ASMADI SYAM telahmelakukan tindakan hukum karena kewenangan yang dimilikinya berupamelakukan penerbitan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor:192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAANPEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRONKECAMATAN TEUNOM, yang salahsatu klausulanya adalah menetapkanCV.

SYAFILLA INDAH GALAXY makaSURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATANTEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM, sangatlahpatut dan wajar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai Objek GantiRugi karena Wanprestasi;Bahwa setelah pembayaran pertama yang dilakukan oleh Tergugat padatahun anggaran 2013, selanjutnya sampai dengan gugatan ini Penggugatajukan kehadapan

SYAFILLA INDAHGALAXY berdasarkan Akta Notaris, adalah sah sebagai Direktur untukbertindak atas nama Komanditer;Menyatakan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor:192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAANPEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRONKECAMATAN TEUNOM yang tembusannya ditujukan kepada GubernurAceh adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Tergugat danPenggugat;Menyatakan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK

ASMADI SYAM telah mengeluarkanSURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: 192.6/612.11/2010tanggal 13 Desember 2010 tentang PEKERJAAN PERKUATAN TEBINGTANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATENACEH JAYA dan menunjuk Penggugat (CV. Syafilla Indah Galaxy) untukmelaksanakan pekerjaan tersebut, dan pembayaran pelaksanaan pekerjaantersebut akan dialokasikan melalui Dana/Belanja tidak terduga Tahun2010/2011.

ASMADI SYAMtelah mengeluarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMk)Nomor: 192.6/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentangPEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRONKECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA dan menunjukPenggugat (CV. Syafilla Indah Galaxy) untuk melaksanakanpekerjaan tersebut, dan pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebutakan dialokasikan melalui Dana/Belanja tidak terduga Tahun2010/2011.

ASMADI SYAM telahmelakukan tindakan hukumkarena kewenangan yang dimilikinya berupamelakukan penerbitan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor:192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAANPEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRONKECAMATAN TEUNOM, yang salahsatu klausulanya adalah menetapkanCV.

SYAFILLA INDAH GALAXYmakaSURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALA PELAKSANA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor: 192.6/612.11/2010, Tanggal13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKUATANTEBING TANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM, sangatlahpatut dan wajar dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai Objek GantiRugi karena Wanprestasi;21.

Menyatakan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor:192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAANPEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRONKECAMATAN TEUNOM yang tembusannya ditujukan kepada GubernurAceh adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat Tergugat danPenggugat;5.

Menyatakan SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) KEPALAPELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH Nomor:192.6/612.11/2010, Tanggal 13 Desember 2010 Tentang PELAKSANAANPEKERJAAN PERKUATAN TEBING TANGGUL DESA PASI SIRONKECAMATAN TEUNOM adalahsah dan berkekuatan hukum dinyatakansebagai Objek Ganti Rugi karena Wanprestasi;Halaman 10 dari hal 22 Putusan Nomor 108/PDT/2018/PT BNA6.

ASMADI SYAM telah mengeluarkanSURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: 192.6/612.11/2010tanggal 13 Desember 2010 tentang PEKERJAAN PERKUATAN TEBINGTANGGUL DESA PASI SIRON KECAMATAN TEUNOM KABUPATENACEH JAYA dan menunjuk Penggugat (CV. Syafilla Indah Galaxy) untukmelaksanakan pekerjaan tersebut, dan pembayaran pelaksanaanpekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui Dana/Belanja tidak terdugaTahun 2010/2011.

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: No. 192.2/612.11/2010 tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir di Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;3.

Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) Nomor SPMK 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikerjakan oleh Perusahaan Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;5.

(Bukti P1);Bahwa dengan mendasari pada suratSurat Tergugat II, lalu Tergugat Imenerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 192.2/612.11/2010 tentang1011Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir di Desa Bak PaohKecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya dan memerintahkan perusahaanPenggugat untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebut selambatlambatnya14 hari setelah Surat SPMK itu dikeluarkan Tergugat I.

biaya Perkara ini dibebankankepada Tergugat I, II, III, V dan V secara tanggung renteng;Berdasarkan alasan gugatan di atas, selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilanmelalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk dapat kiranya memanggil kami keduabelah pihak dalam persidangan yang ditentukan untuk itu, selanjutnya berkenanmemeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: No.192.2/612.11

(satu milyar tiga ratus jutarupiah) Nomor SPMK 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yangdikerjakan oleh Perusahaan Penggugat yang telah ditanda tangani olehTergugat II dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan DinasCipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatanhukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Pekerjaan PerkuatanTanggul Penahan Longsor Akibat Banjir Desa Bak Paoh

Aceh Jaya dengan nilai Rp. 374. 846.000, (tigaratus tujuh puluh empat depalan ratus ribu empat puluh enam ribu rupiah)yang dikerjakan secara tanggap darurat;Bahwa Penggugat mendapatkan SPMK Nomor 192.2/612.11/2010 tanggal13 Desember 2010 dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat III berdasarkanizin prinsip Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010 perihalPermohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam;Bahwa prosedur dan mekanisme terbitnya

Aceh Jaya, SPMK Nomor192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 dengan rekanan PT.Rahmatan Dunia tidak tersedia dana tanggap darurat atau dana siap pakai;Pemerintah Aceh menglokasikan belanja tak terduga pada DPKKA Tahun2010 sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dan untukTahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 50.000.000.000, dima puluh milyarrupiah);4 Pengelolaan dana belanja tak terduga tersebut merupakan kewenangan dariDPKKA dan Kepala Pelaksana BPBA bukan sebagai Kuasa PenggunaAnggaran

Surat Keterangan Nomor : 470/231/612.11.X/2016, yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Probolinggo pada tanggal11 Oktober 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/43/IX/2015, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo tanggal 21September 2015.

