Putusan Nomor 390 K/TUN/2021Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2:Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Kepala Dinas PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah KabupatenSukabumi Nomor 503.3/644.2

/4527/PMBDPMPTSP/2018 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Bhakti Nusantara Gastertanggal 15 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala DinasPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/4527/PMBDPMPTSP/2018tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Bhakti NusantaraGas tertanggal 15 Mei 2018;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Kepala Dinas PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah KabupatenSukabumi Nomor 503.3/644.2/4527/PMBDPMPTSP/2018 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Bhakti Nusantara Gastertanggal 15 Mei 2018;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala DinasPenanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu PemerintahKabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/4527/PMBDPMPTSP/2018tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Bhakti NusantaraGas tertanggal 15 Mei 2018;4.

Nomor 3023 K/Pdi/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogoruntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2sMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat denganTergugat (Pemda Tingkat Il Bogor) Nomor 644.2/2289Dinpu tanggal 5Juli 1988

dan Nomor 644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yangseluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor danGubernur Kepala Daerah TK.

Suratman (Walikota terdahulu) padaNomer Addendum 644.2/SK 183Huk/1992 dan dilengkapi SK AddendumNomor 644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 setelah dilakukanpenelitian pada tanggal 23 Mei 1992 maka pihak Pemkot memohon danatau memberikan kepercayaan lagi kepada Ir.

Taufik lradat sebagaiPihak Investor/PT Guna Karya Nusantara menambah/menaikan 2 (dua)lantai sesuai dengan SK Addendum Nomor 644.2/SP.01Huk/1994tanggal 3 Maret 1994 sehingga terciptalah Proyek ke2 di atas Proyek ke1 tersebut adalah Sah menurut Hukum dan Memiliki Kekuatan Hukummengikat;Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat dan Terguat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum (PMH/Torts);Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdi/20195.

Menyatakan sah dan berharga perjanjian Nomor 644.2/SP.04Pemb/1992tanggal 1 Juni tahun 1992 tentang pembangunan kembali/peremajaanPasar Bogor;Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Halaman 7 dari 12 hal. Put.

Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Dalil Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah, dan mengikat secara Hukum, Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I ( Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor No. 644.2

/2289-Dinpu Tanggal 5 Juli 1988 dan No. 644.2/SP.01-Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994, yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari, DPRD Kotamadya Bogor Tertanggal 20 Agustus 1988, No. 09A/Kep.Pimpinan DPRD 1988, SK.

Addendum 644.2/SK 183-Huk/1992, tertanggal 1 Agustus 1992 yang dibuat oleh Drs. Suratman ( Walikota terdahulu ) dan SK Addendum No. 644.2/SP.01-Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994, yang memberikan kepercayaan kepada Penggugat menambah menaikkan2 ( dua ) lantai sesuai dengan SK Addendum No. 644.2/SP.01-Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994.

Addendum 644.2/SK 183Huk/1992 dandilengkapi SK Addendum No. 644.2/SP.01Huk/1994,Tanggal 3 Maret 1994.9.

Bahwa Dictum pengembalian Investasi berdasarkanSK Addendum 644.2/SP.01Huk/1994.

Addendum 644.2/SKHalaman 15 dari 133 halaman. PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.183Huk/1992, tertanggal 1 Agustus 1992 yang dibuat oleh Drs.Suratman ( Walikota terdahulu ) dan SK Addendum No.644.2/SP.01Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994, yang memberikankepercayaan kepada Penggugat menambah menaikkan 2 ( dua )lantai sesuai dengan SK Addendum No. 644.2/SP.01Huk/1994,Tanggal 3 Maret 1994.4. Menyatakan PARA TERGUGAT, telah melakukan Perbuatanmelawan Hukum5.

Surat perjanjian No.644.2/SP.01HUK/1994tanggal 3 Maret 1994 tentangPembangunan Kembali/peremajaan pasar BogorKotamadya Daerah Tk.II Bogor.2. Addendum Surat Perjanjian pokokkerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tk.IIBogor dengan PT.Guna Karya NusantaraNo.644.2/2289Dinpu. Tanggal 5 Juli 1988, tentangPembangunan Kembali/Peremajaan Pasar BogorKotamadya Daerah Tk.II Bogor;3. Addendum Surat PerjanjianNomor.644.2/SP.04Pemb/1992, tanggal 1 Juni1992.

PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.i, Perjanjian Kerjasama Nomor : 644.2/2289Dinpu tanggal 5 Juli1998 dan No.644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret 19942.

Addendum 644.2/SK 183Huk/1992 dan dilengkapi SK AddendumNo. 644.2/SP.01Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994.9.

Addendum 644.2/SK 183Huk/1992,tertanggal 1 Agustus 1992 yang dibuat oleh Drs.

/2289Dinpu tanggal 5 Juli 1988dan No. 644.2/SP.OlHuk/1994 tanggal 3 Maret 1994 sertaAddendum Perjanjian Nomor 644.2/SK183Huk/1992 dandilengkapi SK Addendum No.644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3Putusan Nomor 211/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 27 dari 8224.25.26.27.Maret 1994, sah menurut hukum dan memiliki kKekuatan hukummengikat;bahwa di dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT pada point 4halaman 13, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum;bahwa berdasarkan

GKN > Iwan Wahyu.Bahwa Perjanjian Kerjasama No. 644.2/2289 Dinpu, tanggal 5 Juli1988 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:a. Addendum Surat Perjanjian tentang PembangunanKembali/Peremajaan Pasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat II BogorNomor 644.2/SP.04Pemb/1992, tanggal 1 Juni 1992 (Selanjutnyadisebut Addendum Perjanjian Kerjasama)b.

Addendum 644.2/SK 183Huk/1992,tertanggal 1 Agustus 1992 yang dibuat oleh Drs. Suratman ( Walikotaterdahulu ) dan SK Addendum No. 644.2/SP.01Huk/1994, Tanggal 3 Maret1994, yang memberikan kepercayaan kepada Penggugat menambahmenaikkan2 ( dua ) lantai sesuai dengan SK Addendum No. 644.2/SP.01Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994.4. Menyatakan PARA TERGUGAT, telah melakukan Perbuatan melawanHukum.5.

meter persegi), yangpemanfaatan luas untuk kavling terdiri dari 44 (empat puluh empat) unit type39/84 seluas +1.716 M (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi), jalankelas Ill seluas +426 M* (empat ratus dua puluh enam meter persegi), sertalahan terbuka dan tanaman seluas +2.428 M* (dua ribu empat ratus duapuluh delapan meter perseg)) ;Bahwa Site Plan perumahan Argasari Permai dibangun oleh pengembangKoperasi Griya Mukti, berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan KeputusanWalikota Tasikmalaya No : 644.2

No. 632 K/Pid.Sus/2013bukan miliknya, melainkan milik pengembang yaitu Koperasi Griya Mukti,perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa seijin dari pengurus KoperasiGriya Mukti ;Bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan cara membangunpeninggian jalan, pemagaran dan pembangunan kanopi untuk garasi mobiladalah bukan milik Terdakwa dan pemanfaatannya bukan untuk kepentinganpribadi tetapi berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan KeputusanWalikota Tasikmalaya No.644.2/Kep.335/IMB/KPTS A, tertanggal

Fotocopy Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 644.2/KEP.335/IMB/KPTS A tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 29 April2002 ;d Fotocopy Laporan Hasil Musyawarah Penyelesaian Perum ArgasariPermai tanggal 9 Februari 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;4.

Fotocopy Keputusan Walikota Tasikmalaya No.644.2/KEP.335/IMB/KPTS A tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 29 April2002 ;d.

Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku hingga 24September 2017 di mana hak Penggugat tersebut telah didukung adanyaperjanjian kerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat I BogorNomor. 644.2/2289Dinpu tanggal 5S Juli 1988 dan Nomor.644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telahmendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur KepalaDaerah Tk.

