. : 644.1/1 I/PRJN/Huk/1987 tanggal 16 Desember 1987 danNo.644.1/09/P RJN/Huk/1988, tanggal 3 Oktober 1988 ;Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah, seluas 28.916 m?

harga jual hak pakaikios dan los pasar, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 Addendum SuratPerjanjian No. 644.1/11/Huk/1987, tanggal 16 Desember 1987, disebutkansebagai berikut :a.

Petamburan Jaya Rayadalam Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Kota Adminitratif Tingkat IlDepok (sekarang berganti menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua)kali Perubahan/Addendum Perjanjian masingmasing : 644.1/11/PRJN/Huk/1988, tanggal 16 Desember 1987 dan No.644.1/09/PRJN/Huk/1988,tanggal 3 Oktober 1988 ;Menghukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill atau siapa saja yangmenerima hak dari padanya, untuk segera menyerahkan secara fisik sertamengosongkan atas sebidang tanah berikut bangunan terletak

Bahwa pada intinya materi perjaniian yang termuat dalam Surat PerjanjianNo.644.1/04/PRJN/huk/1987, tanggal 27 Februari 1987 adalah pemberianHal. 11 dari 34 hal. Put.

Menyatakan batal demi hukum Surat Perjanjian No.644.1/04/PRJN/Huk/1987, tanggal 27 Februari 1987, tentang Kerjasama Antar PemerintahKabupaten Daerah Tingkat ll Bogor dengan PT. Petamburan Jaya RayaDalam Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Kota Administratif Tingkat IlDepok (sekarang berganti menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua)kali Perubahan/Adendum Perjanjian masingmasing No.644.1/IIl/PRUJN/Huk/1988, tanggal 16 Desember 1987 dan No.644.1/09/PRJN/Huk/1988, tanggal03 Oktober 1988 ;.

Jasamas Graha Utama) sebagai Pihak Kedua yangdituangkan dalam Surat Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari1987 tentang Pembangunan Batik Plaza Kotamadya Daerah Tingkat IlPekalongan, yang kemudian disebut sebagai perjanjian awal (induk).2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan SuratKeputusan dari TURUT TERGUGAT (DPRD Kotamadya Daerah TingkatI! Pekalongan) Nomor 14/DPRD/1986 tanggal 13 Oktober 1986.3.

Bahwa dalam Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987, Pasal1 pada pokoknya disebutkan: Pihak Pertama (TERGUGAT I) memberikanhak kepada Pihak Kedua (TERGUGAT II) untuk membangun bangunanbangunan pertokoan dan tempat tinggal, bioskop dan lainlain sesualdengan rencana Pertokoan Batik Plaza di atas tanah Negara yangdikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan yangterletak dalam komplek THR, Desa/ Kelurahan Bendan, Kecamatan Kota,Pekalongan Barat, Kotamadya Daerah Tingkat

Eksepsi Error In PersonaBahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah kategori error inpersona atau bukan pihak yang berperkara dalam PerjanjianPembangunan Batik Plaza Kotamadya Daerah Tingkat II PekalonganNomor No.644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987;2.

Eksepsi ParemtoirBahwa Perjanjian Pembangunan Batik Plaza Kotamadya DaerahTingkat Il Pekalongan Nomor 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987,Pasal 15 menyebutkan perjanjian berlaku selama 30 (tiga puluh) tahunmaka perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2017,sehingga pada saat gugatan Perkara Perdata No.48/Pdt.G/2019/PN.Pkl didaftarkan tanggal 19 Desember 2019 diPegadilan Negeri Pekalongan, perjanjian sudah kedaluwarsa.3.

Dalam Posita nomor 1 tidak perlu ditanggapi karena tidak adakaitannya dengan TURUT TERGUGAT ;Dalam Posita nomor 2, dibenarkan TURUT TERGUGAT telahmemberikan Persetujuan dalam Perjanjian Pembangunan Batik PlazaKotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan Nomor 644.1/00267 tanggal9 Februari 1987;Dalam Posita nomor 3 s.d 13 dan 15 s.d 16 tidak perlu ditanggap!

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Walikota Semarang Nomor 644.1/128/DPMPTSP/I/2018 Tentang pemberian jin mendirikan bangunangedung kepada Budi Darmawan, SE untuk restorant diatas tanahseluas + 1.104 M2 (Seribu Seratus Empat Meter Persergi) terletakdi Jl. Tambora 6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan CandisariKota Semarang tertanggal 15 Januari 2018 ;I.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan WalikotaSemarang Nomor 644.1/128/DPMPTSP/I/2018 Tentangpemberian ijin mendirikan bangunan gedung kepada BudiDarmawan, SE untuk restorant diatas tanah seluas + 1.104 M2(Seribu Seratus Empat Meter Persergi) terletak di JI. Tambora6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarangtertanggal 15 Januari2018; 2 9922 nnn nena nen2.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanWalikota Nomor 644.1/128/DPMPTSP/I/2018 Tentangpemberian ijin mendirikan bangunan gedung kepada BudiDarmawan, SE untuk restorant diatas tanah seluas + 1.104 M2(Seribu Seratus Empat Meter Persergi) terletak di JI. Tambora6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota Semarangtertanggal 15 Januari 2018 ;4.

