sengketa tersebut merupakan asset pemerintan Kabupaten Jenepontosesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Gowa, yang telah mempertanyakan padaPemerintah Kabupaten Jeneponto terkait status tanah yang menjadi obyekpembangunan Bendungan Karaloe, sesual suratnya Nomor1732.300.73.06/XI/2015 tanggal 30 November 2015 perihak Klarifikasi tanahpengumpulan data fisik dan yuridis pengadaan tanah bendungan Karalloe, yangkemudian dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan suratnya tanggal11 Desember Nomor 611.11

/431/XII/2015, dimana dalam surat tersebut PemerintahKabupaten Jeneponto telah megakui dan menyatakan bahwa tanah tersbutmerupakan asset Pemerintah Kabupaten Jeneponto, berdasar surat No.611.11/431/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal tanggapan atas klarifikasitanah hasil pengumpulan fisik dan yuridis pengadaan tanah bendungan Karalloe;Bahwa dalam surat tersebut, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menjelaskan padaintinya jika obyek tanah tersebut adalah asset pemerintah Kabupaten Jenepontoyang kemudian

Yang intinya meminta kepada Pemerintah Kabupatenuntuk menyerahkan PutusanPutusan, Data serta Persuratan terkait lokasi/obyekpengadaan tanah (yang telah dilegalisir) yang merupakan asset PemerintahKabupaten Gowa, sesuai Suratnya tanggal 11 Desember No.611.11/431/XII/2015 ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Turut Tergugat kembali menegaskanpenolakan atas segala dalil gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan inimemohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini denganputusan

(P1) 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn non nnn nanan n=Fotocopy Surat Kelahiran , Nomor: 479/40/611.11/V1I/2010 tanggal 4 Juni 2010atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P2) Fotocopy Kartu Keluarga , nomor; 125617/98/01383 tanggal 10 Februari 2006atas nama XXXX , bermaterai cukup dan telah seuasi dengan aslinya.

(P6)Fotocopy Surat Kelahiran , Nomor: 479/18/611.11/VI/2010 tanggal 03 Juni 2010atas nama Lambari, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.(P7) 8.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor; 35.1803.150665.0013 tanggal 18Nopember 2006 atas nama XXXX , bermaterai cukup dan telah sesuai denganaslinya.(P8) Fotocopy Surat Kelahiran , Nomor: 470/141/420.302.1/2010 tanggal 04 Juni2010 atas nama XXXX, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Surat Bupati Sumbawa Nomor: 611.11/806/Pertanahan/2017 tanggal 17November 2017 perihal Permohonan ippkh untuk PembangunanBendungan beringin Sila Kecamatan Utan Kabupaten SumbawaProvinsi Nusa Tengggara Barat (Bukti P3).Berita Acara tanggal 27 November 2017 tentang peninjauan LokasiRencana Pembangunan bendungan beringin Sila pada Sebagian FungsiHutan Lindung dan Fungsi hutan Produksi Terbatas Kelompok hutankelongkang Pucak Ngengas (RTK.60) di wilayah Desa Motong dan DesaTengah Kecamatan Utan Kabupaten

Surat Bupati Sumbawa Nomor: 611.11/255/Pertanahan /2018 tanggal23 April 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan untukPembangunan Bendungan Beringin Sila seluas 300 Hektar diKabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bukti P9).i.

Foto Copy Surat Bupati Sumbawa, Nomor 611.11/806/Pertanahan/2017,tanggal 17 Nopember 2017, Perihal Permohonan IPPKH untuk PembangunanBendungan Beringin Sila Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, PropinsiNusa Tenggara Barat, diberi tanda T.I3;. Foto Copy Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan PropinsiNTB, Nomor 522/5383/PHDisLHK/2017, tanggal 8 Desember 2017, Perihalpertimbangan teknis Pembangunan bendungan sila, Kecamatan Utan,Kabupaten Sumbawa, diberi tanda T.14;.