Guna Karya Nusantara dengan masaberlaku hingga 24 September 2017 ;Bahwa hak Penggugat tersebut telah didukung adanya perjanjiankerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat I Bogor Nomor.644.2/2289Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor.644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telahmendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur KepalaDaerah Tk.

/2289Dinputanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD KodyaBogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk.

Bogor, Nomor. 644.2/2289Dinpu tanggal 5 Juli dan644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret 1994, yang seluruhnya telahmendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogor dan Gubernur KepalaDaerah Tk.

/2289 Dinpu, tanggal 5 Juli1988 (selanjutnya Perjanjian No. 644.2/2289 Dinpu, tanggal 5 Juli1988) yang ditanda tangani oleh para pihak antara :Walikotamadya Bogor (pada saat itu) Ir.MuhamadDirektur Utama PT.

/2289Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3 Maret1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRD Kodya Bogordan Gubernur Kepala Daerah Tk.

Guna Karya Nusantara dengan masa berlakuhingga 24 September 2017 5 === Bahwa hak Penggugat tersebut telah didukung adanya perjanjiankerjasama antara Penggugat dengan PEMDA Tingkat Il Bogor Nomor.644.2/2289Dinpu tanggal 5 Juli 1988 dan Nomor. 644.2/SP.01 Huk/1994tanggal 3 Maret 1994 yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dariDPRD Kodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk.

Guna KaryaNusantara (PENGGUGAT) tentang Pembangunan Kembali/PeremajaanPasar Bogor Kotamadya Daerah Tingkat Il Bogor Nomor. 644.2/2289 Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 (selanjutnya Perjanjian No. 644.2/2289 Dinpu, tanggal 5 Juli 1988) yang ditanda tangani oleh :Walikotamadya Bogor : Ir. Muhamad ;Direktur Utama PT.

/2289 Dinpu, tanggal 5 Juli 1988 sebagaimana telah diubah denganPerjanjian Nomor. 644.2/SP.04Pemb/1994 tanggal 3 Maret 1994(selanjutnya disebut Addendum II Perjanjian PT.

Guna Karya Nusantara dengan masa berlaku hingga 24September 2017, termasuk didalamnya mengacu pada PerjanjianKerjasama antara Penggugat dengan Pemda Tingkat Il Bogor, Nomor.644.2/2289Dinpu tanggal 5 Juli dan 644.2/SP.01Huk/1994 tanggal 3Maret 1994, yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari DPRDKodya Bogor dan Gubernur Kepala Daerah Tk.

Ciputat, Kab.Tangerang, sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 954/188/Ciputat/JB/1990dibuat dihadapan RONY HARUMSYAH, SH selaku PPAT wilayah KabupatenTangerang, selanjutnya oleh suami saksi TAN KETTY mengajukan penerbitanhaknya di Kantor Pertanahan Tangerang dan pada tanggal 6 Nopember 1992terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 897/Cipayung atas nama ENENGHARYADI (suami saksi TAN KETTY) berikut IMB Nomor : 644.2/402perk/1990.

Ciputat, Kab.Tangerang, sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor : 954/188/Ciputat/JB/1990dibuat dihadapan RONY HARUMSYAH, SH selaku PPAT wilayah KabupatenTangerang, selanjutnya oleh suami saksi TAN KETTY mengajukan penerbitanhaknya di Kantor Pertanahan Tangerang dan pada tanggal 6 Nopember 1992terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 897/Ciputat atas nama ENENGHARYADI (suami saksi TAN KETTY) berikut IMB Nomor : 644.2/402perk/1990.

Nomor: 644.2/75/PU,tertanggal 1 Juni 2011 yang ditujukan kepada Tergugat dan Tergugat II;Bahwa terhadap surat teguran pertama, pihak Tergugat dan Tergugat Il(CV. Buana Lestari) belum juga melakukan langkahlangkah percepatansesuai Time schedule yang dijadikan acuan oleh Penggugat, makaPenggugat selanjutnya mengeluarkan Surat Teguran kedua pada tanggal27 Juni 2011 dengan Register Nomor: 644.2/88/PU;Bahwa oleh karena terhadap Surat Teguran kedua tidak diindahkan,Tergugat dan Tergugat Il (CV.

