf Rumah SakitIslam Surakarta telah menimbulkan akibat Hukum, yaitu permohonanproses lanjut perubahan izin operasional RS Islam Surakarta Kelas Byang diajukan oleh Penggugat kepada Badan Penanaman ModalDaerah Propinsi Jawa Tengah dengan Suratnya Nomor 6.433

Bahwa sesuai surat Penggugat sebagaimana dituangkan dalam suratNomor 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihalPermohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional RS IslamSurakarta Kelas B, yang intinya mengajukan perubahan izinoperasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B adalah merupakanpermohonan izin yang masih memerlukan tindak lanjut berupapenerbitan izin oleh instansi yang terkait;3.

Bahwa penerbitan surat a quo adalah tindak lanjut hasil verifikasi atasberkasberkas yang diajukan Penggugat sebagaimana dituangkandalam surat Nomor 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September2015 perihal Permohonan Proses Lanjut Perubahan Izin OperasionalRS Islam Surakarta Kelas B;.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016 perihal PengembalianDokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam Surakarta Kelas B, danmenerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam SurakartaKelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor 6.433/A3/DIRUT/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Permohonan ProsesLanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Surakarta Kelas B;4.

bukan 6.433 m? sedangkan berubahnya luastanah girik C 334 persil 74 C SV dari 3.400 m2 menjadi 6.433 m2berdasarkan hasil cheking 1981 sangat bertentangan dengankenyataan catatan pada buku letter C pada kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan Jakarta Timur.Hal. 8 dari 10 hal. Put.

sebagaimana Akta Permintaan Banding No Perkara 7 /Pid.B/2019/PN Trt, danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaTerdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa danHalaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 605/Pid/2019/PT MDNPenuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara NomorW2.U.6.433

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor : 445/36 tertanggal 7 Januari 2016 PerihalPengembalian Dokumen Permohonan Izin Operasional RS Islam SurakartaKelas B, dan menerbitkan Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit IslamSurakarta Kelas B yang dimohonkan Penggugat melalui suratnya Nomor :6.433/A3/DIRUT/X/2015 tertanggal 28 September 2015 PerihalPermohonan Proses Lanjut Perubahan Izin Operasional Rumah Sakit IslamSurakarta Kelas B; an nen nnn nnn nme nen nn ene nnn nnnnne4.

Surat Keterangan Nomor 6.433/1.755.3 tanggal 4 November 2013 yangdikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan MampangPrapatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut bukti P2;Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat juga menghadirkan saksi yang atas pertanyaan Majelis hakimmengaku sebagai berikut;1. SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , JakartaTimur.

Atas SHGB No: 38 Argawana semula luas tanah semula tercatatseluas 12.717 m2 , terjadi pengurangan luas tanah sebesar9,983 112 5 assessDengan demikian terjadi pengurangan luas tanah seluruhnya 6.433 m2 ; Setelah ditelusuri ternyata pengurangan luas tanah tanah tersebut yang terjadi /dilakukan pada saat proses balik nama oleh Penjual dengan bantuan RusnaldySH sebagai PPAT , dimana akibat rangkaian tindakan tersebut telah terjadipemecahan SHGB awal melalui : 1.

Atas SHGB No: 38 Argawana semula luas tanah semula tercatat seluas12.717 m2 , terjadi pengurangan luas tanah sebesar 3.283 m2 ;Dengan demikian terjadi pengurangan luas tanah seluruhnya 6.433 m2 ;Setelah ditelusuri ternyata pengurangan luas tanah tanah tersebut yang terjadi /dilakukan pada saat proses balik nama oleh Penjual dengan bantuan RusnaldySH sebagai PPAT , dimana akibat rangkaian tindakan tersebut telah terjadipemecahan SHGB awal melalui :1.

1) UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahjo Pasal 39 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa;Bahwa dari hasil sensus Desa Rajeg, jumlah penduduk/warga yangrnemenuhi syarat sebagai pemilih berjumlah 6.483 orang dan dari jumlahtersebut warga pemilih yang memenuhi undangan dan datang ke tempatpemilihan berjumlah 5.530 orang;Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 saat pemungutan suara dimulai, jumlahsurat suara yang tersedia berjumlah 6.433