Ditemukan 18 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-09-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ttn
Tanggal 13 Maret 2019 — * Perdata - Zulfata Lawan : - Kepada BPBD Kabupaten Aceh Selatan
16443
  • Menyatakan sah Surat Perintah Mulai kerja yang di dalamnya berisi SuratPerjanjian dengan Nomor RR. 611.12/168/SPK/V1/2016 tanggal 14 Juni 2016..Menyatakan sah Surat Perjanjian Adendum dengan NomorRR.611.12/168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat PerjanjianAdendum II dengan Nomor RR.611.12.168/SPK/X/2016 tanggal 6 Oktober2016..
    Pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 14juni 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor RR.611.12/168/SPK/V1I/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Surat Perintah MulaiKerja Nomor RR.611.12/179/SPMK/VI/2015 Tanggal 14 Juni 2016 denganwakiu penyelesaian selama 120 (seratus dua puluh) hari, kemudian diberikesempatan oleh Tergugat perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2018/PN.Ttn(tiga puluh) hari sesuai Surat Perjanjian Adendum Il NomorRR.611.12.168
    Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat 2 (dua) kaliaddendum yaitu Addendum Nomor =: AddendumRR.611.12./168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Addendum IlNomor : AddendumRR.611.12./168/SPK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 ;4. Bahwa di lokasi pekerjaan Rekonstruksi Tanggal Krueng Kluet GP.
    Paya Kabupaten Aceh Selatan sebesar 65,757%(enam puluh lima koma tujuh ratus lima puluh tujuh persen) dari kontrakSurat Perjanjian dengan Nomor RR. 611.12/168/SPK/VI/2016 tanggal 14Juni 2016?2.
    Menyatakan sah Surat Perintah Mulai kerja yang di dalamnya berisi SuratPerjanjiaan dengan Nomor RR. 611.12/168/SPK/VI/2016 tanggal 14 Juni2016.3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Adendum dengan NomorRR.611.12/168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat PerjanjianAdendum II dengan Nomor RR.611.12.168/SPK/X/2016 tanggal 6 Oktober2016.4. Menyatakan sah progress pekerjaan yang telah dihitung bersama tertanggal23 Desember 2016 dan diketahui oleh Tergugat.5.
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 38/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Terbanding/Penggugat : Zulfata
4020
  • Hal ini sesuai denganSurat Perintah Mulai kerja dan Surat Perjanjian dengan Nomor RR.611.12/168/SPK/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang pada saat ituditandatangani oleh Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen yangbernama Dodi Gunawan, S.T.3. Bahwa setelah Penggugat menandatangani perjanjian tersebut, Penggugatlangsung mengerjakan kegiatan tersebut sesuai dengan Shobdrawing danAsbuild Drawing yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat.4.
    Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Penggugat tidak selesai 100% diakibatkanoleh terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kegiatan dilapangan sulitdilakukan oleh Penggugat, walaupun Penggugat telah diberikan kesempatanHalaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PTBNAoleh Tergugat sesuai dengan Surat Perjanjian Adendum dengan NomorRR.611.12/168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat PerjanjianAdendum Il dengan Nomor RR.611.12.168/SPK/X/2016 tanggal 6 Oktover2016..
    Menyatakan sah Surat Perintah Mulai kerja yang di dalamnya berisi SuratPerjanjian dengan Nomor RR. 611.12/168/SPK/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.. Menyatakan sah Surat Perjanjian Adendum 1! dengan NomorRR.611.12/168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat PerjanjianAdendum II dengan Nomor RR.611.12.168/SPK/X/2016 tanggal 6 Oktober2016..
    Kewenangan tersebut juga terlihat pada proses penandatangansurat Perjanjian Kerja Nomor RR.611.12/168/SPK/V1I/2016 Tanggal 14 Juni 2016yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, ditandatangani oleh PPK danPenggugat bukan antara Pengguna anggaran dengan Penggugat.Berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah keliru dalam mengajukangugatan dengan tidak ditetapbkannya Tergugat secara lengkap di dalam gugatan(Plurium litis consortium), tidak lengkapnya Tergugat dalam Gugatan Penggugattelah mengakibatkan
    Pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 14juni 2016 sesual dengan Surat Perjanjian Nomor RR.611.12/168/SPK/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan Surat Perintah MulaiKerja Nomor RR.611.12/179/SPMK/VI/2015 Tanggal 14 Juni 2016 denganwaktu penyelesaian selama 120 (Seratus dua puluh) hari, kKemudian diberikesempatan oleh Tergugat perpanjangan waktu pelaksanaan selama 30(tiga puluh) hari sesuai Surat Perjanjian Adendum Il NomorRR.611.12.168/SPK/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, total waktupelaksanaan pekerjaan
Putus : 06-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN Lawan PT BAMBU KUNING UTAMA
13954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan sah Surat Perintah Mulai kerja yang didalamnya berisi SuratPerjanjian dengan Nomor RR.611.12/168/SPK/VI/2016 tanggal 14 Juni2016;3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Adendum dengan NomorRR.611.12/168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat PerjanjianHalaman 1 dari 7 hal. Put.