Buana Lestari) masih tetap tidak dapatmelaksanakan tahapan progress dan pembangunan' sebagaimanamestinya, maka Penggugatselanjutnya mengeluarkan Surat Teguran Ketigadengan register nomor: 644.2/48/PU pada tanggal 27 Juli 2011;Bahwa tindakan dan sikap Penggugat dengan mengeluarkan surat teguransebanyak 3 kali, yang selanjutnya memberikan surat Register Nomor:644.2/91/PU, tanggal 7 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Tergugat danTergugat Il (Direktur CV.

pedagang/pemilik kios yangmenyebabkan situasi keamanan para pedagang tidak merasa nyaman dantidak kondusif, sehingga mengurangi pendapatan/penghasilan parapedagang;26.Bahwa untuk menindak lanjuti sebagaimana arahan dalam rapat silaturah mi27.dan kordinasi dalam rangka antisipasi perkembangan situasi terkaitpermasalahan pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang padatanggal 20 Pebruari 2012 bertempat di Aula Polres Cianjur, makaPenggugat telah membentuk tim dengan Surat Keputusan Kepala DesaNomor: 644.2

Nomor 67 K/Pdt/2014pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang (PGC) yang dibuat padatanggal 7 Oktober 2011 dengan Nomor Register: 644.2/911PU yang dibuatPenggugat;. Menyatakan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Cianjur yang diberikanterhadap Tergugat dengan Nomor Register: 121/Pdt.P/2011.PN.CJ tanggal 5Oktober 2011, tidak sah dan mengikat serta tidak mempunyai kekuatanhukum tetap;. Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi melaksanakan kegiatanpembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang;.

Lestari ) yang dibuattanggal 29 Januari 201 tidak berlaku lagi;Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar janji/wanprestasi/, karena tidakdapat melaksanakan pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang(PGC) sebagaimana dimaksud dalam Pembaharuan Surat Perjanjian yangdibuat pada tanggal 29 Januari 2011 dan Global Shcedule Time sebagaiacuan;Menyatakan sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja PelaksanaPembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang (PGC) yang dibuat padatanggal 7 Oktober 2011 dengan Nomor Register 644.2

Menyatakan Sah, dan mengikat secara Hukum, Perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I ( Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor No. 644.2/2289-Dinpu Tanggal 5 Juli 1988 dan No. 644.2/SP.01-Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994, yang seluruhnya telah mendapat pengesahan dari, DPRD Kotamadya Bogor Tertanggal 20 Agustus 1988, No. 09A/Kep.Pimpinan DPRD 1988, SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Tetanggal 22 September 1988 No. 511.2/SK/466-PLK/88 serta SK.

Addendum 644.2/SK 183-Huk/1992, tertanggal 1 Agustus 1992 yang dibuat oleh Drs. Suratman ( Walikota terdahulu ) dan SK Addendum No. 644.2/SP.01-Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994, yang memberikan kepercayaan kepada Penggugat menambah menaikkan2 ( dua ) lantai sesuai dengan SK Addendum No. 644.2/SP.01-Huk/1994, Tanggal 3 Maret 1994.4. Menyatakan PARA TERGUGAT, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum.5.

Surat Keputusan a quo telah menimbulkan akibat hukum karenatelah melahirkan hubungan hukum atau setidaknya menetapkansuatu status baru dalam bentuk terbitnya Surat Keputusan TergugatNomor 503.3/644.2/2646/PMB BPMPT/2015 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Statsiun Pengisian Bahan Gas (SPBG)atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak diHalaman 3 dari 63 halaman.

Putusan Nomor 18 PK/TUN/2017Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug,Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Keputusan Tergugat Nomor503.3/644.2/2646/PMB BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan(IMB) Statsiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama DannyPraditya/PT.

GagasEnergi Indonesia;Bahwa ternyata pada tanggal 21 Mei 2015 Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor 503.3/644.2/2646/PMBBPMPT/2015 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Statsiun Pengisian Bahan Gas (SPBG)atas nama Danny Praditya/PT.