Menyatakan sah keputusan Walikota Semarang No.644.1/128/DPMPTSP/2018 Tentang pemberian jin bangunan gedung kepada BudiDarmawan, SE untuk tanah seluas +i KM M2 (Seribu Seratus Empat MeterHalaman 19 dari 60 hal Putusan Nomor: 24/G/2018/PTUN.Smg.Persegi) terletak di Jl.

Tambora No. 1Semarang merasa keberatan dengan timbulnya Keputusan WalikotaSemarang Nomor. 644.1/128/DPMPTSP/I/2018, tertanggal, 15Januari 2018 Tentang Pemberian jin Mendirikan Bangunan Gedungkepada Budi Darmawan SE untuk Restoran diatas tanah seluas +1.104 M2 terletak di J I.

OBYEK GUGATAN :e Surat Keputusan Nomor : 644.1/537/27, tanggal 15 Mei2007 Tentang Pembatalan Rencana Pembangunan PasarIl.

olehTergugat dalam menerbitkan Surat Tergugat Nomor : 644.1/537/27tanggal 15 Mei 2007, Perihal : Pembatalan Rencana PembangunanPasar Pedan yang ditujukan kepada Penggugat, maka sudahsemestinya surat tersebut dinyatakan tidak10.Bahwa, Surat Tergugat Nomor : 644.1/537/27 tanggal 15 Mei 2007,11Perihal : Pembatalan Rencana Pembangunan Pasar Pedan sebagaiobjek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bertentangan denganperaturan perundangundangan yang

PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI SURAT TERGUGAT BUPATIKLATEN NOMOR : 644.1/537/27 TERTANGGAL 15 MEI 2007.Bahwa Obyek Gugatan Penggugat adalah Surat TergugatNomor : 644.1/537/27 tertanggal 15 Mei 2007 tentangPembatalan Rencana Pembangunan Pasar Pedan, adalahmerupakan jawaban dari Surat Penggugat Nomor : 012/PT/13BKJ/III/O6 tertanggal 2 Maret 2006 tentang Permohonan jinPrinsip guna melaksanakan renovasi pembangunan PasarPQA gn nnn Surat Tergugattersebut merupakan hal

Bina Karya Jaya,sebagai contoh Surat Tergugat Nomor : 644.1/537/27tertanggal 15 Mei 2007 ditujukan kepada Direktur PT. BinaKarya Jaya, dan Surat Tergugat Nomor : 503/259/27tertanggal 9 Maret 2006 ditujukan kepada Direktur PT.

Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Tergugat No.644.1/537/27 tertanggal 15 Mei 2007 tentang PembatalanRencana Pembangunan Pasar Pedan, Kabupaten Klaten bukanmerupakan Keputusan Pejabat TUN>4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Tergugat No.644.1/537/27 tertanggal 15 Mei 2007 tentang PembatalanRencana Pembangunan Pasar Pedan Kabupaten Klaten adalahsali dan tetap bela kujssesesceesee eee eeeese enemas5.

Jasamas Graha Utama) sebagai Pihak Kedua yangdituangkan dalam Surat Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari1987 tentang Pembangunan Batik Plaza Kotamadya Daerah Tingkat IlPekalongan, yang kemudian disebut sebagai perjanjian awal (induk).2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan SuratKeputusan dari TURUT TERGUGAT (DPRD Kotamadya Daerah TingkatI! Pekalongan) Nomor 14/DPRD/1986 tanggal 13 Oktober 1986.3.

Bahwa dalam Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987, Pasal1 pada pokoknya disebutkan: Pihak Pertama (TERGUGAT I) memberikanhak kepada Pihak Kedua (TERGUGAT II) untuk membangun bangunanbangunan pertokoan dan tempat tinggal, bioskop dan lainlain sesualdengan rencana Pertokoan Batik Plaza di atas tanah Negara yangdikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan yangterletak dalam komplek THR, Desa/ Kelurahan Bendan, Kecamatan Kota,Pekalongan Barat, Kotamadya Daerah Tingkat

Eksepsi Error In PersonaBahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah kategori error inpersona atau bukan pihak yang berperkara dalam PerjanjianPembangunan Batik Plaza Kotamadya Daerah Tingkat II PekalonganNomor No.644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987;2.

Eksepsi ParemtoirBahwa Perjanjian Pembangunan Batik Plaza Kotamadya DaerahTingkat Il Pekalongan Nomor 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987,Pasal 15 menyebutkan perjanjian berlaku selama 30 (tiga puluh) tahunmaka perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 9 Februari 2017,sehingga pada saat gugatan Perkara Perdata No.48/Pdt.G/2019/PN.Pkl didaftarkan tanggal 19 Desember 2019 diPegadilan Negeri Pekalongan, perjanjian sudah kedaluwarsa.3.