    Menyatakan sah Surat Perintah Mulai kerja yang didalamnya berisi SuratPerjanjian dengan Nomor RR.611.12/168/SPK/V1/2016 tanggal 14 Juni2016;3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Adendum dengan NomorRR.611.12/168/SPK/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016 dan Surat PerjanjianAdendum Il dengan Nomor RR.611.12.168/SPK/X/2016 tanggal 6Oktober 2016;4. Menyatakan sah progress pekerjaan yang telah dihitung bersamatertanggal 23 Desember 2016 dan diketahui oleh Tergugat:5.
Register : 13-08-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1408/Pdt.G/2013/PA.Krs
Tanggal 17 September 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
81
  • No : 1408/Pdt.G/2013/PA.KrsMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan tersebut,Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :a.b.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT (Bukti P.1);Asli Surat Rekomendasi Perceraian Nomor : 11/611.12/VII/2013, tanggal 12Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Probolinggo (BuktiP.2);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/29/II/2013 Tanggal 15 Februari 2013,yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo
Register : 25-06-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Krs
Tanggal 26 September 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUIGAT
81
  • Hakim telah cukup berusaha untukmenasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan bersedia rukunkembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonan tersebut,Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :e Surar Asli Keterangan Domisili Penduduk Nomor : 318/611.12
Putus : 20-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K / PID.SUS / 2016
Tanggal 20 Desember 2016 — TUTI ZUBAIDAH HARAHAP
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANYABI GROUP nomor:611.12 /09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.. 1 (satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUP nomor :611.12 /09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.Hal. 26 dari 54 hal. Put. Nomor 1111 K/PID.SUS/2016q. 1 (satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUPnomor : 611.12 / 09 / PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.1 (satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN
Tanggal 11 Desember 2015 — TUTI ZUBAIDAH HARAHAP
5719
  • MANYABI GROUP nomor :611.12 /09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUP tertanggal 21Oktober 2011.o. 1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.MANYABI GROUP nomor : 611.12 / 09 /PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.p. 1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.MANYABI GROUP nomor : 610 / 09 /PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 22 Juni 2012.q. 1(Satu) Set surat perintah pencairan dana nomor :59/ SP2DLS / PUD / 2011 tanggal 25 Oktober2011.. 1(Satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab belanja langsung(LS) nomor : 66 /SPPLS / PUD / 2011 tanggal 24 Oktober 2011
    MANYABI GROUP nomor : 611.12 / 09 /PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret2012.t. 1 (Satu) lembar surat teguran PPK kepadaCV.
Register : 15-01-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PA CILACAP Nomor 0278/Pdt.G/2018/PA.Clp
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
6134
  • Dan orangorang yang sedikit rizkinyahendaklah memberikan belanja dari harta yang telah Alloh karuniakanPutusan Nomor0278/Pdt.G/2018/PA.ClpHalaman 611.12.kepadanya. Alloh tidak rnembebankan kepada seseorang diluarkemampuan yang diberikanNya kepadanya. Allah akan memberikankemudahan setelah kesulitanJuga Allah berfirman dalam QS.
Register : 22-11-2018 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN KOLAKA Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Kka
Tanggal 24 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13668
  • BUHARI MATTA sebagaiBupati Kolaka (TERGUGAT 1) dimulai pada pertengahanTahun2003beliau mengeluarkan Perintah kepada KepalaDinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka(TERGUGAT Il) ; berupaSurat Bupati Kolaka (TERGUGAT) No. 611.12/1224 Tanggal 15Juli 2003 yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Pemukimandan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka (TERGUGAT Il).(BUKTI : P 62) untuk mengevaluasi terhadap pekerjaan yangtelah dilaksanakan oleh ketiga Kontraktor tersebut yaitu :0 Kontraktor PT.