DALAM PENUNDAAN;1.2Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa Surat Izin KepalaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten SukabumiNomor 503.3/644.2/2646/PMBBPMPT/2015 tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) Statsiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas namaDanny Praditya/PT.

DALAM POKOK PERKARA;ds2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan berupa Surat IzinKepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu KabupatenSukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB BPMPT/2015 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Statsiun Pengisian Bahan Gas (SPBG)atas nama Danny Praditya/PT.

JasmiRivai, SH yang telah dinazegel dan sesuai dengan aslinya.Dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sesuai denganBukti Surat dalam perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Medanadalah sebagai berikut : Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 044/644.2/MA/35/2001 tanggal 2 Februari 2001 atas bangunan yang terletak diJalam Akik No. 52 B Medan diatas persil tanah Sertifikat Hak MilikNo. 789 (vide Bukti P.8).

Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No, 025/644.2/MA/27/2001 tanggal 23 Januari 2001 atas bangunan yang terletak diJalam Akik No. 52 C Medan diatas persil tanah Sertifikat Hak MilikNo. 790 (vide Bukti P.9). Fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 045/644.2/MA/36/2001 tanggal 2 Februari 2001 atas bangunan yang terletak diJalam Akik No. 52 B Medan diatas persil tanah Sertifikat Hak MilikNo. 791 (vide Bukti P.10).c.

AkikNo. 52 A Medan, sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) No. 045/644.2/MA/36/2001 tanggal 02 Februari 2001 (BuktiP.10). Bangunan rumah di atas tanah SHM No. 789 yang terletak di JI. AkikNo. 52 B Medan, sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan(SIMB) No. 044/644.2/MA/35/2001 tanggal 02 Februari 2001 (BuktiP.8). Bangunan rumah di atas tanah SHM No. 790 yang terletak di JI.

AkikNo. 52 C Medan, sesuai dengan Surat lzin Mendirikan Bangunan(SIMB) No. 025/644.2/MA/27/2001 tanggal 23 Januari 2001 (BuktiP.9).Kemudian, sebelum melakukan jual beli, terlebin dahuludilakukan cek bersih pada Kantor Pertanahan Kota Medan oleh Notaris/PPAT.Hal. 36 dari 56 hal. Put.

Jatiluhur Gemilang (pemohon IMB) dan adanyaNota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 1 April 2007 yang ditandatanganiTerdakwa RIAD AL AMARI, MSC, ARCH., selaku Kepala Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate perihal Penentuan Keringanan Retribusi jin MendirikanBangunan (IMB) untuk PT.

SYARIF MARHABAN, S.AP., selaku petugas penetapan RetribusiIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternateyang selanjutnya dituangkan dalam Nota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 1April 2007 yang ditandatangani Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC, ARCH.

,memberikan pendapat dan pertimbangan dalam Nota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 1 April 2007 perihal Penentuan Keringanan Retribusi JinMendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang yang tidakmenyebutkan luasan bangunan mall dan hotel seluas 20.000 M2 yangdimohonkan PT.

,memberikan pendapat dan pertimbangan dalam Nota Dinas No. 644.2/205/DTKP/2007tanggal 1 April 2007 perihal Penentuan Keringanan Retribusi jin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang yang tidak menyebutkan luasan bangunan malldan hotel seluas 20.000 M2 yang dimohonkan PT. Jatiluhur Gemilang, makaWalikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan No : 112/11/KotaTte/2007 tanggal 25April 2007 tentang Penetapan Pengurangan dan Keringanan Retribusi jin MendirikanBangunan (IMB) Kepada PT.

Asli (satu) lembar Surat Izin Wali Kota Ternate tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 644/88/IMB/2007tanggal 13 Agustus 2007.Asli 1 (satu) Lembar Nota Dinas dan Kartu Disposisi darikepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota TernateNomor :644.2/205/DTKP/2007 tanggal 01 April 2007.Asli 1 (satu) lembar Kartu Disposisi dari Dinas Tata Kota Danpertamanan Kota Ternate tanggal 08 Nopember 2006 perihalPermohonan IMB.