Dalam Posita nomor 1 tidak perlu ditanggapi karena tidak adakaitannya dengan TURUT TERGUGAT ;Dalam Posita nomor 2, dibenarkan TURUT TERGUGAT telahmemberikan Persetujuan dalam Perjanjian Pembangunan Batik PlazaKotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan Nomor 644.1/00267 tanggal9 Februari 1987;Dalam Posita nomor 3 s.d 13 dan 15 s.d 16 tidak perlu ditanggap!

melawan:BUPATI KLATEN, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 294, Klaten;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalildalil :I OBYEK GUGATAN :e Surat Keputusan Nomor : 644.1

/537/27, tanggal 15 Mei 2007 TentangPembatalan Rencana Pembangunan Pasar Pedan;ITTENGGANG WAKTU :Bahwa, Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor : 644.1/ 537/27, tanggal 15Mei 2007 Tentang Pembatalan Rencana Pembangunan Pasar Pedan, pada tanggal 17Mei 2007 dan sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makagugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai denganketentuan UndangUndang tersebut

dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat dalammenerbitkan Surat Tergugat Nomor : 644.1/537/27 tanggal 15 Mei 2007,Perihal : Pembatalan Rencana Pembangunan Pasar Pedan yang ditujukan kepadaPenggugat, maka sudah semestinya surat tersebut dinyatakan tidak sah;Bahwa, Surat Tergugat Nomor: 644.1/537/27 tanggal 15 Mei 2007.

;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:A TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT.1 PERADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAKBERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI SURATTERGUGAT BUPATI KLATEN NOMOR : 644.1/537/27TERTANGGAL 15 MEI 2007.

Bina Karya Jaya, sebagai contoh Surat TergugatNomor : 644.1/537/27 tertanggal 15 Mei 2007 ditujukan kepada Direktur PT.Bina Karya Jaya, dan Surat Tergugat Nomor : 503/259/27 tertanggal 9 Maret2006 ditujukan kepada Direktur PT. Bina Karya Jaya, kesemuanya tidak pernahditujukan kepada orang lain yang mengaku dirinya sebagai Direktur, apalagiSurat PT.

Jasamas Graha Utama ) sebagai Pihak Kedua yang dituangkandalam Surat Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987 tentangPembangunan Batik Plaza Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, yangkemudian disebut sebagai perjanjian awal (induk);Bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan Surat Keputusandari TURUT TERGUGAT (DPRD Kotamadya Daerah Tingkat IlPekalongan) Nomor 14/DPRD/1986 tanggal 13 Oktober 1986;Bahwa dalam Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987, Pasal 1pada pokoknya

ketentuan pasal 19 Surat Pembangunan Batik PlazaKotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan , maka TERGUGAT (Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan) pun akanmemberikan kesempatan dan bantuan yang diperlukan oleh pihakketiga ( PENGGUGAT ) untuk mengajukan permohonan suatu hakbaru atas tanah dimana bangunan tersebut berdiri sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan merujukdan mendasarkan pada : Ketentuan Pasal 19 No. 644.1

/00267 tanggal 9 Februari 1987 dan SURATPENEGASAN nomor : 593.5/01361 tanggal 26 Juni 198 yang sangatmerugikan PARA PENGGUGAT;Bahwa selain itu TERGUGAT II ( PT Jasamas Graha Utama ) juga telahmelakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan isi ketentuanPasal 19 Surat Perjanjian No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987 danTergugat Il justru menyerahkan Ruko Batik Plaza yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini kepada Tergugat tanpa seizin dansepengetahuan PARA PENGGUGAT, dan nyata nyata

Jasamas Graha Utama SebagaiPIHAK KEDUA; (TERGUGAT II);Bahwa menyimak dalam perjanjian Nomor 644.1/00267 tersebut sangatjelas sebagai pihak adalah antara TERGUGAT dengan TERGUGAT Ilsedangkan Pengugat bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut,Halaman 11, Putusan Nomor 402/PDT/2020/PT SMGbahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, secara yuridis terlihat bahwaPENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hubungan hukumi(legalstanding) mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga dengandemikian semakin

DALAM EKSEPSI1.Eksepsi Error In PersonaBahwa kedudukan TURUT TERGUGAT adalah kategori error inpersona atau bukan pihak yang berperkara dalam PerjanjianPembangunan Batik Plaza Kotamadya Daerah Tingkat II PekalonganNomor No.644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987;Eksepsi ParemtoirBahwa Perjanjian Pembangunan Batik Plaza Kotamadya DaerahTingkat Il Pekalongan Nomor 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987,Pasal 15 menyebutkan perjanjian berlaku selama 30 (tiga puluh)tahun maka perjanjian tersebut berakhir pada

Banuo Penajamtentang Pemanfaatan Lahan Untuk Kepentingan Pembangunan Pasar PetungNomor 644.1/276.Pemb/X/2005 dan Nomor 054/PKBP/X/2005 tanggal 6September 2005 dan dilanjutkan penyediaan anggaran belanja yang tertuangdalam APBD Tahun Anggaran 2008 pada pos anggaran Dinas Pemukiman danPrasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, pada kenyataannyasampai saat ini belum pernah dilaksanakan pembayaran sementarapembangunan telah dilaksanakan oleh PT.

Majelis Hakim Tingkat Tinggi tidak mencermati dengan baik isi SuratPerjanjian Kerjasama Nomor 644.1/276.Pemb/X/2005 dan Nomor 054/PKBP/X/2005 tertanggal 6 September 2005 ;Seharusnya hal mana Majelis Hakim Tingkat Tinggi (Judex Facti) selainberpedoman pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dari Surat PerjanjianKerjasama Nomor 644.1/276.Pemb/X/2005 dan Nomor 054/PKBP/X/2005 tertanggal 6 September 2005, seharusnya jugamempertimbangkan pasalpasal lain dalam Surat Perjanjian KerjasamaNomor 644.1/276.Pemb/X/2005

Sehinggaperjanjian tersebut dibuat oleh para pihak dengan tujuan untuk kerja samadalam bentuk kemitraan dengan maksud tertentu, yang mana tertuang dalamPasal 2 ayat 1 huruf b, Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 ayat 2 huruf eSurat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan Untuk KepentinganPembangunan Pasar Petung Nomor 644.1/276Pemb/X/2005 dan Nomor054/PKBP/X/2005 tertanggal 6 September 2005 yang masingmasing pihakmemilik hak dan kewajiban bagi pihak yang membuatnya ;Sehingga pertimbangan hukum yang

Mengingat masih adanya bangunan ruko, toko dan kios yang belumterselesaikan pembangunannya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim TingkatTinggi yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidakcermat dalam mencermati subtansi pasal 6 tentang Royalty dari isi SuratPerjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan untuk Kepentingan PembangunanPasar Petung Nomor 644.1/276Pemb/X/2005 dan Nomor 054/PKBP/X/2005 tertanggal 6 September 2005 ;.

/276Pemb/X/2005 dan Nomor 054/PKBP/X/2005tertanggal 6 September 2005 khususnya pada Pasal 2 Ayat 1 Huruf B DanPasal ayat 2 huruf e, sehingga apa yang tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 hurufb dari Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan untuk KepentinganPembangunan Pasar Petung Nomor 644.1/276Pemb/X/2005 dan Nomor054/PKBP/X/2005 tertanggal 6 September 2005 adalah menjadi kewajibandari Termohon Kasasi/T erbanding/T ergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi yang harus' diselesaikan terhadap Pemohon Kasasi

Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Tergugatmenyampaikan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang BaratNomor: 644.1/447/I1.05/X/TBB/2015, tanggal 18 November 2015, Perihal TindakLanjut Sosialisasi Pedagang Pasar Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Majelis Hakim, pada saat Penggugatmengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Nomor: 644.1/423/II.05/X/TBB/2015, tanggal 29

Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor:644.1/447/11.05/X/TBB/2015, tanggal 18 November 2015, Perihal Tindak LanjutSosialisasi Pedagang Pasar Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat menimbulkan akibat hukum, yakniTergugat harus membatalkanSurat Keputusan Sekretaris Daerah KabupatenTulang Bawang Barat Nomor: 644.1/447/1.05/X/TBB/2015, tanggal 18November 2015, Perihal Tindak Lanjut Sosialisasi Pedagang Pasar Mulyo Asri,Kecamatan

Bahwa Tergugat dalam mencabut Surat Sekretaris Daerah Kabupaten TulangBawang Barat Nomor: 644.1/423/I1.05/X/TBB/2015, tanggal 29 Oktober 2015tentang Himbauan Relokasi pedagang Pasar Mulyo Asri, Kecamatan TulangBawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat ke penampungan sementara,dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor:644.1/447/11.05/X/TBB/2015, tanggal 18 November 2015, perihal Tindak LanjutSosialisasi Pedagang Pasar Mulyo Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah,Kabupaten

Hal. 37I112015 di Lokasi Pasar Mulya Asri ;Sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi, maka Sekretaris DaerahKabupaten Tulang Bawang Barat telah mengeluarkan Surat Nomor:644.1/447/1L.05/X/TBB/2015 tanggal 18 November 2015 perihal TindakLanjut Sosialisasi yang ditujukan kepada Pedagang dan Pengembang PasarMulya Asri, didalam surat dimaksud Sekretaris Daerah Kabupaten TulangBawang Barat telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi SuratSekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 644.1

Perihal Laporan KemajuanPembangunan Pasar Daerah Mulya Asri (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; T16 : Surat Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat No. 644.1/423/1.05/X/TBB/2015, tanggal 29 Oktober 2015. Perihal Himbauan.

(addendum) perjanjian nomor 644.1/11/PRJN/Huk/1987 tanggal 16Desember 1987 dan nomor 644.1/ 09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988, maka Terlawan sudah tidak memilki hak dan kepentingan hukum padaPasar Kemiri Muka Depok.17.