Foto Copy Surat Bupati Sumbawa, Nomor: 611.11/255/Pertanahan/2018,tanggal 23 April 2018, Perihal Permohoan IPPKH untuk pembangunanHalaman 67 dari 92 Putusan No.30/Padt.G/2019/PN.Sbwbendungan Beringin Sila Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, PropinsiNusa Tenggara Barat, (Surat ke2), diberi tanda T.I8;9.

Foto Copy Surat Bupati Sumbawa, Nomor : 611.11/606/Pertanahan/2017,tanggal 17 Nopember 2017, perihal Permohonan IPPKH untuk pembangunanbendungan Beringin Sila Kecamatan Utan,Kabupaten Sumbawa, PropinsiNusa Tenggara Barat diberi tanda T.IV3;4.

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;15. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;16. 1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira; 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DIBambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011; 1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasilpeninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara; 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop.

Akibat amblasnyabangunan bendung DI Bambaira kemungkinan dikarenakan galian pondasi bangunanyang kurang dalam ( tidak sesuai standart/bestek/gambar sehingga terjadi gerusangerusan air di bawah pondasi bangunan;31 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2012 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten MamujuUtara menerbitkan surat Nomor 611.11/89V/2012/DPU perihal laporan kerusakan danpenanganan segera DI bambaira yang ditujukan kepada Kepala Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Barat;32 Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012

Keterangan saksi inibersesuaian dengan barang bukti berupa : Surat dari kepala Desa Bambaira tertanggal 27 April2012, Surat dinas PU/V/2012 tertanggal 29 Mei 2012, Surat Dinas pekerjaan UmumKabupaten Mamuju Utara Nomor 611.11/89/V/2012/DPU tertanggal 1 mei 2012, Surat DinasPekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara Tentang Laporan Hasil Peninjauan danInvestigasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamuju Utara pada pekerjaan DI Bambaira,Surat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulbar Nomor 600/32/DPU/VI/2012 tanggal

yangterkandung di dalam Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip Kemanusiaan,keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuaidengan nilainilai berbangsa dan bernegara.Bahwa telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan BendunganLeuwikeris, antara lain terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalaya danKabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 611.11

para Penggugat melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Tasikmalaya dan teregistrasi dengan Nomor Perkara: 38/PDT.G/ 2018/ PN.TSM, kecuali untuk halhal yang diakui secara tegaskebenarannya oleh Turut Tergugat II;Bahwa perlu Turut Tergugat II informasikan berkenaan dengan proyekpembangunan Bendungan Leuwikeris di kabupaten Ciamis dan KabupatenTasikmalaya, yang mana Turut Tergugat II Sesuai dengan kewenangan yangdimilikinya telah menerbitkan 2 Keputusan yaitu : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 611.11

Bahwa telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan BendunganLeuwikeris, antara lain terletak di wilayah Kabupaten Tasikmalayadan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Keputusan GubernurJawa Barat Nomor 611.11/Kep.1139Pemum/2015 tanggal 9Oktober 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Tahap Di DaerahKabupaten Tasikmalaya Dan Daerah Kabupaten Ciamis.1.4.

Darulhaqdipersidangan didukung dengan buktibukti tertulis berupa Berita AcaraMusyawarah, Berita Acara Ganti Kerugian dalam bentuk uang dan daftarnominatif ganti kerugian dan dihubungkan dengan bukti tertulis berupa fotocopybundel Resume Appraisal Pengadaaan Tanah untuk Pembangunan BendunganLeuwikeris Kabupaten Tasikmalaya Tahap , bahwa Terbanding jelas telahmelaksanakan Penilaian terhadap lokasi tanah yang akan dipergunakan untukpembangunan Bendungan Leuwikeris in cassu Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 611.11

dipersidangan didukung dengan buktibukti tertulis berupa BeritaAcara Musyawarah, Berita Acara Ganti Kerugian dalam bentuk uang dan daftarnominatif ganti kerugian dan dihubungkan dengan bukti tertulis berupa fotocopybundel Resume Appraisal Pengadaaan Tanah untuk Pembangunan BendunganLeuwikeris Kabupaten Tasikmalaya Tahap , bahwa Terbanding jelas telahmelaksanakan Penilaian terhadap lokasi tanah yang akan dipergunakan untukpembangunan Bendungan Leuwikeris in cassu Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 611.11