Surat Keterangan Nomor : 470/234/612.11.X/2016, yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Kepala Kabupaten Probolinggo pada tanggal11 Oktober 2016. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 1985/Pdt.G/2016/PA.kKrsB. Saksi:1.SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempatkediaman di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikanketerangan sebagai berikut :2.

Nomor 870 PK/Pdt/2017Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor Nomor192.2/612.11/2010 tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat BencanaBanjir di Desa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkanTergugat kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukumserta mengikat terhadap Tergugat , Il, Ill dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Surat Tergugat III Nomor 360/69620 tanggal 8 Desember 2010yang ditujukan kepada Tergugat perihal Permohonan persetujuanpenerbitan

Aceh Jayadengan Nilai Pekerjaan Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)Nomor SPMK 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikerjakanoleh Perusahaan Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dandiperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Cipta KaryaDan Pengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukumserta mengikat terhadap Tergugat I, Il, Ill dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Pekerjaan PerkuatanTanggul

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 192.2/612.11/2010tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir di DesaBak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum sertamengikat terhadap Tergugat , II, III dan Perusahaan Penggugat;.

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (GPMK) Nomor 192.2/612.11/2010tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir diDesa Bak Paoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkanTergugat kepada Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatanhukum serta mengikat terhadap Tergugat I, Il, Ill dan PerusahaanPenggugat;3.

Hal initerbukti bahwa Simpulan utama dalam Laporan Hasil Audit yangdibuat oleh Pemohon Kasasi/Semula Tergugat V adalah mengenaipenilaian penerbitan SPMK Nomor 192.2/612.11/2010 dari segikepatuhan administrasi dan segi kemanfaatan bagi masyarakat (videBukti T.V7 halaman 9 angka 8. Simpulan Hasil Audit);2.

Bahwa SPMK Nomor 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010yang diterbitkan BPBA kepada PT Rahmatan Dunia untuk melaksanakanHalaman 58 dari 80 hal. Put.

Bahwa Termohon Kasasi/Semula Penggugat melaksanakan PekerjaanPekerjaan Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir diDesa Bak Paoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2010 berdasarkan SPMK Nomor 192.2/612.11/2010 tanggal 13Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala BPBA (vide Bukti P.1.b);.

Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: No. 192.2/612.11/2010tentang Perkuatan Tanggul Penahan Longsor Akibat Bencana Banjir di Desa BakPaoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepadaPerusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadapTergugat I, II, I1 dan Perusahaan Penggugat;3.

(satu milyar tiga ratus juta rupiah)halaman 5, Perkara Perdata Nomor. 84/Pdt/2015/PTBNANomor SPMK 192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang dikerjakanoleh Perusahaan Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dandiperiksa dan ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan Dinas Cipta Karya DanPengairan Kabupaten Aceh Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikatterhadap Tergugat I, II, II dan Perusahaan Penggugat;Menyatakan Dokumen Rekapitulasi Anggaran Biaya Pekerjaan Perkuatan TanggulPenahan

Nomor 1632 K/Pdt/20158.10.11.12.13.Bahwa dengan adanya surat Tergugat Ill, maka Tergugat telahmenerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada perusahaanPenggugat Nomor 192/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentangPelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa PuloTinggi, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya dan memerintahkanperusahaan Penggugat untuk segera melaksanakan pekerjaan tersebutselambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelan Surat SPMK itudikeluarkan (bukti P 3);Bahwa

Bahwa yang digunakan sebagai dasar acuan oleh BadanPenanggulangan Bencana Aceh (BPBA) untuk menentukannilaipembayaran kepada Termohon Kasasi/semula Penggugat adalah hasilharga penilaian dari Tim Penilai/Tim Penaksir Harga (Tergugat IV) (videposita gugatan angka 32, bukti T.III3 dan bukti T.III7).Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat V tidak terkait denganpenerbitan SPMK Nomor: 192.1/612.11/2010 (vide bukti P.1.b) danPemohon Kasasi/semula Tergugat V juga bukan pihak dalam SuratPerjanjian (kontrak)