Bahwa sebagaimana Perjanjian Nomor 644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal27 Pebruari 1987 tentang kerjasama antara Turut Terlawan dengan Terlawan,dalam hal pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Administratif DepokKabupaten Daerah Tingkat II Bogor, merujuk pasal 5, pasal 9 ayat 3 dan pasal2 ayat 3 Perubahan (addendum) perjanjian nomor 644.1/11/PRJIN/Huk/1987tanggal 16 Desember 1987 dan nomor 644.1/ 09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3Oktober 1988, yaitu ;a.

tanggal 16 Desember 1987 danNo.644.1/09/PRJN/Huk/1988, tanggal 03 Oktober 1988.46.

/1988,tanggal 16 Desember 1987 dan No.644.1 /09/PRJN/Huk/1988, Tanggal03 Oktober 19884.

Addendum Surat Perjanjian Nomor :644.1/09/prjn/Huk/1988 tertanggal 3 Oktober 1988, bukti PLW.2.d.

Hal tersebut dilandasidengan serah terima aset dari Turut Terlawan kepada Turut Terlawan IINomor 030/1159umum tanggal 03 Oktober 2001 Jo Inventarisasi asetnomor 0001 Pemerintah Kota Depok sebagaimana Berita Acara Nomor011/300BPKAD.Artinya sejak perjanjian yang telah disepakati sebagaimana pasal 1320KUHPerdata terkait dengan perjanjian No. 644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal27 Pebruari 1987 jo sebagaimana pasal 5, pasal 9 ayat 3 dan pasal 2 ayat 3Perubahan (addendum) perjanjian nomor 644.1/11/PRJN/Huk/

/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27Pebruari 1987 jo sebagaimana pasal 5, pasal 9 ayat 3 dan pasal 2 ayat 3Perubahan (addendum) perjanjian nomor 644.1/11/PRJN/Huk/1987 tanggal16 Desember 1987 dan nomor 644.1/ 09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988 serta serah terima aset dari Turut Terlawan kepada Turut Terlawan IINomor 030/1159umum tanggal 03 Oktober 2001 Jo Inventarisasi asetnomor 0001 Pemerintah Kota Depok sebagaimana Berita Acara Nomor011/300BPKAD.Bahwa kurang lebih satu tahun Sertifikat Hak Guna Bangunan

Perjanjian No. 644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Pebruari 1987 josebagaimana pasal 5, pasal 9 ayat 3 dan pasal 2 ayat 3 Perubahan(addendum) perjanjian nomor 644.1/11/PRJN/Huk/1987 tanggal 16Desember 1987 dan nomor 644.1/ 09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988;b. Habisnya masa berlaku SHGB a quo atas nama Terlawan sejak tanggal 4Oktober 2008;c. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional tertanggal 28 Agustus 2017,.d.

/04/PRJN/Huk/1987, tanggal27 Februari 1987, tentang Kerjasama Antar Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat Il Bogor dengan PT Petamburan Jaya Raya DalamPembangunan Pusat Perbelanjaan di Kota Administratif Depok (Sekarangberganti menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua) kaliPerubahan/Adendum Perjanjian masingmasing No.644.1/11/PRJN/Huk/1988, tanggal 16 Desember 1987 dan No.644.1/09/PRJN/Huk/1988, tanggal 03 Oktober 1988.Bahwa dengan demikian, Perlawanan Para Pelawan aquo hanya ingin mengulangi pokok

Bahwa untuk menindaklanjuti terhadap Surat keputusan tersebut TurutTerlawan dan Terlawan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Nomor644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987 yang di adenddumterkair kali dengan Surat Perjanjian Nomor: 644.1/09/PRJN/Huk/1988.Bahwa pada Pasal 9 Surat Perjanjian Nomor 644.1/04/PRJN/Huk/1987tanggal 27 Februari 1987 berbunyi:1.

/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987yang di addendum terakhir kali dengan Surat Perjanjian Nomor :644.1/09/PRJN/Huk/1988tanggal 3 Oktober 1988 yang pada Pasal 2Surat Perjanjian Nomor 644.1/04/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988 berbunyi :1) Pihak kedua diwajibkan menyerahkan Hak Pengelolaan atauKios/los berikut sarana lainnya kepada pihak pertama setelahpembangunan selesai secara keseluruhan.2) Pihak kedua berkewajiban menyerahkan fisik bangunan sertasarana lainnya kepada pihak pertama setelah

/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987, tentang Kerjasama AntarPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor dengan PT.Petamburan Jaya Raya dalam Pembangunan Pusat Perbelanjaan diKota Administratif Depok (sekarang berganti nama menjadi KotamadyaDepok) dan berikut 2 (dua) kali Addendum Perjanjian masingmasingNo.644.1/11/PRJN/Huk/1988 tanggal 16 Desember 1987 danNo.644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober 1988.Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu pada tanggal 20 April 1999terbentuk Kotamadya Daerah

Menyatakan batal demi hukum surat PerjanjianNo.644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987 tentangKerjasama Antar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogordengan PT. Petamburan Jaya Raya dalam Pembangunan PusatPerbelanjaan di Kota Administratif Depok (sekarang bergantinama menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua) kaliAdenddum Perjanjian masingmasing No.644.1/11/PRJN/Huk/1988 tanggal 16 Desember 1987 dan No.644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober 19886.

/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987 Jo.Perbaikan addendum Pasal 2 Ayat (2) Adenddum Surat PerjanjianNo. 644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober 1988 dan jugakarena berdasarkan Undangundang No 15 Tahun 1999 Jo.

/04/PRJN/Huk/1987tanggal 27 Februari 1987 yang di adenddum terakhir kali denganSurat Perjanjian Nomor : 644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988Dimana pada Pasal 9 Surat Perjanjian Nomor 644.1/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari diubah menjadi :1) Pihak kedua diwajibkan menyerahkan Hak Pengelolaan atauKios/los berikut sarana lainnya kepada pihak pertama setelahpembangunan selesai secara keseluruhan.2) Pihak kedua berkewajiban menyerahkan fisik bangunan sertasarana lainnya kepada PIHAK PERTAMA

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, denganmerujuk dan mendasarkan pada: ketentuan Pasal 19 No. 644.1/00267 tanggal 9 Februari1987; surat Nomor : 593.5/01361 tanggal 26 Juni 1989;Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 446/PDT/2020/PT SMG.

Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana tersebut pada Positaangka 10 diatas merupakan tindakan dan perbuatan Wanprestasi(pelanggaran/ tidak melaksanakan) ketentuan Pasal 19 Surat PerjanjianNo. 644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987; dan Surat PenegasanNomor: 593.5/01361 tanggal 26 Juni 1989 yang sangat merugikanPENGGUGAT;12.

Bahwa TURUT TERGUGAT (DPRD KOTA PEKALONGAN), telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 / DPRD / 1986 tanggal 13Oktober 1986 yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbanganoleh TERGUGAT dalam membuat perjanjian No.644.1/00267 tanggal 9Februari 1987, oleh karenanya maka TURUT TERGUGAT , agartunduk dan taat atas putusan pengadilan dalam perkara a quo;15.

Menyatakan TERGUGAT dan TERGUGAT II telah melakukanWanprestasi (pelanggaran / tidak melaksanakan) ketentuan pasal 19Surat Perjanjian No.644.1/00267 tanggal 9 Februari 1987; dan SuratPenegasan Nomor: 593.5/01361 tanggal 26 Juni 1989 yang sangatmerugikan PARA PENGGUGAT;7.

Menghukum TURUT TERGUGAT (DPRD KOTA PEKALONGAN),telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 14 / DPRD / 1986 tanggal13 Oktober 1986 yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbanganoleh TERGUGAT dalam membuat perjanjian No.644.1/00267 tanggal 9Februari 1987, agar tunduk dan taat atas putusan pengadilan dalamperkara a quo;8.

/04/PRJN/Huk/1987 tanggal 27 Februari 1987yang di addendum terakhir kali dengan Surat Perjanjian Nomor :644.1/09/PRJN/Huk/1988tanggal 3 Oktober 1988 yang pada Pasal 2Surat Perjanjian Nomor 644.1/04/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988 berbunyi:1) Pihak kedua diwajibkan menyerahkan Hak Pengelolaan atauKioslos berikut sarana lainnya kepada pihak pertama setelahpembangunan selesai secara keseluruhan.2) Pihak kedua berkewajiban menyerahkan fisik bangunan sertasarana lainnya kepada pihak pertama setelah

Petamburan Jaya Rayadalam Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Kota Administratif Depok(sekarang berganti nama menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2(dua) kali Addendum Perjanjian masingmasingHalaman 20 dari 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN DpkNo.644.1/11/PRJN/Huk/1988 tanggal 16 Desember 1987 danNo.644.1/09/P RUN/Huk/1 988 tanggal 3 Oktober 1988.Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu pada tanggal 20 April 1999terbentuk Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok pemisahan dariPemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Petamburan Jaya Raya dalam Pembangunan PusatPerbelanjaan di Kota Administratif Depok (sekarang berganti namamenjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua) kali AdenddumPerjanjian masingmasing No.644.1/11/PRJN/Huk/1988 tanggal 16Desember 1987 dan No.644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober1988Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Dpk6.

Menyatakan batal demi hukum surat Perjanjian No.644.1/04/PRJN/Huk/1 987tanggal 27 Februari 1987 tentang Kerjasama Antar Pemerintah KabupatenDaerah Tingkat Il Bogor dengan PT.

Petamburan Jaya Raya dalamPembangunan Pusat Perbelanjaan di Kota Administratif Depok (sekarangHalaman 47 dari 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2018/PN Dpk9.berganti nama menjadi Kotamadya Depok) dan berikut 2 (dua) kali AdenddumPerjanjian masingmasing No.644.1/11/PRJN/Huk/1988 tanggal 16 Desember1987 dan No.644.1/09/PRJN/Huk/1988 tanggal 3 Oktober 1988Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill atau siapa saya yangmenerima hak dari padanya untuk segera menyerahkan secara fisik sertamengosongkan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Semarang Nomor :644.1/128/DPMPTSP/I/2018, tentang pemberian ijin mendirikanbangunan kepada Budi Darmawan, S.E., untuk restaurant di atas tanahseluas + 1.104 M?@ (seribu seratus empat meter persegi ) terletak di JalanTambora 6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari Kota SemarangHal. 4 dari 9 hal. Putusan No. : 197/B/2018/PT.TUN SBY.tertanggal 15 Januari 2018 ; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaSemarang Nomor : 644.1/128/DPMPTSP/I/2018, tentang pemberian ijinmendirikan bangunan kepada Budi Darmawan, S.E., untuk restorant diatas tanah seluas + 1.104 M* ( seribu seratus empat meter persegi )terletak di Jalan Tambora 6A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan CandisanKota Semarang tertanggal 15 Januari 2018 ; 4.

Yoga Guna Sakti ;Surat Nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihalPenghentian Pekerjaan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H.FAHRIYANTO selaku Walikota ;Surat Nomor : 016/PP/YGS/XI/2007 tanggal 19 November 2007 perihalPermohonan Perpanjangan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Gotong RoyongKota Magelang ;Surat Walikota Magelang Nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29 November2007 perihal Persetujuan Perpanjangan Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanPasar Gotong Royong Kota Magelang ;Surat Nomor

: 644.1/1742/112 tanggal 10 Desember 2007 perihal PersetujuanPengalihan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pasar Gotong Royong KotaMagelang yang ditantangani oleh Terdakwa (I) H.

Yoga Guna Sakti ;14Surat Nomor : 644.1/1341/112 tanggal 15 November 2007 perihalPenghentian Pekerjaan, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh H.FAHRIYANTO selaku Walikota ;15 Surat Nomor : 016/PP/YGS/XI/2007 tanggal 19 November 2007perihal Permohonan Perpanjangan Pelaksanaan PembangunanPasar Gotong Royong Kota Magelang ;16Surat Walikota Magelang Nomor : 644.1/1517/112 tanggal 29November 2007 perihal Persetujuan Perpanjangan PelaksanaanPekerjaan Pembangunan Pasar Gotong Royong Kota Magelang ;17

Surat Nomor : 644.1/1742/112 tanggal 10 Desember 2007 perihalPersetujuan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pembangunan PasarGotong Royong Kota Magelang yang ditantangani oleh Terdakwa(1) H.

: 644.1/1742/112 tanggal 10 Desember 2007 perihalPersetujuan Pengalihan Pelaksanaan Proyek Pembangunan PasarGotong Royong Kota Magelang yang ditantangani oleh Terdakwa(I) H.

Azhar Manyak untuk menjualkios/kedai dimaksud kepada Para Penggugat (Penggugat II s/d Penggugat XVIII) dankepada para pedagang kaki lima lainnya sebagimana perjanjian tanggal 9 Maret 1998Nomor: 644.1/01/SP/1998;Bahwa penggugat I (Pasantren Al Manar) menerima hibbah sejumlah 40 (empatpuluh) unit kios/kedai dimaksud dari CV. Tuah Mata Ma melalui H.

Bahwa Para Penggugat lainnya juga tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukumserta kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Walikota Banda Aceh(Tergugat) mengenai objek gugatan kioskios yang terletak di Jalan Diponegoro,karena posisi Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas bangunan kioskiostersebut dan Para Penggugat bukanlah pihak yang menandatangani kontrak Nomor :644.1 / 01 / SP / 1998 dengan Walikota Banda Aceh yang ketika itu dijabat oleh Drs.SYAID HUSAIN AL HAJ.

TUAH MATA MA yang terlibat langsung menandatangani kontrakNomor : 644.1 /01/SP/1998 dengan pihak Tergugat ;6. Bahwa berdasarkan dokumen yang tersimpan di Pemerintahan Kota Banda Aceh,tidak ada satu surat pun yang menyatakan secara hukum kioskios tersebut milik ParaPenggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan ParaPenggugat cacat yuridis, baik mengenai legal standing maupun objek gugatan ;B. DalamPokok Perkara1.

Bahwa benar Tergugat yang ketika itu dyabat oleh Walikota SYAID HUSAIN ALHAJ, telah menandatangani surat Perjanjian Membangun Kios di Jalan Diponegorodengan Nomor : 644.1 /01/ SP / 1998 tanggal 09 Maret 1998 dengan Sdr. RIDWANABUBAKAR selaku Direktur CV. TUAH MATA MA dan juga kontarktorpelaksana untuk membangun kioskios tersebut ;3.