Jatiluhur Gemilang Nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 07 Februari 2007 sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Direktur Utama atas nama JHONNY LITAN.4) Foto Copy Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Ke Walikota Ternate Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tanggal 01 April 2007 Tentang Penentuan Keringanan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT. Jatiluhur Gemilang.

Syarif Marhaban, S.AP., bersama saksiRIAD AL AMARI, MSC., ARCH., selaku Kepala Dinas Tata Kotadan Pertamanan Kota Ternate memberikan pendapat danpertimbangan dalam Nota Dinas No. 644.2 /205/DTKP/2007tanggal 1 April 2007 perihal Penentuan Keringanan Retribusi IjinMendirikan Bangunan (IMB) untuk PT.

Jatiluhur Gemilang ;Bahwa dalam Nota Dinas Nomor 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 1April 2007 tidak menyebutkan Iluasan bangunan Mall dan Hotel seluas20.000 M? yang dimohonkan oleh PT.

Jatiluhur Gemilang ;Bahwa saksi mengetahui Nota Dinas Nomor 644.2/205/DTKP/2007tertanggal 1 April 2007 yang saksi tandatangani tersebut merupakanturut menjadi bahan pertimbangan oleh Walikota Ternate untukmenentukan pemberian pengurangan atau keringanan besaranretribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall Dan Hotel Jatilandyang dimohonkan oleh PT.

ARCH,dihubungkan dengan barang bukti berupa Nota DinasNomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007,menindak lanjuti surat Permintaan Pengurangan IMB darisaksi JOHNNY LITAN, nomor : 91/PT.JLG/P/XI/2007tertanggal O07 Pebruari 2007, saksi SALIM ALI, SEmenyusun dan menyiapkan Nota Dinas yang ditujukankepada Walikota Ternate perihal Penentuan Keringananretribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk PT.Jatiluhur Gemilang, namun didalam Nota Dinas Nomor :644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007

,(dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana yang diusulkan dalam NotaDinas Nomor : 644.2/205/DTKP/2007 tertanggal 09 April 2007 yang ditandatanganioleh saksi RIAD AL AMARI, MSC,ARCH selaku Kepala Dinas Tata Kota DanPertamanan Kota Ternate, menurut pendapat Majelis Hakim terjadi akibat dariperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa M.

Fotocopy Surat Kelahiran No.474.2/70/644.2/82, tertanggal : 7 12 1982, atas nama:Sugiati , (bukti P4) ; Menimbang, bahwa selain mengajukan suratsurat bukti tersebut, Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masingmasingdibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : 1 Saksi. ..........1.SAKSI : SUSIATI; 22 n0n nnn nnn nn nnn nnn nnn en cen en nen eee Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini mengajukan permohonan penetapanakte kelahiran ; Bahwa Pemohon mengajukan

IMB No. 644.2/563.PERK/1989.6. Bahwa kemudian setelah Alm. KWONG KIMAN MULYADI meninggaldunia, maka PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah mengajukanpengurusan mengenai pencairan tabungan, deposito berjangka, mengurusrekening koran dan mengambil jaminan atas fasilitas kredit milik Alm.KWONG KIMAN MULYADI pada TERGUGAT VI.7. Bahwa untuk keperluan pengurusan harta peninggalan milik Alm.

IMB No. 644.2/563.PERK/1989.4.

Putusan Nomor 805/PDT/2018/PT.DKIe.f.Sertifikat Hak Milik No.1459/Cerendeu.IMB No.644.2/563.PERK/1989.5. Memerintahkan kepada TERGUGAT VI agar menyerahkan kepadaPENGGUGAT berupa :a.b.e.f.Tabungan Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek. 1092014384.Rekening Koran Panin Bank KCP FATMAWATI No. Rek.1095003318.Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet :650503 No. REF. 109112004535.Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank KCP FATMAWATI No. Bilyet :650512 No.