Nomor 1632 K/Pdt/20153)Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi, KecamatanTeunom, Kabupaten Aceh Jaya adalah SPMK Nomor192/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010, namun petitumyang dimohonkan justru Surat Perintah Mulai Kerja (SPMkK)Nomor 360/02/2010;Sehingga dalam hal ini timbul ketidaksesuaian/pertentangan dalilyang menimbulkan kerancuan dan pertanyaan bahwasebenarnya Termohon Kasasi/semula Penggugat bekerjamelaksanakan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman BanjirDesa Pulo Tinggi, Kecamatan Teunom

Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010 tersebuttidak pernah ada;Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Termohon Kasasi/semulaPenggugat maupun Para Tergugat tidak pernah mengajukan buktiberupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 360/02/2010;Bahwa yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Penggugat adalahbukti berupa fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang PelaksanaanPekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa

Nomor 1632 K/Pdt/2015(c) Alokasi Anggaran yang pada pokoknya menguraikan bahwaPekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi,Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010,SPMK Nomor 192.1/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010dengan rekanan PT Amanda Rosa, tidak disediakan dana tanggapdarurat atau dana siap pakai. Sedangkan untuk dana tak terduga,pengelolaannya berada di bawah Dinas Pengelolaan Keuangan danKekayaan Aceh (DPKKA).

(Bukti P 2);Bahwa dengan adanya surat Tergugat III, maka Tergugat I telah menerbitkanSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Perusahaan PenggugatNo.192/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang pelaksanaan PekerjaanPerkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kec. Teunom Kab. AcehJaya dan memerintahkan Perusahaan Penggugat untuk segera melaksanakanpekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 hari setelah Surat SPMK itudikeluarkan.

Irwandi Yusuf) yang menyangkut denganpekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo Tinggi Kecamatan43Teunom (Otsus Aceh) Kabupaten Aceh Jaya dengan nilai Rp. 358.518.000,(tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah)yang dikerjakan secara tanggap darurat;Bahwa Penggugat mendapatkan SPMK Nomor 192.1/612.11/2010 tanggal13.

tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;e Peraturan Kepala BNPB 6A 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana SiapPakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;* Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;Selanjutnya berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh (Tergugat V)menyimpulkan bahwa:1 Penerbitan SPMK tidak sesuai dengan ketentuan tanggap darurat;2 Terhadap pekerjaan perkuatan tanggul pengaman banjir Desa Pulo TinggiKecamatan Teunom (Otsus Aceh) Kabupaten Aceh Jaya SPMK Nomor192.1/612.11

Aceh Jaya Nomor : 002/KONTRAKPNL/BPBA/III/2013 tanggal 13 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tandaBukti P1, yang terdiri dari :1 Fotokopi Surat Gubernur Aceh Nomor : 360/69620 Perihal :Permohonan Persetujuan Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) untuk Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam tanggal 08Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala BadanPenanggulangan Bencana Aceh, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.a;2 Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:192.1/612.11/2010 tanggal 13

pertimbangan dalameksepsi tersebut di atas, maka seluruh pokokpokok eksepsi Para Tergugat Konvensitidaklah beralasan untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud di atas ;Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belahpihak adalah : apakah perbuatanperbuatan Para Tergugat Konvensi dalam pelaksanaandan penyelesaian SPMK Nomor 192.1/612.11

Nomor 823 PK/Pdt/2017atas sisa harga Pekerjaan yang belum dibayar sebesarRp2.778.115.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan jutaseratus lima belas ribu rupiah) termasuk PPNPPH kepada Penggugat:16.Menghukum Tergugat , Il dan Ill untuk menganggarkan danmengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh(APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian ataskekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yang telahdiselesaikan berdasarkan Surat Perintah Mulai KerjaNo.192.2/612.11

Nomor 823 PK/Pdt/201716,17,18.19.20.21.Menghukum Tergugat , Il dan Ill untuk menganggarkan danmengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh(APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian ataskekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yang telahdiselesaikan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang PekerjaanPengaman Pantai Suak Ujong Kalak Kecamatan Johan PahlawanKabupaten Aceh Barat;Menghukum Tergugat dan II untuk

Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian atas kekurangan bayar sisa nilai pekerjaan Penggugat yang telah diselesaikan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja No.192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pekerjaan Pengaman Pantai Suak Ujong Kalak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;17.

(dua milyar tujuh ratus tujuh puluhdelapan juta seratus lima belas ribu rupiah) termasuk PPNPPH kepada Penggugat;Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan dan mengalokasikananggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran2014 guna membayar segala kerugian atas kekurangan bayar sisa nilai pekerjaanPenggugat yang telah diselesaikan berdasarkan Surat Perintah Mulai KerjaNo.192.2/612.11/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Pekerjaan PengamanPantai Suak Ujong Kalak Kec

Apakah ada unsur kesewenangwenangan pemerintah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilaipekerjaan konstruksi Perbaikan Jalan Mon PanahAron Patah, KecamatanPanga, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2010 merupakan perbuatan hukumpengadaan barang/jasa pemerintah, yang mana karena terbitnya Bukti P.1.bberupa SPMK Nomor : 192.1/612.11/2010 pada tanggal 13 Desember 2010,maka berdasarkan Ketentuan Peralihnan Pasal 132 Ayat (1) PeraturanPresiden Republik Indonesia (RI) Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan