Ditemukan 68 data
447 — 111
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 660.2/037.3/IL/2015tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan AparteenUttara The Icon.3. Memerintahkan Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 660.2/037.3/IL/2015tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.Putusan Perkara Nomor : 172/B/2016/PTTUN SBY.Halaman 9 dari 14 Halaman4.
Menyatakan sah dan benar secara hukum obyek sengketaKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SlemanNomor: 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang IzinLingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk KegiatanPembangunan Apartemen Uttara The Icon di PadukuhanPutusan Perkara Nomor : 172/B/2016/PTTUN SBY.Halaman 10 dari 14 HalamanKarangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok KabupatenSleman Seluas 1.660 M?;4.
Menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015, tentang IzinLingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan PembangunanApartemen Uttara The Icon di Padukuhan Karangwuni, DesaCaturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas1.660M? tertanggal 15 Juli 2015 tetap sah dan berlaku.DALAM EKSEPSI:1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara YogyakartaNomor : 25/G/2015/PTUN. YK;2.
Menyatakan sah dan benar secara hukum Objek Sengketa yakniKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten SlemanPutusan Perkara Nomor : 172/B/2016/PTTUN SBY.Halaman 11 dari 14 HalamanNomor: 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang IzinLingkungan PT. Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan PembangunanApartemen Utara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, DesaCaturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Seluas 1.6604.
651 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sesuai dengan Keputusan Tata Usaha NegaraObjek Sengketa Nomor 660.2/1896 tentang Izin Lingkunganatas kegiatan Supeblock Podomoro City, mewajibkandilengkapi AMDAL, tetapi berdasarkan hasil pembuktianpada Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara MedanAMDAL tersebut tidak ada;3.
Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K tanggal24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan HidupKegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan GuruPatimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, KecamatanMedan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (BuktiT Il Intervensi7);b.
Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan SuperblockPodomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQKelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan PropinsiSumatera Utara (Vide Bukti T II Intervensi 7);b. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895K tanggal24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ataskegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan PutriHijau/Guru.
Salinan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan besertalampirannya;Bahwa kalau diteliti dengan cermat, baik Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang IzinLingkungan atas kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medanmaupun Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895K tanggal24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas kegiatanHalaman 39 dari 62 halaman.
Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Kasasi kurang cermat dalammempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali II/Termohon Kasasi/Tergugat Intervensi, karena didalam bukti surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895.KHalaman 49 dari 62 halaman.
Novi Kusumawati
32 — 9
Samarinda No.660.2/1364/100.14 Prihal Kewajiban Menyusun Surat PernyataanKesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal13 Juni 2019, diberi tanda P6;7. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda P78. Salinan Surat Izin Usaha Industri, diberi tanda P89. Salinan NPWP CV. Mitra Amanah, diberi tanda P9Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:1. Mengabulkan permohonan pemohon;2.
Samarinda No. 660.2/1364/100.14Prinal Kewajiban Menyusun Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal 137. Juni 2019, diberi tanda P6;7. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan, diberi tanda P78. Salinan Surat Izin Usaha Industri, diberi tanda P89. Salinan NPWP CV.
PT. Bumi Mandala Energi diwakili oleh Giarto Tjahyono
Tergugat:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
1091 — 620
Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 660.2/1495/B.1.2/DLH/2018 tanggal 8 Nopember 2018 perihal: Status Permohonan Izin Lingkungan PT Bumi Mandala Energi;
- Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabutSurat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 660.2/1495
Bahwa, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang berupa : Surat KepalaDinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.2/1495/B.1.2/DLH/2018 tanggal 8Nopember 2018 perihal : Status Permohonan Izin Lingkungan PT BumiMandala Energi;2.
Bahwa, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KepalaDinas Lingkungan Hidup Nomor : 660.2/1495/B.1.2/DLH/2018 tanggal 8Nopember 2018 perihal : Status Permohonan Izin Lingkungan PT BumiMandala Energia quo diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan hukum diJalan M.T.
Bumi Mandala Energi(PT.BME) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 660.2/271/B.1.2/DLH/2018tanggal 23 Pebruari 2018;Bahwa berkenaan dengan Berita Acara rapat koordinasi tersebut dihadirioleh instansi terkait dimana rapat koordinasi ini dilaksanakan denganmaksud untuk menindaklanjuti proses perizinan Amdal kegiatan PT.
Bumi Mandala Energi;Foto kopi sesuai foto kopi surat Badan Lingkungan Hidup Nomor :660.2/1234/B.1.2/BLH/2013 tanggal 18 Nopember 2013, PerihalHalaman 28 dari 83 halaman Putusan Nomor : 42/G/LH/2018/PTUN.SMDTanggapan Permohonan Arahan Penyusunan Amdal PT. BME yangditujukan kepada Direktur Utama PT.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;Foto kopi sama dengan aslinya surat dari Dinas Lingkungan HidupNomor : 660.2/235/B.1.2/DLH/2018 tanggal 15 Pebruari 2018, Perihal :Undangan Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada (terlampir);Foto kopi sama dengan aslinya Berita Acara Rapat Koordinasi TerkaitTindak Lanjut Rekomendasi AMDAL Kegiatan PT.
16 — 0
600.1 408.2 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 720.7 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 577.6 513.2600.1 600.1 600.1 600.1 622.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 983.4600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 966.3 600.1 600.1 600.1 941.9 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 683.1 600.1 600.1600.1 683.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 901.4 600.1 719.7 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1375.5 408.2 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 606.4600.1 660.2
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
585 — 295
Bahwa Walikota Medan menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaanPemerintah kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan SuratKeputusan Walikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.1II/2013 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepadaPT EXPRAVET NASUBA tertanggal 13 Maret 2013 (Vide Bukti P2 = T.II1)2.
Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasanpenaatan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 Tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA pada 14 Oktober 2014 (Vide Bukti T.II2) ;3.
Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasanpenaatan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 Tentang Penerapan SanksiHalaman 17 Putusan No. 218/B/LH/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA pada 27 September 2016 (Vide Bukti T.II3);.
Bahwa Walikota Medan menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaanPemerintah kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan Surat KeputusanWalikota Medan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA tertanggal 13 Maret 2013 (Vide Bukti P2 = T.II1);2.
Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasanpenaatan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/396.K/II.1II/2013 tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA pada 27 September 2016 (Vide Bukti T.II3) ;4.
1.PT. EXPRAVET NASUBA diwakili oleh SUMADI RACHMAN
2.SUMADI RACHMAN
3.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
Tergugat:
1.DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I,
2.KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA
3.Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Cq. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I
4.MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI
1290 — 1163
EXPRAVET NASUBA telah mentaati dan memenuhi ke9(Sembilan) point Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tersebut,dan selanjutnya Walikota Medan telah memberikan Apresiasi, Sesuaidengan suratnya Nomor : 660.2/11598, tanggal 05 Desember 2018,perihal Pemberitahuan, yang isinya berbunyi Sehubungan denganpenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.EXPRAVET NASUBA yang ditetapkan berdasarkan KeputusanWalikota Medan Nomor : 660.2/396.K/III/ 2013, tanggal 13 Maret 2013dan berdasarkan hasil
Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasanpenaatan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/396.K/II.1II/2013 tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA pada 14 Oktober 2014 (Vide Bukti T.II2);3.
Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasanpenaatan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/396.K/II.1II/2013 tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA pada 27 September 2016 (Vide Bukti T.II3);4.
Bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan pengawasanpenaatan pelaksanaan sanksi administratif Surat Keputusan WalikotaMedan Nomor 660.2/396.K/II.III/2013 tentang Penerapan SanksiAdministratif Paksaaan Pemerintah Kota Medan kepada PT EXPRAVETNASUBA pada 27 September 2016 (Vide Bukti T.II3);4.
MUHAMMAD ABDUL MUID
Tergugat:
PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI
50 — 23
tersebutnamun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT;Bahwa karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT , PENGGUGATkembali melalui Kantor hukum Frandnoto,SH dan Rekan membuat suratNo: 029/S.Eks/F&R/X1/2019 tertanggal 27 November 2019 yangditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kaltim memohon bantuanuntuk penyelesaian masalah kolam bekas tambang yang tidakdireklamasi dan revegetasi oleh TERGUGAT;Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tanggal 02Januari 2020 memberi undangan melalui surat No: 660.2
/30/100.14kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rapat Klarifikasi, dansetelah dilakukan verifikasi lagangan kemudian pada tanggal 30 Januari2020 keluarlah surat Hasil Verifikasi Lapangan No: 660.2/307/100.14yang menyatakan bahwa lahan PENGGUGAT telah terganggu /ekspenambangan, kondisi tergenang air;Bahwa berdasarkan posita diatas telah terbukti bahwa TERGUGAT telahmelanggar pasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugiankepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan
/2230/B.IV.1/DLH/2019.Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan dari Dinas LingkunganHidup ( DLH ) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 660.2/307/100.14tertanggal 30 januari 2020, Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) ProvinsiKalimantan Timur meminta kepada Sdr FRANDNOTO, S.H. danREKAN Kuasa Hukum Penggugat/Muhammad Abdul Muid terkaitKolam bekas tambang yang tidak direklamasi dan revegetasi agarberkonsultasi keinstansi teknisterkaityaitu Dinas Energi danSumber Daya mineral Provinsi Kalimantan Timur.
Penggunaan Lahan Tertanggal13 Agustus 2014, diberi tanda P3;Foto copy Tanda Terima Pengembalian Batas Lahan Atau PemasanganPatok Dengan No:001/LANDCEM/IX/2019, diberi tanda P4;Foto copy Peta Tanah Milik Atas Nama Abd.Muid Seluas 20.471 M2, diberitanda P5;Foto copy Surat Somasi Dengan NO : 011/S.Som/F&R/X1/2109, diberitanda P6;Foto copy Surat Ke Dinas Lingkungan Hidup KalTim Dengan No : 029/S.Eks/F&R/X1/2019, diberi tanda P7;Foto copy Undangan Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota SamarindaDengan No : 660.2
/30/100.14, diberi tanda P8;Foto copy Hasil Verifikasi Lapangan Dinas Lingkungan Hidup KotaSamarinda Dengan No : 660.2/307/100.14, diberi tanda P9;Foto copy Sertifikat Clear And Clean Dengan Nomor 325/Bb/03/2014, diberitanda P10;Foto Hasil Print Out Lahan Milik Penggugat, Customer Name Heriyanto,diberi tanda P11;Foto Hasil Print Out Lahan Milik Penggugat, Customer Name Heriyanto,diberi tanda P12;Foto copy Surat Pencabutan Kuasa, diberi tanda P13;Fotocopy Surat Perjanjian, diberi tanda P14;Menimbang
671 — 216
Telah membaca, berkas perkara Nomor: 25/G/2015/PTUN.Yk beserta lampiranyang terdapat didalamnya; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 10Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraYogyakarta pada tanggal 10 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 04Januari 2016, mengemukakan halhal sebagai berikut: Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah: Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor:660.2
Bahwa TERGUGAT adalah pihak Pejabat Tata Usaha Negara yang telahmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat KeputusanKepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015Tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan PembangunanApartemen Uttara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m7, tertanggal 15 Juli 2015; 5.
Yk Hal 8 dari 233 HalKabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 tertanggal 15 Juli 2015, tentangIzin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk Kegiatan Pembangunan ApartemenUttara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 m yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, dilakukandengan melanggar Peraturan perundangundangan yang berlaku dan juga Azasazasumum pemerintahan yang baik; Bahwa Pasal 54 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986Tentang
Bukit Alam Permata untukPembangunan Apartemen Uttara The Icon telah diterbitkan dengan Nomor660.2/037.3NL/2015 tanggal 15 Juli 2015, bahkan dalam surat tersebut PARAPENGGUGAT sebagai warga terdampak untuk mendapatkan salinan olehTERGUGAT diharuskan melalui prosedur kepada Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID) kabupaten Sleman; Bahwa untuk mengetahui benarbenar diterbitkannya Surat Keputusan KepalaBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/L/2015 TentangIzin Lingkungan
dasar diterbitkannya SuratKeputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor:660.2/037.3/1L/2015 Tentang Izin Lingkungan PT.
163 — 48
Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/1895k TentangKelayakan lingkungan hidup kegiatan superblock Podomoro CityDeli Medan Jalan Guru Patimpus No.1 OPQ Kelurahan KesawanKecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utaratertanggal 24 Oktober 2014Lecce cee eee eeeeeeeeueeeeececeeeueeeeseceeenaneeeeeeeeeaeeeeees (Bukti P28.e);60f.
Foto copy Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K Tertanggal 24Oktober 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup KegiatanSuperblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru PatimpusNomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan BaratKota Medan Provinsi Sumatera Utara .0..... eee eeeeeseeceseeeeeeeeneee(Bukti T II Intervensi 7) ;8. Fotocopy....658.
Foto copy Keputusan Walikota Medan 660.2/1896 Tertanggal 24 Okotber 2014Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock PodomoroCity Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ KelurahanKesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan ProvinsiSumateraUtara i ecenesessssececececeeseserseceeeceesesenerseaeees (Bukti TII Intervensi 8) ;9.
Foto copy Keputusan Walikota Medan Nomor : 660.2/1895 K tertanggal 24Oktober 2014 Tentang KelayakanLingkungan.....Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City DeliMedan Jalan Guru Patimpus Nomor : 1 OPQ KelurahanKesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan ProvinsiSumatera Utara ........ (Bukti T II Intervensi 15) ;16.
Bahwa rencana pembangunan Superblock Podomoro City merupakankegiatan yang wajib memiliki dokumen Amdal sesuai dengan KeputusanWalikota Medan No. 660.2/1896 tanggal 24 Oktober.
22 — 1
375.5 408.2 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 720.7 720.7 600.1 720.7 720.7 720.7 600.1 600.1720.7 600.1 600.1 577.6 600.1577.6 600.1 622.1 600.1 622.1 600.1 600.1 983.4 1017.6 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 966.3985.4 600.1 600.1 600.1 985.4 600.1 600.1 600.1 974.1 600.1 600.1 600.1974.1 600.1 683.1 683.1 564.5600.1 600.1 683.1 600.1 600.1 600.1 654.8 719.7 600.1 600.1 654.8 600.1600.1 600.1 600.1 581.5 600.1600.1 375.5 408.2 600.1 784.2 619.1 670.4 600.1 899.9 375.5 408.2 600.1606.4 693.4 660.2
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Bupati Bandung Nomor : 660.2/Kep.134A DPUK /2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Penetapan KlasifikasiRetribusi Kebersihan pada Diktum Keempat mengenai TataCara pemungutan dan penyetoran biaya pengelolaan sampahsebagai berikut :a. Biaya pengelolaan sampah yang berasal dari bukan rumahtempat tinggal sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA,retribusi penagihannya dilaksanakan langsung oleh petugaspenagih yang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.b.
Keputusan Bupati Bandung Nomor : 660.2/Kep.134A DPUK /2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Penetapan KlasifikasiRetribusi Kebersihan pada Diktum Keempat mengenai tata carapemungutan dan penyetoran biaya pengelolaan sampah yaitupada huruf d bahwa pendapatan penagihan biaya pengelolaansampah sebagaimana dimaksud pada butir a dan c wajibdisetorkan sekaligus ke Kas Daerah sesuai tanggal penerimaandan atau tanggal pemungutan.
Keputusan Bupati Bandung Nomor : 660.2/Kep.134A DPUK /2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Penetapan KlasifikasiRetribusi Kebersihan pada Diktum Keempat mengenai tata carapemungutan dan penyetoran biaya pengelolaan sampah. sebagaiberikut :a. Biaya pengelolaan sampah yang berasal dari bukan rumahtinggal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, retribusipenagihannya dilaksanakan langsung oleh petugas penagihyang ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan.b.
Mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sampahdan retribusi tinja antara lain diatur dalam beberapa kententuan yaituantara lain:Keputusan Bupati Bandung Nomor 660.2/Kep.134 A DPUK /2002 tanggal 12 Maret 2002 tentang Penetapan KlasifikasiRetribusi Kebersihan pada Diktum Keempat mengenai tata carapemungutan dan penyetoran biaya pengelolaan sampah sebagaiberikut :a.
281 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 tertanggal 15 Juli2015, tentang Izin Lingkungan PT Bukit Alam Permata Untuk KegiatanPembangunan Apartemen Uttara The Icon Di Padukuhan Karangwuni, DesaCaturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Seluas 1.660 M7?
Sehingga jelasjelas pembuatan UKLUPLsebagai syarat diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan LingkunganHidup Kabupaten Sleman Nomor : 660.2/037.3/IL/2015 tentang IzinLingkungan PT.
/043/2014, dan jugaditerbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan HidupKabupaten Sleman Nomor: 660.2/037.3/IL/2015 Tentang Izin LingkunganPT.
Pada intinya surat Tergugattersebut pada nomor 3 memberitahukan bahwa Izin Lingkungan PT.Bukit Alam Permata telah diterbitkan dengan Keputusan Kepala BadanLingkungan Hidup Kabupaten Sleman Nomor 660.2/037.3/IL/2015tanggal 15 Juli 2015.Halaman 54 dari 105 halaman. Putusan Nomor 523 K/TUN/2016e.
Putusan Nomor 523 K/TUN/2016diterbitkan dengan Nomor 660.2/037.3/IL/2015 tanggal 15 Julib. Bahwa hal ini membuktikan bahwa sejak tanggal 24 agustus 2015Para Penggugat telah mengetahui secara sah dan resmi adanyaobjek gugatan yang telah diterbitkan pihak Tergugat kepadaTergugat II Intervensi;c.
19 — 7
375.5 408.2 600.1 600.1 720.7 720.7 600.1 600.1 720.7 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 577.6600.1 577.6 600.1 622.1 600.1 622.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 1017.6 600.1 600.1966.3 600.1 600.1 600.1 966.3 600.1 600.1 600.1 941.9 974.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 683.1564.5 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 654.8 600.1 600.1 600.1 600.1719.7 600.1 600.1 581.5 600.1600.1 600.1 375.5 408.2 600.1 600.1 619.1 670.4 600.1 899.9 600.1 408.2600.1 606.4 693.4 660.2 600.1627.0 600.1
11 — 0
600.1 600.1 941.9 974.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 683.1 564.5600.1 600.1 683.1 600.1 600.1 600.1 654.8 719.7 600.1 901.4 654.8 719.7600.1 600.1 581.5 581.5 600.1600.1 375.5 408.2 600.1 784.2 619.1 670.4 600.1 899.9 375.5 408.2 600.1606.4 693.4 660.2 600.1 627.0600.1 1011.7 600.1 1011.7 375.5 408.2 600.1 600.1 744.6 600.1 744.6 600.1600.1 759.3 endobj63 0 obj200endobj53 0 obj 0 278.0 endobj52 0 obj>endobj54 0 obj1endobj49 0 obj 0 600.1 600.1 600.1 317.9 endobj50 0 obj4endobj43 0 obj 0 250.0
26 — 12
600.1 408.2 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 720.7 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 577.6 600.1600.1 600.1 622.1 600.1 622.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 983.4600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 683.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 654.8 600.1 600.1 600.1 600.1 719.7 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 892.6375.5 408.2 600.1 784.2 619.1 600.1 600.1 600.1 375.5 600.1 600.1 606.4600.1 660.2
12 — 4
375.5 408.2 600.1600.1 375.5 600.1 600.1 600.1 720.7 720.7 600.1 600.1 720.7 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 622.1 600.1 600.1 600.1 1017.6 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1941.9 600.1 600.1 600.1 683.1564.5 600.1 600.1 683.1 600.1 600.1 600.1 654.8 600.1 600.1 901.4 600.1600.1 600.1 600.1 581.5 581.5600.1 600.1 375.5 408.2 600.1 784.2 619.1 670.4 600.1 899.9 600.1 408.2600.1 606.4 600.1 660.2
22 — 17
670.4 600.1 899.9 375.5 408.2 600.1 600.1 693.4 660.2 600.1 627.0600.1 1011.7 600.1 600.1 375.5 408.2 600.1 600.1 744.6 600.1 744.6 600.1744.6 759.3 endobj91 0 obj200endobj87 0 obj 0 600.1 600.1 600.1 348.1 endobj88 0 obj4endobj72 0 obj 0 278.0 556.0 611.0 556.0 278.0 556.0 333.0 611.0 611.0 278.0 endobj71 0 obj>endobj73 0 obj10endobj59 0 obj 0 222.0 556.0 278.0 556.0 556.0 333.0 500.0 556.0 278.0 278.0 500.0556.0 556.0 222.0 500.0 556.0 722.0556.0 278.0 833.0 667.0 333.0 722.0 556.0 722.0 500.0
23 — 8
600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 375.5 600.1 600.1 600.1 408.2 600.1 606.4 600.1600.1 600.1 408.2 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 720.7 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.1 600.1 600.1 577.6 600.1600.1 600.1 600.1 600.1 622.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1 983.4600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600. 600.1 941.9 600.1 600.1 600.1 600.1 600.1600.600.600.375.5 408.2 600. 600.1 600.600.1 660.2
Terbanding/Penggugat : Yayasan Citra Keadilan
Terbanding/Tergugat : Walikota Medan
60 — 17
Izin MendirikanBangunan yang diperoleh oleh Tergugat Il Intervensi/Pembanding II dariTergugat/Pembanding tanggal 24 Maret 2015, telah melakukan kegiatanusaha, yaitu pembangunan sejumlah gedung perhotelan, apartemen danperkantoran (Vide Bukti P288a) ; 222222 2Bahwa benar sebelum kegiatan usaha tersebut dilakukan diatas tanah lokasipembangunan, berdiri bangunan atau gedung mall dan bangunan rumah danperkantoran dengan fasilitas parkiran ; Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor :660.2
/1895 K Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan SuperblockPodomoro City Deli Medan di Jalan Guru Patimpus No. 1 OPQ, KelurahanKesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Sumatera Utara yangditerbitkan tanggal 24 Oktober 2014 (Vide Bukti T15) ; Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor :660.2/1896 K Tentang Izin Lingkungan Hidup atas Kegiatan SuperblockPodomoro City Deli Medan di Jalan Guru Patimpus No. 1 OPQ, KelurahanHalaman 9 dari 18 halamanPutusan Nomor: 03/B/LH/2016/PTTUN.MDNKesawan