Gending, dari ROHMAD kepada SINI tanggal 15102011.e 1(satu) Bendel Foto Copy Permohonan Pembatalan Sertipikat, Nomor :520/136/611.11/2015 tanggal April 2015e 1(satu) Bendel Foto Copy Keberatan atas akan diterbitkannya SertifikatTanah Kas Desa desa Brumbungan Lor, Nomor : 005//07/BPD/VI/2012,tanggal 20 Juni 2012.e 1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Nomor : 12/Pdt/G/1985/PN.Kraksaan, tanggal 28 Pebruari 1987 (Legalisir) ;1 (satu) Bendel Foto Copy Putusan Nomor : 611/Pdt/1987/PT.SbyHalaman 2 Putusan

ROHMAD Nomer : 975/03/611.11/IV/2012tanggal 12April 2012 yang menerangkan tanah tersebut berasal dari C Desanomer 1338 persil 6a kelas S.I luas kurang lebih 5130 meterpersegi. Terletak di Brumbungan Lor, Kec. Gending, Kab.Probolinggo an. Mbok B.

Gending, dari ROHMAD kepada SINI tanggal15102011.1 (satu) Bendel Foto Copy Permohonan Pembatalan Sertipikat,Nomor : 520/136/611.11/2015 tanggal April 20151 (satu) Bendel Foto Copy Keberatan atas akan diterbitkannyaSertifikat Tanan Kas Desa desa Brumbungan Lor, Nomor005//07/BPD/V1/2012, tanggal 20 Juni 2012.1 (satu) Bendel Foto Copy Keputusan Nomor : 12/Pdt/G/1985/PN.Kraksaan, tanggal 28 Pebruari 1987 (Legalisir) ;1 (Satu) Bendel Foto Copy Putusan Nomor : 611/Pdt/1987/PT.Sbytanggal 24 September 1987

Pek Sirtu = 611.11 x 2.5x 0.05 x Rp. 230.000,00 = Rp.17.569.412,50b. Pek.Lapis resap perekat = 611.11x2.5x 0.8 x Rp. 14.493.3 =Rp.17.714.001,13c. Pek Latasir kelas A = 611.11x2.5xRp. 60.929.92xtebal lapangan (1/1.5)= Rp.62.058.139.02Total Biaya = Rp. 97.341.552.65, sehingga Terdapat selisin sebesar Rp.57.925.577,35Halaman 8 dari 86Putusan No. 40/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg2. Pek.

Pek Sirtu = 611.11 x 2.5x 0.05 x Rp. 230.000,00 = Rp.17.569.412,50b. Pek.Lapis resap perekat = 611.11x2.5x 0.8 x Rp. 14.493.3 =Rp.17.714.001,13c. Pek Latasir kelas A = 611.11x2.5xRp. 60.929.92xtebal lapangan (1/1.5)= Rp.62.058.139.02Total Biaya = Rp. 97.341.552.65, sehingga Terdapat selisin sebesar Rp.57.925.5/7 35Pek. Pembuatan Jalan Lingkungan Lokasi Dusun IV Tahap (satu) denganAnggaran sebesar Rp. 227.514.574,00 sudah dilaksanakan dengan hasilsebagai berikut :a.

Pek Sirtu = 611.11 x 2.5x 0.05 x Rp. 230.000,00 = Rp.17.569.412,50b. Pek.Lapis resap perekat = 611.11x2.5x 0.8 x Rp. 14.493.3 =Rp.17.714.001,13c. Pek Latasir kelas A = 611.11x2.5xRp. 60.929.92xtebal lapangan (1/1.5)= Rp.62.058.139.02Total Biaya = Rp. 97.341.552.65, sehingga Terdapat selisin sebesar Rp.57.925.577,352. Pek. Pembuatan Jalan Lingkungan Lokasi Dusun IV Tahap (satu) denganAnggaran sebesar Rp. 227.514.574,00 sudah dilaksanakan dengan hasilsebagai berikut :a.

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;15. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;16. 1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor :611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan danPenanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentanglaporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. MamujuUtara;1 satu lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop.