    dan tidak bertentangan denganaturanhukumnya ; mengingat proyek yang dikerjakan PENGGUGATtelah beberapa tahun berlalu ; beliaubersama team Tehnisnya(TERGUGAT II) belum menemukan cara ataumekanisme yang tepatuntuk melakukan pembayarannyasehingga baik TERGUGAT maupunPENGGUGAT dan semua unsurunsur terkait itu bisa menjadi AMAN danBENAR serta tidak ada pelanggaran aturan hukumnya;Dan untuk itu beliau telah berusaha dengan menerbitkan 2 (dua) buahSurat yaitu yang satunya adalah Surat Perintah Dinas No. 611.12
    Foto Copy Surat Dinas Bupati Kolaka (TERGUGAT 1) No.611.12/1224 Tanggal 15 Juli 2003. yang ditujukan kepada Kepala DinasPemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka (TERGUGAT Il)diberi tanda Bukti P 62;63. Foto Copy SURAT TUGAS Bupati Kolaka (TERGUGAT 1) No.590/586 Tanggal 27 Pebruary 2012. dan NOTA DINAS KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM (TERGUGAT Il). Drs. ARMAN WAHAB, SE diberitanda Bukti: P 63;64.
Register : 29-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 31/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
H LALU ABDUL RACHMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
7425
  • 4.684m2, Atas nama Abdul Wahid di atas tanah milik Penggugat.Bahwa dengan diterbitkan objek sengketa tanpa sepengetahuanPenggugat didasarkan data yuridis tidak benar dan tidak dilaksanakansesual dengan prosedur yang berlaku adalah cacat hukum administrasisebagaimana ketentuan pasal 107 peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata carapemberian dan pembatalan hak atas tanah Negera dan hak pengelolaan,Putusan Nomor : 31/G/2019/PTUN.MtrHalaman 611.12
Putus : 13-07-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 —
366
  • MANYABI GROUP nomor : 611.12 / 09 / PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.t. 1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUP nomor:611.12/09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUPnomor : 611.12/09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.t. 1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUPnomor : 611.12 /09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
    MANYABI GROUPnomor : 611.12 /09/ PPK.SDA.PUD / 2012 tanggal 02 Maret 2012.t. 1(Satu) lembar surat teguran PPK kepada CV.
Register : 01-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 54/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 23 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. SULTRA JEMBATAN MAS PUSAT KOLAKA Diwakili Oleh : M. AKBAR, SH.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Bupati Kolaka Cq. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KOLAKA ATAU KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGAN PUPR KABUPATEN KOLAKA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. BUPATI KOLAKA
11136
  • BUHARI MATTA sebagai BupatiKolaka (TERGUGAT 1) dimulai pada pertengahan Tahun2003 ; beliau mengeluarkan Perintah kepada Kepala DinasPemukiman dan PrasaranaWilayah Kabupaten Kolaka(TERGUGAT = Il) ; berupaSurat Bupati Kolaka (TERGUGAT) No. 611.12/1224 Tanggal 15Juli 2003 yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Pemukimandan Prasarana Wilayah Kabupaten Kolaka (TERGUGAT ll).
    tidak bertentangan dengan aturan hukumnya ; mengingatproyek yang dikerjakan PENGGUGAT telah beberapa tahun berlalu ; beliaubersama team Tehnisnya (TERGUGAT Il) belum menemukan cara atau mekanismeyang tepatuntukmelakukanpembayarannyasehingga baikTERGUGAT maupun PENGGUGAT dan semua unsurunsur terkait itu bisamenjadi AMAN dan BENAR serta tidak ada pelanggaran aturan hukumnya; dan untuk itu beliau telah berusaha dengan menerbitkan 2 (dua) buah Suratyaitu yang satunya adalah Surat Perintah Dinas No. 611.12
    dimulai pada pertengahan Tahun2003 ; beliau mengeluarkan Perintah kepada Kepala DinasPemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten KolakaHalaman 95 dari 141 halaman PUTUSAN NOMOR 54/PDT/2019/PT KDI (TERGUGAT Il) ; berupa Surat Bupati Kolaka (TERGUGAT)No. 611.12/1224 Tanggal 15 Juli 2003 yang ditujukan kepada :Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah KabupatenKolaka (TERGUGAT Il).