REF. 109112004766.Sertifikat Hak Milik No. 1459/Cerendeu.IMB No. 644.2/563.PERK/1989.6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun PARA TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, atauverzet (uit voerbaar bij voorraad).7.

IMB No.644.2/563.PERK/1989;Setelah memenuhi persyaratan administrasi internal Panin Bank KCPFatmawati yang telah ditentukan untuk itu;5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;6.

PTUNBDG beserta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai> duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum. dalam putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor 77/GI201 5/PTUNBDG tanggal 23Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIMenolak permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusanberupa Surat bin Kepala Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu)Kabupaten Sukabumi Nomor : 503.3 / 644.2

Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/34/IMB/PU.CK/2005tanggal, 1 September 2005 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan kepada PT. Thiess Contractors Indonesia untukpembangunan 13 (tiga belas) unit bangunan Process Plant dan 7(tujuh) unit Pipe Line di lokasi Sumur Gas Bumi Suban4, (BuktiP10);SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/02/IMB/PU.CK/2005tanggal, 15 Februari 2005 tentang Pemberian Izin MendirikanBangunan kepada PT.

Bupati Musi Banyuasin Nomor: 644.2/34/IMB/PU.CK/2005tanggal 1 September 2005, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepadaPT. Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 13 (tiga belas) unitbangunan Process Plant dan 7 (tujuh) unit Pipe Line di lokasi Sumur gas BumiSuban4 (Bukti P10);11121314151617Fotokopi SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor : 644.2/02/IMB/PU.CK/2005tanggal 15 Februari 20056, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunankepada PT.

No.127/Pdt/2012/PT.Plgd.Surat Site Admin Manager PT Thiess Contractor Indonesia, RefTHCEVarL00435 tanggal 25 Juni 2005 yang ditujukan kepada BupatiMusi Banyuasin, Perihal : Permohonan IMB ;SK Bupati MUBA Nomor : 644.2/34/IMB/PU.CK/2005 tanggal 1September 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan BangunanKepada PT.

Thiess Contractors Indonesia untuk pembangunan 13(tiga belas) unit bangunan Process Plant dan 7 (tujuh) unit pipe line ;SK Bupati MUBA Nomor : 644.2/02/IMB/PU.CK/2005 tanggal 15Februari 2005 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan KepadaPT. Thiess Contractors Indonesia untuk Pembangunan 15 (limabelas) unit bangunan penunjang PT.

Bupati MUBA Nomor: 644.2/34/IMB/PU.CK/2005tanggal 1 September 2005 tentang Pemberian izinMendirikan Bangunan Kepada PT. Thiess ContractorsIndonesia untuk pembangunan 13 (tiga belas) unitbangunan Process Plant dan 7 (tujuh) unit Pipe Line ;(Bukti T10) ;> SK. Bupati Musi Banyuasin Nomor: 644.2/02/IMB/PU.CK/2005 tanggal 15 Februari 2005 tentangPemberian Izin Mendirikan Bangunan Kepada PT. ThiessContractors Indonesia untuk pembangunan 15 (limaHalaman 22 dari 42 Pts.

Dinas Tata Kota Dan PertamananKota Ternate Tahun 2007 ( bukti T.IP.11 );Fotocopy surat Nomor 91/PT.JLG/P/XI/2007 tanggal 07 Februari 2007 tentangPermintaan Pengurangan IMB dari PT Jatiluhur Gemilang ( bukti T.I1P.12 );Fotocopy Lembar Disposisi Sekretariat Daerah Nomor Agenda 974 tanggal 12 Februari2007 ( bukti T.I P.13 );Fotocopy Lembar Disposisi dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan tanggal 26 Februari2007 ( bukti T.P.14 );Fotocopy Nota Dinas Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate Nomor :644.2

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara aquo ;Menimbang, bahwa Pembanding II / Terbanding V semula Tergugat III dalammemori bandingnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate keliru karena hanyamendasarkan pada bukti bukti surat yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugattanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya, dimana Terbanding I semula Penggugatselaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate memberikan pendapat danpertimbangan dalam Nota Dinas No. 644.2