Sulbar Nomor :600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan BendungDI Bambaira;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju UtaraNomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporanKerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju UtaraTahun Anggaran 2011;1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utaratentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan UmumKab. Mamuju Utara;1 satu lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan PresidenNomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum berupa PembangunanBendungan Wain Balikpapan Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiKalimantan Timur tanggal 27 September 2011, Nomor: 611.11/ 782/IX/ 2011, mengajukan Permohonan Penetapan Lokasi KeperluanPembangunan Sungai Wain Balikpapan, diperlukan tanah untuk lokasitersebut dengan luasan + 380 Ha (Tahap Pertama) ;Putusan Nomor 164/ PDT/ 2017/ PT

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;15. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan Segera DI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;16. 1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporan hasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan SegeraDI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporanhasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Sulbar Nomor : 600/81/DPU/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 perihal Kerusakan Bendung DI Bambaira;1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. mamuju Utara Nomor : 611.11/89/V/2012/DPU tanggal 01 Mei 2012 perihal laporan Kerusakan dan Penanganan SegeraDI Bambaira Kab. Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011;1 (satu) Dokumen Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara tentang laporanhasil peninjauan dan investigasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mamuju Utara;1 satu lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Prop.

iniberfokus pada masalah kepemilikandan ganti rugi:Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, telahmempertanyakan padaPemerintah Kabupaten Jeneponto terkait Statustanah yang menjadi ObyekPembangunan Bendungan Karaloe, sesuaisuratnya Nomor : 1732.300.73.06/X1/2015 tanggal 30 November 2015perihal Klarifikasi tanah hasil pengumpulan data fisik dan yuridispengadaan tanah bendungan Karalloe, yang kemudian di jawab olehPemerintah Kabupaten Kabupaten Jeneponto dengan suratnya tanggal 11Desember No. 611.11

Fotokopi Surat Bupati Jeneponto Nomor 611.11/431/XII/2015, diberi tandabukti TIII4;5. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Nomor10/KEP/73.06/V/2016, diberi tanda bukti TIII5;Fotokopi Putusan Nomor 331/PID/2007/PT.MKS, diberi tanda bukti TIII6;Fotokopi Putusan Nomor 1241 K/Pid.Sus/2008, diberi tanda bukti TIII7;Fotokopi Putusan Nomor 1725/Pan.Pid.Sus/118 PK/Pid.Sus/2010, diberioNtanda bukti TIII8;9.

Fotokopi Copy Surat Bupati Jeneponto Nomor : 611.11/431/XII/2015, Sifat :Rahasia, Perihal : Tanggapan Atas Klarifikasi Tanah Hasil PengumpulanHalaman 134 dari180 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pat.G/2018/PN SgmFisik Dan Yuridis Pengadaan Tanah Bendungan Kareloe, Tanggal 11Desember 2015, diberi tanda bukti TIV8;Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan berupafotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalamberkas perkara;Menimbang, bahwa di persidangan

.0103/BWSSI/196 tertanggal 16 Juni 2015 yang isinya tentangKeputusan Gubernur Nomor 145 tahun 2015 tentang Penetapan LokasiPembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan kabupaten MinahasaUtara, selain itu pula di lakukan pengumuman melalui Media cetakManado Post dan Media Indonesia dan selanjutnya di serahkandokumen lahan tersebut kepada Tim Pelaksana yakni Badan PertanahanNasional Provinsi Sulawesi utara untuk di tindak lanjuti.Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Utara tanggal 15 Juni2015 Nomor 611.11

ini berfokus pada masalah kepemilikandan ganti rugi:Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, telahmempertanyakan padaPemerintah Kabupaten Jeneponto terkait Statustanah yang menjadi ObyekPembangunan Bendungan Karaloe, sesualsuratnya Nomor : 1732.300.73.06/X1/2015 tanggal 30 November 2015perihal Klarifikasi tanah hasil pengumpulan data fisik dan yuridispengadaan tanah bendungan Karalloe, yang kemudian di jawab olehPemerintah Kabupaten Kabupaten Jeneponto dengan suratnya tanggal11 Desember No. 611.11