TUAH MATA MA sendiri memperoleh hak untuk melaksanakan pembangunankioskios tersebut adalah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah KotaBanda Aceh sesuai dengan Surat Perjanjian Pembangunan Kios Jalan DiponegoroNomor : 644.1 / 01 / SP / 1998 tanggal 09 Maret 1998 yang ditandatangani oleh Sdr.RIDWAN ABUBAKAR selaku Direktur CV. TUAH MATA MA dan Drs.

Intervensi 1, 2, 3/para Pembanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi , Il, Ill, IV dahulu sebagai TergugatTergugat IIIntervensi 1, 2, 3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah SuratIjin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644.1

No. 34 K/TUN/2007besar dari pihak pemilik bangunan serta pelasanaan pembangunan maupunbagi para Penggugat ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat mohonkepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusansebagai berikut :DALAM PENANGGUHAN : Menunda pelaksanaan lebih lanjut terhadap : Surat Ijin MendirikanBangunan (IMB) No. 644.1/018/IMB/DTB/2005 tanggal 23 Pebruari 2005(bukti P1) yang diberikan kepada PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa :Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), No. 644.1/018/IMB/DTB/2005 tanggal23 Pebruari 2005 yang diberikan kepada PT. Puri Dibya Property dandiperuntukkan bagi Margo City Square dengan lokasi di Jalan MargondaRaya No. 358, Depok dan diperuntukkan sebagai Mall/Pertokoan ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusantersebut ;4.

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanWalikota Depok (Tergugat) No. 644.1/018/IMB/DTB/2005, tanggal 23Pebruari 2005 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT. PuriDibya Property ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negaratersebut ;4.

Kemudian KRK No.591 / 3560 / UPT / 2005 tersebut dipergunakan untuk lampiranmembuat IMB, dan terbitlah Keputusan Walikota Semarang No. 644.1 /350 / BGN / 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepadaDede Leota (Tergugat Il) dan Keputusan Walikota Semarang No. 644.1/ 360 / BGN / 2006 tentang Pemberian lin Mendirikan Bangunankepada Dede Leota (Tergugat I). Dan kemudian Tergugat mendirikanruko dengan tidak sesuai KRK dan tidak sesuai IMB;8.

(Dede Leota) mengajukanPermohonan jin Mendirikan Banguan dan atas permohonan Tergugat.tersebut kemudian Pemerintah Kota Semarang ( Dinas Tata Kota danPermukiman Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Pemberian jinMendirikan Bangunan denganKeputusan Walikota SemarangNo. 44.1/350/13GN/2006 danNo.644.1/360/BGN/2006 kepadaDede Leota Tergugat.

;Bahwa berdasarkan Pemberian ljin Mendirikan BangunanNo. 644.1/350/BGN/2006 danNo. 644.1/360/BGN/2006 diatas tanahHal 14 dari 26 hal putusan Nomor 358/Pdt/2018/PT SMG10.11.12.13.14.15.Hak Milik No. 2662/Sambiroto tersebut, kemudian Tergugat.lmembangun 12 Toko terdiri dari 12 Kaveling yaitu No. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 10,11 dan 12;Bahwa Toko Kav.

SADARI ADIPUTRA UTAMA DENGAN PEMERINTAHKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR : 644.1/05.SPK/1987,TERTANGGAL 25 MEI 1987 (Bukti P3);10.2.SURAT PERJANJIAN NOMOR : 511.2/1598/Huk.

SadariAdiputra Utama dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi Nomor: 644.1/05.SPK/1987, tertanggal 25 Mei 1987 (Bukti P3), dan/atau SuratPerjanjian Nomor : 511.2/1598/Huk.

Sadari Adiputra Utama (in casu Tergugat Il)dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi (in casu Tergugat 1)Nomor : 644.1/05.SPK/1987, tanggal 25 Mei 1987 dan Surat Perjanjian Nomor :511.2/1598/Huk. Tanggal 29 Juli 1998 Tentang Penyerahan PembangunanPasar/Pertokoan di Kelurahan Harapan Jaya dan Bertita Acara Serah TerimaBarang Inventaris tanah dan bangunan milik orang tua Para Penggugat;6.

GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM IN LITIS CONSORTIUM)Permasalahan perkara aquo tidak bisa dilepaskan dari peran PEMERINTAHKABUPATEN BEKASI selaku pihak yang melakukan perjanjian denganTERGUGAT II masingmasing Nomor 644.1/05.SPK/1987 tertanggal 25 Mei 1987Nomor 511.2/1598/Huk tertanggal 2 Juli 1998 serta pihak yang melakukanpenyerahan Pasar Harapan Jaya kepada TERGUGAT melalui Berita AcaraSerah Terima Nomor 028/BA.106PIk/1998 tertanggal 4 Maret 1998 pada Nomorurut 62.Hal 16 dari 41 hal Putusan No. 91

Sadari AdiputraUtama dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bekasi Nomor :644.1/05.SPK/1987, tertanggal 25 Mei 1987, tidak ada aslinya, diberi tanda buktiT.IK15.2. Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 511.2/1598/Huk, tertanggal 29 Juli 1998,tidakada aslinya, diberi tandabukti T.I2;3.