    yang dikerjakan PENGGUGAT telah beberapa tahunberlalu ; beliaubersamateam Tehnisnya (TERGUGAT Il) belummenemukan cara ataumekanisme yang tepat untuk melakukanpembayarannya sehingga baik TERGUGAT maupun PENGGUGAT danHalaman 107 dari 141 halaman PUTUSAN NOMOR 54/PDT/2019/PT KDIsemua unsurunsur terkait itu bisa menjadi AMAN dan BENAR serta tidakada pelanggaran aturan hukumnya;Dan untuk itu beliau telah berusaha dengan menerbitkan 2 (dua) buahSurat yaitu yang satunya adalah Surat Perintah Dinas No. 611.12
Register : 04-12-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1855/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 5 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Pola Martua Siregar,SH
Terbanding/Terdakwa : Dedi Ketaren
5839
  • Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 611.12.Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampaidengan tanggal 3 Januari 2021;Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor W2U/9350/Pid.01.10/12/2020 pada tanggal 28122029Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum yaitu Serimitha Br Karo, S.H.
Register : 11-06-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 27-02-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 373/Pdt.G/2014/PA.Yk
Tanggal 25 Nopember 2014 — PEMOHON (HADLONAH)
2712
  • memisahkanANAK dan ANAK II dengan Penggugat terlihat sejak sebelum putusanperkawinan sekitar bulan Agustus 2012, sehingga setiap Penggugat datang keMalang, ekspresi ANAK dan ANAK Il tertahan untuk menunjukankegembiraannya, perubahan ekspresi kegembiraan menjadi ekspresi tertekananakanak terlihat saat kakak Tergugat ada di dekat Penggugat dan anakanak.Sebaliknya jika anakanak bermain hanya bersama Penggugat di Malang, anakanak dapat segera melepaskan kerinduannya secara bertahap;Tanggapan terhadap posita No. 611.12
Register : 04-10-2016 — Putus : 20-05-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 36/pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 20 Mei 2016 — - Hendra Baloeja Djaja (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
11721
  • Atalisi Lahagu selaku Kepala Desa Lumut Maju telahPutusan No. 36/Pra.Pid/2016/PN.MdnHalaman 611.12.diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada waktu melaporkandugaan tindak pidana tersebut.Bahwa faktafakta yang membenarkan Sdr. Atalisi Lahagu telahmenerbitkan + 100 (seratus) eksemplar Surat Keterangan Tanah (SKT)atas bidangbidang tanah yang termasuk dalam areal perkebunan PT. FajarIndah Anindya, setidaktidaknya adalah :a.
Upload : 27-08-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Rudhy Maryanto Bin Sadeli Hadi siswojo.
7715
  • perangkatdaerah serta Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja pengelola keuangandaerah di Kabupaten Kudus TA 20121 (satu) bendel berita acara serah terima barang bantuan untuk bencana dariSekretaris BPBD Propinsi Jawa Tengah.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 15 April2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KudusTahun Anggaran 2013.1 (satu) surat dari Balai PSDA Serang Lusi Juana tentang permintaan DataBencana Alam tahun 20112013 di Kabupaten Kudus No. 611.12
Putus : 18-05-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 18 Mei 2015 — Muslimin, S.Pd. Bin Sudikan
8321
  • perangkat daerah sertaBendahara Pengeluaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerahdi Kabupaten Kudus TA 20121 (satu) bendel berita acara serah terima barang bantuan untukbencana dari Sekretaris BPBD Propinsi Jawa Tengah.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tanggal15 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013.1 (satu) surat dari Balai PSDA Serang Lusi Juana tentang permintaanData Bencana Alam tahun 20112013 di Kabupaten Kudus No.611.12
Putus : 26-05-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 28/PID.SUS-TPK/2015/PN/SMG
Tanggal 26 Mei 2015 — NOR KASIHAN BIN SOEPANGAT
7418
  • Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah di Kabupaten Kudus TA 201260. 1 (satu) bendel berita acara serah terima barang bantuan untuk bencana dari Sekretaris BPBD Propinsi Jawa Tengah61. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 201362. 1 (satu) surat dari Balai PSDA Serang Lusi Juana tentang permintaan Data Bencana Alam tahun 2011-2013 di Kabupaten Kudus No. 611.12
    serta Bendahara Pengeluaran pada satuankerja pengelola keuangan daerah di Kabupaten Kudus TA 20121 (satu) bendel berita acara serah terima barang bantuan untuk bencana dari SekretarisBPBD Propinsi Jawa Tengah.1 (satu) bendel Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 15 April 2013tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran2013.14562. 1 (satu) surat dari Balai PSDA Serang Lusi Juana tentang permintaan Data Bencana Alamtahun 20112013 di Kabupaten Kudus No. 611.12